Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on October 30, 2019
Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019.

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203, agar setiap orang mengetahuinya.

Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah:

  1. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara;
  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
  5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Isi Perpres 68/2019

Berikut adalah isi Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (bukan dalam format asli):

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

BAB I
KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 1

Kementerian Negara terdiri atas:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Kementerian Sekretariat Negara;
  6. Kementerian Dalam Negeri;
  7. Kementerian Luar Negeri;
  8. Kementerian Pertahanan;
  9. Kementerian Agama;
  10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  11. Kementerian Keuangan;
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Kementerian Kesehatan;
  14. Kementerian Sosial;
  15. Kementerian Ketenagakerjaan;
  16. Kementerian Perindustrian;
  17. Kementerian Perdagangan;
  18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  20. Kementerian Perhubungan;
  21. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  22. Kementerian Pertanian;
  23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
  34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

  1. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator.
  2. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam , yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.
  3. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam , yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II.
  4. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III.

BAB II
KEMENTERIAN KELOMPOK I
DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

  1. Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
  2. Tugas kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
    2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
    3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
    4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
    2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
    3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
    4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
    5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
  3. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II juga menyelenggarakan fungsi :
    1. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
    2. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
  4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

  1. Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas:
    1. unsur pemimpin;
    2. unsur pembantu pemimpin;
    3. unsur pelaksana;
    4. unsur pengawas;
    5. unsur pendukung; dan
    6. unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Unsur pelaksana tugas pokok perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas:
    1. unsur pemimpin;
    2. unsur pembantu pemimpin;
    3. unsur pelaksana;
    4. unsur pengawas; dan
    5. unsur pendukung.
  2. Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Paragraf 2
Unsur Pemimpin

Pasal 8

  1. Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu Menteri.
  2. Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pemimpin

Pasal 9

  1. Unsur pembantu pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu Sekretariat Jenderal.
  2. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan Kementerian;
  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 12

  1. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Biro.
  2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
  5. Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana

Pasal 13

  1. Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu Direktorat Jenderal.
  2. Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

  1. Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  2. Bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas pokok Kementerian.
  3. Sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

Pasal 15

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan di bidangnya;
    2. pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangnya;
    4. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
  2. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren menyelenggarakan fungsi:
    1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya; dan
    2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangnya.

Pasal 16

  1. Penentuan jumlah Direktorat Jenderal didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
  2. Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.
  3. Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
  6. Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Paragraf 5
Unsur Pengawas

Pasal 17

  1. Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu Inspektorat Jenderal.
  2. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 18

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 20

  1. Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.
  2. Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 6
Unsur Pendukung

Pasal 21

Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 7 ayat (1) huruf e, yaitu Badan dan/atau Pusat.

Pasal 22

  1. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  2. Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 23

  1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  2. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 24

Badan dan/atau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan dan/atau Pusat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif di bidangnya;
  2. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidangnya;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidangnya;
  4. pelaksanaan tugas administrasi Badan dan/atau Pusat; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 26

  1. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat.
  2. Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
  5. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Pasal 27

  1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) yang tidak satu lokasi dengan Sekretariat Badan, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk Bagian.
  2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

  1. Penentuan jumlah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, serta Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Instansi Vertikal

Pasal 29

Unsur pelaksana tugas pokok di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 7 ayat (2) adalah instansi vertikal yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III
KEMENTERIAN KELOMPOK III

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

Kementerian Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 31

  1. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
  2. Tugas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 32

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kementerian Kelompok III menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
    2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
    3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
    4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Susunan organisasi Kementerian Kelompok III terdiri atas:

  1. unsur pemimpin;
  2. unsur pembantu pemimpin;
  3. unsur pelaksana; dan
  4. unsur pengawas.

Paragraf 2
Unsur Pemimpin

Pasal 34

  1. Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, yaitu Menteri.
  2. Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pemimpin

Pasal 35

  1. Unsur pembantu pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, yaitu Sekretariat Kementerian.
  2. Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 36

Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan Kementerian;
  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  7. pengelolaan data dan informasi; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 38

  1. Sekretariat Kementerian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
  2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
  5. Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana

Pasal 39

  1. Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, yaitu Deputi.
  2. Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 40

  1. Deputi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidangnya.
  2. Bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian.
  3. Sebagian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Pasal 41

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Deputi menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan kebijakan di bidangnya;
    2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
    3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidangnya; dan
    4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
  2. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya; dan
    2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangnya.

Pasal 42

  1. Penentuan jumlah Deputi didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
  2. Deputi terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 5 (lima) Asisten Deputi.
  3. Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Bidang.
  6. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau 2 (dua) Subbidang.

Paragraf 5
Unsur Pengawas

Pasal 43

  1. Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, yaitu Inspektorat.
  2. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
  3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 44

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 46

  1. Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
  2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 48

  1. Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.
  2. Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
  2. pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
  4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
  5. penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/ Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
  6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  7. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Susunan organisasi Kementrian Koordinator terdiri atas:

  1. unsur pemimpin;
  2. unsur pembantu pemimpin;
  3. unsur pelaksana; dan
  4. unsur pengawas.

