Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 04, 2018
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Update

Status : Dibatalkan

Baca :

Sebagai kelanjutan dari pembaruan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ditetapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 dan diundangkan pada 17 Januari 2018 oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementrinan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Mencabut dan tidak memberlakukan:

Dalam Pasal 22 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian berbunyi:


Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Peraturan tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

  1. untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

Landasan Hukum Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Ketentuan Umum dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian.
  6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  7. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
  8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  9. Surat Keterangan Penelitian adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.

Lingkup Penelitian dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

  1. Lingkup Penelitian Nasional
    Penelitian lingkup nasional yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua daerah provinsi atau lebih.
  2. Lingkup Penelitian Daerah Provinsi
    Penelitian lingkup daerah provinsi yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  3. Lingkup Penelitian Daerah Kabupaten / Kota
    Penelitian lingkup daerah kabupaten/kota yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya hanya meliputi satu daerah kabupaten/kota.

Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud di atas harus memiliki SKP.

Pengecualian Penelitian yang tidak harus memiliki SKP

  1. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
  2. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Dalam pelaksanaan penerbitan SKP, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota dapat mengembangkan penerbitan SKP secara elektronik. (Pasal 16 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian)

Pelaksana Penerbitan Surat Keternagn Penelitian

  1. Menteri Dalam Negeri melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk SKP lingkup nasional;
  2. Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk SKP lingkup daerah provinsi;
  3. Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan / Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten / Kota, untuk SKP Lingkup daerah Kabupaten / Kota.

Tahapan Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

  1. Pengajuan Permohonan

    1. Pengajuan permohonan dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai dengan ruang lingkup penelitiannya.
    2. Permohonan Surat Keterangan Penelitian ditandatangani oleh:
      1. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
      2. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
      3. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan
      4. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.
  2. Verifikasi Dokumen Persyaratan
    1. Petugas pada Unit Layanan Administrasi di Kementerian Dalam Negeri dan petugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya. Jika permohonan dan dokumen persyaratan belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
    2. Hasil verifikasi pada Unit Layanan Administrasi di Kementerian Dalam Negeri diteruskan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
    3. Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dikoordinasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
    4. Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dikoordinasikan kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
    5. Apabila hasil kajian Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menemukan dampak negatif yang akan ditimbulkan, maka Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menolak menerbitkan SKP.
    6. Apabila hasil kajian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten / Kota yang dikoordinasikan oleh Kesbangpol Provinsi, dan Kabupaten / Kota menemukan adanya dampak negatif yang ditimbulkan, maka Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.
  3. Penandatanganan Surat Keterangan Penelitian
    Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerbitkan SKP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Dokumen Kelengkapan Permohonan Surat Keterangan Penelitian

  1. Proposal Penelitian dalam Bahasa Indonesia yang memuat:

    1. latar belakang,
    2. maksud dan tujuan,
    3. ruang lingkup,
    4. jangka waktu penelitian,
    5. nama peneliti,
    6. sasaran/target penelitian,
    7. metode penelitian,
    8. lokasi penelitian, dan
    9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
  2. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
  4. Identitas peneliti terhadap:
    1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
      1. peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
      2. badan usaha yaitu:
        1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
        2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
        3. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
      3. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
        1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
        2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
        3. fotokopi surat keterangan terdaftar.
      4. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
        1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
        2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
        3. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Surat Keterangan Penelitian (SKP) ditandantangani oleh:

  1. SKP Lingkup Nasional ditandantangani oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri. Penandatangan SKP Lingkup Nasional dapat didelegasikan kepada Direktur yang menangani kewaspadaan nasional.
  2. SKP Lingkup Daerah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi atas nama Gubernur.
  3. SKP Lingkup Daerah Kabupaten / Kota ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota.

Jangka Waktu, Isi dan Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian

  1. Jangka Waktu Surat Keterangan Penelitian
    SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
  2. Isi Surat Keterangan Penelitian
    1. nama peneliti;
    2. alamat peneliti;
    3. judul penelitian;
    4. tujuan penelitian;
    5. tempat/lokasi/daerah penelitian;
    6. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
    7. bidang penelitian;
    8. status penelitian;
    9. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
    10. anggota peneliti; dan
    11. nama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan.
  3. Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian
    1. Apabila penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
    2. Perpanjangan SKP dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
    3. Proses penerbitan SKP sebagaimana di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP.
  4. Surat Keterangan Penelitian tidak bisa diperpanjang bila:
    1. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas permohonan SKP;
    2. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan
    3. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Peneliti

  1. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk penelitian lingkup nasional.
  2. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi untuk penelitian lingkup daerah provinsi.
  3. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati/Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota untuk penelitian lingkup daerah kabupaten/kota.

Pelaporan Kegiatan Penerbitan SKP

  1. Laporan Kegiatan Penerbitan SKP disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir bulan Desember.
  2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP secara Nasional kepada Menteri Dalam Negeri.
  3. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
  4. Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP kepada Gubernur.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan SKP

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP secara nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di daerah provinsi.
  3. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di daerah kabupaten/kota.

Pembiayaan Pelaksanaan Penerbitan SKP

  1. Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP Kementerian Dalam Negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
  2. Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP di daerah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
  3. Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP di daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Permendagri 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Demikian tentang Permendagri 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang sangat penting diketahui untuk mengajukan permohonan izin penelitian bagi masyarakat umum selain mahasiswa dan penelitian yang dibiayai oleh pemerintah. Peraturan tentang izin penelitian terbaru ini semoga bisa memberikan kabar baik bagi para pelaku penelitian sebab ada filtering dalam yang akan memberikan rasa lebih aman apabila surat permohonan penelitian sudah disetujui oleh yang berwenang.