Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

UPDATE:

Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah tidak berlaku dan dicabut, diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

STATUS : Sudah tidak berlaku dan dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa


Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P. S. Brodjonegoro Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada 29 Maret 2016 di Jakarta menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ini terbit hanya 2 hari dari bulan April 2016, dimana hal ini mungkin akan mengubah banyak sekali dan memundurkan pencairan Dana Desa 2016. Bisa jadi akan mengubah besaran APBDes yang diajukan dari Desa. Namun tidak jadi mengapa karena banyak kabupaten yang meloloskan APBDes dari Desa untuk dapat dicairkan tanpa landasan RPJMDes yang jelas ataupun ada. Jadi ya tidak apa-apa Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan menteri yang mengikat ke bawah pada hari yang mepet dengan hari yang ditunggu-tunggu pemerintah Desa untuk selanjutnya mendapatkan formula Dana Desa yang lebih mapan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berisi tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang didalamnya termaktub tentang Indikasi Kebutuhan dan Rencana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Untuk kemudian menjadi rincian Dana Desa perkabupaten/kota. Alokasi Dana didasarkan pada Rincian Dana Desa perkabupaten/kota yang dihitung merata dan berkeadilan dengan dasar Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

Rumus Alokasi Dana Desa perkabupaten/kota

Pengalokasian Dana Desa per Kabupaten/kota dihitung dengan rumus : Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota

Dimana besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota adalah hasil perkalian dari Alokasi Dasar kali Jumlah Desa di kabupaten/kota

Selengkapnya tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berisi tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa silakan lihat dokumen di bawah ini.

Silakan unduh di sini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta, 2016. Permenkeu, Penyaluran Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Tata Cara Dana Desa. Mencabut 247/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.