Dalam Peraturan Perundang-Undangan kita mengenal yang namanya Undang-Undang atau konstitusi. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.
Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
Undang-Undang disusun dengan tata cara pembuatan RUU atau Rancangan Undang-Undang. Kemudian dibahas oleh DPR ataupun DPR dengan Presiden atau eksekutif. Setelah masuk dalam Prgram Legislasi Nasional yang dibiayai dengan APBN. Setelah selesai dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama di DPR, maka kemudian UU diterbitkan dengan pengesahan oleh Presiden. Namun jika usah disetujui namun tidak disahkan oleh Presiden maka Undang-Undang masih dapat berlaku tanpa pengesahan Presiden dan tetap wajib diundangkan.
Undang-undang yang ada di negara kita Republik Indonesia, tentu wajib kita ketahui bersama dan laksanakan, diantaranya yang berada di sini:
UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK
UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan
UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
UU 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3
UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
UU 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The WTO
UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE
UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK
UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU
UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
UU 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
UU 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 22 tahun 2002 tentang Grasi
UU 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing WTO
UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
UU 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2003 tentang MK
UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
UU 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
Demikian di atas adalah Undang-undang yang baru disimpan di situs web ini.