Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020

Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Hari Jumat, 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, DKI Jakarta.

Pandemi COVID-19 masih menjadi permasalahan nasional terasa betul menjadi nuansa Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, karena memang seantero dunia sedang berusaha berjuang melawan Pandemi Corona Virus. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi bahwa ”Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744 ribu jiwa. Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara-negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19,” dalam Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020.

Krisis ekonomi karena Pandemi COVID-19 adalah situasi krisis paling parah yang dirasakan dunia. Dalam Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua telah berada di minus 5,32 persen. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan bahwa ”Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17-20 persen. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan,”.

Dalam kondisi Pandemi dan Krisis Ekonomi akibat COVID-19 ini Presiden Jokowi tetap mendorong bersikap optimis dan jeli melihat kemungkinan untuk dapat melompat dengan mempergunakan momentum Pandemi dan Krisis Ekonomi COVID-19. Ibarat komputer, kata Presiden, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara, menurut Presiden, harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Inilah saatnya, menurut Presiden, Bangsa Indonesia membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar baik di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan serta saatnya membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan bahwa, ”Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi Covid-19 di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat,”

Dalam situasi yang harus bergerak cepat. Presiden menggarisbawahi masalah krisis kesehatan yang menyebabkan krisis perekonomian karena terganggu aktivitasnya. Untuk itu Presiden Jokowi selalu mendorong Pemerintah juga harus cepat bergerak yakni di antaranya memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, membantu pembelian produk-produk UMKM, membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Kartu Prakerja.

Dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Hari Jumat, 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, DKI Jakarta tersebut. Menindaklanjuti adanya krisis kesehatan plus krisis ekonomi Presiden menyampaikan Pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Presiden Joko Widodo berterimakasih atas respon DPR dengan berucap, ”Terima kasih para Anggota DPR atas kerja cepatnya; menyinergikan BI, OJK, dan LPS dalam rangka juga untuk memulihkan perekonomian nasional”.

Kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan tanggapannya atas krisis ini bahwa krisis kesehatan dan krisis ekonomi di masa Pandemi COVID-19 telah memaksa untuk menggeser channel cara kerja dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal dan kerja luar biasa, serta dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja, menurut Presiden, juga harus berubah. Kepala Negara menyebut bahwa fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan serta efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan.

Presiden mengungkapkan tekadnya untuk tidak mau digilas kondisi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang berkelanjutan, dengan justeru menjadikannya momentum untuk memperbaiki diri, belajar dari krisis, dan melompat lebih jauh dengan menutup Pidatonya dengan kalimat ”Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan”.

Pidato Presiden Republik Indonesia
pada Sidang Tahunan MPR-RI dan
Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma’ruf Amin;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati, Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam yang hadir secara virtual;
Yang saya hormati, Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati, Bapak Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla;
Yang saya hormati, Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati, Ibu Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati, Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;
Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri;
Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik;
Yang saya hormati, Hadirin, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Semestinya, seluruh kursi di ruangan sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 tahun Indonesia merdeka. Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 tahun Indonesia merdeka.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO (World Health Organization), sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744 ribu jiwa. Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara-negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah.

Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua kita telah berada di minus 5,32 persen. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 sampai 20 persen. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting, dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.

Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru, sekali lagi kebangkitan baru, untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper-middle income country. Dan 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi Covid-19 di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat- obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat. Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak. Memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji. Membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Kartu Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah.

Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020. Terima kasih para anggota DPR atas kerja cepatnya. Mensinergikan BI, OJK, dan LPS dalam rangka juga untuk memulihkan perekonomian nasional. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstranormal. Dari cara-cara kerja biasa menjadi cara-cara kerja luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, para ASN di pusat dan di daerah.

Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan juga harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.

Food estate, lumbung pangan, sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah yang lain, yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan dalam membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20 dan tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019. Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang minyak kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.

Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah untuk menjadi metanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai litium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai litium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.

Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan superkoridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang-tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko, harus kita sudahi. Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.

Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.

Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang berbahagia,
Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong-royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik.

Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa. MPR dengan cepat membuat payung program baru “MPR Peduli Covid-19” serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun. Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB.

Demikian pula halnya dengan Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka. Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.

Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya. Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi.

Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan. MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di (tahun) 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal (tahun) 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri pun terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengoordinir berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Setelah itu dilanjutkan dengan Pidato Presiden Joko Widodo dalam dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI tahun Sidang 2020 – 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak seperti biasanya, dilakukan 2 kali dan banyak dihadiri secara virtual karena adanya Pandemi COVID-19. Dimana semua acara harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona. Dalam teks Bahasa Inggris.

Address of the President of the Republic of Indonesia on the Presentation of the Government Statement on the Bill on the State Budget for the 2021 Fiscal Year and Its Financial Note Before the Plenary Session of the House of Representatives of the Republic of Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim.

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Good afternoon,
May we be bestowed with peace and prosperity,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Greetings of virtue.

Honorable Vice President of the Republic of Indonesia Prof. KH. Ma’ruf Amin,
Honorable Speaker, Vice Speakers, and Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia,
Honorable Speaker, Vice Speakers, and Members of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia,
Honorable Heads, Vice Heads, and Members of State Institutions,
Honorable Ministers of the Indonesia Onward Cabinet, Commander of the Indonesian National Defense Forces, Head of the Indonesian National Police, and Attorney General,
Distinguished Ladies and Gentlemen, and My Fellow Countrymen.

The COVID-19 pandemic has become health and humanitarian crises in this century affecting all sectors of human lives. Starting from health issues, the impacts of the COVID-19 pandemic have spread to social, economic and even financial sectors.

Many countries have rolled out extraordinary mitigation measures particularly through fiscal stimulus. Germany has allocated a fiscal stimulus amounting to 24.8 percent of its Gross Domestic Product (GDP); however, its economy has seen a sharp contraction at minus 11.7 percent in the second quarter of 2020. The United States has allocated 13.6 percent of its GDP; however, its economy also declined by minus 9.5 percent. China has allocated a fiscal stimulus at 6.2 percent of its GDP, and its economy has returned to grow by 3.2 percent in the second quarter, but fell by minus 6.8 percent in the previous quarter.

Indonesia has also taken extraordinary measures in response to the COVID-19 pandemic. Law Number 2 of 2020 provides relaxation of the State Budget deficit that can be widened above 3 percent for three years. In 2020, the State Budget has been revised with a deficit of 5.07 percent of GDP and then rise again to 6.34 percent of GDP.

The widening of the deficit is carried out by taking into account the need for state spending to deal with health issues and to rebuild the economy amid the declining state income.

Distinguished Ladies and Gentlemen,
To date, we are still focusing on preparing ourselves to face 2021. Global and domestic uncertainties will continue to prevail.

National economic recovery will be carried on along with the reform in various sectors. The policy of deficit relaxation that exceeds 3 percent of GDP is still necessary by still maintaining fiscal prudence, credibility, and sustainability.

The 2021 State Budget Bill is drawn up to: first, speeding up national economic recovery due to the COVID-19 pandemic; second, encouraging structural reform to increase productivity, innovation, and economic competitiveness; third, speeding up economic transformation towards digital era, and; fourth, capitalizing and anticipating demographic changes.

Considering many uncertainties, the State Budget Bill must be able to anticipate uncertainty in global economic recovery, commodity prices volatility, and development of social and economic orders, and geopolitics, as well as effective national economic recovery, and conditions and stability of financial sector.

Several fundamental reforms must be undertaken, among others: education reform, health reform, social security reform, and budgeting and taxation systems reform. Focusing on this strategy, the Government upholds the theme of the 2021 fiscal policy “Speeding up Economic Recovery and Strengthening Reform”.

Distinguished Ladies and Gentlemen,
Macroeconomic indicator assumptions that the Government used are as follows: the economic growth is projected to reach 4.5 to 5.5 percent; the rate of the economic growth is expected to be supported by increased domestic consumption and investment as the main driving forces. Inflation will be maintained at a level of 3 percent to support people’s purchasing power. The Indonesian Rupiah is estimated to average in the range of Rp14,600 per US Dollar.

In addition, the estimated 10-year Government Securities (Surat Berharga Negara/SBN) interest rate is at 7.29 percent. The Indonesian Crude Price (ICP) is estimated to average US$45 per barrel. Oil and gas lifting is estimated to reach an equivalent of 705 thousand barrels and 1 million 7 thousand barrels of oil per day, respectively.

Honorable Speaker, Vice Speakers, and Members of the House of Representatives and Regional Representatives Council,
In 2021 State Budget Bill, the budget deficit is projected at approximately 5.5 percent of GDP or Rp971.2 trillion. The figure is comparably lower than the budget deficit in 2020 of approximately 6.34 percent of GDP or Rp1,039.2 trillion.

The Health Budget is planned at Rp169.7 trillion or equivalent to 6.2 percent of the State Budget, and geared towards an increase in and equal distribution of supply, as well as facilitation for the procurement of vaccine; nutrition improvement for pregnant and lactating mothers and toddlers, management of infectious diseases, and accelerating stunting reduction; ensuring more effective and sustainable national health insurance program, and; strengthening disease prevention, detection, and response, as well as the integrated health system.

The education budget in 2021 amounting to Rp549.5 trillion or 20 percent of the State Budget will be focused on improving the human resources quality, capacity to adapt to the ever-changing technology, and productivity through better knowledge in digital economy of the Industry 4.0 era.

The Government will carry out educational reforms through leadership transformation of school principals, transformation of education and teacher training, teaching in accordance with various learning abilities, global assessment standards, and partnership between regional governments and civil society.

In addition, other policies in the education sector also include strengthening vocational programs and pre-employment cards, improving early childhood education (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD); improving the effectiveness of education fund schemes (School Operational Fund/BOS, Smart Indonesia Program/PIP, and the Indonesia Endowment Fund for Education/LPDP); accelerating the improvement of the quality of educational facilities and infrastructure, especially in 3T (frontier, outermost, and underdeveloped) regions, and; better-targeting of the Higher-Education Smart Indonesia Card (KIP Kuliah) and higher education funding.

The development of Information and Communication Technology (ICT) in 2021 with a budget of Rp30.5 trillion (including through Transfer to the Regions and Village Funds/TKDD) will be focused on: accelerating government digital transformation; ensuring effective and efficient public services, particularly in the education, health, and government sectors; consolidating and optimizing shared infrastructure and services; and ensuring public participation in priority development areas and promoting equality with additional internet access in approximately 4,000 villages and sub-districts in 3T regions.

Infrastructure development in 2021 is budgeted at Rp414 trillion, which will be mainly targeted for economic recovery, provision of basic services, and improved connectivity.

The COVID-19 pandemic shows that availability and reliability of fully functioning digital infrastructure are critical and strategic. Infrastructure spending, in this regard, is directed towards strengthening digital infrastructure and encouraging logistics efficiency and connectivity; labor-intensive infrastructure that supports industrial and tourism areas; and construction of public health facilities and provision of basic necessities, such as clean water, sanitation, and housing.

As for Food Security in 2021, a budget of around Rp104.2 trillion is aimed at promoting production of food commodities through development of facilities and infrastructure and utilization of technology; revitalizing the national food system by strengthening farmer and fisherman corporations and food distribution; and developing large-scale food estates to increase food productivity. In addition, the Government is committed to improving the welfare of farmers and fishermen by targeting the Farmer Exchange Rate or NTP (Nilai Tukar Petani) and Fisherman Exchange Rate or NTN (Nilai Tukar Nelayan) of 102 to 104 in 2021.

Social protection support in 2021 is budgeted at Rp419.3 trillion, which is aimed at accelerating social recovery and supporting gradual reforms of the social protection system. Social protection measures are carried out through social assistance programs, such as the aspiring family program, staple food cards (Kartu Sembako), cash assistance, and pre-employment cards; encouraging comprehensive social protection reform programs based on life cycles and anticipation of the aging population; improving integrated data on social welfare (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) and mechanisms for distributing social protection programs, as well as strengthening monitoring and evaluation. The gradual reforms of the social protection system is essential in supporting efforts to eradicate extreme poverty by 2024.

Tourism development in 2021 is budgeted at approximately Rp14.4 trillion, which is aimed at encouraging economic recovery in the tourism sector. The policy is carried out through tourism recovery by developing 5 priority tourist destinations: Lake Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, and Likupang; development of 3A aspects-attractions, accessibility and amenities-as well as improvements to 2Ps-promotion and participation-of private entrepreneurs; a storynomics tourism approach that emphasizes on narrative, creative content, living culture, and cultural strengths; and utilization of the Public Private Partnership (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU) scheme in development of amusement centers, such as theme parks that will attract a lot of tourists.

The overall state expenditure policies are expected to support the achievement of development targets in 2021, namely an unemployment rate of 7.7 to 9.1 percent, poverty level in the range of 9.2 to 9.7 percent, with an emphasis on reducing extreme poverty groups, the level of inequality in the range of 0.377 to 0.379, as well as Human Development Index (HDI) ranging from 72.78 to 72.95.

Honorable Speaker, Vice Speakers, and Members of the House,
In line with the importance of the continuation of the National Economic Recovery, the 2021 State Budget Bill will allocate a budget of around Rp356.5 trillion, which is aimed at:
First, healthcare services with a budget of around Rp25.4 trillion for the procurement of antiviral vaccines, health facilities and infrastructure, laboratories, research and development, and Social Security Provider Body (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS) contribution assistance for Non-Salaried Employees (Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU).
Second, social protection for the middle to lower class society of around Rp110.2 trillion through the aspiring family program, staple food cards, pre-employment cards, and cash social assistance.
Third, sectoral Ministries/Institutions and regional governments with a budget of around Rp136.7 trillion, which is aimed at boosting tourism sector, food security and fisheries, industrial estates, ICT development, Central Government loan to regional governments, and anticipating economic recovery.
Fourth, support for MSMEs of around Rp48.8 trillion, through Smallholder Business Credit (Kredit Usaha Kecil/KUR) interest subsidies, MSMEs financing, guarantees and placement of funds in banks.
Fifth, corporate financing of around Rp14.9 trillion, which is earmarked for credit guarantee companies and SOEs that carry out the assignment.
Sixth, business incentives of around Rp20.4 trillion through taxes borne by the Government, exemption of import income tax, and preliminary VAT refunds.

Honorable Speaker, Vice Speakers, and Members of the House,
In 2021, the budget for TKDD is planned at Rp796.3 trillion. With that budget, the general directives are geared to:
First, support the economic recovery measures in line with the national priorities, through the development of accessibility and connectivity of the economic growth centers, incentive support to the regions to attract investment, improvement of the investment service system, and support for MSMEs.
Second, optimize the use of revenue sharing fund in order to support healthcare services, social safety net, as well as economic recovery as the impact of COVID-19 pandemic.
Third, allocate 25 percent of general transfer fund to accelerate the program of regional economic recovery and human resources development.
Fourth, focus on the use of Regional Incentive Funds or DID (Dana Insentif Daerah) for digital transformation of the education and health sectors, and to empower MSMEs.
Fifth, refocus and simplify types, fields, and activities of Regular Special Allocation Fund for Infrastructure (DAK Fisik Reguler) and Special Allocation Fund for Priority Infrastructure (DAK Fisik Penugasan).
Sixth, the Operational Special Allocation Fund (DAK NonFisik) also supports improvement of human resources in the education sector through independent learning program as well as additional strategic sectors, such as fund for women and children protection services, capital investment facilitation fund, and food security service fund.
Seventh, better-targeting of the allocation of village funds for village economic recovery and development of priority sectors, such as information and communication technology, tourism village development, and achievement of food security.

In the last five years, the results of the use of TKDD budget have been enjoyed by the public through improved performance of basic public services such as household access to drinking water and proper sanitation as well as assisted delivery by health workers. The level of inequality in rural areas also decreases, as indicated by increasingly lower Gini ratio from 0.316 in 2016 to 0.315 in 2019. The same goes for the percentage of poor community in rural areas that fell from 13.96 percent in 2016 to 12.60 percent in 2019.

Honorable Speaker, Vice Speakers, and Members of the House,
Development activities in 2021 will be mainly sourced from independent source of revenue from state revenue, amounting to Rp1,776.4 trillion, primarily from tax revenue of Rp1,481.9 trillion and non-tax state revenue of Rp293.5 trillion.

On the side of taxation, the Government continues to expand tax base and to improve tax administration to increase and explore potential sources of revenue.

In addition, the implementation of tax omnibus law and provision of proper and measurable tax incentives are expected to boost investment and national competitiveness, to accelerate economic recovery post COVID-19 pandemic, and to drive economic transformation.

On the excise side, integrated excise supervision system and excise extensification will be improved to control negative externality.

In 2021, measures to optimize Non-Tax State Revenues (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) are taken, among others, by increasing quantity and improving quality of services, innovation of services, expansion of joint audit objects, effective planning of oil and gas lifting, and efficiency of oil and gas operational cost. Moreover, the improvement of planning and reporting of PNBP continues to be strengthened by adoption of an integrated information technology system.

Honorable Speaker, Vice Speakers and Members of the House,
During transition period of the 2021 State Budget Bill with projection of State Revenues amounting to Rp1,776.4 trillion and State Expenditures amounting to Rp2,747.5 trillion, Budget Deficit is estimated to reach Rp971.2 trillion or equal to 5.5 percent of GDP.

Budget Deficit of 2021 will be financed by making use of secured financing sources that are prudently managed. Debt financing is responsively conducted to support counter-cycle policies and accelerate socio-economic recovery. The Government consistently maintains prudent debt management. Deficit financing of the 2021 State Budget Bill will be carried out through cooperation with monetary authority, while upholding the principles of fiscal discipline and monetary policy discipline as well as maintaining the integrity, credibility, and market trust of the Government securities.

The Government is committed to maintaining fiscal sustainability to keep debt ratio within controlled limit. The Government also continues to increase efficiency of debt cost through market deepening, expansion of investor basis, improvement of market infrastructure of SBN, diversification, and issuance of regional bond or sukuk.

Investment financing will be also carried out by the Government in 2021 with a budget of Rp169.1 trillion. This financing is planned for: first, financing education sector to guarantee the continuity of education program for the next generation as a form of intergenerational responsibility; second, empowering MSMEs and Ultra-Micro (UMi) financing in order to accelerate poverty eradication; third, accelerating the development of facilities and infrastructure in transportation, housing, and energy security; fourth, promoting national export program by increasing competitiveness of domestic goods and services in international markets.

Honorable Speaker, Vice Speakers and Members of the House,
This concludes the Government Statement on the Bill on the State Budget for the 2021 Fiscal Year and Its Financial Note. It is our hope that the deliberation of the 2021 State Budget Bill will be carried out in a constructive manner to make Indonesia an advanced, sovereign, self-sufficient, and distinctive nation based on Pancasila and the 1945 Constitution.

May God the Almighty bestow His Blessings upon us to carry out the tasks and mandate placed by the entire people of Indonesia.

Long Live the Republic of Indonesia!
Long Live the Land of Pancasila!

I thank you,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Greetings of virtue.