Perubahan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada 76 perubahan dari implikasi Putusan Mahkamah tersebut di atas terhadap Permen Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dan Ketentuan dalam Romawi III Lampiran III dihapus. Salah satu yang termudah adalah dihapusnya Peraturan Bersama Kepala Daerah. Jadi Produk Hukum Daerah yang sah saat ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.

Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 17 Desember 2018 di Jakarta. Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019. Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendagri 120 tahun 2018
tentang
Perubahan Permendagri 80 tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

  1. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur;

  2. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Isi

Berikut adalah isi Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota.

    2. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.

    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    4. Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

    5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.

    6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

    7. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD provinsi dan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

    8. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

    9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

    10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

    11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

    12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

    13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

    14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

    15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

    16. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

    17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

    18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

    19. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

    20. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.

    21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

    22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

    23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.

    24. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

    25. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

    26. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

    27. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

    28. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

    29. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

    30. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.

    31. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

    32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

    33. Hari adalah Hari kerja.

  1. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3

    Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

    1. Perda;

    2. Perkada;

    3. dihapus; dan

    4. Peraturan DPRD.

  1. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

  1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 15

    1. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur.

    2. Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi.

    3. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi atau nama lainnya.

    4. Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas:

      1. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

      2. rencana pembangunan daerah;

      3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

      4. aspirasi masyarakat daerah.

    5. Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi.

    6. Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

  1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) diubah serta ayat (5) huruf d dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16

    1. Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi.

    2. Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi.

    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi.

    4. Dalam Propemperda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

      1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

      2. APBD.

    5. Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

      1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;

      2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

      3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan

      4. dihapus;

      5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

  1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 23

    1. Biro hukum provinsi atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah provinsi.

    2. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi.

    3. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

    4. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi.

    5. Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.

    6. Biro hukum provinsi atau nama lainnya melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

  1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 32

    Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota.

  1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 33

    1. Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi.

    2. Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus.

    3. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.

    4. Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dilanjutkan oleh Bapemperda.

  1. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Bagian Kedua
    Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

  1. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 42

    1. Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

    2. Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada.

    3. Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

  1. Ketentuan Pasal 49 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 49

    Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, paling sedikit memuat:

    1. pengertian kode etik;

    2. tujuan kode etik;

    3. pengaturan mengenai:

      1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;

      2. sikap dan perilaku anggota DPRD;

      3. tata kerja anggota DPRD;

      4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

      5. tata hubungan antar anggota DPRD;

      6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

      7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

      8. kewajiban anggota DPRD;

      9. larangan bagi anggota DPRD;

      10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

      11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12. rehabilitasi.

  1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 72

    1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

      1. Dalam hal gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.

      1. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

    2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

  1. Ketentuan Paragraf 2 Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Paragraf 2
    Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

  1. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 79

    1. Pembahasan rancangan peraturan gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

    2. Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur.

    3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

      1. ketua :
        pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;

      2. sekretaris :
        kepala biro hukum atau nama lainnya; dan

      3. anggota :
        sesuai dengan kebutuhan.

    4. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan gubernur.

    5. Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

    6. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan peraturan gubernur kepada sekretaris daerah.

  1. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 80

    1. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah selesai dibahas.

    2. Ketua tim mengajukan rancangan peraturan gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

  1. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 81

    1. Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).

    2. Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

    3. Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

    4. Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah disempurnakan.

    5. Sekretaris daerah menyampaikan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada gubernur untuk ditetapkan.

  1. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 82

    Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan peraturan bupati/wali kota.

  1. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 88

    1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD.

    2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

  1. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 88A dan Pasal 88B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 88A

    1. Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

    2. Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

    3. Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan Evaluasi.

    Pasal 88B

    1. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi provinsi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

    2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.

    3. Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

  1. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 89

    1. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.

    2. Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:

      1. dokumen rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, rancangan Perkada, dan/atau rancangan Peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan

      2. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

  1. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 90

    1. Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitasi rancangan Perda Provinsi, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan Peraturan DPRD provinsi setelah dilakukan koordinasi bersama biro hukum.

    2. Koordinasi bersama biro hukum dilakukan sebelum Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi.

    3. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

    4. Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota, rancangan peraturan bupati/wali kota, dan rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota.

    5. Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.

  1. Ketentuan Pasal 101 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 101

    1. Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

    2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur.

    3. Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

    4. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota.

    5. Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.

    6. Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg.

  1. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 103

    1. Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

    2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala wajib menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

  1. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 104

    1. Pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

    2. Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

    3. Penulisan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  1. Ketentuan Pasal 105 dihapus.

  1. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 106

    1. Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

    2. Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan:

      1. surat hasil Fasilitasi;

      2. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi disetiap halaman; dan

      3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi.

    3. Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota ke biro hukum provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

      1. surat hasil Fasilitasi;

      2. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota disetiap halaman; dan

      3. Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota.

    4. Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi provinsi dan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi atau nama lainnya bagi kabupaten/kota.

    5. Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:

      1. rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan Keputusan Menteri tentang Evaluasi rancangan Perda Provinsi; atau

      2. rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota.

    6. Rancangan Perda Provinsi yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada gubernur dan untuk Perda Kabupaten/Kota dikembalikan kepada bupati/wali kota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan

  1. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 108

    1. Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah.

    2. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.

    3. Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

  1. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Paragraf 2
    Peraturan Kepala Daerah

  1. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 110

    1. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

    2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.

    3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.

    4. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

  1. Ketentuan Pasal 112 dihapus.

  1. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 120

    1. Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:

      1. Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau nama lainnya atau kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya; dan

      2. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

    2. Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

    3. Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

  1. Ketentuan Pasal 121 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 121

    1. Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.

    2. Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

    3. Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

    4. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

  1. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 123

    1. Perkada dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

    2. Perkada dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

  1. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 123A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 123A

    1. Perda Provinsi, peraturan gubernur, dan Peraturan DPRD provinsi yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri.

    2. Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/peraturan wali kota, dan Peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan, disampaikan kepada gubernur.

  1. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 124

    1. Sekretaris daerah mengundangkan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.

    2. Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.

  1. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 125

    Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

  1. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 126

    1. Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.

    2. Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:

      1. kepala biro hukum provinsi atau nama lainnya atau kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah; dan

      2. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

  1. Di antara Bab X dan bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    BAB XA
    KLARIFIKASI PERATURAN DAAERAH

  1. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 127A sampai dengan Pasal 127D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 127A

    1. Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

    2. Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur.

    3. Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

    4. Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:

      1. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan

      2. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau nama lainnya.

    5. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah untuk Perda Provinsi dan biro hukum provinsi atau nama lainnya untuk Perda Kabupaten/Kota.

    Pasal 127B

    1. Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.

    2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi.

    Pasal 127C

    1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menerbitkan surat kepada gubernur dan sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati/wali kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127B ayat (1).

    2. Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.

    3. Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    4. Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

    Pasal 127D

    1. Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A sampai dengan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota.

    2. Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (1) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota.

    3. Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (2) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota yang dilakukan Evaluasi.

  1. Ketentuan Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    BAB XI
    PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR
    DAN PEMBATALAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

  1. Ketentuan Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Bagian Kesatu
    Pembatalan Peraturan Gubernur

  1. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 128

    Gubernur menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

  1. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 129

    1. Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan peraturan gubernur.

    2. Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

    3. Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan.

  1. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 130

    1. Tim pengkajian peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara.

    2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak peraturan gubernur diterima oleh tim.

    3. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak bertentangan dengan:

      1. hasil Fasilitasi; atau

      2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

      diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai.

    4. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan bertentangan dengan:

      1. hasil Fasilitasi; atau

      2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan

      ditetapkan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur.

  1. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 131

    1. Tim pengkajian peraturan gubernur dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau kementerian/lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

    2. Ahli/pakar dan/atau kementerian/lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

      1. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan gubernur diterima;

      2. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh gubernur; dan

      3. tugas lainnya yang diperlukan.

  1. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 132

    1. Pembatalan peraturan gubernur dilakukan berdasarkan:

      1. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya; dan/atau

      2. temuan dari tim pengkajian peraturan gubernur.

    2. Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

    3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

  1. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 133

    1. Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    2. Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:

      1. surat permohonan harmonisasi;

      2. peraturan gubernur disertai softcopy dengan format pdf; dan

      3. rancangan Keputusan Menteri tentang pembatalan disertai softcopy.

    3. Dalam melaksanakan pengharmonisasian Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

  1. Ketentuan Pasal 134 dihapus.

  1. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 135

    1. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur dimaksud.

    2. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud.

  1. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 136

    Dalam hal gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan peraturan gubernur diterima.

  1. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 137

    1. Mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dilakukan dengan cara gubernur mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan.

    2. Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan hasil kajian yang dilakukan sesuai dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

  1. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 138

    1. Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur tetap berlaku.

    2. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    3. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

  1. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 140

    1. Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang masih memberlakukan peraturan gubernur yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dikenai sanksi.

    2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

      1. sanksi administratif; dan/atau

      2. sanksi penundaan Evaluasi rancangan Perkada;

    3. Sanksi administratif terhadap gubernur berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

    4. Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan peraturan gubernur, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Bagian Kedua
    Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota

  1. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 141

    Bupati/Wali Kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

  1. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 142

    1. Gubernur melalui sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan bupati/wali kota.

    2. Pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

    3. Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas komponen lingkup Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

  1. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 143

    1. Tim pengkajian peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan bupati/wali kota yang dituangkan dalam berita acara.

    2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

    3. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan:

      1. hasil Fasilitasi; atau

      2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

      diterbitkan surat sekretaris gubernur atas nama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati/wali kota perihal pernyataan sesuai.

    4. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan:

      1. hasil Fasilitasi; atau

      2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

      ditetapkan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota.

  1. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 144

    1. Tim pengkajian peraturan bupati/wali kota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

    2. Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

      1. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan bupati/wali kota diterima;

      2. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/wali kota; dan

      3. tugas lainnya yang diperlukan.

  1. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 145

    1. Pembatalan peraturan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan:

      1. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan/atau

      2. temuan dari tim pembatalan peraturan bupati/wali kota.

    2. Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

    3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

  1. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 146

    1. Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya.

    2. Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:

      1. surat permohonan harmonisasi;

      2. peraturan bupati/wali kota disertai softcopy dengan format pdf; dan

      3. rancangan keputusan gubernur tentang pembatalan disertai softcopy.

    3. Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan bupati/wali kota pada biro hukum provinsi atau nama lainnya.

  1. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 147

    Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota.

  1. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 148

    1. Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan peraturan bupati/wali kota memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota.

    2. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota.

    3. Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditandatangani.

    4. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

    5. Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota.

  1. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 149

    1. Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

    2. Mekanisme pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan gubernur.

    3. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

  1. Ketentuan Pasal 150 dihapus.

  1. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 151

    1. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya bupati/wali kota mencabut peraturan bupati/wali kota dimaksud.

    2. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya bupati/wali kota merubah peraturan bupati/wali kota dimaksud.

  1. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 152

    Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota diterima.

  1. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 153

    1. Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dilakukan dengan cara bupati/wali kota mengajukan keberatan atas Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota kepada Menteri disertai dengan alasan keberatan.

    2. Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian dengan tolak ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

  1. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 154

    1. Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota tetap berlaku.

    2. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    3. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

  1. Ketentuan Pasal 155 dihapus.

  1. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 156

    1. Penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dikenai sanksi.

    2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

      1. sanksi administratif; dan/atau

      2. sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati/wali kota.

    3. Sanksi administratif terhadap bupati/wali kota berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

  1. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 157

    1. Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 140, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD provinsi.

    2. Pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 156, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD kabupaten/kota.

  1. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 159

    1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

    2. Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota.

  1. Ketentuan Pasal 160 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 160

    1. Gubernur melaporkan pemantauan hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota serta laporan Perda Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

    2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

  1. Ketentuan Pasal 163 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 163

    1. Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

    2. Penyebarluasan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

    3. Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

  1. Ketentuan Pasal 166 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 166

    1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.

    2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:

      1. rapat dengar pendapat umum;

      2. kunjungan kerja;

      3. sosialisasi; dan/atau

      4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

    3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.

    4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

  1. Ketentuan Pasal 167 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 167

    1. Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.

    2. Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

    3. Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:

      1. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

      2. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

    4. Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:

      1. Perda Provinsi, Perkada, keputusan gubernur oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya;

      2. Perda Kabupaten/Kota, Perkada, keputusan bupati/wali kota oleh bagian hukum atau nama lainnya; dan

      3. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

  1. Ketentuan Pasal 168 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 168

    1. Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.

    2. Terhadap Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/ wali kota dan keputusan bupati/ wali kota, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

  1. Ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 169

    1. Setiap tahapan Pembentukan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

    2. Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

  1. Ketentuan angka romawi III Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.