Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on December 04, 2017
Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan diundangkan tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara tahun 2015 Nomor 1506.

Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Desa sehingga mengubah Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

Hal yang diubah adalah :

  1. Penambahan 1 Pasal diantara Pasal 7 dan Pasal 8 sehingga disebut Pasal 7A:
    Pasal 7A
    Bagi Bupati/Walikota yang belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Kepala ini, atau praktik yang berlaku di desa sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Nilai Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.
  2. Ketentuan BAB I huruf D Tata Nilai Pengadaan dalam Lampiran diubah menjadi:
    1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut:
      • efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
      • efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
      • transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
      • pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
      • gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
      • akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
    2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sudah lama kita ketahui permasalahan-permasalahan di desa dalam hal pengelolaan dan pengadaan barang jasa di Desa. Desa yang dulunya bisa mengelola kekayaan dan poternsinya sendiri. Setelah kemerdekaan harus tunduk pada peraturan pemerintah Indonesia yang belum pernah 100 persen peduli dan berpihak pada Desa. Desa seakan duri dalam daging, atau kerikil dalam sepatu karena Desa sudah ada sebelum negeri ini ada dan merdeka. Desa memerlukan perhatian dan pengurusan khusus yang super istimewa sebenarnya, baru setelah ada UU 6 2014 tentang Desa yang dengan perjuangan lama oleh para pemerhati Desa. Saat ini Desa sudah lumayan mendapatkan pengakuan dari Republik yang sering sesat pikir ini.

Berbagai peraturan telah membodohi Desa utamanya dalam menggerogoti kewenangannya. Misalnya dulu Desa dapat bantuan uang namun tidak bisa mengelola dan membelanjakannya sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat, atau ketika Desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola desanya namun tidak sama sekali dana yang dikucurkan dari negara. Semua dikelola oleh piranti birokrasi dari Kabupaten dan diatasnya. Sementara Desa memiliki hak swakelola dan sebagai ujung tombak negara terbawah dihadapan rakyatnya. Saat ini pun yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa masih harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Bupati. Semoga saja aturan-aturan dari Kabupaten berpihak dan mampu mengakomodasi keberagaman desa di Nusantara.

Pengadaan barang dan jasa di Desa, desa harus mengikuti Peraturan Bupati yang memang di tegaskan dari UU Desa. Jadi daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perka LKPP no 13 tahun 2013 dan perubahannya (Perka LKPP no 22 tahun 2015) mengatur bahwa tata cara pengadaan barang/ jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati/walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP tersebut dan kondisi sosial masyarakat setempat. Perka LKPP No 22 Tahun 2015 sendiri diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa.

Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam UU ini disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Desa dan Desa Adat atau sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa

Pendapatan Desa menurut UU 6 tahun 2014 tentang Desa

  1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa adalah Perka LKPP no. 13 tahun 2013 yang disempurnakan dengan

Pasal 4 Perka LKPP No 13 Th 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat”

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Pengadaan barang dan jasa di desa yang pembiayaannya besumber dari APBDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres 54 tahun 2010. Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:

  • memaksimalkan penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat
  • dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat
  • untuk memperluas kesempatan kerja
  • untuk pemberdayaan masyarakat setempat

Namun, ternyata tidak semua pengadaan barang/ jasa di desa dilaksanakan secara swakelola. Jika dalam proses pengadaan tersebut ada yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dibandingkan dengan perpres 54/2010, prinsip pengadaan barang/ jasa di desa sedikit berbeda. Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di desa.

Tahapan Persiapan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

  1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
  2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, kebutuhan bahan an peralatan,
  3. Gambar Renca Kerja jika pekerjaan konstruksi,
  4. Spesifikasi Teknis, jika diperlukan,
  5. Perkiraan Biaya ( Rencana Anggaran dan Biaya ).

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola

  1. Berdasarkan swakelola dilakukan berdasarkan pengadaan barang/jasa melalui swakelola
  2. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang diangap mampu oleh TPK
  3. Pekerjaan Konstruksi
    • Ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis pekerjaan,
    • Dapat dibantu oleh personil dari dinas terkait,
    • Dapat dibantu oleh pekerja tukang/mandor.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa bersama Penyedia

  1. Tahap 1 : RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau pasar terdekat (HPS)
  2. Tahap 2 : dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim dan/atau ongkos pengambilan atas barang yang akan diadakan.
  3. Tahap 3 : spesifikasi teknis (apabila ada diperlukan)
  4. Tahap 4 : Rencana Gambar dan Rencana Kerja (konstruksi)

Matrik perbandingan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010, Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 dan Perka LKPP No 22 tahun 2015. Dalam perubahan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 ke Perka LKPP No 22 tahun 2015 tidak ada perubahan mengenai prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

Perpres 54 tahun 2010 Perka LKPP 13/2013 Perka LKPP 22/2015
Efisien Efisien Efisien
Efektif Efektif Efektif
Transparan Transparan Transparan
Terbuka Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Bersaing Gotong Royong Gotong Royong
Akuntabel Akuntabel Akuntabel
Adil/tidak diskriminatif    

Etika Pengadaan Barang dan Jasa di Desa:

  1. Bertanggung jawab
  2. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa
  3. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengadan barang/jasa secara umum memerlukan ULP/Pejabat pengadaan, maka setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan.

Walaupun secara garis besar PBJ desa dilaksanakan dengan swakelola, namun tetap menggunakan Penyedia jika dalam kegaiatan tersebut membutuhkan material dan peralatan yang mendukung pelaksanaan swakelola atau untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung.

Persyaratan penyedia barang/jasa desa sendiri diantaranya adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, maka penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai.

Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dalam proses pengadaan

  1. menyusun RAB
  2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
  3. melaksanakan pembelian / pengadaan
  4. memeriksa penawaran
  5. melakukan negosiasi (tawar menawar)
  6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
  7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
  8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa
  9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa

Pembagian Jenis Pengadaan Barang/Jasa di Desa Berdasarkan Nilai Pekerjaan

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK. Khusus untuk konstruksi, maka dipilih salah satu anggota TPK sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu dan mengetahui teknis pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

  1. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00.
    Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh TPK kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar-menawar) dan akhirnya mendapatkan bukti transaksi untuk dan atas nama TPK. Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi.
  2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00.
    Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada satu penyedia dengan cara mengirimkan permintaan penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. TPK kemudian melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Setelah deal (kedua belah pihak setuju), penyedia menyiapkan dan memberikan bukti transaksi dengan menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
  3. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00.
    Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh TPK dengan mengundang/mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang/jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa, spesifikasi dan harga. TPK kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan tawar menawar secara bersamaan kepada dua penyedia yang memenuhi persyaratan teknis tersebut. Namun jika hanya satu yang memenuhi spesifikasi teknis, dilanjutkan dengan tawar menawar kepada penyedia yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. Akan tetapi, jika keduanya tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka proses akan diulang dari awal. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.

Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa