Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 07, 2017
Perlindungan dan Pengakuan terhadap status Pribadi Warga NKRI

Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 jam 10.27. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Nggay Mehant Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberhasilan uji materi Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini akan membebaskan para penganut kepercayaan yang selama ini tidak di akomodir dalam kolom agama di KTP maupun KTP Elektronik, atau dengan kata lain bahwa para penganut kepercayaan akan dituliskan dan diakui secara resmi menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Sebuah keputusan yang melegakan karena siapapun yang harus menuliskan agama yang diakui negara di KTP namun merupakan bukan kecintaan atau keprcayaannya adalah hal yang sangat menyakitkan dan secara manusiawi akan menurunkan tingkat kebahagiaan dalam berbangsa dan bernegara, sebab di mata hukum jelas semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.

Norma-norma yang dimohonkan pengujian dan norma UUD 1945 tersebut adalah:

Pengujian Materiil UU Administrasi Kependudukan:

  1. Pasal 61 ayat (1):
    “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”
  2. Pasal 61 ayat (2):
    “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”
  3. Pasal 64 ayat (1):
    “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.”
  4. Pasal 64 ayat (5):
    “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

  1. Pasal 1 ayat (3);
    Negara Indonesia adalah negara hukum.”
  2. Pasal 27 ayat (1):
    “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  3. Pasal 28D ayat (1):
    “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
  4. Pasal 28I ayat (2):
    “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan perkara Kolom Agama di KTP dengan Amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang isinya:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
  3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul serta para pemohon dan pemerhati. Untuk lebih lengkapnya bisa diunduh di atau di tautan di bawah.