Avatar suryaden
Posted by suryaden on January 11, 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbit pada 1 November dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 225 pada 2 November 2017 setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dilengkapi dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6133. PP 45/2017 diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilandasi oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan pengertian ketentuan umum tentang :

  1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  2. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
  3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Apa itu Partisipasi Masyarakat dalam PP No. 45 Tahun 2017 ?

Dalam Penjelasan PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

  1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah,
  2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah,
  3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah
  4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
  5. Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
  6. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.

Adapun Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat tersebut biasanya adalah Peraturan Kepala Daerah tentang:

  1. rencana tata ruang;
  2. pajak daerah;
  3. retribusi daerah;
  4. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  5. perizinan;
  6. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
  7. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah dengan cara melakukan:

  1. konsultasi publik;
  2. penyampaian aspirasi;
  3. rapat dengar pendapat umum;
  4. kunjungan kerja;
  5. sosialisasi; dan/atau
  6. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah dengan cara:

  1. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
  2. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Bab III dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan tentan Partisipasi Masyarakat dalam:

  1. Perencanaan Pembangunan Daerah,
  2. Penganggaran Pembangunan Daerah,
  3. Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
  4. Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah

Masyarakat dalam bentuk Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan harus menunjuk dan memiliki perwakilannya untuk Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat juga dapat dilakukan oleh orang perseorangan dengan harus memenuhi kriteria:

  1. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  2. latar belakang keilmuan/keahlian;
  3. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
  4. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.

Pemerintah Daerah wajib mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam kegiatan:

  1. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
  2. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.

Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan kegiatan:

  1. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  2. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
  3. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan kegiatan:

  1. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
  2. penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
  3. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
  4. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.

Partisipasi Masyarakat di atas dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat yang dilakukan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat melakukan penyebarluasan melalui media sistem informasi, media cetak maupun elektronik bahkan dengan memanfaatkan papan-papan pengumuman atau membuatnya jika tidak punya. Informasi yang disebarluaskan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat diantaranya adalah:

  1. rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  2. rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  3. rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  4. rancangan strategis perangkat daerah;
  5. rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
  6. rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
  7. rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk penganggaran pembangunan daerah. Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dihadiri oleh Masyarakat. Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya. Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui:

  1. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  2. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.

Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dukungan penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah