PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Peraturan KPU 15 tahun 2019 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman pada tanggal 5 Agustus 2019. Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 mulai berlaku tanggal 9 Agustus 2019 setelah diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905. Agar semua orang mengetahuinya.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

Latar Belakang

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 terbit karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Isi Peraturan KPU 15/2019

Berikut adalah isi Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (bukan format asli) :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
  2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
  11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

  1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
    1. mandiri;
    2. jujur;
    3. adil;
    4. berkepastian hukum;
    5. tertib;
    6. terbuka;
    7. proporsional;
    8. profesional;
    9. akuntabel;
    10. efektif; dan
    11. efisien.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

  1. tahapan persiapan; dan
  2. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 4

  1. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
    1. perencanaan program dan anggaran;
    2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    5. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
    6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
    1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    2. pengelolaan program dan anggaran.
  3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
    1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
    1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
    1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

Pasal 5

  1. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
    1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
    3. penelitian persyaratan calon;
    4. penetapan Pasangan Calon;
    5. pelaksanaan kampanye;
    6. pelaksanaan pemungutan suara;
    7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    8. penetapan calon terpilih;
    9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
    10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
  2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
  4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:
    1. masa kampanye; dan
    2. laporan dan audit dana kampanye.
  5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
  7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
  8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 6

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh:

  1. KPU Provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  2. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahhkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

Lampiran Peraturan KPU 15/2019

Berikut adalah isi Lampiran Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020:

NOKEGIATANJADWAL
AWALAKHIR
  1. PERSIAPAN
1.PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 30 September 2019
 a.Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah 01 Oktober 2019
 b.Pengelolaan program dan anggaransetelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
       
2.PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 31 Agustus 2020
 Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
       
3.PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN 31 Agustus 2020
 SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT01 November 201922 September 2020
 PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS01 November 201922 September 2020
       
4.PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS  
 a.Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS  
  1)PPK01 Januari 202031 Januari 2020
  2)PPS21 Februari 202021 Maret 2020
  3)KPPS21 Juni 202021 Agustus 2020
 b.Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS  
  1)PPK01 Februari 202023 November 2020
  2)PPS23 Maret 202023 November 2020
  3)KPPS23 Agustus 202030 September 2020
 c.Pembentukan dan masa kerja PPDP  
  1)Pembentukan16 April 202029 April 2020
  2)Masa kerja17 April 202016 Mei 2020
       
5.PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARASesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
       
6.PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
 a.Pendaftaran Pemantau Pemilihan01 November 201916 September 2020
 b.Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat01 November 201923 Agustus 2020
 c.Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat01 November 201923 Agustus 2020
       
7.PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  
 a.Penerimaan DP420 Februari 202023 Februari 2020
 b.Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP424 Februari 202022 Maret 2020
 c.Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota23 Maret 202026 Maret 2020
 d.Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir27 Maret 202027 Maret 2020
       
8.PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
 a.Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS27 Maret 202016 April 2020
 b.Pemutakhiran:  
  1)Pencocokan dan penelitian17 April 202016 Mei 2020
  2)Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS10 Mei 202030 Mei 2020
  3)Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK31 Mei 202002 Juni 2020
  4)Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota03 Juni 202004 Juni 2020
  5)Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS05 Juni 202014 Juni 2020
  6)Rekapitulasi DPS tingkat provinsi14 Juni 202015 Juni 2020
  7)Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK15 Juni 202018 Juni 2020
  8)Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS19 Juni 202028 Juni 2020
  9)Perbaikan DPS oleh PPS24 Juni 202003 Juli 2020
  10)Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK04 Juli 202006 Juli 2020
  11)Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota07 Juli 202016 Juli 2020
  12)Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
   a)Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT17 Juli 202018 Juli 2020
   b)Penyampaian DPT kepada PPS19 Juli 202028 Juli 2020
   c)Rekapitulasi DPT tingkat provinsi19 Juli 202020 Juli 2020
   d)Pengumuman DPT oleh PPS1 Agustus 202022 September 2020
       
  1. PENYELENGGARAAN
 PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
 a.Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir26 Oktober 201926 Oktober 2019
 b.Pengumuman syarat minimal dukungan25 November 201908 Desember 2019
 c.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
  1)Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi09 Desember 20193 Maret 2020
  2)Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran09 Desember 201912 Maret 2020
  3)Penelitian administrasi  
   a)Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas13 Maret 202026 Maret 2020
   b)Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP427 Maret 202009 April 2020
  4)Penyampaian hasil Penelitian administrasi10 April 202011 April 2020
  5)Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi24 April 202026 April 2020
  6)Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran24 April 202030 April 2020
  7)Penelitian administrasi perbaikan  
   a)Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas01 Mei 202007 Mei 2020
   b)Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP408 Mei 202014 Mei 2020
 d.Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota15 Mei 202022 Mei 2020
 e.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:  
  1)Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota11 Desember 20195 Maret 2020
  2)Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran11 Desember 201914 Maret 2020
  3)Penelitian administrasi  
   a)Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas15 Maret 202028 Maret 2020
   b)Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP429 Maret 202011 April 2020
  4)Penyampaian hasil Penelitian administrasi12 April 202013 April 2020
  5)Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota27 April 202029 April 2020
  6)Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran27 April 202003 Mei 2020
  7)Penelitian administrasi perbaikan  
   a)Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas04 Mei 202010 Mei 2020
   b)Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP411 Mei 202017 Mei 2020
 f.Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS18 Mei 202025 Mei 2020
 g.Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan19 Mei 202008 Juni 2020
 h.Rekapitulasi di tingkat kecamatan09 Juni 202011 Juni 2020
 i.Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota12 Juni 202014 Juni 2020
 j.Rekapitulasi di tingkat provinsi15 Juni 202017 Juni 2020
       
1.PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON16 Juni 202018 Juni 2020
2.PENDAFTARAN PASANGAN CALON16 Juni 202018 Juni 2020
3.PENELITIAN PERSYARATAN CALON  
 a.Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik16 Juni 202018 Juni 2020
 b.Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan16 Juni 202018 Juni 2020
 c.Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat16 Juni 202020 Juni 2020
 d.Tanggapan dan masukan masyarakat16 Juni 202020 Juni 2020
 e.Pemeriksaan kesehatan16 Juni 202023 Juni 2020
 f.Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan23 Juni 202024 Juni 2020
 g.Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan18 Juni 202024 Juni 2020
 h.Pemberitahuan hasil penelitian25 Juni 202026 Juni 2020
 i.Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan25 Juni 202001 Juli 2020
 j.Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU25 Juni 202004 Juli 2020
 k.Penelitian perbaikan syarat calon01 Juli 202007 Juli 2020
       
4.PENETAPAN PASANGAN CALON  
 a.Penetapan Pasangan Calon08 Juli 202008 Juli 2020
 b.Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon09 Juli 202009 Juli 2020
 c.Sengketa tata usaha negara Pemilihan13 Juni 202024 Agustus 2020
  1)Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/KotaPaling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan
  2)Perbaikan permohonan sengketaPaling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
  3)Penyelesaian sengketa dan putusanPaling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
  4)Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negaraPaling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
  5)Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatanPaling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
  6)Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatanPaling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
  7)KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUNPaling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
  8)Kasasi di Mahkamah Agung (MA)Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
  9)MA memeriksa dan memutus perkara kasasiPaling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
  10)KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MAPaling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
       
5.PELAKSANAAN KAMPANYE  
 a.Masa Kampanye11 Juli 202019 September 2020
  1)Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain11 Juli 202019 September 2020
  2)Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon11 Juli 202019 September 2020
  3)Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik06 September 202019 September 2020
  4)Masa tenang dan pembersihan alat peraga20 September 202022 September 2020
 b.Laporan dan Audit Dana Kampanye  
  1)Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)10 Juli 202010 Juli 2020
  2)Pengumuman penerimaan LADK11 Juli 202011 Juli 2020
  3)Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)15 Agustus 202015 Agustus 2020
  4)Pengumuman penerimaan LPSDK16 Agustus 202016 Agustus 2020
  5)Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)20 September 202020 September 2020
  6)Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)21 September 202021 September 2020
  7)Audit LPPDK21 September 202005 Oktober 2020
  8)Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota06 Oktober 202006 Oktober 2020
  9)Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon07 Oktober 202009 Oktober 2020
  10)Pengumuman hasil audit07 Oktober 202009 Oktober 2020
       
6.PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
 a.Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  
  1)Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara15 Juni 202024 Agustus 2020
  2)Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara19 Juli 202022 September 2020
 b.Pemungutan Suara  
  1)Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS14 September 202020 September 2020
  2)Pemungutan dan penghitungan suara di TPS23 September 202023 September 2020
  3)Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS23 September 202027 September 2020
  4)Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota23 September 202025 September 2020
  5)penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS23 September 202023 September 2020
  6)Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan23 September 202029 September 2020
       
7.PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 a.Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK23 September 202024 September 2020
 b.Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK24 September 202028 September 2020
 c.Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota24 September 202029 September 2020
 d.Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota28 September 202030 September 2020
 e.Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota29 September 202001 Oktober 2020
 f.Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur29 September 202001 Oktober 2020
 g.Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota29 September 202002 Oktober 2020
 h.Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur01 Oktober 202003 Oktober 2020
 i.Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur02 Oktober 202004 Oktober 2020
 j.Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi
02 Oktober 202005 Oktober 2020
       
8.PENETAPAN CALON TERPILIH  
 Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan  
 a.Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota TerpilihPaling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
 b.Calon Gubernur dan Wakil Gubernur TerpilihPaling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
    
9.PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHANMenyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
 Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusiPaling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstituso ditetrima oleh KPU
       
10.PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH  
 a.Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih 
  1)Tidak adal Permohonan PHPPaling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
  2)Ada Permohonan PHPPaling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
 b.Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih  
  1)Tidak ada Permohonan PHPPaling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
  2)Ada Permohonan PHPPaling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
       
 EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN  
 a.Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
  1)Tidak ada Permohonan PHPPaling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)
  2)Ada Permohonan PHPPaling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)
 b.Gubernur dan Wakil Gubernur 
  1)Tidak ada Permohonan PHPPaling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)
  2)Ada Permohonan PHPPaling alam 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)

Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

[ Logo KPU oleh Gunawan Kartapranata - Karya sendiri, Domain Publik, Pranala ]

LampiranUkuran
PKPU 15 Tahun 2019 (1.64 MB)1.64 MB