Paragraf 2
Unsur Pemimpin

Pasal 51

  1. Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, yaitu Menteri Koordinator.
  2. Menteri Koordinator mempunyai tugas memimpin Kementerian Koordinator.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pemimpin

Pasal 52

  1. Unsur Pembantu Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, yaitu Sekretariat Kementerian Koordinator.
  2. Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
  3. Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 53

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
  2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
  4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  7. pengelolaan data dan informasi; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 55

  1. Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
  2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
  5. Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana

Pasal 56

  1. Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, yaitu Deputi.
  2. Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
  3. Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 57

  1. Deputi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebij akan Kementerian I Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya.
  2. Bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
  3. Bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan isu strategis serta tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Deputi menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
  2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
  3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidangnya; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 59

  1. Penentuan jumlah Deputi didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
  2. Deputi terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 5 (lima) Asisten Deputi.
  3. Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan f atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Bidang.
  6. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau 2 (dua) Subbidang.

Paragraf 5
Unsur Pengawas

Pasal 60

  1. Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, yaitu Inspektorat.
  2. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
  3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 61

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementrian Koordinator.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 63

  1. Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
  2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
WAKIL MENTERI

Pasal 64

  1. Dalam melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden.
  2. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  4. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
  5. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    1. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
    2. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 65

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 66

  1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
  2. Ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
STAF AHLI

Pasal 67

  1. Menteri dan Menteri Koordinator dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator.
  2. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Kementerian Koordinator.
  3. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
  4. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli dan tidak melebihi jumlah unsur pelaksana.

BAB VIII
STAF KHUSUS MENTERI

Pasal 68

  1. Di lingkungan Kementerian atau Kementerian Koordinator dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus.
  2. Menteri atau Menteri Koordinator mengajukan usulan jumlah Staf Khusus yang dibutuhkan dan calon Staf Khusus kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
  3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
  4. Staf Khusus diangkat oleh Menteri atau Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Menteri atau Menteri Koordinator yang bersangkutan.
  6. Staf Khusus diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Koordinator.
  7. Dalam hal Staf Khusus diberhentikan sebelum masa jabatan Menteri atau Menteri Koordinator yang mengangkatnya berakhir, Menteri atau Menteri Koordinator yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberhentian.

Pasal 69

  1. Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai penugasan Menteri atau Menteri Koordinator.
  2. Penugasan yang diberikan oleh Menteri atau Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator.
  3. Staf Khusus bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri Koordinator.

Pasal 70

  1. Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

  1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

  1. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  2. Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Kementerian Koordinator.
  3. Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.

BAB IX
PERUBAHAN KELOMPOK KEMENTERIAN

Pasal 73

  1. Dalam hal terdapat penggabungan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok I dengan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok II atau Kementerian Kelompok III, susunan organisasi mengikuti Kementerian Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
  2. Dalam hal terdapat penggabungan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok II dengan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok III, susunan organisasi mengikuti Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
  3. Ruang lingkup urusan pemerintahan Kementerian hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

  1. Dalam hal terdapat penggabungan tugas pemerintahan tertentu pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok I, susunan organisasi mengikuti Kementerian Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
  2. Dalam hal terdapat penggabungan tugas pemerintahan tertentu pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok II, susunan organisasi mengikuti Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
  3. Dalam hal terdapat penggabungan tugas pemerintahan tertentu pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok III, susunan organisasi mengikuti Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
  4. Ruang lingkup tugas pemerintahan tertentu dan urusan pemerintahan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 75

Menteri dan Menteri Koordinator melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasal 76

Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 77

  1. Kementerian dan Kementerian Koordinator harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator.
  2. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Koordinator.
  3. Proses bisnis penanganan isu antar Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri Koordinator sesuai bidangnya.

Pasal 78

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 79

  1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan KementerianfLernbaga yang terkait.
  2. Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
    1. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;
    2. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
    3. forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
  3. Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, pen)rusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan.
  4. Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya.
  5. Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
  6. Pelaksanaan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
  7. Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya.
  8. Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindaklanjut yang dilakukan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  9. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (71 dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 80

Kementerian dan Kementerian Koordinator harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 81

Setiap unsur di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 82

Semua unsur di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

  1. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 85

  1. Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
  2. Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
  3. Kepala Biro, Direktur, Asisten Deputi, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Deputi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
  4. Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
  5. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 86

  1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  4. Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

BAB XII
EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 87

  1. Penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi.
  2. Evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kelembagaan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII
ADMINISTRASI DAN PENDANAAN

Pasal 88

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Kementerian dan Kementerian Koordinator, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 89

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian dan Kementerian Koordinator dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

  1. Ketentuan mengenai struktur organisai Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri, pertahanan, hukum, keuangan, dan agama yang merupakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.
  2. Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

Pasal 91

Penataan organisasi Kementerian dan Kementerian Koordinator ditetapkan dengan:

  1. Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.
  2. Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Koordinator yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.

Pasal 92

  1. Dalam hal Menteri Kelompok II merangkap sebagai Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka Lembaga Pemerintah Non Kementerian menggunakan sumber daya dan unit organisasi Kementerian Kelompok II.
  2. Dalam hal Menteri Kelompok III merangkap sebagai Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka Kementerian Kelompok III menggunakan sumber daya dan unit organisasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
  3. Dalam hal Menteri merangkap sebagai Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian maka Wakil Menteri merangkap sebagai Wakil Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 93

  1. Besaran organisasi Kementerian dan Kementerian Koordinator ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.
  2. Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi presiden, tantangan utama bangsa, pemerintahan desentralistik, dan peran pemerintah.

Pasal 94

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 96

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan danlatau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2OI5 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara