Peraturan Menteri 27 Des, 2017 / 0 Comments Peraturan Menteri Desa PDTT Pustaka Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kita Lihat topik diskusi. BUM Desa Besaran Dana Desa 2016 Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa Instruksi Mendes PDTT 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa 2021 untuk PPKM Mikro di Desa Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan 17000 Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Keputusan Menteri Desa Nomor 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 PermenDPDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018 PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Permendesa 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa Permendesa 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Permendesa PDTT 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi Permendesa PDTT 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Permendesa PDTT 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018 Program Inovasi Desa SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD Book traversal links for Peraturan Menteri Desa PDTT ‹ Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah Ke atas BUM Desa › Peraturan Menteri Permendesa Peraturan Desa Pustaka Desa Pustaka Jogloabang Referensi Perubahan Peraturan Menteri Juknis Edukasi Berlaku 15 Apr, 2021 Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi Perubahan Peraturan Menteri Juknis Edukasi Berlaku 15 Apr, 2021 Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Peraturan Pemerintah Edukasi Berlaku 15 Apr, 2021 PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Bisnis Berlaku 14 Apr, 2021 PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Peraturan Menteri Pemdes Pedoman Berlaku 10 Apr, 2021 Permendesa PDTT 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa Peraturan Presiden Panduan Bisnis Berlaku 10 Apr, 2021 Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Konstitusi Peraturan Pemerintah Polhukam Berlaku 08 Apr, 2021 UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Peraturan Presiden Kultur Polhukam Kelana Berlaku 07 Apr, 2021 Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Hukum & HAM Peraturan Menteri Pedoman Berlaku 07 Apr, 2021 Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum