Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on December 29, 2017
Permendagri No. 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 11 Juli 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ini diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.

Peraturan Menteri ini ditetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dasar pemikiran Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, (V) Pelaporan, (VI) Pembinaan dan Pengawasan, (VII) Pendanaan, dan (VIII) Ketentuan Penutup.

Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 meliputi 9 pengertian istilah yang ada dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ini.

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  5. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
  6. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
  7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
  8. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
  9. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

Ruang Lingkup

Bab II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Administrasi Umum;
  2. Administrasi Penduduk;
  3. Administrasi Keuangan;
  4. Administrasi Pembangunan; dan
  5. Administrasi Lainnya.

Kewenangan

Bab III

KEWENANGAN

Pasal 3

  1. Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
  2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
    1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. Pembinaan kemasyarakatan; dan
    4. Pemberdayaan masyarakat.
  3. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Bab IV

PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

  1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

    1. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan
    2. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  2. Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Bagian Kedua

Administrasi Umum

Pasal 5

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.
  2. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Buku Peraturan Di Desa;
    2. Buku Keputusan Kepala Desa;
    3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
    4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
    5. Buku Tanah Kas Desa;
    6. Buku Tanah di Desa;
    7. Buku Agenda;
    8. Buku Ekspedisi; dan
    9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
  3. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Administrasi Penduduk

Pasal 6

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
  2. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Buku Induk Penduduk;
    2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
    3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
    4. Buku Penduduk Sementara; dan
    5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu
      Keluarga.
  3. Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.
  4. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Administrasi Keuangan Desa

Pasal 7

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa.
  2. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Buku APB Desa;
    2. Buku Rencana Anggaran Biaya;
    3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
    4. Buku Kas Umum;
    5. Buku Kas Pembantu; dan
    6. Buku Bank Desa.
  3. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Administrasi Pembangunan

Pasal 8

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
  2. Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
    2. Buku Kegiatan Pembangunan;
    3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
    4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  3. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Administrasi Lainnya

Pasal 9

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  2. Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
    1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
    2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
    3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.
  3. Pendataan kegiatan dan tata cara pengisian buku Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pelaporan

Bab V

PELAPORAN

Pasal 10

Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan

Bab VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa secara nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
  3. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 12

  1. Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

    1. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
    2. Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
    3. Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
    4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
    5. Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat.
  3. Pelimpahan kewenangan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
    2. Melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
    3. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

Pendanaan

Bab VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dibebankan pada:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan Penutup

Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran Permendagri No. 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  47 TAHUN 2016

TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

 

 

  1. ADMINISTRASI UMUM

 

 

A.1 BUKU PERATURAN DI DESA

 

 

NOMOR URUT

JENIS PERATURAN DI DESA

 

 

NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN

 

TENTANG

URAIAN

SINGKAT

 

 

Tanggal Kesepakatan Peraturan Desa

NOMOR DAN TANGGAL

DILAPORKAN

 

 

NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA

 

NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA

 

KET.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama  atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat.

Kolom 2:

Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama  atau Peraturan Kepala Desa

Kolom 3:

Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya  Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Kolom 4:

Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Kolom 5:

Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan

Kolom 6:

Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa dan BPD (khusus untuk peraturan Desa)

Kolom 7:

Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.

Kolom 8:

Diisi dengan tanggal dan  nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa.

Kolom 9

Diisi dengan tanggal dan  nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa

Kolom 10:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

A.2 BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA

 

 

NOMOR URUT

NOMOR DAN

TANGGAL

KEPUTUSAN

KEPALA DESA

TENTANG

URAIAN

SINGKAT

 

NOMOR

DAN TANGGAL

DILAPORKAN

 

KET.

1

2

3

4

5

   6

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

 

 

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa yang dicatat.

Kolom 2:

Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa.

Kolom 3:

Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa.

Kolom 4:

Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat

Kolom 5:

Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.

Kolom 6:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA

 

 

NOMOR URUT

JENIS BARANG/

BANGUNAN

ASAL BARANG/BANGUNAN

KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN

PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN

KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN

KET

DIBELI SENDIRI

BANTUAN

SUMBANGAN

BAIK

RUSAK

RUSAK

DIJUAL

DISUMBANGKAN

TGL PENG HAPUSAN

BAIK

RUSAK

PEMERINTAH

PROVINSI

KAB/ KOTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

       

                                                                                            

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa

Kolom 2:

Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa

Kolom 3:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa

Kolom 4:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah

Kolom 5:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi

Kolom 6:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota

Kolom 7:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan

Kolom 8:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik

Kolom 9:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak

Kolom 10:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak

Kolom 11:

Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual

Kolom 12:

Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan

Kolom 13:

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan

Kolom 14:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik

Kolom 15:

Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak

Kolom 16:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4 BUKU APARAT PEMERINTAH DESA

 

 

NOMOR URUT

NAMA

NIAP

NIP

JENIS KELAMIN

TEMPAT DAN TGL LAHIR

AGAMA

PANGKAT GOLONGAN

JABATAN

PENDIDIKAN TERAKHIR

NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN

NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

       

 

                                                                                            

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD.

Kolom 2:

Diisi dengan nama lengkap.

Kolom 3:

Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Kolom 4:

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Kolom 5:

Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan).

Kolom 6:

Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.

Kolom 7:

Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan.

Kolom 8:

Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kolom 9:

Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan anggota BPD.

Kolom 10:

Diisi dengan pendidikan formal terakhir.

Kolom 11:

Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD.

Kolom 12:

Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian.

Kolom 13:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 BUKU TANAH KAS DESA

                                                                                                                            

NMOR URUT

ASAL TANAH KAS DESA

NOMOR SERTI-FIKAT BUKU LETTER C/ PERSIL

LUAS

(m)

KELAS

PEROLEHAN TKD

JENIS TKD

PATOK TANDA BATAS

PAPAN NAMA

LOKASI

PERUNTUKKAN

 

 

MUTASI

KET

ASLI MILIK DESA

BANTUAN

LAIN-LAIN

TGL PEROLEHAN

SA WAH

TE GAL

KE BUN

TAMBAK/ KOLAM

TANAH KERING/ DARAT

ADA

TDK ADA

ADA

TDK ADA

 

 

 

 

PEME RINTAH

PROV

KAB/ KOTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

       

                                                                                            

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah kas Desa

Kolom 2:

Diisi dengan asal tanah kas Desa.

Kolom 3:

Diisi dengan nomor sertifikat, atau buku Letter C, atau Persil.

Kolom 4:

Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2).

Kolom 5:

Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya).

Kolom 6:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa.

Kolom 7:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah.

Kolom 8:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi.

Kolom 9:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kolom 10:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan lainnya.

Kolom 11:

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa.

Kolom 12:

Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah.

Kolom 13:

Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan.

Kolom 14:

Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun.

Kolom 15:

Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam.

Kolom 16:

Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat.

Kolom 17:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda batas.

Kolom 18:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda batas.

Kolom 19:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama.

Kolom 20:

Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama.

Kolom 21:

Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa.

Kolom 22:

Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa.

Kolom 23

Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa.

Kolom 24:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A.6 BUKU TANAH DI DESA

 

 

NOMOR URUT

NAMA PER-ORANGAN / BADAN HUKUM

JML (M2)

STATUS HAK TANAH (M2)

PENGGUNAAN TANAH (M2)

 

KET

SUDAH

BERSERTIFIKAT

BELUM

BERSERTIFIKAT

NON PERTANIAN

PERTANIAN

 

HM

HGB

HP

HGU

HPL

MA

VI

TN

PERUMAHAN

PERDAGANGAN DAN JASA

PERKANTORAN

INDUSTRI

FASILITAS UMUM

SAWAH

TEGALAN

PERKEBUNAN

PETERNAKAN/

PERIKANAN

HUTAN BELUKAR

HUTAN LEBAT/ LINDUNG

MUTASI TANAH DI DESA

 

TANAH KOSONG

 

LAIN-LAIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

………………………………….

 

 

 

Cara Pengisian:

 

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa

Kolom 2:

Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah

Kolom 3:

Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2)

Kolom 4:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik

Kolom 5:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan

Kolom 6:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai

Kolom 7:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha

Kolom 8:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan

Kolom 9:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat

Kolom 10:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi)

Kolom 11:

Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara

Kolom 12:

Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan

Kolom 13:

Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa

Kolom 14:

Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran

Kolom 15:

Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri

Kolom 16:

Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum

Kolom 17:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi

Kolom 18:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan

Kolom 19:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan

Kolom 20:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan

Kolom 21:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian

Kolom 22:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam

Kolom 23:

Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa

Kolom 24:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan

Kolom 25:

Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain

Kolom 26:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu


A.7 BUKU AGENDA

 

                                                                                                                       

NOMOR URUT

TANGGAL PENERIMAAN/

PENGIRIMAN SURAT

SURAT MASUK

SURAT KELUAR

KET

NOMOR

TANGGAL

PENGIRIM

ISI SINGKAT

NOMOR

TANGGAL

DITUJUKAN KEPADA

ISI SURAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ……….

 

 

………………………………….

       

                                                                                            

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk dan keluar

Kolom 2:

Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat

Kolom 3:

Diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk

Kolom 5:

Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk

Kolom 6:

Diisi dengan perihal surat masuk

Kolom 7:

Diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 8:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar

Kolom 9:

Diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 10:

Diisi dengan perihal surat keluar

Kolam 11:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.8 BUKU EKSPEDISI

 

                                                                                                                             

NOMOR URUT

TANGGAL PENGIRIMAN

TANGGAL DAN NOMOR SURAT

ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM

DITUJUKAN KEPADA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

                                                                                            

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim

Kolom 3:

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim

Kolom 4:

Diisi dengan perihal surat yang dikirim

Kolom 5:

Diisi dengan nama pihak yang dituju

Kolom 6:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.9 BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA

 

 

NOMOR URUT

 

JENIS PERATURAN DI DESA

NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN

TENTANG

DIUNDANGKAN

KET

TANGGAL

NOMOR

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

                                                                                            

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa

Kolom 2

Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa

Kolom 3:

Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa

Kolom 4:

Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa

Kolom 5:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa

Kolom 6:

Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa

Kolom 7:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ADMINISTRASI PENDUDUK

 

 

 

B.1 BUKU INDUK PENDUDUK

 

                                                                                                                                            

NOMOR URUT

NAMA LENGKAP/ PANGGILAN

JENIS KELAMIN

STATUS PERKA WINAN

TEMPAT & TANGGAL LAHIR

AGAMA

PENDIDIKAN TERAKHIR

PEKERJAAN

DAPAT MEM BACA HURUF

KE WARGANEGARAAN

ALAMAT LENG KAP

KEDU DUKAN DLM KELU ARGA

NIK

NOMOR  KK

KET

TEMPAT LAHIR

TGL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

Cara Pengisian:

 

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga setiap kepala keluarga disediakan satu halaman dan diiisi secara berurut berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga

Kolom 2:

Diisi dengan nama lengkap dan atau kalau ada disebutkan nama panggilan.

Kolom 3:

Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)

Kolom 4:

Diisi dengan Status Perkawinan yaitu K yang sudah Kawin, BK yang Belum Kawin, JD Janda, DD Duda

Kolom 5:

Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan

Kolom 6:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan

Kolom 7:

Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan

Kolom 8:

Diisi dengan Pendidikan terakhir baik formal maupun informal

Kolom 9:

Diisi dengan jenis pekerjaan

Kolom10:

Diisi dengan huruf L (bagi yang dapat membaca huruf latin), D (Daerah), A (Arab), AL (Arab dan Latin), AD (Arab dan Daerah), dan ALD (Arab, Latin, Daerah)

Kolom 11:

Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA)

Kolom 12:

Diisi dengan alamat lengkap

Kolom 13:

Diisi dengan KK (Kepala Keluarga), Ist (Istri), AK (Anak Kandung), AA (Anak Angkat), Pemb (Pembantu).

Kolom 14:

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan

Kolom 15:

Diisi dengan nomor Kartu Keluarga

Kolom 16:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 BUKU MUTASI PENDUDUK DESA

 

 

BUKU MUTASI PENDUDUK DESA  BULAN … TAHUN …

                                                                                                                                            

NOMOR URUT

NAMA LENGKAP/ PANGGILAN

TEMPAT & TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

KEWARGA NEGARAAN

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

KET

TEMPAT

TANGGAL

DATANG DARI

TANGGAL

PINDAH KE

TANGGAL

MENINGGAL

TANGGAL

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/perubahan penduduk

Kolom 2:

Diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan yang bersangkutan

Kolom 3:

Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan

Kolom 4:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan

Kolom 5:

Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)

Kolom 6:

Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA)

Kolom 7:

Diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru datang

Kolom 8:

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk yang baru ke Desa dimaksud

Kolom 9:

Diisikan dengan lokasi tujuan pindah

Kolom10:

Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan surat keterangan pindah

Kolom 11:

Diisikan dengan tempat meninggal dari orang tersebut

Kolom 12:

Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang tersebut

Kolom 13:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.3 BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK

 

 

 

BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN … TAHUN …

                                                                                                                                                                                                                       

NOMOR URUT

NAMA DUSUN/ LINGKUNGAN

 

JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN

TAMBAHAN BULAN INI

PENGURANGAN BULAN INI

JML PENDUDUK AKHIR BULAN

KET

WNA

WNI

JLH KK

JML ANGGOTA KELUARGA

JML JIWA (7+8)

LAHIR

DATANG

MENINGGAL

PINDAH

L

P

L

P

WNA

WNI

WNA

WNI

WNA

WNI

WNA

WNI

WNA

WNI

JML KK

JML ANGGOTA KELUARGA

JML JIWA

(31+32)

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

Cara pengisian Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di Desa yang bersangkutan

Kolom 2:

Diisi dengan nama dusun atau wilayah bagian Desa dari Desa yang bersangkutan.

Kolom 3 – 9:

Kolom (3) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (4) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing. Kolom (5) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia. Kolom (6) diisi dengan jumlah perempuan Warga Negara Indonesia. Kolom (7) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (8) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom 9 diisi jumlah jiwa/penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (7) dan kolom (8)

Kolom 10 – 17:

Kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (11) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (12) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (13) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (14) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (15) diisi jumlah tambahan perempuan bagi Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut.

Kolom 18 – 21:

(Kolom 18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing. kolom (19) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, Kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia, Kolom (21) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia.

Kolom 22:

Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Asing

Kolom 23:

Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Asing

Kolom 24:

Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Indonesia

Kolom 25:

Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Indonesia

Kolom 26 - 31:

Kolom (26) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing, Kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, Kolom (29) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia. Kolom (30) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (31) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (32) diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (30) dan kolom (31)

Kolom 32:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4 BUKU PENDUDUK SEMENTARA

 

BUKU PENDUDUK SEMENTARA TAHUN ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                                                                                   

NOMOR URUT

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN

NOMOR IDENTITAS/ TANDA PENGENAL

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/ UMUR

PEKER JAAN

KEWARGANEGARAAN

DATANG DARI

MAKSUD DAN TUJUAN KEDATANGAN

NAMA DAN ALAMAT YG DIDATANGI

DATANG TANGGAL

PERGI TANGGAL

KET

L

P

KEBANGSAAN

KETURUNAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

 

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesi ataupun asing yang melakukan kunjungan singkat ke suatu desa (tamu). Buku ini terdiri dari 15 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut :

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah penduduk sementara

Kolom 2:

Diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan

Kolom 3:

Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki)

Kolom 4:

Diisi dengan huruf P (untuk Perempuan)

Kolom 5:

Diisi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan

Kolom 6:

Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan

Kolom 7:

Diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-)

Kolom 8

Diisi dengan WNl bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia

Kolom 9:

Diisi dengan nama negara asalnya, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing

Kolom10:

Diisi dengan lokasi/tempat kedatangan/asal tamu yang bersangkutan

Kolom 11:

Diisi dengan maksud dan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan

Kolom 12:

Diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa yang bersangkutan

Kolom 13:

Diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan

Kolom 14:

Diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang bersangkutan

Kolom 15:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.5 BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA

 

 

 

BUKU KARTU TANDA PENDUDUK TAHUN……… DAN BUKU KARTU KELUARGA

                                                                                                                                               

NOMOR URUT

NO. KK

NAMA LENGKAP

NIK

JENIS KELAMIN

TEMPAT/ TANGGAL LAHIR

Gol. Darah

AGAMA

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

ALAMAT

STATUS PERKAWINAN

TEMPAT DAN TANGGAL DIKELUARKAN

STATUS HUB. KELUARGA

KEWARGANEGARAAN

ORANG TUA

TGL MULAI TINGGAL DI DESA

KET

AYAH

IBU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………

 

 

………………………………….

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya kartu keluarga yang dicatat.

Kolom 2:

Diisi dengan nomor Kartu Keluarga

Kolom 3:

Diisi dengan Nama Lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk

Kolom 4:

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan

Kolom 5:

Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)

Kolom 6:

Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran

Kolom 7:

Diisi dengan golongan darah

Kolom 8:

Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan

Kolom 9:

Diisi dengan Pendidikan terakhir

Kolom10:

Diisi dengan Pekerjaan

Kolom 11:

Diisi dengan Alamat Tempat Tinggal lengkap dengan RT/RW

Kolom 12:

Diisi dengan Status Perkawinan

Kolom 13:

Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP

Kolom 14:

Diisi dengan Status Hubungan Keluarga (Bapak, Ibu, Anak, atau Hubungan lainnya)

Kolom 15:

Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA)

Kolom 16 dan Kolom 17:

Diisi dengan nama orang tua

Kolom 18:

Diisi dengan tanggal mulai tinggal di desa

Kolom 19:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 


 

  1. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

 

 

C.1 BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

 

 

BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA………

          TAHUN ANGGARAN…….

 

 

KODE  REKENING

 

URAIAN

 

ANGGARAN

(Rp.)

 

KETERANGAN

1

2

3

4

1

 

 

 

PENDAPATAN

 

 

1

1

 

 

Pendapatan Asli Desa

 

 

1

1

1

 

Hasil Usaha

 

 

1

1

2

 

Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong

 

 

1

1

3

 

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

Pendapatan Transfer

 

 

1

2

1

 

Dana Desa

 

 

1

2

2

 

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota

 

 

1

2

3

 

Alokasi Dana Desa

 

 

1

2

4

 

Bantuan Keuangan

 

 

1

2

4

1

Bantuan Provinsi

 

 

1

2

4

2

Bantuan Kabupaten / Kota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

Pendapatan Lain lain

 

 

1

3

1

 

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

 

 

1

3

2

 

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH PENDAPATAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

BELANJA

 

 

2

1

 

 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

 

2

1

1

 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

 

 

2

1

1

1

Belanja Pegawai:

 

 

 

 

 

 

-   Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat

 

 

 

 

 

 

-   Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

 

 

 

 

 

 

-    Tunjangan BPD

 

 

2

1

2

 

Operasional Perkantoran

 

 

2

1

2

2

Belanja Barang dan Jasa

 

 

 

 

 

 

-  Alat Tulis Kantor

 

 

 

 

 

 

-   Benda POS

 

 

 

 

 

 

-  Pakaian Dinas dan Atribut

 

 

 

 

 

 

-   Pakaian Dinas

 

 

 

 

 

 

-   Alat dan Bahan Kebersihan

 

 

 

 

 

 

-   Perjalanan Dinas

 

 

 

 

 

 

-   Pemeliharaan

 

 

 

 

 

 

-   Air, Listrik,dasn Telepon

 

 

 

 

 

 

-   Honor

 

 

 

 

 

 

-   dst…………………..

 

 

2

1

2

3

Belanja Modal

 

 

 

 

 

 

-   Komputer

 

 

 

 

 

 

-   Meja dan Kursi

 

 

 

 

 

 

-   Mesin TIK

 

 

 

 

 

 

-   dst……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

 

Operasional BPD

 

 

2

1

3

2

Belanja Barang dan Jasa

 

 

 

 

 

 

-   ATK

 

 

 

 

 

 

-   Penggandaan

 

 

 

 

 

 

-   Konsumsi Rapat

 

 

 

 

 

 

-   dst ………………………….

 

 

2

1

4

 

Operasional RT/ RW

 

 

2

1

4

2

Belanja Barang dan Jasa

 

 

 

 

 

 

-   ATK

 

 

 

 

 

 

-   Penggandaan

 

 

 

 

 

 

-   Konsumsi Rapat

 

 

 

 

 

 

-   dst ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

 

 

2

2

1

 

Perbaikan Saluran Irigasi

 

 

2

2

1

2

Belanja Barang dan jasa

 

 

 

 

 

 

-   Upah Kerja

 

 

 

 

 

 

-   Honor

 

 

 

 

 

 

-   dst………………..

 

 

2

2

1

3

Belanja Modal

 

 

 

 

 

 

-   Semen

 

 

 

 

 

 

-   Material

 

 

 

 

 

 

-   dst…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

Pengaspalan  jalan  desa

 

 

2

2

2

2

Belanja Barang dan Jasa :

 

 

 

 

 

 

-  Upah Kerja

 

 

 

 

 

 

-  Honor

 

 

 

 

 

 

-  dst…………………………………..

 

 

2

2

2

3

Belanja  Modal:

 

 

 

 

 

 

-  Aspal

 

 

 

 

 

 

-  Pasir

 

 

 

 

 

 

-  dst ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

 

Kegiatan……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

 

 

2

3

1

 

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

 

 

2

3

1

2

Belanja Barang dan Jasa:

 

 

 

 

 

 

-  Honor Pelatih

 

 

 

 

 

 

-  Konsumsi

 

 

 

 

 

 

-  Bahan Pelatihan

 

 

 

 

 

 

-  dst…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

2

 

Kegiatan…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

 

 

2

4

1

 

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

 

 

2

4

1

2

Belanja Barang  dan Jasa:

 

 

 

 

 

 

-  Honor pelatih

 

 

 

 

 

 

-  Konsumsi  

 

 

 

 

 

 

-  Bahan pelatihan

 

 

 

 

 

 

-  dst…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

 

Kegiatan………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

Bidang Tak Terduga

 

 

2

5

1

 

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

 

 

2

5

1

2

Belanja Barang  dan Jasa:

 

 

 

 

 

 

-  Honor tim

 

 

 

 

 

 

-  Konsumsi

 

 

 

 

 

 

-  Obat-obatan

-  dst……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

2

 

Kegiatan………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH  BELANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURPLUS / DEFISIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

PEMBIAYAAN

 

 

3

1

 

 

Penerimaan Pembiayaan

 

 

3

1

1

 

SILPA

 

 

3

1

2

 

Pencairan Dana Cadangan

 

 

3

1

3

 

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

 

 

 

 

 

 

JUMLAH  ( RP )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

Pengeluaran   Pembiayaan

 

 

3

2

1

 

Pembentukan Dana Cadangan

 

 

3

2

2

 

Penyertaan Modal Desa

 

 

 

 

 

 

JUMLAH ( RP )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA ………………………

 

TTD

(……………………………….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA

 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA

 

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ................

 

  1. Bidang                 : ..............................
  2. Kegiatan : ..............................
  3. Waktu Pelaksanaan : ………………………..

 

Rincian Pendanaan:

 

Nomor urut

URAIAN

VOLUME

HARGA SATUAN

(Rp.)

JUMLAH

(Rp.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH (Rp.)

 

 

 

 

 

Disetujui/mengesahkan

Kepala Desa

 

……………………………………

................., tanggal ………………….

 

Pelaksana Kegiatan

 

 

…………………………………….

 

Cara Pengisian:

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan  dalam APBDesa.

 

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut

Kolom 2:

Diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan

Kolom 3:

Diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang

Kolom 4:

Diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang

Kolom 5:

Diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

 

 


C.3 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA………………..  KECAMATAN…………………..

TAHUN ANGGARAN…………………………………….

 

 

  1. Bidang :
  2. Kegiatan :

Nomor urut

Tanggal

Uraian

Penerimaan (Rp.)

Nomor Bukti

Pengeluaran(Rp.)

Jumlah Pengembalian ke Bendahara

Saldo Kas (Rp.)

Dari Bendahara

Swadaya Masyarakat

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

 

 

Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Penerimaan

 

 

 

Total Pengeluaran

 

 

 

 

 

 

 

Total Pengeluaran + Saldo Kas

 

 

 

 

                     

……………., tanggal …………………

 

MENGETAHUI                                                                                                 BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,                      

 

…………………………………..                                                                                       ………………………….

 

Cara Pengisian:

Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut

Kolom 2:

Diisi dengan tanggal transaksi

Kolom 3:

Diisi dengan uraian transaksi

Kolom 4:

Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara

Kolom 5:

Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

Kolom 6:

Diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 7:

Diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa

Kolom 8:

Diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal

Kolom 9:

Diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara

Kolom 10:

Diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4 BUKU KAS UMUM

 

 

BUKU KAS UMUM

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .......................

 

No.

Tgl.

KODE REKENING

URAIAN

 

PENERIMAAN

(Rp.)

 

PENGELUARAN

(Rp.)

NO BUKTI

JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF

SALDO

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

Rp.

Rp.

 

 

 

 

……………., tanggal …………………

 

MENGETAHUI                                             BENDAHARA DESA,

    KEPALA DESA,                      

 

…………………………………..                       ………………………….

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2:

Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3:

Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4:

Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5:

Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 6:

Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7:

Diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8:

Diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9:

Diisi dengan saldo kas

Catatan : 

Sebelum ditandatangani  Kepala Desa wajib  diperiksa dan diparaf  oleh Sekretaris Desa.

 

C.5 BUKU KAS PEMBANTU

 

 

 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, RETRIBUSI, DAN PENERIMAAN LAINNYA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ........

 

No.

TANGGAL

URAIAN

PEMOTONGAN

(Rp.)

PENYETORAN

(Rp.)

SALDO

(Rp.)

PAJAK

RET

PL

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ……………., tanggal …………………

 

    MENGETAHUI                                                                                                                        BENDAHARA DESA,

    KEPALA DESA,         

 

 

……………………                                                                                                                               ………………………….

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2:

Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 s.d 5:

Diisi dengan uraian penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya

Kolom 6:

Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 7:

Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 8:

Diisi dengan saldo buku kas bendahara


C.6 BUKU BANK DESA

 

 

BUKU BANK DESA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .........

 

                                                                                                                                                                                                BULAN                 :

                                                                                                                                                BANK CABANG    :

                                                                                                                                                REK. NO.             :

        

No.

TANGGAL TRANSAKSI

URAIAN TRANSAKSI

BUKTI TRANSAKSI

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

SETORAN

(Rp.)

BUNGA BANK

(Rp.)

PENARIKAN

(Rp.)

PAJAK

(Rp.)

BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

 

 

 

 

 

 

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

 

 

 

 

 

 

…………., tanggal …………………

MENGETAHUI                                                                                                                                                                         BENDAHARA DESA,

            KEPALA DESA,                      

 

…………………………………..                                                                                                                                                            ………………………….

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank

Kolom 2:

Diisi dengan tanggal transaksi Bank

Kolom 3:

Diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran

Kolom 4:

Diisi dengan bukti transaksi

Kolom 5:

Diisi dengan pemasukan jumlah setoran

Kolom 6:

Diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank

Kolom 7:

Diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan

Kolom 8:

Diisi dengan pengeluaran jumlah pajak

Kolom 9:

Diisi dengan pengeluaran biaya administrasi

Kolom 10:

Diisi dengan saldo Bank


 

 

  1. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

 

 

 

D.1 BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

 

 

 

BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

TAHUN …………

 

Nomor urut

NAMA PROYEK/ KEGIATAN

LOKASI

SUMBER BIAYA

JUMLAH

PELAKSANA

MANFAAT

KET

PEMERINTAH

PROVINSI

KAB/KOTA

SWADAYA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya jumlah proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan

Kolom 2:

Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Desa

Kolom 3:

Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun

Kolom 4:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud

Kolom 5:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud

Kolom 6:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud

Kolom 7:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud

Kolom 8:

Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah hingga swadaya masyarakat

Kolom 9:

Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud

Kolom10:

Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan yang akan dibangun

Kolom 11:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2 BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN

 

 

BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN

            TAHUN ……………

 

NOMOR URUT

NAMA PROYEK/ KEGIATAN

VOLUME

SUMBER DANA/BESARAN BIAYA

JLH

WAKTU

SIFAT PROYEK

PELAKSANA

KET

PEMERINTAH

PROV

KAB/

KOTA

SWADAYA

BARU

LANJUTAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut nama proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kolom 2:

Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan dibangun di desa

Kolom 3:

Diisi dengan besaran proyek/kegiatan dimaksud

Kolom 4:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah

Kolom 5:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi

Kolom 6:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Kolom 7:

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyakarat

Kolom 8:

Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung yang diperoleh dari sumber Pemerintah hingga swadaya masyarakat

Kolom 9:

Diisi dengan waktu lamanya proyek/kegiatan akan dilaksanakan

Kolom10:

Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek baru

Kolom 11:

Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek lanjutan

Kolom 12:

Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud

Kolom 13:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3 BUKU INVENTARIS HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

 

 

                                                                                                                       

Nomor urut

JENIS/NAMA HASIL PEMBANGUNAN

VOLUME

BIAYA

LOKASI

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut nama jenis/hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kolom 2:

Diisi dengan uraian atau nama proyek/kegiatan yang dibangun di Desa

Kolom 3:

Diisi dengan besaran proyek/kegiatan

Kolom 4:

Diisi dengan besaran dukungan biaya atas proyek/kegiatan dimakud

Kolom 5:

Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun

Kolom 6:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4 BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

 

                                                                                                                                

Nomor urut

NAMA

UMUR

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN/ KURSUS

BIDANG

ALAMAT

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGETAHUI

KEPALA DESA

 

 

…………………………

……., ……, ………

SEKRETARIS DESA ………..

 

 

………………………………….

 

Cara Pengisian:

Kolom 1:

Diisi dengan nomor urut nama kader pemberdayaan masyarakat

Kolom 2:

Diisi dengan nama kader yang ada di Desa

Kolom 3:

Diisi dengan umur kader tersebut

Kolom 4:

Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)

Kolom 5:

Diisi dengan pendidikan formal dan informal kader pemberdayaan masyarakat

Kolom 6:

Diisi dengan bidang keahlian yang ditekuni

Kolom 7:

Diisi dengan alamat lengkap

Kolom 8:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 

Lampiran Permendagri No. 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa