PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol

Dulu sebelum reformasi 1998, larangan pegawai masuk jadi pengurus partai politik diartikan boleh menjadi anggota Golkar. Golkar sekarang menjadi partai politik jadi aturan PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol ini jadi berlaku lebih luas. Jadi masuk Partai Politik harus punya persiapan utamanya untuk Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik, beliau yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apa bisa karena ada pelanggaran ketika menjadi PNS kemudian mengajukan pengunduran diri dan masuk ke Partai Politik, ternyata tak semudah itu. Hal ini ada dalam Pasal 4 PP ini yakni tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud, namun penangguhan tersebut tidak meniadakan proses pemberhentian atau yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau penangguhan pemberhentian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan pejabat lain yang berkepentingan. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. PNS yang mengundurkan diri dan ditanggguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus parpol.

Ketentuan dalam PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol ini diberlakukan bagi PNS yang akan menjadi calon Anggota DPR, karena sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang mengatur bahwa PNS yang akan menjadi calon Anggota DPD harus mengundurkan diri dari PNS.

Pasal 11 PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol mengatakan bahwa PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan PP ini, diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak kepegawaian tersebut maksudnya adalah bagi Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun berhak menerima pensiun, tunjangan hari tua dan tabungan perumahan apabila belum pernah menerima bantuan dari program tabungan perumahan, dan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormast tanpa hak pensiun dan diberhentikan tidak dengan hormat berhak menerima pengembalian nilai iuran pensiun, tunjangan hari tua dan tabungan perumahan apabila belum pernah menerima bantuan dari program tabungan perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik diundangkan Sesneg Bambang Kesowo di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128. Penjelasan PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440. Agar setiap orang mengetahuinya.

PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol

Latar Belakang

Apa pertimbangan dikeluarkannya PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol? Alasannya adalah:

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/Pengurus Partai Politik;
  2. bahwa dalam Penjelasan Umum Undang- Undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  3. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dengan Peraturan Pemerintah;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
  4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994, Nomor 1);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Penjelasan Umum

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah denagn Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik secara tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri dimaksud, maka dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut, antara lain ditegaskan, bahwa dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk supermasi hukum dan wibawa Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri, perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur prosedur pengunduran diri dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

Isi PP 37 tahun 2004

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubaha dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
  2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memepunyaia kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Partai Politik adalah partai politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB II
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

  1. Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

  1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.

Pasal 4

  1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila :
    1. masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    2. sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
    3. mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.
  2. Penangguahn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  3. Penangguhan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

  1. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada :
    1. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV;
    2. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
    3. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan.
  2. Atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tembusan pengunduran diri.
  3. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  4. Apabila sampai dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pertimbangan Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat diterapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  5. Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap dikabulkan.
  6. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (5) sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak dianggap dikabulkan.

Pasal 6

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri ditangguhkan, maka pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan harus memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan Pasal 4 ayat (1).
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya pejabat struktural eselon II untuk menangguhkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau penangguhan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Pasal 7, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat lain yang berkepentingan.

Pasal 9

  1. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditanggguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

  1. Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, sudah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan April Tahun 2000 dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, tidak mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, sudah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, belum pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) berkewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.
  6. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) berkewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturaqn Pemerintah ini, maka peraturan Permerintah nomor 5 Tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol.

Lampiran Ukuran
PP 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS jadi Anggota Parpol (89.91 KB) 89.91 KB