PP 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

PP 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Apa yang dimaksud dengan Tanah Negara? Menurut "domeinverklaring" yang antara lain dinyatakan di dalam pasal I "Agrarisch Besluit", semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) di anggap menjadi "vrij landsdomein" yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di sebut sebagai "tanah Negara." Sebagaimana dimaksud dalam PP 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara menyebutkan bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara; jawatan, Adalah organisasi sesuatu Kementerian yang berdiri sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 26); daerah Swatantra, adalah daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan tertentu atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut. Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Tanah yang dibeli atau yang dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk penyelenggaraan/pelaksanaan kepentingannya, menjadi tanah Negara pada saat terjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa penguasaan atas tanah itu, oleh Menteri Dalam Negeri akan diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra yang bersangkutan, setelah diterimanya pemberitaan tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut. Menteri Dalam Negeri memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang cara pembelian/pembebasan hak atas tanah tersebut.

Daerah Swatantra dapat diberi penguasaan atas tanah Negara dengan tujuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negeri. Setiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama, Daerah Swatantra yang bersangkutan menyampaikan laporan lengkap tentang keadaan dan penggunaan tanah kepada Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1953 oleh Presiden Soekarno. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara diundangkan oleh Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata pada tanggal 27 Januari 1953.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362. Agar setiap orang mengetahuinya.

PP 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Latar Belakang

Pertimbangan PP 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara adalah berkehendak mengatur kembali penguasaan tanah-tanah Negara sebagai termaktub dalam surat Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110).

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara adalah Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-71 pada tanggal 13 Januari 1953.

Penjelasan Umum PP 8 tahun 1953

  1. Menurut "domeinverklaring" yang antara lain dinyatakan di dalam pasal I "Agrarisch Besluit", semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dianggap menjadi "vrij landsdomein" yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "tanah Negara."

  2. Mengenai "tanah-tanah vrij landsdomein" itu sesungguhnya belum ada sesuatu peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur hal penguasaannya. Satu-satunya peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan perihal itu ialah Peraturan Pemerintah tentang penguasaan "Benda-benda yang tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik Negara", termuat dalam Staatsblad 1911 Nr 110, sebagai terakhir diubah dengan Staatsblad 1940 Nr 430.

    Di dalam bab III Peraturan Pemerintah itu ditetapkan, bahwa benda-benda milik Negara yang tidak bergerak (jadi termasuk juga tanah-tanah Negara) dianggap ada dibawah penguasaan Departemen, yang menurut anggaran belanja, membiayai pemeliharaannya. Pada hakekatnya, ketentuan itu adalah amat sempit, karena dengan demikian masih belum jelas, bagaimanakan halnya dengan penguasaan tanah-tanah Negara, yang tidak nyata- nyata dipelihara oleh sesuatu Departemen.

  1. Dalam pada itu tentang penguasaan tanah-tanah "brij landsdomein" itu ternyata, bahwa Pemerintah Belanda dahulu berpegang pada pendirian, bahwa:

    1. tanah yang menjadi "vrij landsdomein" karena dibebaskan dari hak milik Indonesia oleh sesuatu Departemen, dianggap ada dibawah penguasaan Departemen itu;

    2. tanah-tanah "vrij landsdomein" yang penguasaannya nyata-nyata diserahkan kepada sesuatu Departemen, dianggap ada di-bawah penguasaan Departemen B.B.

    Dengan demikian maka nyatalah, bahwa pada dasarnya tiap bidang tanah Negara itu sudah dianggap masuk di dalam lingkungan penguasaan sesuatu Departemen, sekalipun menurut kenyataannya pada tanah yang bersangkutan tidak selalu terlihat tanda-tanda atau bekas- bekas pelaksanaan sesuatu "beheersdaad".

    Memang di dalam praktek tidak selalu dapat disaksikan wujudnya penguasaan tanah Negara oleh sesuatu instansi Pemerintah. Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 110 pun tidak memberi ketentuan tentang kewajiban masing-masing Departemen terhadap tanah-tanah Negara yang dikuasainya. Hanyalah sudah menjadi pendapat umum pada waktu itu, bahwa penguasaan itu mengandung kewajiban-kewajiban bagi Departemen yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah Negara itu menurut peruntukannya, sedang pada Departemen BB selain daripada itu terletak pula kewajiban khusus untuk menjaga jangan sampai hak-hak Negara atas "domeinnya" dilanggar oleh siapapun.

  1. Walaupun sebagaimana diterangkan di atas peraturannya tidak sempurna, namun selama masa sebelum perang dunia II maksud dan tujuan yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tanah-tanah Negara ketangan Departemen-departemen dan Jawatan-jawatan dalam prakteknya tidak menimbulkan keraguraguan. Demikian tadi karena pada waktu itu memang dijalankan cara bekerja menurut tata tertib yang sudah sekian puluh tahun menjadi kebiasaan.

  1. Akan tetapi di masa pendudukan Jepang keadaan dan suasana berubah sama sekali. Untuk melancarkan usaha-usaha peperangan, berbagai-bagai Jawatan dari Pemerintahan pendudukan Jepang diberi keleluasaan penuh untuk mengatur kepentingannya masing- masing. Akibatnya ialah, bahwa dalam urusan tanah Jawatan-jawatan itu berbuat sekehendak sendiri dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Banyaklah tanah- tanah Negara yang dengan begitu saja dipergunakan untuk keperluan yang menyimpang daripada tujuan yang telah ditentukan semula, atau yang dipindah-pindahkan dari tangan Jawatan yang satu ke tangan Jawatan lain, dengan tidak melalui acara penyerahan dan penerimaan yang resmi. Banyak pula tanah-tanah Negara yang dibiarkan pada itu sering juga terjadi pembelian-pembelian tanah dari penduduk yang tidak saja tidak dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ada, melainkan kemudianpun tidak diketahui Jawatan manakah yang menguasainya.

  1. Tindakan-tindakan dari pelbagai Jawatan yang tidak menunjukkan garis-garis kebijaksanaan yang sama antara satu dengan yang lain itu masih juga diteruskan sesudah berakhirnya pendudukan Jepang, sehingga menimbulkan simpang siur dalam urusan penguasa tanah Negara umumnya, yang tidak dapat di atasi dengan berpedoman pada peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 11 saja. Satu-satunya jalan untuk dapat mengatur kembali masalah ini sebaik-baiknya ialah membentuk peraturan baru, yang memberi ketentuan-ketentuan sebagai dasar guna mengatasi keadaan yang dihadapi sekarang.

  1. Penyerahan penguasaan atas tanah-tanah Negara hingga kini ada yang dilakukan dengan Undang-undang, ada yang dengan Peraturan Pemerintah. Penyerahan yang diselenggarakan dengan Undang-undang peruntukannya sudah tegas dan tidak perlu diragu-ragukan, akan tetapi justru penguasaan yang diserahkan dengan Peraturan Pemerintah itu kini keadaannya kacau dan perlu diatur kembali. Oleh karena dulu peraturan-peraturan yang dipakai sebagai dasar penyerahan penguasaan itu diletakkan di dalam Peraturan Pemerintah (Staatsblad 191 1 No. 110), maka peraturan-peraturan baru yang khusus mengatur penguasaan tanah-tanah Negara berbentuk Peraturan Pemerintah juga. Di dalam mempertimbangkan Peraturan Pemerintah itu yang menjadi titik berat ialah melenyapkan keragu-raguan perihal hak-hak penguasaan atas berbagai tanah Negara, untuk melancarkan dan menjamin pelaksanaan penguasaan tanah-tanah itu secara yang benar-benar mendatangkan faedah pertama-tama meletakkan pengawasan atas tanah-tanah Negara itu di dalam satu tangan, agar selanjutnya tanah-tanah yang tidak tegas status penguasaannya dapat mudah diatur kembali. Oleh karena Kementerian Dalam Negeri yang diserahi segala sesuatu mengenai urusan tanah, lagi pula hingga sekarang dianggap mempunyai tugas sebagai penguasa atas penggunaan tanah-tanah Negara itu diletakkan di tangan Menteri Dalam Negeri.

  1. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat juga ketentuan- ketentuan khusus, yang memberi kemungkinan pada daerah-daerah Swatantra untuk memperoleh penguasaan atas tanah-tanah Negara guna keperluan perumahan rakyat. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu diserahkan pula kepada Menteri Dalam Negeri.

Isi PP Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, bukan format asli:

Memutuskan

Dengan menyampingkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110), sebagai yang telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan surat keputusannya tertanggal 22 Agustus 1940 Nomor 30 (Staatsblad 1940 Nomor 430) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA

BAB I
Tentang pemakaian istilah-istilah

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;

  2. jawatan, ialah organisasi sesuatu Kementerian yang berdiri sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 26);

  3. daerah Swatantra, ialah daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

BAB II
Tentang ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 2

Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

  1. Di dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:

    1. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam Pasal 4;

    2. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8.

  2. Di dalam al penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 4

Penguasaan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sub a diserahkan kepada:

  1. sesuatu Kementerian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu dari Kementerian atau Jawatan itu,

  2. sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut dalam pasal 2.

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri, atas permintaan pihak yang bersangkutan, membebaskan penguasaan atas tanah Negara atau sebagian dari itu atau merubah peruntukan tanah tersebut.

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan kekuasaan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sub a dan Pasal 6 kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi.

Pasal 8

Setelah mendengar pihak yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri berhak mencabut penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam hal:

  1. penyerahan penguasaan itu ternyata keliru atau tidak tepat lagi;

  2. luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluannya,

  3. tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagai mestinya.

Pasal 9

  1. Kementerian, Jawatan dan Daerah Swatantra, sebelum dapat menggunakan tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan kepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi izin kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah itu dalam waktu yang pendek.

  2. Perizinan untuk memakai tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini bersifat sementara dan setiap waktu harus dapat dicabut kembali.

  3. Tentang perizinan tersebut dalam ayat 2 di atas, Menteri Dalam Negeri perlu diberitahu.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan termaktub dalam Pasal 3 ayat 2, dan Pasal-pasal 5, 6, 8 dan 9 dari Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan dengan undang-undang.

Pasal 11

  1. Tanah yang dibeli atau yang dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk penyelenggaraan/pelaksanaan kepentingannya, menjadi tanah Negara pada saat terjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa penguasaan atas tanah itu, oleh Menteri Dalam Negeri akan diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra yang bersangkutan, setelah diterimanya pemberitaan tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut.

  2. Menteri Dalam Negeri memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang cara pembelian/pembebasan hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

BAB III
Tentang ketentuan-ketentuan khusus
mengenai Daerah Swatantra.

Pasal 12

Kepada Daerah Swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah Negara dengan tujuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama, Daerah Swatantra yang bersangkutan menyampaikan laporan lengkap tentang keadaan dan penggunaan tanah tersebut dalam Pasal 12 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 110 tidak dicabut seluruhnya, karena sebagaimana telah diterangkan di atas, ketentuan-ketentuan itu tidak hanya mengenai penguasaan tanah-tanah Negara saja, melainkan juga benda-benda tak bergerak lain-lainnya. Maka berhubung dengan itu hanyalah apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini saja yang dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 1

Tidak memerlukan penjelasan.

PASAL 2

Telah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum No. 7

PASAL 3

Pengawasan Menteri Dalam Negeri bukan sekali-kali bersifat mencampuri urusan intern penyelenggaraan tehnis tugas sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra. Pada azasnya Kementerian, Jawatan/Daerah Swatantra bebas di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan penguasaan tanah-tanah Negara yang telah diserahkan kepada mereka itu, demikian juga untuk memberi peruntukan pada tanah-tanah itu hingga sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Pengawasan Menteri Dalam Negeri terutama bermaksud, menjamin ketertiban administrasi dan menjaga jangan sampai ada tanah-tanah Negara yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tinggal terlantar karena tidak atau belum dibutuhkan oleh Kementerian/Jawatan/Daerah Swatantra yang bersangkutan).

PASAL 4

Tidak memerlukan penjelasan.

PASAL 5

Oleh karena penguasaan tanah-tanah Negara diletakkan di tangan Menteri Dalam Negeri (pasal 1), maka sudahlah selayaknya, bahwa tanah-tanah yang tidak diperlukan lagi atau tidak dipergunakan lagi diserahkan kembali kepadanya. Dengan ketentuan ini, maka tidak lagi diperkenankan sesuatu Kementerian atau Jawatan, masing-masing mengadakan penyerahan sendiri-sendiri. Ketentuan di dalam pasal la dari peraturan tersebut dalam Staatsbald 191 1 No. 11O di dalam hal ini dikesampingkan.

PASAL 6

Dengan adanya ketentuan ini maka Menteri Dalam Negeri wajib membebaskan suatu Kementerian/Jawatan/Daerah Swatantra dari penguasaan atas sesuatu bidang tanah Negara atau merubah peruntukan tanah itu, sewaktu-waktu hal itu diminta oleh penguasa yang bersangkutan, satu dan lain sesuai dengan azas tersebut dalam pasal 3.

PASAL 7

Ketentuan ini untuk memungkinkan penyelesaian segala sesuatu dengan cepat.

PASAL 8

Telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 6.

PASAL 9

Ketentuan ini untuk mencegah jangan sampai ada tanah Negara yang tidak dipergunakan, walaupun hanya untuk sementara waktu saja. Tetapi kekuasaan yang diberikan kepada penguasa untuk memberi idzin kepada fihak lain akan memakai tanah yang dalam penguasaannya itu hanya boleh dipergunakan sewaktu penguasa itu belum dapat menggunakan tanah itu menurut peruntukannya.

Di dalam hal tanah tersebut memang tidak diperlukan lagi, maka berlakulah ketentuan tersebut dalam pasal 8.

PASAL 10

Sebagaimana diterangkan di dalam Penjelasan Umum No. 7 tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan dengan Undang-undang, peruntukan dan penggunaannya sekarang ini sudah tegas dan tidak perlu diragu-ragukan.

PASAL 11

Tidak memerlukan penjelasan.

PASAL 12 dan 13

Ketentuan ini bermaksud memberi kemungkinan bagi Daerah-daerah Swatantra untuk berusaha memperbaiki perumahan rakyat. Dalam zaman sebelum perang dunia II beberapa Stadsgemeenten menyelenggarakan "perusahaan tanah", yang bermaksud, selain menambah pemasukan keuangan daerah, juga mengusahakan perumahan penduduknya. Daerah-daerah tersebut diberi tanah oleh Pemerintah Pusat dengan harga rendah untuk kemudian dijual atau disewakan kepada penduduk dengan perjanjian, bahwa di atas tanah itu akan didirikan rumah, sesuai dengan rencana pembangunan kota yang bersangkutan.

Atau daerah Swatantra itu sendiri yang membuat perumahannya untuk selanjutnya dijual atau disewakan.

Usaha sebagai tersebut di atas itu, yang pada umumnya kini belum diselenggarakan lagi, perlu dilanjutkan. Untuk itu sudah selayaknyalah, bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi atasan dari daerah-daerah Swatantra, diserahi pimpinannya.

Demikianlah bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.