Avatar suryaden
Posted by suryaden on March 21, 2016
Pelatihan Keuangan Desa di Banyuwangi

Inovasi Keuangan Desa di Banyuwangi dengan support Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran Kabupaten dalam hal ini Banyuwangi dipimpin oleh Bupati H. Abdullah Azwar Annas merespon dengan cepat bagimana mengimplementasikan UU Desa secara bagus sebagai payung hukum terhadap Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan Desa. Apa yang dilakukan Azwar Anas Bupati Banyuwangi adalah Membangun Desa. Untuk membantu masyarakat Desa melakukan kegiatan Desa Membangun.

Aplikasi E-Village Budgeting

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

  1. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan system aplikasi dimaksud.
  2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa;
  4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.

Sumber : Perbup 15/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi

Mencermati hal diatas masih perlu digarisbawahi bahwa aplikasi e-village budgetting (dalam bahasa Inggris) adalah aplikasi yang wajib digunakan oleh desa karena disediakan oleh proyek Kabupaten Banyuwangi. Gelem ora gelem yo nganggo iki, dipaksakan dan bukannya menggunakan kata 'Berhak' karena kekuatan dan kekuasaan kabupaten yang masih dominan. Sementara tertutup kemungkinan bagi desa untuk mengembangkan sendiri sesuai kebutuhannya. Karena mungkin pikiran kabupaten adalah uang ini adalah uang kabupaten dan bukan uang warga masyarakat karena dianggarkan oleh APBN dan APBD.

BUKP sendiri juga membangun aplikasi Keuangan Desa, Kabupaten juga membangun Aplikasi Keuangan Desa, jadi akan banyak sekali aplikasi keuangan Desa yang beredar dan membuat pusing masyarakat desa. Mana yang akan dipakai karena semuanya memiliki latar belakang pemerintah. Sementara desa memiliki beragam keperluan dan berbagai media untuk mengekspresikan kebutuhannya yang tertuang dari RPJMDesa. Tidak ada kebebasan dan peluang pengembangan alat bantu untuk mempermudah pembuatan laporan yang terintegrasi dengan Data Desa. Seperti misalnya siapa yang mendapatkan manfaat dari dana desa dalam bidang pembangunan ataupun kesehatan, yang seharusnya bisa dilihat dari perkembangan individu dari tahun kemarin hingga tahun sekarang.

Jadi Desa yang pada awalnya diremehkan dan kecil, pada akhirnya menjadi sangat luas dan besar dalam hal peraturan dan payung peraturannya. Tidak ada sinergitas yang jelas, apalagi hanya dicantumkan E-Village Budgeting sebagai aplikasi yang berbasis website.

Jadi meskipun Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor dalam pembuatan software aplikasi keuangan desa yang dibangun oleh kabupaten. Belum dapat dibayangkan hasilnya yang bisa menggambarkan sebagai sebuah transparansi yang demokratis. Karena mungkin keterbatasan waktu dan sumberdaya serta diperlukan kerja-kerja yang lebih keras untuk mewujudkan masyarakat Desa Membangun. Dan bisa dipahami juga keinginan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membendung aplikasi-aplikasi berbasis komersial yang diedarkan ke desa-desa sehingga Kabupaten harus menempuh jalan ini sebagai benteng bagi Desa untuk dapat belajar bersama, hingga muncul kata 'wajib menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Kabupaten Banyuwangi'.

BANYUWANGI,KOMPAS.com - Sebanyak 189 desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online, yang diberi nama e-Village Budgeting.

Sistem tersebut dibuat agar penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa lebih transparan. Selain itu juga untuk melindungi perangkat desa agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran sesuai aturan.

"Sistem ini sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Ada trial dan error-nya dan sampai sekarang sudah lebih rapi. Ada beberapa kendala itu pasti tapi yang terpenting adalah sama-sama belajar agar bisa sempurna," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2016).

Menurut dia, untuk menerapkan E-Village Budgeting, kapasitas bendahara dan operator sistem harus terus ditingkatkan salah satunya dengan mengikuti pelatihan secara berkala di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuwangi.

"Saya datang untuk support mereka serta memantau bagaimana perkembangannya. Dan sangat baik sekali," tambahnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo kepada Kompas.com menjelaskan, ada tiga bagian dalam E-Village Budgeting yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi.

"Jadi sudah tidak ada lagi pengerjaan secara manual di desa sehingga pencairan terkontrol. Dana yang turun tinggal disinkronkan. Ini juga mengantisipasi penyelewangan karena jika program belum tuntas maka tidak bisa dicairkan," ujar Suyanto.

Saat ini, sebut dia, Kabupaten Banyuwangi juga sedang menyusun Village Monitoring untuk memperkuat pengawasan program. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa baik fisik dan non fisik.

"Kami juga menyiapkan agar semua desa memiliki web site yang berisi potensi desa mulai dari UMKM, wisata, sampai pelayanan publiknya," katanya.

Penulis : Kontributor Banyuwangi, Ira Rachmawati

Editor : Erlangga Djumena

Sumber :

Payung-payung hukum Kabupaten Banyuwangi untuk implementasi UU Desa sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Indonesia untuk melaksanakan amanat UU Desa agar bisa berjalan dengan baik dan memiliki progres yang baik. Dan sebagai sikap preventif dari penyelewengan Dana Desa dengan maksud untuk memberikan pemberdayaan kepada perangkat Desa.

Lampiran di bawah ini adalah beberapa Peraturan Bupati Banyuwangi untuk mendukung Imlementasi UU Desa di Kabupaten Banyuwangi.

[Foto dari Kompas : Ira Rachmawati / Kompas.com / Banyuwangi ]