Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on December 05, 2017
Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dikeluarkan oleh Menteri Desa pertama yaitu Marwan Jafar pada 28 Januari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158 pada tanggal 30 Januari 2015. PermeDPDTT Nomor 1 tahun 2015 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

BAB II Permendesa No. 1 tahun 2015 berisi tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, dalam Pasal 2 dijelaskan tentang Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

  1. sistem organisasi perangkat Desa;
  2. sistem organisasi masyarakat adat;
  3. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  4. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  5. pengelolaan tanah kas Desa;
  6. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
  7. pengelolaan tanah bengkok;
  8. pengelolaan tanah pecatu;
  9. pengelolaan tanah titisara; dan
  10. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3 menegaskan tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat yang meliputi:

  1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
  2. pranata hukum adat;
  3. pemilikan hak tradisional;
  4. pengelolaan tanah kas Desa adat;
  5. pengelolaan tanah ulayat;
  6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
  7. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
  8. masa jabatan kepala Desa adat.

Hak-Hak tersebut harus diakui pmerintah di atasnya seperti Bupati dan Gubernur (Pasal 4)

Kewenangan Lokal Berskala Desa (BAB II) dengan Kriteria (Pasal 5) kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

  1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
  3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
  4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
  5. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
  6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Lengkapnya simak dalam Pratayang di bawah ini, dan sila unduh Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di bagian lampiran halaman ini.

Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa