Avatar suryaden
Posted by suryaden on April 18, 2016
simposium 18-19 april 2016 tentang tragedi 1965

Hari ini 18 April 2016 diadakan sebuah acara penting. Acara penting tersebut adalah Simposium Nasional membedah tragedi 1965 pendekatan kesejahteraan. Acara simposium ini disiarkan langsung yang dapat dilihat pada video dibawah. Adapun kerangka acuan dan rundown simposium tragedi 1965 ini adalah:

Kerangka Acuan

Simposium Nasional

Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan

 

Jakarta, 18 – 19 April 2016

 

Dalam lintasan hidup bangsa Indonesia, tahun 1965 mengingatkan kita akan sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang telah lebih dari setengah abad berlalu. Peristiwa tersebut secara faktual terdiri dari dua aksi. Aksi pertama ditandai dengan penculikan perwira TNI-AD pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 03.00 pagi dan jenazahnya ditemukan dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi kedua yang merupakan tahap berikut dari tragedi 1965 adalah operasi pengejaran bukan saja oleh TNI tetapi juga meluas menjadi konflik horizontal di beberapa daerah yang menyebabkan jatuhnya korban dari ex-anggota PKI dalam jumlah besar. Beberapa pimpinan PKI diadili dan dijatuhi hukuman melalui Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun, belasan ribu orang lainnya dibuang, dipenjara dan disiksa tanpa proses pengadilan atau diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan langsung mengalami penahanan untuk jangka waktu yang lama yang dikenal dengan istilah tahanan politik. Tidak saja perampasan hak dasar warga  negara dialami oleh para tahanan politik dalam bentuk penahanan tanpa pengadilan tetapi perampasan hak dasar terjadi bagi warga negara yang diindikasikan sebagai ex anggota PKI dalam berbagai bentuk diskriminasi dan stigmatisasi dalam masyarakat, pelarangan terhadap banyak karya intelektual, serta rasa takut menyebar karena bahkan hanya dengan membicarakannya orang berisiko terkena stigma.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia memerlukan perlakuan khusus dimana penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada kasus yang akan terjadi di masa depan, namun juga terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat  yang terjadi di masa lalu. Hal ini dilatabelakangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Dengan demikian, upaya penghormatan negara terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab perlindungan negara untuk memproses kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia  di masa lalu, membutuhkan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 lebih lanjut menyatakan bahwa:

Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelang-garan HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang yang bersifat ad-hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Ciri politik dalam tragedi 1965 telah membuat kabut tebal bagi kita untuk mengetahui dengan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi latar belakang terjadinya tragedi 1965. Peristiwa tragedi 1965 memberi ciri kuat sebagai sebuah peristiwa politik dalam rangka perebuatn kekuasaan pada puncak pimpinan nasional, antara Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Keadaan ini terutama dipngaruhi oleh berita desas desus perkembangan kesehatan Presiden Soekarno yang semakin memburuk.

Sebagai sebuah peritiwa politik, peristiwa ini membentuk kabut tebal sehingga tidak mudah bagi kita untuk memahami latar belakang dan kejelasan para aktor dalam perannya terkait dengan peristiwa tersebut. Peristiwa ini berlangsung dalam wilayah abu-abu yang merupakan proses dan telah berlangsung cukup lama, dilihat dari penampakan gejalanya. Peristiwa ini tidak terjadi dengan mendadak, tetapi apabila kita memperhatikan telah menunjukkan indikator  gejalanya jauh sebelumnya.

Keadaan ini menyebabkan berbagai pihak dapat menafsirkan secara berbeda atas peristiwa tragedi 1965. Dalam keramaian multi tafsir atas tragedi 1965, perhatian lebih banyak dipusatkan pada keadaan setelah tragedi 1965, dengan jatuhnya banyak korban dan adanya berbagai bentuk diskriminasi dan stigmatisasi eks anggota PKI, Tidak banyak pihak memberikan perhatian kepada kejadian apa yang terjadi sebelum tanggal 1 Oktober 1965.

Sementara itu, dalam keramaian multi tafsir tersebut, satu-satunya tafsir yang sah dalam menjelaskan peristiwa tersebut ketika itu kepada masyarakat adalah film Pengkhianatan G.30.S/PKI (1984) yang membungkus memori kolektif masyarakat Indonesia dengan gambaran hitam putih tentang ‘penjahat’ dan ‘pahlawan’ dengan mengabaikan kompleksitas di baliknya. Imaji inilah yang dalam bentk ‘abadi’ dalam batin setiap warga masyarakat Indonesia pasca G.30.S selama ini : film yang terus diputar ulang dalam potongan layar kalbu yang sempit dan bising serta ruang mental yang penuh dan banyak kerancuan yang mempertahankan trauma dalam diri mereka.

Hal ini ditambah dengan peran media ketika itu dan hingga kini sekalipun yang membentuk opini masyarakat di mana pelaku/korban dan korban/pelaku diposisikan sebagai kelompok yang saling berseberangan, ‘bermusuhan’ serta mewarisi konflik ideologis yang melibatkan dan terjadi di antara orangtua mereka sebagai generasi di atasnya yang secara langsung mengalami peristiwa tragedi tersebut.

Selanjutnya adalah periode penuh rasa pedih yang dialami korban dan keluarganya. Korban aksi pertama dan korban aksi kedua sama-sama berjuang melawan trauma secara pribadi. Ada yang berhasil, ada yang gagal dan ada pula yang masih bergelut dengan trauma yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Dalam perkembangan selanjutnya pelaku dan korban tidak dapat dibedakan secara diametral dalam konflik politik di mana pelaku sekaligus juga korban dan korban sekaligus juga pelaku. Dengan berjalannya waktu sebagian besar pelaku dan korban sudah wafat sehingga terjadi transformasi peran di mana pelaku menjadi korban.

Tragedi 1965 ternyata bukanlah masalah yang sederhana sebagaimana ingin ditafsirkan oleh banyak orang. Masalahnya jauh lebih dalam daripada soal ‘meluruskan sejarah’ karena sejarah bersifat multitafsir tanpa kebenaran tunggal. Setiap usaha untuk mengonstruksi kebenaran tunggal mengenai sejarah akan menyebabkan kita terjerembab dalam permainan klaim kekuasaan yang memposisikan satu pihak sebagai yang ‘benar dan menang’ dan pihak lain sebagai pihak yang ‘salah dan kalah’ : dikotomi yang justru mengaburkan sejarah itu sendiri. Titik permasalahannya bukan berada pada diri perseorangan pelaku dan/atau korban tetapi pada masalah bangsa. Maukah bangsa ini menyelesaikan konflik dan trauma yang terus menggoncang bangunan dan kehidupan kejiwaan bangsa serta merangsang untuk terjadinya berbagai macam kekerasan yang masih terjadi dalam berbagai bentuk dan kasus hingga hari ini ?

Di tengah itu semua, banyak orang diam-diam memendam harapan yang sama dan bertanya-tanya. Bagaimana kita akan menghadapi tragedi itu, menyelesaikan persoalan hak asasi manusia, memulihkan korban dan menempatkannya secara jujur dalam lintasan sejarah Indonesia, serta memahami implikasinya terhadap kehidupan berbangsa sejak 1965-1966? Sesudah Reformasi 1998 harapan itu terekspresikan secara terbuka terutama dengan munculnya kesaksikan korban/penyintas dan keluarganya serta advokasi para pendamping dan pegiat HAM.Bukti-bukti pelanggaran HAM berat yang telah terjadi sudah diumumkan oleh Komnas HAM pada bulan Juli 2012.Telah banyak pula kajian akademik, dokumen penyelidikan dan kesaksian, serta rekomendasi yang dihasilkan selama ini.Komnas HAM periode 2007-2012 pun telah melaksanakan penyelidikan dan menyampaikan laporannya kepada Kejaksaan Agung yang berisi kesimpulan bahwa dalam peristiwa 1965-1966 patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat.Berbagai inisiatif dan sumbangan bagi penyelesaian itu sampai saat ini masih berproses.

Dari pengalaman atas kekerasan dan upaya penyelesaiannya yang panjang itu, patutlah kita mengakui dengan rendah hati bahwa bangsa ini belum sungguh-sungguh menjalani proses menjadi bangsa yang beradab. Sebuah bangsa yang beradab ditandai dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, menjalankan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sertamengembangkan cara pandang yang sehat dan proporsional terhadap masa lalu, yang amat penting dalam membentuk tatanan moral dan etika hidup bersamademi kepentingan masa depan anak bangsa.

Pertanyaan bagaimana hanya dapat mulai dijawab ketika kita mengerti apa yang terjadi pada periode kelam tersebut. Ciri dari peristiwa politik adalah terbentuknya kabut tebal yang mengaburkan dan menyembunyikan banyak fakta. Namun, bertumpu ke banyak kajian dan kesaksian yang sudah ada sejauh ini, kita dapat kembali ke pertanyaan-pertanyaan berikut:

  1. Apa hakikat dan latar belakang terjadinya peristiwa tragedi 1965?
  2. Dinamika sosial, psikologis dan antropologis apa yang berlangsung sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat melakukan pembunuhan skala besar dalam waktu singkat?
  3. Elemen-elemen politik apa dalam kehidupan bangsa yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa tragedi 1965?
  4. Apa yang berlangsung pada tataran politik dan kenegaraan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan tragedi 1965?
  5. Apadan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?
  6. Bagaimana korban/penyintas dan keluarganya, didukung para pendamping dan pegiat hak asasi manusia serta berbagai organisasi masyarakat warga merawat ingatan, memperjuangkan hak dan memulihkan luka yang diderita?
  7. Bagaimana berdamai dengan masa lalu oleh generasi yang mengalami peristiwa itu?
  8. Bagaimana generasi yang tidak mengalami peristiwa itu mencoba memahami dan merekonstruksi ingatan kolektifnya sejarah bangsa berdasarkan sumber pengetahuan yang tersedia, yang untuk waktu lama amat terbatas baik dari segi jumlah maupun substansinya?

Panitia Simposium ini menyadari bahwa kompleksitas peristiwa 1965-1966 menuntut bukan saja prasyarat politik dan kelembagaan, melainkan juga prasyarat kultural. Ketiganya merupakan kesatuan, kendati tidak sama antara satu dan yang lainnya. Dengan kait kelindan itu, bagaimanakah kita bersama-sama akan menyembuhkan luka terdalam bangsa ini dengan cara yang jujur, adil dan beradab? Apa yang perlu dan dapat dilakukan dalam situasi Indonesia sekarang ini?

 

Tujuan Simposium

  1. Menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa Indonesia dengan melacak arti dan menimbang implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.
  2. Membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan yang baru, berlandaskan pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya tragedi 1965.
  3. Menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam tragedi kemanusiaan 1965 (konsep pemulihan korban, rehabilitasi korban, dll.)

Simposium ini tidak menempatkan diri sebagai sebuah langkah baru yang ekslusif, tetapi bertumpu ke berbagai produk yang telah dihasilkan dalam upaya memahami dan menyelesaikan kasus tragedi 1965. Perbedaan yang dapat dicatat di sini adalah pendekatan komplementer psiko-antropo-historis sebagai metode untuk mendapat jawaban bagi pertanyaan  (1) dan (8) di atas.

 

Tempat dan Waktu

Simposium akan diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta,pada tanggal 18 dan 19 April 2016.

 

Peserta

Simposium akan dihadiri oleh lebih kurang 200 (dua ratus) peserta, yang berasal dari kalangan akademisi, pegiat dan tokoh hak asasi manusia, korban pelanggaran HAM berat dan organisasi korban, wakil partai politik, organisasi masyarakat warga yang berkecimpung dalam advokasi HAM dan pendampingan korban, organisasi masyarakat termasuk organisasi keagamaan, wakil dari lembaga-lembaga pemerintah.

 

Penyelenggara :

FISIPOL Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijaga, FISIP Universitas Udayana, Pusat Kajian Demokrasi dan HAM (PUSDEMA), Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Institute for Peace and Democracy, dan Forum Silaturahmi Anak Bangsa, bekerjasama dengan:

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Dewan Pers Indonesia.

 

Kepanitiaan  :

a. Penasehat :

  1. Sidarto Danusubroto
  1. Muladi

b. Panitia Pengarah:

Ketua : Agus Widjojo

Anggota :

  1. Sidarto Danusubroto
  2. Nani Nurachman
  3. Witaryono Reksoprodjo
  4. Nur Kholis
  5. Erwan Agus Purwanto
  6. Ruhaini Dzuhayatin
  7. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa
  8. Baskara T. Wardaya
  9. Roichatul Aswidah
  10. Yosep Adi Prasetyo
  11. Putu Oka Sukanta
  12. Siti Noor Laila
  13. M. Nurkhoiron
  14. I Ketut Putra Erawan
  15. Suparman Marzuki 
  16. Putut Tri Husodo
  17. Bonnie Setiawan
  18. Amirullah
  19. I Dewa Putu Rai
  20. Songko Purnomo
  21. Saafroedin Bahar
  22. Clara Joewono
  23. Nancy Sunarno

 

c. Panitia Pelaksana:

            Ketua               : Suryo Susilo

            Wakil Ketua    : Bonnie Setiawan

            Bendahara       : Bagus Sutedjo

            Sekretaris        : Imelda Saragih

            Notulis            : Daya Dimensi Indonesia

            Media              : Yosep Adi Prasetyo

            Perlengkapan   : Faisal Saleh

            Akomodasi      : Dewi Sinta

            LO Keamanan : Robert Siahaan

            LO Sekretariat : Gusti Ayu Made Sadrinimanik

           

Alamat Kontak:

Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Jl. Veteran III Gambir
Jakarta Pusat, Kode Pos 10110
DKI Jakarta
Indonesia
Telp: (+62)21 3444 801

 


Rancangan Alur dan Jadwal Simposium Nasional 18 – 19 April 2016

Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan

 

Dengan pertimbangandalam latar belakang dan tujuan, Simposium ini disusun menurutalur berikut:

 

Sesi

Sub Tema

Rincian Tema

Tujuan

Narasumber

 

Hari Pertama

Pembukaan

08.30-09.30

  1. Sambutan :
    1. Ketua Panitia Pelaksana : Suryo Susilo
    2. Ketua Panitia Pengarah : Agus Widjojo
    3. Pembukaan  : Menkopolhukam RI
    4. Sambutan  Kunci  : Buya Syafii Ma’arif

 

Sesi 1

 

09.30- 11.00

 

 

 

Ciri umum masyarakat Indonesia yang multi-kultur dan plural

 

Kajian dari perspektif psiko-antropohistoris dengan

bahasan tentang pengertian bangsa,

kesejarahan,

faktor pemicu patologi sosial,

 

Memberi gambaran ciri dan dinamika masyarakat Indonesia yang dapat memberikan konteks dan setting atas pertanyaan: mengapa sekelompok besar masyarakatmampu melakukan pembunuhan dalam skala masif? Adakah akar tindakan itu yang dapat dijadikan titik tolak untuk memahami gambaran ini?

Narasumber

  1. 1.    Dr. Risa Permanadeli
  2. 2.    Dr. Limas Sutanto, SPKJ

(Malang)

Moderator:

Dr. Nani Nurrachman (JKT)

 

 

Sesi 2

11.00-

13.00

Kesejarahan bangsa Indonesia (I): dinamika politik menjelang tragedi 1965

 

Kajian dari perspektif sejarah:

Indonesia ditengah percaturan politik dunia,gambaran dinamika politik dalam negeri

 

Memberi gambaran dinamika politik Indonesia yang menimbulkan konflik antar pihak-pihak yang berseberangan secara ideologis sampai pecahnya ‘G30S’. Apa yang terjadi sehingga terjadi pembunuhan para jenderal, pembunuhan massal dan pelanggaran HAM lainnya pasca G30S?

Narasumber

  1. 1.     Dr. Asvi Warman Adam
  2. 2.     Jacky Mardono Tjokrodirejo
  3. 3.     Dr Sulastomo
  4. 4.     Todung Mulya Lubis

 

Moderator:

Dr. Erwan (FISIPOL UGM) (Yogya)

13.00 – 14.00

ISHOMA

 

Sesi 3

 

14.00-16.00

 

 

 

 

Kesejarahan bangsa Indonesia (II): dampak kemanusiaan dan psikososio-kultural dari tragedi 1965-1966.

 

 

Ingatan dan kesaksian korban/ penyintas

 

Memberi gambaran pengalaman korban/ penyintas sebagai fakta sejarah yang tidak selalu sama dengan data/bukti legal formal

 

 

 

Narasumber

  1. 1.    Winarso (Solo)
  2. 2.    CatherinePandjaitan
  3. 3.    Svetlana Nyoto (Yogya)
  4. 4.    Nani Nurani

Moderator: Dra. Retno Dewanti Purba, Msi. T.

 

Sesi 4

16.00-18.00

 

Kesejarahan bangsa Indonesia (III): pola kekuasaan dan dinamika masyarakatIndonesia pasca tragedi 1965

Berbagai perubahan dan ekses dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya,tentang bersih lingkungan, tentang stigmatisasi

 

Memberi gambaran ciri dan dinamika politik serta masyarakat Indonesia sebagai pengaruh pasca tragedi 1965

 

  1. 1.    Prof. Dr. Ariel Heryanto
  2. 2.    Prof. Dr. Salim Said
  3. 3.    Batara Hutagalung

 

Moderator: Budiarto Shambazy

Hari Kedua

 

 

Sesi 1

 

09.00-10.30

 

 

 

Kesejarahan bangsa Indonesia (IV): konstruksi bangunan ingatan terhadap tragedi 1965

 

Ingatan kolektif masa lalu:trauma sosial dan politk ngatan dalamproses menemukan identitas sebagai bangsa Indonesia dalam era milenium

 

 

Gambaran upaya memelihara ingatan tentang tragedi 1965 yang dilakukan masyarakat, sekaligus pola relasi sosio-kultural yang muncul.

 

 

  1. 1.    Mayjen TNI (Purn) Yudi Herianto
  2. 2.    Dr. Yosef Djakababa
  3. 3.    Dr. Idhamsyah Eka Putera
  4. 4.    KH. Marsudi Suhud (Ketua PB NU )

 

Moderator:

Dr Risa Permanadeli

Sesi 2

 

10.30-12.30

Kesejarahan bangsa Indonesia (V): masyarakat Indonesia pada masa Reformasi

Konsep Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Upaya penyelesaian judisial & nonjudisial; prasyarat dan tahapannya.

 

 

 

 

 

  1. Agus Widjojo
  2. Kamala Chandrakirana
  3. Harry Wibowo
  4. Ifdhal Kasim

 

Moderator:

Nur Kholis

12.30 – 13.30

ISHOMA

 

Sesi 3

 

13.30-15.00

Kesejarahan bangsa Indonesia (VI): masyarakat Indonesia pasca 1998

 

Upaya merawat ingatan dan pemulihan di tingkat akar rumput

Gambaran tentang pemulihan korban/penyintas di tingkat masyarakat warga;jangkauan dan tantangan.

  1. Galuh Wandita (Bali)
  2. KH Imam Azis (Yogya)

3. Dr. Mahar Agusno(Yogya)

4. Yunianti Chuzaifah (Komnas Perempuan)

Moderator:

Yoseph Adi Prasetyo (Dewan Pers)

 

 

Istirahat

 

 

 

Sesi 4

15.00-16.30

 

Kesejarahan bangsa Indonesia (VII): masyarakatIndonesia masa depan ?

 

 

 

Refleksi atas nilai dan etika berbangsa 50 tahun  setelah tragedi 1965-1966;adakah harapan, adakah jalan?

 

 

Telaah terhadap upaya memaknai kembali hidup berbangsa berdasarkan penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai moral dan etika.

  1. Dr. Nani Nurrachman, Psi.
  2. Putu Oka Sukanta.
  3. Saafroedin Bahar

4. Dr. Baskara T. Wardaya (Yogya)

 

Moderator:

Putut Trihusodo

Sesi 5

16.30-17.00

 

Refleksi dan Penutupan

 

 

Sidarto Danusubroto

Laporan Pandangan mata via CNN:

Hari ini Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta. Simposium yang digagas Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini berlangsung atas dukungan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Simposium yang digelar dua hari, Senin dan Selasa 18-19 April, ini akan mempertemukan korban tragedi 1965, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan sejumlah tokoh lembaga yang berada di pusaran peristiwa berdarah tersebut. Pemerintah berharap konflik dapat diurai dan trauma masa lalu bisa dipulihkan. Setidaknya, peristiwa 1965 dapat diletakkan dengan benar dalam perspektif sejarah.

Pukul 18.07, ruang Simposium

Budiarto menutup sesi terakhir sekaligus simposium hari pertama. Besok simposium akan kembali berlangsung pada pukul 09.00 WIB.

Pukul 18.00, ruang Simposium

Reza Muharam berkata, negaralah yang seharusnya menyelesaikan Tragedi 1965. Jika tidak, kata dia, seperti yang terjadi di IPT 1965 di Den Haag, komunitas internasional harus turun tangan.

Reza menuturkan, teror terhadap komunitas korban dan mereka yang dianggap berkaitan dengan PKI harus dihentikan.

Tak hanya itu, semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap eks tapol harus dicabut. Ia berkata, aturan-aturan itu melanggengkan stigma negatif bagi para korban.

"Simposium juga mesti memberi rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil penelitian Komnas HAM. Terakhir, membantu proses pengungkapan kebenaran, perlu ada komite presiden," ujar Reza.

Pukul 17.50, ruang Simposium

Anggota panitia pengarah International People's Tribunal 1965, Reza Muharam, menegaskan Tragedi 1965 merupakan genosida politik.

Reza mempertanyakan PKI yang menjadi kambing hitam atas aksi G30S. Padahal, menurutnya, pembinasaan PKI berarti menghancurkan partai komunis terbesar di dunia, penggulingan Soekarno.

"Masalah 1965 adalah kudeta Soeharto dan Angkatan Darat untuk menjatuhkan Soekarno," kata Reza.

Pukul 17.40, ruang Simposium

Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung mengungkap masih ada pembubaran kegiatan yang digagas komunitas korban Tragedi 1965. Salah satunya, kata dia, adalah yang dialami YPKP di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Bedjo heran resistensi masih terus terjadi padahal G30S terjadi lebih 50 tahun lalu.

"Yang aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Saya setuju dengan Pak Ariel, ini ada peran negara. Maaf saya sebut tentara," kata Bedjo.

Pukul 17.27, ruang Simposium

Akademisi Ariel Heryanto menilai, pada peristiwa 1965 yang harus meminta maaf adalah negara. Tentara, kata dia, merupakan bagian dari negara.

"Kalau pemerintah belum siap, bukan berarti utang negara itu lunas," ujar Ariel.

Pukul 17.24, ruang Simposium

Batara Hutagalung berkata, simposium 1965 merupakan momentum besar kedua setelah pembentukan Forum Silaturahmi Anak Bangsa.

Forum itu yang mempertemukan putra-putri jenderal korban G30S serta korban mereka yang dituding berkaitan dengan PKI. "Anggotanya ekstrem kanan sampai ekstrem kiri," kata dia.

Batara mendorong pemerintah melanjutkan simposium ke tahap berikutnya.

Pukul 16.55, ruang Simposium

Menurut Yunianti, berdasarkan temuan Komnas Perempuan, negara masih belum menunjukan inisiatif pada proses keadilan korban 1965. Stigma penolakan di masyarakat, kata dia, masih tinggi.

"Pemulihan korban harus cepat adil dan berdasar hak korban," kata Yunianti.

Pukul 17.08, ruang Simposium

Bara Hutagalung, sejarawan, membuka paparannya dengan membaca tulisan petinggi militer Indonesia, Tahi Bonar Simatupang.

Saat menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Perang pada 1949, Simatupang menulis tentang Peristiwa Madiun.

"Saya yakin, prajurit dan pemuda yang telah gugur, tidak tahu persoalan yang ada di belakang tragedi nasional ini. Perang saudara selalu menimbulkan kebencian yang lebih mendalam dibandingkan yang diakibatkan perang biasa," kata Simatupang sebagaimana dibacakan ulang oleh Batara.

Meski ditulis tahun 1949, menurut Batara, perkataaan Simatupang relevan dengan Tragedi 1965.

Pukul 16.50, ruang Simposium

Komisioner Komnas Perempuan Yuniarti Chuzaifah bercerita, pamannya hampir dibunuh pada tahun 1965 karena dituduh PKI.

Ia berkata, saat di bangku sekolah ia dididik untuk berpola pikir menyudutkan korban.

Suatu kali, kata dia, Yuniarti bertemu ahli kapal dan pakar atom yang tidak dapat kembali ke Indonesia. Menurutnya, apa yang dialami para eksil korban Tragedi 1965 itu adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia juga menuturkan, ketika sekelompok masyarakat merestui kekerasan, seluruh warga bangsa berpotensi menjadi calon korban pelanggaran HAM berikutnya.

"Merestui kekerasan, mengundang keberulangan kejahatan HAM," ucapnya.

Yuniarti menilai, simposium ini adalah langkah awal dalam menyelesaikan masalah.

Pukul 16.29, ruang Simposium

Sesi III selesai. Simposium langsung berlanjut ke Sesi IV yang membahas pola kekuasaan dan dinamika masyarakat Indonesia pasca Tragedi 1965.

Dialog dimoderatori wartawan senior Budiarto Shambazy.

Empat Pembicara pada sesi ini adalah sejarawan sekaligus pengajar Sesko TNI Salim Said, sejarawan Batara Hutagalung, akademisi Ariel Heryanto dan Komisioner Komnas Perempuan Yuniarti Chuzaifah.

Pukul 16.18, ruang Simposium

Moderator Retno Dewanti berkata, akan lebih elok jika pemerintah dapat memulihkan korban Tragedi 1965 secara fisik dan kesehatan jiwa.

"Rekonsiliasi juga mensyaratkan pulihnya kondisi yang dialami pada masa lalu," ujar Retno sekaligus menutup sesi ketiga.

Pukul 16.13, ruang Simposium

Winarso menanggapi pernyataan Ilham. Menurutnya, konsep rekonsiliasi yang diutarakan Ilham terlalu mengacu pada Afrika Selatan.

"Kenapa tidak mencontoh Aung San Suu Kyi mempertemukan junta militer, korban dalam satu meja tanpa ada konflik," kata Winarso.

Winarso mengatakan, perlu ada rumusan rekonsiliasi baru di Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa.

Pukul 16.10, ruang Simposium

"Rekonsiliasi perlu, telling the truth juga perlu. Jangan bilang yo wes (ya sudah), yang bisa bilang yo wes itu korban," kata Ilham Aidit.

Pukul 16.08, ruang Simposium

Ilham Aidit, putra petinggi PKI Dipa Nusantara Aidit menyebut beberapa hal yang harus diperhatikan saat rekonsiliasi, antara lain pengakuan negara atas perbuatannya, pengungkapan fakta dan permintaan maaf kepada korban.

Sebelumnya, Ilham menyebut Simposium Tragedi 1965 yang didukung pemerintah sebagai forum tersebar yang membicarakan pelanggaran HAM masa lalu.

Pukul 15.53, ruang Simposium

Sesi kesaksian dan ingatan, sudah memasuki tanya jawab. Uci, anak korban tragedi 1965, mengungkapkan harapannya agar para korban tragedi 1965, bisa berdamai dengan masa lalu.

"Tapi berdamai dengan masa lalu bukan berarti menghentikan proses penegakan hukum," kata Uci. Dia juga mendesak pemerintah segera memenuhi tanggung jawab merehabilitasi dan memulihkan hak-hak korban Tragedi 1965.

Pukul 15.35, ruang Simposium

Sukmawati menceritakan sejarah kondisi politik di sekitara tahun 1965 dan 1966. Ia menyebut bahwa sosok Dewan Jenderal pada saat itu adalah Soeharto. "Dewan Jenderal siapa? Ya Soeharto dan kawan-kawan," kata Sukmawati.

Sebelumnya Sukmawati juga berkata, korban Tragedi 1965 bukan hanya anggota dan mereka yang dituduh PKI, tapi juga Partai Nasional Indonesia.

"PNI juga jadi korban, bukan hanya PKI saja. Sebanyak 16 menteri Kabinet Dwikora ditangkap dan dipenjara 13 tahun tanpa pengadilan," tuturnya.

Pukul 15.33, ruang Simposium

Putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri saat diberi kesempatan berbicara, mengatakan berdasarkan dokumen Cornell 1966, peristiwa tragedi 1965, merupakan kudeta militer.

"Bahwa peristiwa 1965, bukan kudeta politik tapi kudeta militer," kata Sukmawati disambut tepuk tangan peserta.

Pukul 15.20, ruang Simposium

Catherine mengungkap kronologi pembunuhan ayahnya, seperti halnya film G30S yang seringkali diputar. Dia berkata, pasca kejadian, pada 1 Oktober 1965, dirinya menyesal dan sempat tidak mau pulang ke Indonesia setelah diajak kolega ke Jerman.

Catherine berkata, persoalan ini sepatutnya selesai dengan dengan damai. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan anak-anak para petinggi PKI beberapa tahun lalu.

"Kasian sekali kehidupan anak PKI. Saya peluk mereka, saya minta maaf, saya tidak tahu mereka lebih sakit daripada saya. Betapa indahnya kalau dapat bermaafan. Kita harus ingat anak cucu kita mau jadi seperti apa," ucapnya.

Pukul 15.00, ruang Simposium

Catherine Pandjaitan, putri dari pahlawan revolusi DI Pandjaitan, memutar kembali memori peristiwa yang menimpa almarhum ayahnya. Catherine, bercerita sambil sesekali menahan isakan tangisannya.

"Saya sebenarnya tidak mau lagi bersaksi Oktober 1965. Saya sudah berdamai, siapapun yang membunuh. Setiap manusia punya kelemahan. Saya belajar untuk berdamai," ujarnya.

Pukul 14.50, ruang Simposium

Svetlana Nyoto, saat memberi kesaksian, mengungkap masih ada bentuk stigma negatif kepada korban 1965 hingga saat ini. "Sampai sekarang kami sulit berkumpul karena mau berkumpul saja dianggap sedang membangun kekuatan," kata dia.

Svetlana berujar ada satu hal yang cukup dianggap aneh, dalam tataran hubungan sosial korban 1965. Sebab, dirinya membangun persahabatan dengan putra dan putri jenderal korban 1965, salah satunya Catherine Pandjaitan, anak Donal Isaac Pandjaitan.

"Catherine sudah seperti kakak saya sendiri. Orang heran dengan persahabatan saya dengan Catherine," ucapnya.

Svetlana berharap agar pemerintah dapat membantu memberi pemahaman kepada masyarakat luas untuk menghilangkan cap atau stigma negatif kepada korban 1965.

Pukul 14.45, ruang Simposium

Nani Nurani, 75 tahun, mengatakan dia menjadi salah satu korban penahanan tanpa alasan.

Nani menceritakan , pertemannya dengan PKI hanya sebatas diundang pada salah satu acara para partai tersebut. "Saya diminta bernyanyi di salah satu acara PKI. Saya lalu dituduh sebagai biro khusus PKI," kata dia.

Dia pun berkata akibatnya, pada tahun 1969 dia ditahan dan baru keluar pada tahun 1975 setelah ada surat pembebasan.

"Saya tidak butuh maaf, tapi hanya kepastian hukum. Saya tidak ingin dicuragai. Saya ingin nama baik dan kehormatan saya kembali melalui rehabilitasi. Saat saya mati, saya ingin orang tua saya tersenyum karena saya dinyatakan tidak terlibat G30S," kata Nani.

Pukul 14.30, ruang Simposium

Sesi ketiga telah dibuka dan dipandu oleh psikolog Retno Dewanti Purba.

Winarso, seorang pendiri sekretariat bersama (Sekber) 1965, menjadi pembicara pertama. Ia berkata, Indonesia tidak dapat meniru pemerintah Australia yang meminta maaf kepada suku Aborigin terkait politik pembedaan ras.

"Struktur kebudayaan Indonesia berbeda. Jangan paksakan teori luar negeri dengan kultur bangsa ini. Yang penting negara harus bertanggung jawab, kata dia.

Winarso menuturkan, pemerintah harus memenuhi tiga hak korban, yakni pengakuan negara terjadinya HAM berat pada 1965-1966, rehabilitasi nama baik dan kompensasi yang disesuaikan dengan keuangan negara.

Pukul 13.40, ruangan Simposium

Todung, pada sesi II, menyatakan, impunitas atas Tragedi 1965 tidak boleh terjadi. Ia berkata, pengungkapan kebenaran atau penegakan hukum merupakan prasyarat rekonsiliasi.

Pukul 13.33, ruangan Simposium

Pada sesi II, advokat senior Todung Mulya Lubis menekankan pentingnya pernyataan resmi pemerintah terkait keberadaan korban akibat Tragedi 1965. "Yang penting bukan jumlahnya, tapi pengakuan tentang adanya korban," ucapnya.

Todung yang berstatus sebagai jaksa pada International People's Tribunal 1965 berkata, jumlah korban juga penting untuk diungkap.

"Berapa banyak yang terbunuh, dibuang ke Pulau Buru dan yang tidak bisa pulang ke negerinya. Berapa banyak yang diperkosa, berapa banyak yang kehilangan harta benda," kata dia.

Todung pun mengajukan pertanyaan kepada publik, apakah Indonesia dapat menyelesaikan Tragedi 1965 seperti Afrika Selatan mengungkap pelanggaran HAM akibat politik apartheid.

Terhadap berbagai pernyataan Todung, Harry Tjan Silalahi sebagai pendiri lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies berkata, "berani tidak Indonesia bilang sing wis yo wis (yang sudah, ya sudah)."

Pukul 13.28, ruangan Simposium

Sesi dua bertajauk 'Dinamika Politik Menjelang Tragedi 1965' selesai digelar.

Sesi berikutnya, pada pukul 14.00 WIB, akan membahas dampak kemanusiaan dan psikososio-kultural Tragedi 1965.

Sesi ketiga ini akan menghadirkan putri pahlawan revolusi Donald Isaac Pandjaitan, Catherine Pandjaitan; putri petinggi PKI Nyoto, Svetlana Nyoto; penyanyi Istana Kepresidenan era Orde Lama, Nani Nurani; dan Koordinator Sekretariat Bersama 1965, Winarso

Pukul 13.00, ruangan Simposium

Menurut advokat senior Todung Mulya Lubis, perspektif sejarah seharusnya menggali fakta dan kesaksian dari dua sisi, korban dan pelaku. Ia berkata, banyak rangkaian peristiwa 1965 masih belum bisa terjawab.

"Ujungnya saya setuju mesti ada rekonsiliasi, tidak bisa tidak. Rekonsiliasi juga dengan mempelajari dan memetik sejarah, pengungkapan kebeneran menajdi sangat-sangat penting" kata Todung.

Pukul 12.05 WIB, ruangan Simposium

Seorang tamtama militer bernama Suparno memberi kesaksian bahwa dia pernah ditahan tanpa alasan jelas. Pada 30 September 1965, Suparno berada di Jakarta untuk bertugas terkait Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Namun pada 4 Oktober 1965, kesatuannya dari Batalyon Brawijaya dibawa ke markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

"Di sana sudah hadir Pangdam Brawijaya dan Pangkostrad Soeharto," kata Suparno berapi-api. Pada akhirnya ia dimasukkan tahanan politik militer tanpa diadili.

Pukul 11.40 WIB, ruangan Simposium

Pegiat hak asasi manusia Todung Mulya Lubis mengatakan titik mula tragedi 1965 adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Sukarno. Menurut dia, dekrit itu membawa iklim konflik baru yang menandai pemerintahan otoriter.

"Semua kekuatan dan kelompok politik berpacu mencari kekuasaan. Bersamaan (dengan itu) timbul rasa insecure," ujar Todung.

Saat itu, kata Todung, PKI telah melakukan manuver politik. Di satu sisi, TNI khawatir terpinggirkan. "Maka tumbuh iklim konflik yang menjadi kondisi yang membawa kepada tragedi 1965."

Todung mengingatkan, tragedi 1965 bukan semata pergolakan politik di tataran domestik. Peran Amerika Serikat, Inggris, dan Australia disebutnya cukup terlihat kasat mata.

Paling penting, Todung berharap ada pengungkapan kebenaran atas tragedi 1965.

Pukul 11.07 WIB, seberang Hotel Aryaduta

Koordinator Lapangan demonstran anti-Simposium 1965, Alvian Tanjung, berteriak "Polisi PKI, polisi PKI," dari atas mobil yang mengangkut pengeras suara.

Bentrok antara aparat Kepolisian dan massa terjadi di lampu merah Tugu Tani, seberang Hotel Aryaduta yang menjadi lokasi digelarnya Simposium.

Front Pancasila berunjuk rasa di Tugu Tani, seberang Hotel Aryaduta Jakarta, menolak Simposium Membedah Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pengunjuk rasa yang datang dari arah Jalan Menteng Raya, memaksa menerobos ke arah Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat. Namun polisi tidak mengizinkan pengunjuk rasa berbelok ke arah hotel.

Dalam adu fisik itu, polisi dan pengunjuk rasa saling tarik-menarik spanduk dan atribut aksi lain. Ketegangan itu sempat membuat lalu lintas di sekitar lampu merah terhenti. Dua orang peserta aksi diamankan polisi.

Barisan motor yang dikendarai polisi menggiring mereka ke arah Stasiun Gambir. Polisi hendak mengarahkan massa ke kawasan Patung Kuda, Monas. Massa lantas menjauh dari Aryaduta ke arah Patung Kuda.

Pukul 11.30 WIB, ruangan Simposium

Penulis buku Di Balik Tragedi 1965, Sulastomo, berpendapat tak perlu ada maaf-memaafkan dalam peristiwa 1965. "Tapi sebagai manusia, kita harus mencegah peristiwa itu tidak terjadi lagi," kata dia.

Pukul 11.25 WIB, ruangan Simposium

Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, mengatakan stigma dan diskriminasi terkait peristiwa 1965 dalam bentuk peraturan atau apapun, harus dicabut pemerintah. Korban tragedi 1965, kata Asvi, harus direhabilitasi.

"Siapa yang harus direhabilitasi? Korban 1965 yang pertama dan utama, mantan Presiden Sukarno," kata Asvi.

Asvi mengatakan Ketetapan MPRS Nomor 23 Tahun 1967 dan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 mengakibatkan penahanan dan perlakuan yang tidak layak kepada Sukarno.

"Sebaiknya Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) rehabilitasi atas Sukarno dan korban G30S," ujar Asvi.

Pukul 11.15 WIB, ruangan Simposium

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan Presiden Jokowi perlu minta maaf atas kekeliruan yang dilakukan negara pada tragedi 1965. Permintaan maaf itu menurutnya tak bisa diwakilkan.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, kata Asvi, tidak memiliki kapasitas untuk meminta maaf. "Yang (mesti) meminta maaf adalah Presiden Jokowi, bukan Luhut," ucap Asvi.

Pukul 11.10 WIB, ruangan Simposium

Sejarawan Asvi Warman Adam menguraikan latar belakang peristiwa 1965. Dia menyebut ada latar belakang internasional seperti keterlibatan Amerika Serikat, Inggris dan Australia, serta perang dingin.

Menurut Asvi, ada pula latar belakang regional. Dia lantas menjelaskan banyak temuan baru dalam buku Aiko Kurasawa, profesor emeritus Universitas Keio Jepang, yang disusun berdasarkan penelitian. Di situ terlihat ada pula peran pemerintah Jepang dalam tragedi 1965.

"Pemerintah Jepang mengetahui ada pembunuhan massal, tapi tidak bereaksi," kata Asvi.

Pukul 10.50 WIB, seberang Hotel Aryaduta

Belasan pengunjuk rasa datang ke kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Koordinator Lapangan aksi, Alvian Tanjung, memyampaikan orasi di atas mobil yang ditumpanginya dengan pengeras suara. Dia menuding Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai aksi PKI.

"Aksi gerakan PKI ini penegasan permainan sinetron yang dilegitimasi PKI. Simposium ingin menegaskan PKI pihak yang jadi korban," tuding Alvian.

Poisi mengarahkan massa ke Patung Kuda, Monas. Namun Alvian menolak. "Kami bukan ke Patung Kuda. Kami akan ke markas PKI yang saat ini melangsungkan simposium di Hotel Aryaduta," kata Alvian.

Namun polisi terus menggiring massa menjauhi Tugu Tani meski pengunjuk ngotot ke depan hotel. Mobil pengeras suara digiring motor tril yang dipakai polisi.

"Polisi sudah seperti cecenguk-cecunguk, melindungi antek PKI," sembur Alvian.

Pukul 11.00 WIB, ruangan Simposium

Rangkaian simposium berlanjut pada sesi kedua. Sesi ini membahas dinamika politik menjelang tragedi 1965 seperti konflik apa yang ada, serta mencoba menguak terjadinya pembunuhan para jenderal dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu. Rangkaian peristiwa akan dilihat dari konteks nasional dan global.

Sesi ini akan dipandu Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Putranto dengan narasumber sejarawan LIPI Asvi Warman, aktivis HAM Todung Mulya Lubis, Sulastomo, dan Jacky Mardono.

Pukul 10.53 WIB, depan Hotel Aryaduta

Demonstran mulai tiba. Massa yang disebut gabungan dari Front Pancasila, GBN, serta elemen masyarakat dan mahasiswa Anti-PKI menolak penyelenggaraan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang juga akan menyinggung pelanggaran hak asasi manusia atas kasus kekerasan di berbagai daerah sepanjang 1965-1966.

 

Pukul 10.30 WIB, ruangan Simposium

Sesi pertama Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 berlangsung. Sesi ini membahas ciri masyarakat umum di Indonesia dilihat dari berbagai perspektif dan kajian. Pembicara pada sesi ini ialah Limas Sutanto dan Risa Permanadeli. Mereka dipandu oleh Nani Nurrachman, putri almarhum Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomihardjo, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat yang terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

 

Pukul 10.00 WIB, depan Hotel Aryaduta

Puluhan polisi berjaga untuk mengawal aksi unjuk rasa menolak Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang direncanakan digelar di sekitar Patung Tugu Tani, Jakarta Pusat --seberang Hotel Aryaduta yang menjadi lokasi digelarnya Simposium.

Polisi berjaga berderet di depan Hotel Aryaduta Jakarta, lokasi digelarnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Demonstran yang berjumlah sekitar 50 orang berkumpul lebih dulu di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta. Mereka belum bergerak ke Aryaduta karena masih menunggu peserta lain dari luar Jakarta.

 

Pukul 09.45 WIB, ruangan Simposium

Intelektual Buya Syafii Maarif dalam sambutannya menyayangkan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 baru dilaksanakan hari ini.

Sementara mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan dalam sambutannya bercerita tentang operasi militer satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) --sekarang disebut Komando Pasukan Khusus atau Kopassus-- di Jawa Tengah untuk menumpas Partai Komunis Indonesia.

Mantan Komandan RPKAD Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan berbicara dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Sintong membantah operasi di Jawa Tengah oleh RPKAD ketika itu membuat banyak nyawa melayang. Menurut dia, hanya satu korban terbunuh. Oleh sebab itu Sintong merasa heran ketika mendengar korban disebut mencapai 500 ribu jiwa.

Ia lantas melontarkan tantangan kepada pihak-pihak yang menyebut korban mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. "Itu pembohongan karena berhubungan dengan harga diri kami sebagai RPKAD," kata Sinton.

 

Pukul 09.25 WIB, ruangan Simposium

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pasti ada pro-kontra selama Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 berlangsung. Apapun, Luhut meminta kepada seluruh peserta untuk berani mengatakan benar dan salah secara terbuka.

Simposium, kata Luhut, merupakan upaya pemerintah Indonesia berdamai dengan sejarah, namun tak berarti meminta maaf.

"Kami tidak sebodoh itu. Kami tahu apa yang akan kami lakukan, dan apa yang terbaik bagi negeri ini. Saya sebagai Menkopolhukam mempertaruhkan kredibilitas untuk menjaga agar simposium berjalan transparan," ujar Luhut.

Simposium pun resmi dibuka.

 

Pukul 09.20 WIB, ruangan Simposium

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan. Dia mengimbau agar persoalan bangsa dapat diselesaikan sendiri oleh bangsa itu. Namun Luhut tak menutup pintu jika ada pihak luar hendak melihat proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

"Saya mengimbau kalau ada masalah di bangsa ini, (selesaikan di sini). Eloknya tidak perlu cari tempat lain," kata Luhut.

Menurut Luhut, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan.

 

Pukul 09.10 WIB, ruangan Simposium

Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letjen TNI Purn Agus Widjojo mengatakan, pendekatan sejarah dipilih untuk Simposium Tragedi 1965 karena dinilai lebih objektif.

"Sejarah sebagai pendekatan objektif untuk mencari pemahaman komprehensif pada proses sebab-akibat," kata Agus.

Simposium, ujar Agus, membuka seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk buka suara. Metodologi yang digunakan dalam simposium ini tak seperti di pengadilan.

"Metodologinya secara sederhana seperti memutar film 1965: apa yang terjadi, sehingga kita bisa melihat apa penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya," kata Agus.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan sekaligus membuka simposium.

 

Pukul 09.00 WIB, ruangan Simposium

Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo --yang tiga hari lalu dilantik Presiden sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional-- memberikan sambutan.

Agus berkata, salah satu tujuan simposium adalah menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa.

 

Pukul 08.55 WIB, ruangan Simposium

Hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya serta membaca doa sebelum membuka acara yang dipimpin Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

 

Pukul 08.50 WIB, ruangan Simposium

Pejabat dan peserta Simposium Nasional Tragedi 1965 mulai memasuki ruangan. Peserta dari kalangan korban, akademisi, partai politik, dan unsur pemerintah telah hadir.

Dari perwakilan pemerintah tampak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung M. Prasetyo, serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Mereka duduk bersandingan.

Sementara dari kalangan partai politik, terlihat Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahumurziy.