PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan memiliki Undang-Undang tersendiri dalam melaksanakan kerjanya. Yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang mengenai LPS, salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS juga diberikan peranan untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan (early involvement) untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank, sehingga peranan LPS tersebut bersifat forward looking.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kewenangan LPS diperluas dari yang sebelumnya hanya melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS dan/atau peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, menjadi juga harus melaksanakan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Hal tersebut sebagai bentuk sinergi otoritas sektor keuangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, adalah mendukung kebijakan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank.

Dengan mendasarkan pada berbagai Undang-Undang tersebut di atas, LPS melaksanakan kewenangan:

  1. persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan Bank, termasuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank;
  2. tindakan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan Bank Gagal; dan
  3. penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test) sebagai pertimbangan untuk memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 PP ini.

PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan diundangkan Menkumham (Ad Interim) Mohammad Mahfud MD pada tanggal 8 Juli 2020 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6535. Agar setiap orang mengetahuinya.

PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah- Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Penjelasan PP 33 tahun 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan landasan hukum dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan dimaksud, salah satunya melalui penguatan kewenangan LPS.

Penguatan kewenangan LPS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan Bank Gagal dan penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test).

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank. Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dimaksud dilakukan antara lain melalui pertukaran data dan/atau informasi terkini dari OJK kepada LPS dan/atau melakukan pemeriksaan bersama OJK dan LPS terhadap Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dimaksud. Persiapan penanganan dimaksud dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif, sedangkan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

Disamping itu, persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mencegah terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (forward looking) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Selain itu, dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka penanganan Bank Gagal, LPS diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, yaitu melakukan Repo kepada BI, menjual SBN yang dimiliki LPS kepada BI, menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, dan/atau mengajukan pinjaman kepada Pemerintah. Kewenangan dimaksud dilakukan oleh LPS dalam hal terjadi ancaman krisis yang membahayakan perekonomian nasional dan berlaku untuk penanganan seluruh Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK, LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (,e least cost test), tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan masing-masing Bank.

Isi PP Kewenangan LPS

Berikut adalah isi PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Keuangan adalah sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
  2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
  3. Penanganan Bank adalah penanganan Bank Sistemik dan/atau penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
  5. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
  6. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
  7. Bank Gagal adalah bank yang dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
  8. Bank Perantara adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
  9. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank.
  10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
  11. Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi penjualan Surat Berharga Negara milik Lembaga Penjamin Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan harga dan pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
  12. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.
  13. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
  14. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  15. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
  16. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  18. Peraturan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner LPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
  19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan kewenangan LPS dalam rangka:

  1. penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang timbul akibat terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; dan
  2. melaksanakan fungsi LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSIAPAN PENANGANAN DAN PENINGKATAN
INTENSITAS PERSIAPAN UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN
BANK SISTEMIK DAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK

Bagian Kesatu
Persiapan Penanganan Bank

Pasal 3

  1. Persiapan Penanganan Bank dilaksanakan sejak Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif oleh OJK.
  2. Dalam rangka persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS berkoordinasi dengan OJK melakukan:
    1. pertukaran data dan/atau informasi Bank;
    2. pemeriksaan bersama terhadap Bank; dan/atau
    3. kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.

Pasal 4

  1. OJK menyampaikan penetapan status Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai:
    1. Bank dalam pengawasan intensif; dan
    2. perpanjangan status Bank sebagai Bank dalam pengawasan intensif,
    kepada LPS.
  2. Penyampaian penetapan status Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan/atau informasi pendukung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan status Bank.

Pasal 5

  1. Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
    1. pemetaan dan penilaian aset dan kewajiban Bank;
    2. persiapan preservasi data; dan
    3. pemeriksaan risiko hukum.
  2. Pengurus dan pegawai Bank harus mendukung kegiatan pemeriksaan bersama dengan memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh LPS dan OJK.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh LPS dalam melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 6

  1. LPS melakukan kegiatan lain dalam tahap persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    1. persiapan dalam rangka identifikasi untuk pengelompokan aset dan/atau kewajiban Bank yang akan dialihkan; dan
    2. pengajuan izin prinsip pendirian Bank Perantara.
  2. Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif, permasalahan solvabilitas belum dapat diatasi, LPS melakukan penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian dan/atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank setelah berkoordinasi dengan OJK.

Bagian Kedua
Peningkatan Intensitas Persiapan
Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank

Pasal 7

  1. OJK menyampaikan penetapan status Bank sebagai Bank dalam pengawasan khusus kepada LPS disertai dengan data dan/atau informasi pendukung.
  2. Penyampaian penetapan status Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
    1. 1 (satu) hari kerja untuk Bank Sistemik; atau
    2. 3 (tiga) hari kerja untuk Bank Selain Bank Sistemik
    setelah penetapan status Bank.
  3. LPS melakukan kegiatan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.
  4. Peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
    1. pengkinian hasil pemeriksaan bersama yang sudah dilakukan pada tahap persiapan Penanganan Bank; dan
    2. kegiatan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada:
      1. penjajakan kepada calon Bank Penerima dalam rangka pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank;
      2. penjajakan kepada pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal untuk Bank Sistemik; dan/atau
      3. pengajuan izin usaha Bank Perantara.

Pasal 8

LPS dan OJK melakukan pemeriksaan bersama pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), LPS berkoordinasi dengan OJK meminta pengurus Bank untuk:

  1. melakukan tindakan:
    1. menjaga kondisi keuangan Bank, sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material;
    2. mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank; dan/atau
    3. memfasilitasi LPS dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank dan memfasilitasi calon Bank Penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank.
  2. menyerahkan pernyataan RUPS yang berlaku efektif dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Gagal kepada LPS.

Pasal 10

Dalam hal pemeriksaan bersama antara LPS dan OJK pada tahap persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau pada tahap peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, LPS melakukan asesmen lebih lanjut terhadap data dan/atau informasi Bank pada posisi terakhir yang dimiliki dan disampaikan oleh OJK berdasarkan permintaan LPS.

Pasal 11

  1. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPS dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
  2. Penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    1. mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS; dan/atau
    2. mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan Bank.
  3. Penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
    1. total penempatan dana pada seluruh Bank paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kekayaan LPS;
    2. penempatan dana pada satu Bank paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah kekayaan LPS; dan
    3. setiap periode penempatan dana paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali.
  4. Dalam rangka penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
    1. OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan BI apabila pemegang saham pengendali Bank tidak dapat membantu Bank mengatasi permasalahan likuiditas;
    2. berdasarkan permintaan Bank, OJK melakukan analisa mengenai kelayakan permohonan Bank dimaksud dan meminta kepada LPS untuk melakukan penempatan dana;
    3. pemberitahuan dan permintaan dari OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan paling kurang:
      1. hasil penilaian perkiraan kemampuan Bank mengembalikan penempatan dana;
      2. data dan/atau informasi yang memuat kondisi terkini Bank;
      3. dampak permasalahan pada sistem perbankan; dan
      4. fotokopi perintah tertulis dari OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh LPS dengan saham dan/atau aset lain yang dianggap layak milik pemegang saham pengendali, yang berlaku efektif dalam hal LPS telah melakukan penempatan dana; dan
    4. BI melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank dan kondisi sistem keuangan, serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada LPS paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.
  5. Berdasarkan hasil penilaian, pemberian data dan/atau informasi dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c serta hasil asesmen dari BI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, LPS melakukan analisa terhadap kelayakan penempatan dana yang akan dilakukan kepada Bank dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan penempatan dana pada Bank serta memberitahukan keputusannya kepada OJK dan BI.
  6. Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK dan BI melakukan pengawasan secara lebih intensif kepada Bank yang menerima penempatan dana sesuai dengan kewenangannya.
  7. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penempatan dana pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK melakukan penanganan Bank sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian dan permintaan dari OJK serta hasil asesmen dari BI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil analisa serta keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan LPS.

Bagian Ketiga
Penyampaian Data dan/atau Informasi Mengenai
Penetapan Status Bank Sebagai Bank Gagal

Pasal 12

  1. Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank tidak dapat disehatkan oleh OJK, OJK menyampaikan penetapan status Bank kepada LPS dengan disertai penyampaian data dan/atau informasi terkini.
  2. Penyampaian penetapan status Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan status Bank.

Pasal 13

Jenis dan bentuk data dan/atau informasi, tata cara pertukaran data dan/atau informasi, pemeriksaan bersama terhadap Bank, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka persiapan Penanganan Bank maupun peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank dituangkan dalam nota kesepahaman antara LPS dan OJK.

BAB IV
PEMENUHAN LIKUIDITAS LPS
DALAM RANGKA PENANGANAN BANK

Bagian Kesatu
Tingkat Likuiditas

Pasal 14

  1. Likuiditas LPS merupakan kemampuan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh LPS untuk Penanganan Bank.
  2. Tingkat likuiditas dan parameter kesulitan likuiditas LPS diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.
  3. Dalam menyusun Peraturan Dewan Komisioner LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 15

Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk Penanganan Bank, LPS dapat melakukan:

  1. Repo kepada BI;
  2. penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada BI;
  3. penerbitan surat utang;
  4. pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
  5. pinjaman kepada Pemerintah.

Bagian Ketiga
Repo kepada Bank Indonesia

Pasal 16

  1. LPS dapat melakukan Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk antisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam Penanganan Bank.
  2. Pelaksanaan Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh LPS kepada BI.
  3. Repo mengutamakan prinsip mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara BI dan LPS.

Bagian Keempat
Penjualan SBN milik LPS kepada BI

Pasal 17

  1. Penjualan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
  2. Penjualan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk antisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas LPS serta Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik dilakukan secara langsung oleh LPS kepada BI.
  3. Penjualan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara BI dan LPS.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Utang

Pasal 18

  1. LPS dapat menerbitkan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yang dapat dibeli oleh pihak tertentu dan diterbitkan di pasar domestik maupun pasar internasional.
  2. LPS dapat menerbitkan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    1. penawaran umum; dan/atau
    2. penawaran terbatas.
  3. Penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan otoritas pasar modal sesuai dengan wilayah penerbitan surat utang.
  4. Penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa obligasi, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya.
  5. Dalam hal penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di pasar internasional, penerbitan surat utang dilakukan setelah LPS berkonsultasi dengan Menteri.
  6. Tata cara penerbitan surat utang diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Bagian Keenam
Pinjaman kepada Pihak Lain

Pasal 19

  1. LPS dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d yang berasal dari:
    1. dalam negeri; dan/atau
    2. luar negeri.
  2. Pelaksanaan pinjaman yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Tata cara pelaksanaan pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Bagian Ketujuh
Pinjaman kepada Pemerintah

Pasal 20

LPS dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Pasal 21

  1. Permohonan pinjaman oleh LPS kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam hal kesulitan likuiditas LPS tidak dapat ditangani setelah mengupayakan:
    1. Repo dan/atau penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada BI;
    2. penerbitan surat utang; dan
    3. pinjaman kepada pihak lain.
  2. Dalam hal penerbitan surat utang dan/atau pelaksanaan pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan termasuk tetapi tidak terbatas karena:
    1. kondisi pasar keuangan; dan
    2. menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi LPS,
    LPS dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemerintah.

Pasal 22

  1. Permohonan pinjaman LPS kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan secara tertulis oleh Ketua Dewan Komisioner LPS kepada Menteri.
  2. Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh LPS dengan disertai informasi paling sedikit mengenai:
    1. upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber pendanaan Repo dan penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada BI, penerbitan surat utang, dan/atau pinjaman kepada pihak lain;
    2. asesmen kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam hal penerbitan surat utang dan/atau pinjaman kepada pihak lain tidak dapat dilakukan; dan
    3. potensi dampak kesulitan likuiditas LPS dalam penyelesaian atau penanganan Bank Gagal yang membahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan.
  3. Besaran pinjaman yang diajukan oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas LPS dalam rangka penyelesaian atau penanganan Bank Gagal yang membahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan.

Pasal 23

  1. Menteri melakukan penilaian dan memutuskan permohonan pinjaman yang diaiukan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
  2. Besaran pinjaman yang diberikan Pemerintah kepada LPS paling tinggi sebesar kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas LPS.

Pasal 24

  1. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan pemberian pinjaman kepada LPS, Menteri menetapkan:
    1. tingkat suku bunga;
    2. jangka waktu pinjaman; dan
    3. masa tenggang (grace period) pengembalian pinjaman.
  2. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan pemberian pinjaman kepada LPS, Menteri mengusulkan dan/atau mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pencairan pinjaman dari Pemerintah kepada LPS dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan likuiditas LPS dalam penanganan Bank Gagal.
  4. Menteri dapat meminta jaminan pengembalian atas pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS.
  5. Sumber jaminan pengembalian atas pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk tetapi tidak terbatas dari:
    1. penerimaan premi dan hasil investasi yang akan diterima;
    2. pengembalian biaya klaim penjaminan dari Bank dalam likuidasi (cost recovery); dan/atau
    3. hasil penjualan penyertaan saham dan aset lain pada Bank yang ditangani.

Pasal 25

  1. Pemberian pinjaman kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas Bank guna menghadapi ancaman perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai dampak pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).
  2. Pemberian pinjaman kepada LPS tidak dapat diberikan bersamaan dan/atau pada periode yang sama dengan pemberian pinjaman berdasarkan skema pinjaman Pemerintah lainnya.

Pasal 26

  1. LPS menyampaikan informasi mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri berupa laporan proyeksi dan laporan realisasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  2. Penyampaian informasi tingkat likuiditas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
    1. laporan perkiraan tingkat likuiditas untuk 2 (dua) bulan ke depan; dan
    2. laporan realisasi tingkat likuiditas untuk 1 (satu) bulan kebelakang,
    yang disampaikan paling lambat minggu kedua setiap bulan.

Pasal 27

LPS bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap validitas data dan/atau informasi terhadap:

  1. pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS; dan
  2. penggunaan dana pinjaman.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta penyampaian informasi tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PEMILIHAN CARA PENANGANAN BANK SELAIN
BANK SISTEMIK YANG DINYATAKAN SEBAGAI BANK GAGAL

Pasal 29

  1. LPS dapat memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.
  2. Dalam memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test), tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    1. kondisi perekonomian;
    2. kompleksitas permasalahan Bank;
    3. kebutuhan waktu penanganan;
    4. ketersediaan investor; dan/atau
    5. efektivitas penanganan permasalahan Bank

Pasal 30

  1. Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan cara:
    1. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan latau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
    2. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan latau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
    3. melakukan penyertaan modal sementara; atau
    4. melakukan likuidasi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

  1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini terdapat bank yang berstatus sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus, OJK menyampaikan kepada LPS penetapan status bank disertai dengan data dan/atau informasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)', dan selanjutnya pelaksanaan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Penjajakan kepada Bank lain oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik serta pemilihan cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan