Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 22, 2017
guiding goblok

Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Budi Karya Sumadi pada tanggal 2 Oktober 2017 menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semenjak Permen Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385.

Aksesibilitas, Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, Penyandang Disabilitas

Dalam Peraturan Menteri Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pengertian tentang :

  1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
  2. Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit;
  3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
  5. Anak-anak adalah anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  6. Ibu Hamil adalah keadaan ibu yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya;
  7. Sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;
  8. Penyelenggara Jasa Transportasi adalah Pemerintah atau Badan Usaha Indonesia yang menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi;
  9. Sarana Transportasi adalah alat angkutan moda transportasi darat, laut dan udara yang dapat berupa kendaraan bermotor, kereta api, kapal atau pesawat udara;
  10. Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara.

Aksesibilitas wajib diberikan Penyelenggera Transportasi Publik

Pada Pasal 3 menyebutkan Aksesibilitas yang wajib diberikan Penyelenggara Transportasi Publik kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus dalam hal sarana transportasi minimal adalah meliputi:

  1. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
  2. pintu yang aman dan mudah diakses;
  3. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
  4. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
  5. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Pasal 4 menyebutkan tentang aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasaran transportasi, meliputi:

  1. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket,toilet dll):
  2. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll);
  3. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
  4. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
  5. area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone);
  6. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
  7. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
  8. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
  9. loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;
  10. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
  11. ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempatsampah,dandispenserairminum;
  12. poliklinik;
  13. ruang bermain anak;
  14. tempat parkir;
  15. akses bahaya kebakaran; dan
  16. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Ruang Informasi dan Personil untuk Pengguna Berkebutuhan Khusus

Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik sarana maupun di prasarana transportasi (Pasal 6). Penyediaan informasi layanan khusus dapat berupa bunyi-bunyian dan maupun papan huruf Braille. Pemberian akses informasi dan layanan tidak boleh dipungut biaya alias disediakan secara gratis (Pasal 7).

Dengan adanya Peraturan Menteri tentang Aksesibilitas pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, memberikan harapan baru bagi kenyamanan kita dalam bertransportasi umum. Selama ini memang jauh sekali kenyamanan dan aksesibilitas yang ada pada tempat-tempat maupun alat-alat transportasi yang kita gunakan. Meskipun Peraturan Menteri ini tidak ada sanksinya alias masih jauh sekali harapan, mimpi dari kenyataan di depan mata kita. Karena gagal paham dan seenaknya sendiri dalam meraup untung dari berbagai perusahaan transportasi masih menjadi kendala, tanpa menghargai dan mengorangkan para pengguna jasanya yang juga harus merogoh koceknya untuk dapat menggunakan jasanya.

Permenhub Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus