Avatar suryaden
Posted by suryaden on January 22, 2015
Kabinet Kerja

Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai kementrian baru mendapatkan mandat dan aturan yang diatur oleh Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Oktober 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Perpres ini telah diundangkan secara resmi oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 27 Oktober 2014.

Pasal 1 Perpres ini menyebutkan, bahwa Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja terdiri atas: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

5. Kementerian Sekretariat Negara; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Luar Negeri; 8.Kementerian Pertahanan; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Keuangan; 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 14. Kementerian Kesehatan; 15. Kementerian Perindustrian; 16. Kementerian Ketenagakerjaan; 17. Kementerian Perindustrian; 18. Kementerian Perdagangan.

19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 21. Kementerian Perhubungan; 22. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 23. Kementerian Pertanian; 24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 25. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 32. Kementerian Pariwisata; 33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Selain kementerian sebagaimana dimaksud, Kabinet Kerja didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet,” bunyi Pasal 1 Ayat (2) Perpres tersebut.

Pengelompokan

Menurut Perpres No. 165/2014 ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  mengkoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum dan HAM; e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan g. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordiasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; f. Kementerian Pertanian; g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sosial; f. Kementeria Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan i. Instansi lain yang dianggap perlu.

“Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggunakan sumber daya eks Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,” bunyi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengkoordinasikan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Perhubungan; c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. Kementerian Pariwisata; dan e. Instansi lain yang dianggap perlu,

“Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dibantu oleh sumber daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sampai dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,” bunyi Pasal 15 Ayat (3) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, penataan organisasi Kabinet Kerja diselesaikan paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 24 Perpres tersebut.

Dalam hal pecahnya desa dalam pengaturan yang ada di pemerintah meskipun dalam satu pemerintahan yang sah. Namun keberadaan dan aturan yang seharusnya menjadi kesatuan terpaksa harus dipecah dalam dua wilayah besar yaitu pemberdayaan dan pemerintahan desa. Kementrian Dalam Negeri yang selama hidupnya tidak pernah mengurusi desa secara baik masih mendapatkan porsi untuk mengatur pemerintahan desa. Sementara Kementrian Desa hanya memiliki wewenang yang tanpa dapat menyenggol Pemerintahan Desa. Jadi kemungkinan pembangunan desa masih akan kesulitan mencapat titik optimalnya karena seperti kita ketahui bersama ego-ego sektoral masing-masing kementrian, dirjen maupun lembaga dibawahnya yang tidak pernah akur dan membuat kebijakan kerja secara bersama-sama dan cantik.

Pasal 6 Perpres No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja 27 Oktober 2014

Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 26 belum terbentuk maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan:

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.

dan;

Pasal 8 Perpres No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja 27 Oktober 2014

Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 6 belum terbentuk maka Menteri Dalam Negeri memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014, kecuali tugas dan fungsi di bidang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Tidak ada yang berharap judul artikel ini benar dan perpres akan menghambat pembangunan desa karena hak presiden untuk mengatur apa-apa yang menjadi fungsi dan tugas para pembantunya dalam kabinet menjadi pemerintahan yang utuh. Namun hal yang sangat halus dan mungkin tidak terasakan oleh banyak orang akan menjadi tugas presiden yang sangat berat untuk mensinkronkan fungsi dan tugas kedua kementrian tersebut yang memiliki badan dan kelembagaan yang tidak sederhana dan gampang untuk disinkronkan dalam hal tata kerjanya. Belum lagi kepentingan militer dan sejarah bangsa yang tidak pernah mendukung pembangunan masyarakat tingkat bawah utamanya desa, karena mungkin terlampau sulit diatur dan tidak pernah berjumpanya kepentingan masyarakat bawah dengan para punggawa negara.

[ Sumber : Setkab ]