Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN

Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN.

Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN sepertinya adalah perluasan dan pembaruan dari Perpres 74 tahun 2019 tentang BRIN. BRIN adalah singkatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN memiliki tujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Badan Riset dan Inovasi ada di tingkat Nasional dan tingkat Daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang singkatannya BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Sebagaimana alasan penerbitan Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN yaitu untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, pemerintah daerah membentuk badan riset dan inovasi daerah.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 28 April 2021. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional diundangkan Menkumham Ad Interim Mohammad Mahfud MD pada tanggal 28 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN adalah:

  1. bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional [imu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional;

  2. bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, pemerintah daerah membentuk badan riset dan inovasi daerah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Isi Perpres Perpres tentang BRIN

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

  2. Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

  1. BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah.

BAB III
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIN menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan dan pengawasan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  2. pelaksanaan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan;

  3. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

  4. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

  5. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya;

  6. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian dan penetapan kualifikasi profesi peneliti dan perekayasa, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pembinaan dan pengembangan jabatan dan/atau profesi peneliti dan perekayasa, teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;

  7. monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;

  8. pelaksanaan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknmologi, dan kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi;

  9. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

  10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;

  11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di BRIN; dan

  12. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden terkait dengan riset dan inovasi nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

BRIN terdiri atas:

  1. Dewan Pengarah; dan

  2. Pelaksana.

Bagian Ketiga
Dewan Pengarah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 7

  1. Susunan Dewan Pengarah BRIN terdiri atas:

    1. Ketua;

    2. Wakil Ketua;

    3. Sekretaris; dan

    4. Anggota.

  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideoiogi Pancasila.

  3. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi.

  4. Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

  1. Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama.

  2. Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Bagian Keempat
Pelaksana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri atas:

  1. Kepala;

  2. Wakil Kepala;

  3. Sekretariat Utama;

  4. Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian;

  5. Deputi Bidang Digital, Informatika, Telekomunikasi, dan Transportasi;

  6. Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi;

  7. Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan;

  8. Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan,Sosial, Budaya, dan Humaniora;

  9. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa;

  10. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

  11. Inspektorat Utama; dan

  12. Organisasi pelaksana fungsi teknis operasional penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (OPL) bidang ilmu pengetahuan, bidang penerbangan dan antariksa nasional, bidang pengkajian dan penerapan teknologi, dan bidang tenaga nukilir nasional.

Paragraf 2
Kepala

Pasal 10

  1. Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah.

  3. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Paragraf 3
Wakil Kepala

Pasal 11

  1. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BRIN.

  2. Ketentuan mengenai tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BRIN.

Paragraf 4
Sekretariat Utama

Pasal 12

  1. Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 13

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

  2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi BRIN;

  3. pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan;

  4. pelaksanaan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BRIN;

  5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

  6. pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BRIN;

  7. pengoordinasian penyusunan produk hukum;

  8. pelaksanaan pengkajian hukum dan advokasi hukum;

  9. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;

  10. manajemen aparatursipil negara BRIN; dan

  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 5
Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian

Pasal 15

  1. Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang industri, pangan, dan pertanian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang industri, pangan, dan pertanian;

  2. penyusunan rancang bangun pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang industri, pangan, dan pertanian;

  3. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasikan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di bidang industri, pangan, dan pertanian;

  4. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, dan pembinaan atas pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi serta inovasi di bidang industri, pangan, dan pertanian; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 6
Deputi Bidang Digital, Informatika, Telekomunikasi,
dan Transportasi

Pasal 18

  1. Deputi Bidang Digital, Informatika, Telekomunikasi, dan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Digital, Informatika, Telekomunikasi, dan Transportasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Digital, Informatika, Telekomunikasi, dan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang digital, informatika, telekomunikasi, dan transportasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Digital, Informatika, Telekomunikasi, dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang digital, informatika, telekomunikasi, dan transportasi;

  2. penyusunan rancang bangun pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang digital, informatika, telekomunikasi, dan transportasi;

  3. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di bidang digital, informatika, telekomunikasi, dan transportasi;

  4. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, dan pembinaan atas pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi serta inovasi di bidang digital, informatika, telekomunikasi, dan transportasi; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 7
Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi

Pasal 21

  1. Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan dan farmasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan dan farmasi;

  2. penyusunan rancang bangun pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan dan farmasi;

  3. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di bidang kesehatan dan farmasi;

  4. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, dan pembinaan atas pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi serta inovasi di bidang kesehatan dan farmasi; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 8
Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan

Pasal 24

  1. Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 25

Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi di bidang transformasi energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan, dan kebencanaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang transformasi energi, sumber daya alam,lingkungan hidup, kelautan, dan kebencanaan;

  2. penyusunan rancang bangun pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang transformasi energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan, dan kebencanaan;

  3. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di bidang transformasi energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan, dan kebencanaan;

  4. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, dan pembinaan atas pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi serta inovasi di bidang transformasi energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan, dan kebencanaan; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 9
Deputi Bidang Ekonomi, Hukum,Politik, Pertahanan,
Sosial, Budaya, dan Humaniora

Pasal 27

  1. Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Sosial, Budaya, dan Humaniora berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Sosial, Budaya, dan Humaniora dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28

Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Sosial, Budaya, dan Humaniora mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi, hukum, politik, pertahanan, sosial, budaya, dan humaniora.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Ekonomi, Hukum,Politik, Pertahanan, Sosial, Budaya, dan Humaniora menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi, hukum, politik, pertahanan, sosial, budaya, dan humaniora;

  2. penyusunan rancang bangun pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi, hukum, opolitik, pertahanan, sosial, budaya, dan humaniora;

  3. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di bidang ekonomi, hukum, politik, pertahanan,sosial, budaya, dan humaniora;

  4. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, dan pembinaan atas pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi serta inavasi di bidang ekonomi, hukum, opolitik, pertahanan, sosial, budaya, dan humaniora; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 10
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Peneliti dan Perekayasa

Pasal 30

  1. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa mempunyai tugas pengembangan sumber daya peneliti dan perekayasa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian dan pengembangan sumber daya peneliti dan perekayasa;

  2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengembangan sumberdaya peneliti dan perekayasa;

  3. penetapan kualifikasi profesi peneliti dan perekayasa, pembinaan, dan pengembangan jabatan dan/atau profesi peneliti dan perekayasa, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, dan perlindungan sumber daya peneliti dan perekayasa;

  4. pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber daya peneliti dan perekayasa; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 11
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 33

  1. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 34

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan BRIDA.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

  2. koordinasi penyusunanatas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  4. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  5. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

  6. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 12
Inspektorat Utama

Pasal 36

  1. Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 37

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BRIN.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkangan BRIN;

  2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BRIN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BRIN; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 39

  1. OPL bidang ilmu pengetahuan, bidang penerbangan dan antariksa nasional, bidang pengkajian dan penerapan teknologi, dan bidang tenaga nuklir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. OPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

  3. Kepala OPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi OPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. ayat (1) diatur dengan Peraturan BRIN.

Bagian Kelima
Unsur Pendukung

Pasal 41

  1. BRIN dapat membentuk Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

  3. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Keenam
Besaran Organisasi

Pasal 42

  1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.

  2. Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.

Pasal 43

  1. Deputi terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak (lima) Direktorat.

  2. Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Bagian.

  4. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  5. Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat atau Bidang.

Pasal 44

  1. Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Inspektorat.

  2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Bagian.

Pasal 45

  1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Bidang.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 46

BRIN dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tata Kerja

Pasal 47

  1. BRIN wajib menyusun tata kelola yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BRIN.

  2. Ketentuan mengenai tata kelola antar unit organisasi di lingkungan BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BRIN.

Pasal 48

BRIN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BRIN.

Pasal 49

Setiap unit kerja di lingkungan BRIN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BRIN maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga, baik pusat maupun daerah.

Pasal 50

Setiap unit kerja di lingkungan BRIN menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 52

  1. Kepala melaporkan kinerja kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  2. Kepala melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 53

Kepala mewakili BRIN di bidanglitigasi dan nonlitigasi serta mengikuli rapat yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dan/atau lembaga negara.

Bagian Kesembilan
Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 54

  1. Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

  2. Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

  3. Pengangkatan Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Kepala OPL diangkat dan diberhentikan oleh Kepala dengan persetujuan Presiden.

Pasal 55

Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk paling lama 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 56

Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Kepala OPL dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 57

  1. Kepala BRIN merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

  2. Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

  3. Kepala OPL merupakan jabatan fungsional tertentu utama.

  4. Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

  5. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 58

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Keuangan dan Fasilitas

Pasal 59

  1. Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi utama.

  2. Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I.a.

  3. Kepala OPL diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I.a.

Pasal 60

Dewan Pengarah yang menjabat secara ex-officio dan Dewan Pengarah yang tidak menjabat secara ex-officio diberikan honorarium dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas bagi Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesebelas
Pengintegrasian

Pasal 62

  1. Tugas dan fungsi pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan kementerian/lembaga diintegrasikan ke dalam BRIN.

  2. Pengintegrasian tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

  3. Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

BAB IV
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 63

  1. BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 64

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

  1. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  2. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  4. penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  6. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  7. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  8. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

  9. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan

  10. koordinasi sistern ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Pasal 66

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan BRIN.

Pasal 67

Organisasi dan tata kerja BRIDA disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 68

  1. Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

  2. Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

  3. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN dan BRIDA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

  1. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini, tugas, fungsi, dan kewenangan pada:

    1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

    2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

    3. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113); dan

    4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91),

    diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN.

  2. Dengan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi OPL di lingkungan BRIN.

  3. Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 70

  1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen serta pengalihan objek lain yang dimiliki oleh lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diintegrasikan ke BRIN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 71

  1. Untuk menjamin pelaksanaan program BRIN Tahun 2021 dapat berjalan, pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) dialinkan ke BRIN.

  2. Ketentuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk anggaran riset pada pendidikan tinggi.

Pasal 72

BRIDA wajib dibentuk atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  1. seluruh jabatan dan pejabat pimpinantinggi, pejabat administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini;

  2. jabatan fungsional yang telah dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dialihkan menjadi jabatan fungsional di lingkungan BRIN sebelum ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan

  3. pengisian jabatan pada unit Eselon I BRIN dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari:

  1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322), sepanjang mengatur mengenai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I pada Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11), sepanjang mengatur mengenai unit organisasi dan tugas Eselon I pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

  4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Pencrbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91),

dinyatakan masih tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322), sepanjang mengatur mengenai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11), sepanjang mengatur mengenai unit organisasi dan tugas Eselon I pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

  3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

  4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 28 April 2021. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional diundangkan Menkumham Ad Interim Mohammad Mahfud MD pada tanggal 28 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107. Agar setiap orang mengetahuinya.

LampiranUkuran
Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN (666.77 KB)666.77 KB