Perpres 10 tahun 2022 tentang OTK PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini diatur kembali oleh Presiden dengan Perpres 10 tahun 2022 tentang OTK PPATK.

Peraturan Presiden ini menata kembali organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi lebih optimal.

Perpres 10 tahun 2022 tentang OTK PPATK mencabut Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perubahan dinamika organisasi dan perkembangan hukum sekarang ini.

PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Dipimpin oleh Kepala Lembaga. Memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

PPATK memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melakukan pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 111 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain hal diatas PPATK juga menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisisasi PPATK terdiri atas Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, dan Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laolu pada 20 Januari 2022 di Jakarta. Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden
Nomor 10 tahun 2022
tentang
Organisasi dan Tata Kerja>br />Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 10 tahun 2022 tentang OTK PPATK adalah:

  1. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

  2. bahwa Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah tidak sesuai dengan perubahan dinamika organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Dasar Hukum

Landasan hukum Perpres 10 tahun 2022 tentang OTK PPATK adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

Isi Perpres OTK PPATK

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

  1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

  2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

  3. PPATK dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPATK menyelenggarakan fungsi:

  1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

  2. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;

  3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

  4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 5

Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPATK juga menyelenggarakan tugas dan fungsi berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

  1. Kepala PPATK;

  2. Wakil Kepala PPATK;

  3. Sekretariat Utama;

  4. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;

  5. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan

  6. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Kepala PPATK

Pasal 7

  1. Kepala PPATK mempunyai tugas memimpin, bertanggung jawab, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.

  2. Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

  3. Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala PPATK

Pasal 8

  1. Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.

  2. wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

  3. Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK mempunyai tugas memimpin, bertanggung jawab, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 9

  1. Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

  2. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan PPATK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan di lingkungan PPATK;

  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPATK;

  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, manajemen internal, dan dokumentasi PPATK;

  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana PPATK;

  5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan PPATK; dan

  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 12

  1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.

  2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan, Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.

  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  5. Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan dapat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Strategi
dan Kerja Sama

Pasal 13

  1. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

  2. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, hukum, dan kerja sama terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, hukum, serta kerja sama dalam negeri dan internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

  2. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi, hukum, serta kerja sama dalam negeri dan internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

  3. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama; dan

  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 16

  1. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) Bagian yang melaksanakan fungsi administrasi.

  2. Direktorat dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pelaporan
dan Pengawasan Kepatuhan

Pasal 17

  1. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

  2. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan diPimPin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasar kepatuhan Pihak Pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi yang diterima PPATK.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi;

  2. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi;

  3. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan

  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 20

  1. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) Bagran yang melaksanakan fungsi administrasi.

  2. Direktorat dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan

Pasal 21

  1. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

  2. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

  2. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

  3. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan; dan

  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 24

  1. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) Bagian yang melaksanakan fungsi administrasi.

  2. Direktorat dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Unsur Pengawas

Pasal 25

  1. Inspektorat dibentuk sebagai unsur pengawas di lingkungan PPATK.

  2. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

  3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 26

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan PPATK.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala PPATK;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;

  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 28

  1. Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  2. Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) Bagian.

Bagian Kesembilan
Pusat

Pasal 29

  1. Pusat dibentuk sebagai unsur pendukung di lingkungan PPATK.

  2. Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

  3. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 30

  1. Penentuan jumlah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

  2. Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 1 (satu) Subbagian yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi atau ketatausahaan.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas paling banyak 1 (satu) Bidang.

  4. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  5. Dalam ha1 Pusat tidak 1 (satu) lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi di bidang administrasi atau ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwadahi dalam bentuk Bagian.

BAB IV
TENAGA AHLI

Pasal 31

  1. Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

  2. Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli diatur dalam Peraturan PPATK.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 34

  1. PPATK harus menJrusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan elisien antar unit organisasi di lingkungan PPATK.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PPATK.

Pasal 35

PPATK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PPATK.

Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan PPATK maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.

Pasal 37

Semua unsur di lingkungan PPATK harus menerapkan reformasi birokrasi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

  1. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 40

  1. Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

  2. Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

  3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

  4. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

  1. Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

  2. Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kati masa jabatan berikutnya.

  3. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala PPATK.

Pasal 43

Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional di lingkungan PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 44

Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan PPATK dapat diisi dari non Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 45

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja PPATK ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 47

  1. Perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

  2. Perwakilan PPATK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PPATK, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 terrtang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

LampiranUkuran
Perpres 10 tahun 2022 tentang OTK PPATK (250.36 KB)250.36 KB