Avatar suryaden
Posted by suryaden on October 08, 2017
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018

Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Pengawalan dana desa saat dengan adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 sekarang cukup rigid dan memperhatikan banyak hal seperti tipologi desa, cara agar transparan, bagaimana merencanakannya dan pelibatan supra desa agar pembangunan desa dapat selaras dengan prioritas kabupaten, maupun prioritas yang diinginkan Kementrian Desa agar terlihat semuanya memiliki prestasi. Sebab bagaimanapun negara sudah berusaha keras memenuhi dan menyediakan Dana Desa ditengah kegelisahan perekonomian yang disorot banyak pihak, dan kebutuhan sektor lain.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dibuatkan saluran khusus dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 pada BAB VIII tentang Partisipasi Masyarakat Pasal 18 yang isinya bahwa :

  1. Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
    1. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; 
    2. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
    3. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  2. Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan Call Center: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, Short Message Service: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau 
    2. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 tersedia banyak penjelasan dan contoh bagaimana melakukan pemanfaatan dana desa 2018. Dalam Lampiran II misalnya, aspek-aspek pembangunan desa menggunakan dana desa agar mudah direview juga berdasarkan tipologi desa yang jelas, hingga produk unggulan desa yang bisa didukung menjadi lebih baik. Hingga contoh-contoh bentuk pemberdayaan masyarakat desa.

Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagai Pedoman Penetapan, Prioritas dan Penggunaan Dana Desa 2018 ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552) dan membuatnya tidak berlaku.