Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden

Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertujuam untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis. Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menggantikan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Perpres ini.

Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 18 Desember 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244.

Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden

Status

Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden mencabut Perpres Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden adalah dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden.

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Isi Perpres tentang Kantor Staf Presiden

Berikut adalah isi Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (bukan dalam format asli)

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

  1. Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  2. Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

  1. pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden;
  2. pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
  3. monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
  4. penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
  5. pengelolaan isu strategis;
  6. pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan;
  7. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
  8. penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
  9. pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Staf Presiden terdiri dari:

  1. Kepala Staf Kepresidenan;
  2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan;
  3. Deputi; dan
  4. Tenaga Profesional.

Pasal 5

Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.

Pasal 6

  1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Staf Kepresidenan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
  2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden.
  3. Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kantor Staf Presiden.

Pasal 7

  1. Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
  2. Deputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Presiden sesuai bidangnya.
  3. Deputi Kepala Staf Kepresidenan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Deputi.

Pasal 8

  1. Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
  2. Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. Tenaga Ahli Utama;
    2. Tenaga Ahli Madya;
    3. Tenaga Ahli Muda; dan
    4. Tenaga Terampil.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasai 8, ditetapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.
  2. Kantor Staf Presiden dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SEKRETARIAT

Pasal 11

  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf Presiden.
  2. Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
  3. Sekretariat Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 12

Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden.

Pasal 13

  1. Sekretariat Kantor Staf Presiden terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  2. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 14

Di lingkungan Sekretariat Kantor Staf Presiden dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

  1. Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Staf Kepresidenan.
  4. Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 17

  1. Masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti Presiden.
  2. Masa jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 18

Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

  1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  2. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

  1. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

  1. Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
  2. Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
  3. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 22

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Sekretariat Kantor Staf Presiden diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 23

Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

Pasal 24

Wakil Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri.

Pasal 25

  1. Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a.
  2. Tenaga Ahli Utama diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I.b.
  3. Tenaga Ahli Madya diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II.a.
  4. Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan Administrator atau pejabat eselon III.a.

Pasal 26

Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/ atau pesangon.

BAB VI
STAF KHUSUS

Pasal 27

  1. Di lingkungan Kantor Staf Presiden dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus.
  2. Staf Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 28

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Kepresidenan sesuai penugasan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 29

  1. Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden.
  2. Tata kerja Staf Khusus diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 30

  1. Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.
  2. Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

  1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  2. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

  1. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.

Pasa 34

  1. Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
  2. Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau uang pesangon.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 35

Semua satuan organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kantor Staf Presiden diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

  1. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Kantor Staf Presiden dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Seluruh organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kantor Staf Presiden berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 40

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya yang diperlukan Kantor Staf Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2Ol9 menggunakan anggaran Kantor Staf Presiden tahun anggaran 2019.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OLS tentang Kantor Staf Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Demikian tentang Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

[ Gambar Oleh Tak diketahui - https://data.go.id/, Domain Publik, Pranala ]

Lampiran Ukuran
Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (129.95 KB) 129.95 KB