Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 19, 2019
Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126.

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia disebutkan bahwa, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR

“Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres ini. Dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal MPR dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
  2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  3. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  4. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan Struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR yang terdiri atas:

  1. Deputi Bidang Administrasi;
    bertugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. dan
  2. Deputi Bidang Pengkajian dan Konstitusi.
    Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kedua kedeputian itu dipimpin oleh Deputi, beradar di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Dilansir dari laman Setkab.go.id bahwa Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan Bagian sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi terdiri atas Biro dan/atau Pusat. Biro dan/atau Pusat sebagaimana dimaksud paling banyak berjumlah 5 (lima). Biro sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sejumlah Bagian, dan Bagian sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha. Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.Dan untuk melaksanakan pengawasan intern, di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat, dipimpin oleh Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menurut Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan paling banyak 2 (dua orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menurut Perpres ini, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, dengan masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan. Perpres 45 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat (2) menegaskan, dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,” bunyi Pasal 25 Perpres 45 Tahun 2019.

Jabatan Struktural dan Kepangkatan

Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia:

  1. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal, dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal MPR, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kepangkatan menurut Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR:

  1. Sekretaris Jenderal merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  2. Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  3. Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  4. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator, dan
  5. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR, Pasal 44 menegaskan, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 45 Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR.

Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Status

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Latar Belakang

Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Dasar Hukum

Landasan hukum Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Isi Perpres 45/2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR-RI

Berikut adalah isi Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam format tidak seperti aslinya:

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  2. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  3. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
  2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  3. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  4. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

  1. Deputi Bidang Administrasi; dan
  2. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Bagian Kedua
Deputi Bidang Administrasi

Pasal 5

  1. Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
  2. Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 6

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan peny1apan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi;
  2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi;
  3. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta hukum;
  4. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan;
  5. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengelolaan sistem informasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
  6. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
  7. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perlengkapan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
  8. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

  1. Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
  2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian

Bagian Ketiga
Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

Pasal 9

  1. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
  2. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi dipimpin oleh Deputi

Pasal 10

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;
  2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;
  3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian sistem ketatanegaraan, Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemasyarakatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  5. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
  6. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan musyawarah pimpinan dan keprotokolan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
  7. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan dan rapat, serta kesekretariatan badan dan lembaga kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  8. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

  1. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi terdiri atas Biro dan/atau Pusat.
  2. Biro dan/ atau Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima).
  3. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi persidangan, musyawarah p1mpman, kesekretariatan pimpinan.
  4. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi dukungan keahlian.

Pasal 13

  1. Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas sejumlah Bagian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alat kelengkapan dan/ atau jumlah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 14

  1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha.
  2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Inspektorat

Pasal 15

  1. Untuk melaksanakan pengawasan intern, di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat.
  2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
  3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 16

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 18

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Staf Khusus Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 19

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 20

  1. Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal.
  2. Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  3. Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan penugasannya.

Pasal 21

Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

  1. Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
  2. Ketentuan mengenai tata kerja Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

  1. Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan.
  2. Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

Pasal 25

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 26

Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 28

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengenai hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi dan keahlian secara berkala atau sewaktu­ waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Sekretaris Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 32

Setiap pimpman unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 36

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan menyampaikan laporan berkala.

Pasal 37

  1. Sekretaris Jenderal menyusun tata hubungan kerja berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  2. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Deputi Bidang Administrasi, dan Inspektorat melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 38

  1. Sekretaris Jenderal merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  2. Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  3. Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  4. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
  5. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 39

  1. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
  2. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
  3. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 40

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  1. seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
  2. seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampa1 dengan terbentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 126

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia