Avatar suryaden
Posted by suryaden on March 10, 2016
Lapor Penyalahgunaan Dana Desa

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Nopember 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 ini sekaligus mencabut Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Tentusaja Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ini akan memperbaiki Permendesa PDTTrans Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Terlihat bahwa Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ini dilampiri dengan form-form contoh pembangunan di Desa dari Bidang, Kegiatan dan Tujuan Pembangunan di Desa yang menggunakan Dana Desa tahun 2016.

Masih disayangkan memang bahwa Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 menyebutkan prioritas namun apa yang diprioritaskan tidak jelas karena dalam setiap bidang masih dipukul rata. Meskipun desa memiliki keperluan dan kondisi yang berbeda namun yang perlu hati-hati adalah contoh dalam penjelasan Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ini acapkali dikunyah mentah-mentah oleh orang Desa karena tidak mau berbeda atau takut salah atau lebih tepatnya mengesampingkan kebutuhan pemabangunan di Desanya karena adanya contoh dari Peraturan Menteri yang tentunya adalah sudah dipikirkan masak-masak oleh para ahli.

Seperti misalnya dalam penjelasan ada tentang pembangunan dan pengembangan infrastruktur tentang pembangunan amphiteater di desa. Cukup mencengangkan juga, meskipun desa bisa, namun bahwa desa akan membangun amphiteater yang tentunya akan menimbulkan rasa gerah pada pemerintahan supra desa. Pengkategorian pembangunan di desa dan di kabupaten tentunya masih bisa dinegosiasikan dan bisa diselesaikan pada tingkat kementrian. Karena pada akhirnya hanya pembangunan infrastruktur fisiklah yang bisa dilihat dan dikatakan pembangunan karena terlihat secara fisik namun kapasitas kecerdasan masyarakat desa yang nantinya akan memiliki kemampuan membangun cerdas justru diberikan di nomor belakang, dan dirasa tidak perlu. Selain pembangunan infrastruktur fisik adalah hal atau bidang pembangunan yang sangat rawan korupsi.

Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016

 

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4

 

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Pasal 5

 

  1. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
  2. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
  3. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

 

BAB III
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
Pasal 6

 

  1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
    1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
    3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
    4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
    5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
  2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

 

Pasal 7

 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

  1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
  2. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desauntuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
  3. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatanpembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

 

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8

 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

  1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
  5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenagamedis/swamedikasi di Desa;
  6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

 

Pasal 9

 

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

  1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
  2. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
  3. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

 

Pasal 10

 

  1. Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  2. Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

 

Pasal 11

 

  1. Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Pemerintah Menteri dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa.
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

Pengawasan Penggunaan Dana Desa

 

Pasal 14

 

  1. Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
  2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
  3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 15

 

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

      1. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
      2. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      3. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

Agar pembangunan Desa dan penggunaan dana desa sesuai harapan masyarakat, ada kewajiban bagi masyarakat atau lebih tepatnya kesempatan untuk dapat mengawasi penggunaan Dana Desa dimana Dana Desa adalah bukan untuk perangkat Desa ataupun Kades namun Dana Desa adalah untuk pembangunan Desa. Adapun pendapatan Desa masih ada didapatkan dari Alokasi Dana Desa dan yang lainnya yang seharusnya ditransparankan kepada masyarakat Desa, sebagai sasaran dan penerima manfaat dari Pembangunan Desa.