Avatar suryaden
Posted by suryaden on April 14, 2016
Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 ini mengatur semua pengelolaan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa. Meskipun Dana Desa hadir melalui skema Negara, Kabupaten baru ke Rekening Desa, namun harus diatur oleh Peraturan ini karena merupakan dana yang bersumber dari APBN.

Pasal 2 ayat 1 memuat ketentuan tentang Transfer ke Daerah dan Dana yang meliputi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini mengatur juga semuanya tentang dana transfer meliputi Transfer ke daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan, DID, dan Dana otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Khususu dan Dana Transfer Umum seperti DBH dan DAU hingga Dana BOS.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

  1. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  3. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  4. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
  5. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ada di BAB III Pasal 4 hingga Indikasi Kebutuhan, misalnya Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa. Hingga perkiraan pendapatan nasional, bagi hasil dan operasional pentransferan.

BAB IV
PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Bagian Kedelapan Dana Desa
Pasal 59

  1. Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
  2. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengatur juga di dalamnya tentang Penyaluran Dana Desa pada BAB V, Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Paragraf 10 tentang Dana Desa PAsal 89 yang berbunyi PEnyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri KEuangan mengenai pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yang meliputi tata cara penglokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi Dana Desa.

Penggunaan Sisa Dana Desa di atur dalam Pasal 113 yang menyebutkan bahwa Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini juga mengatur tentang rekapitulasi, pemantauan hingga aturan peralihan.

Selengkapnya dapat dilihat di tautan di bawah ini, dan untuk mengunduh silahkan klik di .