Undang-Undang

Dalam Peraturan Perundang-Undangan kita mengenal yang namanya Undang-Undang atau konstitusi. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.

Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Undang-Undang disusun dengan tata cara pembuatan RUU atau Rancangan Undang-Undang. Kemudian dibahas oleh DPR ataupun DPR dengan Presiden atau eksekutif. Setelah masuk dalam Prgram Legislasi Nasional yang dibiayai dengan APBN. Setelah selesai dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama di DPR, maka kemudian UU diterbitkan dengan pengesahan oleh Presiden. Namun jika usah disetujui namun tidak disahkan oleh Presiden maka Undang-Undang masih dapat berlaku tanpa pengesahan Presiden dan tetap wajib diundangkan.

Undang-undang yang ada di negara kita Republik Indonesia, tentu wajib kita ketahui bersama dan laksanakan.

  1. UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana

  2. UU 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

  3. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

  4. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

  5. UU 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

  6. UU 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas UU 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

  7. UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

  8. UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

  9. UU 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

  10. UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

  11. UU 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

  12. UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK

  13. UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU

  14. UU 1 tahun 2016 tentang Penjaminan

  15. UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

  16. UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

  17. UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

  18. UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan

  19. UU 10 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2015 tentang Perubahan Atas UU 30/2002 tentang KPK menjadi UU

  20. UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU

  21. UU 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

  22. UU 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

  23. UU 11 tahun 1995 tentang Cukai

  24. UU 11 tahun 2008 tentang ITE

  25. UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

  26. UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

  27. UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

  28. UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran

  29. UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

  30. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  31. UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

  32. UU 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

  33. UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

  34. UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  35. UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

  36. UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

  37. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

  38. UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

  39. UU 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

  40. UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

  41. UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  42. UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

  43. UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  44. UU 13 tahun 2016 tentang Paten

  45. UU 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3

  46. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

  47. UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

  48. UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  49. UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

  50. UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU

  51. UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara

  52. UU 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

  53. UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  54. UU 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

  55. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  56. UU 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

  57. UU 16 tahun 1997 tentang Statistik

  58. UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan

  59. UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

  60. UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

  61. UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

  62. UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

  63. UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU

  64. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

  65. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

  66. UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

  67. UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

  68. UU 17 tahun 2013 tentang Ormas

  69. UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

  70. UU 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The WTO

  71. UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

  72. UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

  73. UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  74. UU 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama

  75. UU 18 tahun 2003 tentang Advokat

  76. UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

  77. UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

  78. UU 18 tahun 2012 tentang Pangan

  79. UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

  80. UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren

  81. UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

  82. UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

  83. UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

  84. UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

  85. UU 19 tahun 2003 tentang BUMN

  86. UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

  87. UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

  88. UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK

  89. UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

  90. UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3

  91. UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU

  92. UU 2 tahun 2002 tentang Polri

  93. UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  94. UU 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

  95. UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

  96. UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU

  97. UU 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  98. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

  99. UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

  100. UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

  101. UU 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

  102. UU 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

  103. UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

  104. UU 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

  105. UU 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020

  106. UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

  107. UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

  108. UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

  109. UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

  110. UU 21 tahun 2011 tentang OJK

  111. UU 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

  112. UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

  113. UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

  114. UU 22 tahun 2001 tentang Migas

  115. UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  116. UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

  117. UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

  118. UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

  119. UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  120. UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

  121. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

  122. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  123. UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

  124. UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

  125. UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

  126. UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  127. UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

  128. UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

  129. UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

  130. UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

  131. UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

  132. UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

  133. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

  134. UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  135. UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

  136. UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

  137. UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

  138. UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

  139. UU 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

  140. UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  141. UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

  142. UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan

  143. UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  144. UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

  145. UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

  146. UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

  147. UU 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

  148. UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

  149. UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba

  150. UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

  151. UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

  152. UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

  153. UU 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

  154. UU 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana

  155. UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

  156. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

  157. UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

  158. UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

  159. UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

  160. UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  161. UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

  162. UU 30 tahun 2007 tentang Energi

  163. UU 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

  164. UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan

  165. UU 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

  166. UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

  167. UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

  168. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  169. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan

  170. UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

  171. UU 33 tahun 2009 tentang Perfilman

  172. UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

  173. UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

  174. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika

  175. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

  176. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

  177. UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

  178. UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

  179. UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

  180. UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

  181. UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

  182. UU 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

  183. UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

  184. UU 38 tahun 2004 tentang Jalan

  185. UU 38 tahun 2009 tentang Pos

  186. UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

  187. UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

  188. UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

  189. UU 39 tahun 2009 tentang KEK

  190. UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

  191. UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

  192. UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

  193. UU 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

  194. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

  195. UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

  196. UU 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

  197. UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

  198. UU 40 tahun 1999 tentang Pers

  199. UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

  200. UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

  201. UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

  202. UU 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

  203. UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf

  204. UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

  205. UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

  206. UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

  207. UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

  208. UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

  209. UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

  210. UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

  211. UU 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

  212. UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

  213. UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Hayati

  214. UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

  215. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

  216. UU 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

  217. UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

  218. UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003

  219. UU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 22 tahun 2002 tentang Grasi

  220. UU 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU

  221. UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

  222. UU 6 tahun 2014 tentang Desa

  223. UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek

  224. UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

  225. UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak

  226. UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

  227. UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  228. UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan

  229. UU 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing WTO

  230. UU 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

  231. UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

  232. UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

  233. UU 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

  234. UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU

  235. UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  236. UU 8 tahun 1990 tentang AIPI

  237. UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

  238. UU 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

  239. UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

  240. UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

  241. UU 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2003 tentang MK

  242. UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  243. UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  244. UU 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

  245. UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

  246. UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

  247. UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan

  248. UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

  249. UU 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

  250. UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

  251. UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

  252. UU 9 tahun 2020 tentang APBN 2021

  253. UU Ormas setelah diubah tahun 2017

  254. UU PNPS 1 Tahun 1965, Pencegahan Penodaan Agama

  255. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah