Perpres 23 tahun 2022 tentang Kemenhub

Kementerian Perhubungan mendapatkan Peraturan baru dari Presiden yaitu Perpres 23 tahun 2022 tentang Kemenhub. Tentu hal ini karena adanya disrupsi dari UU Cipta Kerja yang mengubah banyak Undang-Undang.

Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Januari 2022 di Jakarta dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkkumham Yasonna H. Laoly. Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 23 tahun 2022 tentang Kemenhub adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 23 tahun 2022 tentang Kemenhub adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);

  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

Isi Perpres 23 tahun 2022

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

  1. Dalam memimpin Kementerian Perhubungan, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

  2. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

  3. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  4. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

  5. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

    1. mernbantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Ferhubungan; dan

    2. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian keb[iakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;

  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;

  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;

  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelalsanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;

  6. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;

  7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan

  8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;

  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

  3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

  4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

  5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

  6. Inspektorat Jenderal;

  7. Badan Kebijakan Transportasi;

  8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

  9. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;

  10. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;

  11. Staf Ahli Bidang logistik dan Multimoda Perhubungan;

  12. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan; dan

  13. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan.

Bagian Kedua
Sekretariat Jenderal

Pasal 7

  1. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;

  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan;

  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;

  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Pasal 10

  1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

  3. penyusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

  4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem Ialu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pasal 13

  1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran.

Pasal 15

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;

  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;

  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;

  4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;

  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;

  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pasal 16

  1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebilakan di bidang penerbangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan keb[jakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;

  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;

  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;

  4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;

  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;

  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan

  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pasal 19

  1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan tran sportasi kereta api;

  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

  4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Jenderal

Pasal 22

  1. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 23

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebiiakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;

  2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan
Badan Kebijakan Transportasi

Pasal 25

  1. Badan Kebijakan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebdakan di bidang transportasi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;

  2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;

  3. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transportasi;

  4. pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;

  5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;

  6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;

  7. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi; dan

  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pasal 28

  1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

  2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

  2. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

  4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh
Staf Ahli

Pasal 31

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 32

  1. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi dan energi perhubungan.

  2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum dan reformasi birokrasi perhubungan.

  3. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang logistik dan multimoda perhubungan.

  4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kawasan dan lingkungan perhubungan.

  5. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keselamatan dan konektivitas perhubungan.

Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional

Pasal 33

Di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 34

  1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

  2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 37

  1. Kementerian Perhubungan harus menJrusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

  2. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transportasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 39

Kementerian Perhubungan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perhubungan maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 41

Semua unsur di lingkungan Kementerian Perhubungan harus sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

  1. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 44

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

  1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku otoritas penerbangan sipil Republik Indonesia menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang penerbangan sipil lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengoordinasikan pelayanan teknis dan administratif pada kantor pusat dan lebih dari 150 (seratus lima puluh) Unit Pelaksana Teknis, pegawai lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang, dan kewenangan administrasi terpusat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagran dan masing-masing Bagran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

  2. Sekretariat Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengoordinasikan pelayanan teknis dan administratif pada kantor pusat dan lebih dari 300 (tiga ratus) Unit Pelaksana Teknis, pegawai lebih dari 15.000 (lima belas ribu) orang, dan kewenangan administrasi terpusat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau dapat terdiri atas paling banyak 6 (enam) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Perhubungan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repubiik Indonesia.

Demikian bunyi Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.

LampiranUkuran
Perpres 23 tahun 2022 tentang Kemenhub (295.74 KB)295.74 KB