Anyar

PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
PP 74 tahun 2020 tentang LPI
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024

Main navigation

Beranda
Pustaka
Gaya
Ekbis

Pencarian

Breadcrumb

Beranda /
Konstitusi /
Undang-Undang

Konstitusi 25 Jan, 2018 / 0 Comments

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-undang yang ada di negara kita Republik Indonesia, tentu wajib kita ketahui bersama dan laksanakan.

UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana
UU 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
UU 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
UU 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas UU 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
UU 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK
UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
UU 1 tahun 2016 tentang Penjaminan
UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan
UU 10 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2015 tentang Perubahan Atas UU 30/2002 tentang KPK menjadi UU
UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU
UU 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai
UU 11 tahun 1995 tentang Cukai
UU 11 tahun 2008 tentang ITE
UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran
UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
UU 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral
UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
UU 13 tahun 2016 tentang Paten
UU 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3
UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
UU 16 tahun 1997 tentang Statistik
UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU
UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
UU 17 tahun 2013 tentang Ormas
UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
UU 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The WTO
UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
UU 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama
UU 18 tahun 2003 tentang Advokat
UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
UU 18 tahun 2012 tentang Pangan
UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren
UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 2003 tentang BUMN
UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE
UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK
UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU
UU 2 tahun 2002 tentang Polri
UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
UU 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
UU 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
UU 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
UU 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
UU 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020
UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU 21 tahun 2011 tentang OJK
UU 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
UU 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
UU 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana
UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU 30 tahun 2007 tentang Energi
UU 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan
UU 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan
UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
UU 33 tahun 2009 tentang Perfilman
UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika
UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
UU 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
UU 38 tahun 2004 tentang Jalan
UU 38 tahun 2009 tentang Pos
UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
UU 39 tahun 2009 tentang KEK
UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
UU 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
UU 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU 40 tahun 1999 tentang Pers
UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
UU 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf
UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Hayati
UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
UU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 22 tahun 2002 tentang Grasi
UU 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU
UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
UU 6 tahun 2014 tentang Desa
UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek
UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak
UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan
UU 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing WTO
UU 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
UU 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
UU 8 tahun 1990 tentang AIPI
UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2003 tentang MK
UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan
UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
UU 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU 9 tahun 2020 tentang APBN 2021
UU Ormas setelah diubah tahun 2017
UU PNPS 1 Tahun 1965, Pencegahan Penodaan Agama
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah

Book traversal links for Undang-Undang

UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana ›

UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Perubahan Konstitusi Berlaku

17 Jan, 2021

UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Konstitusi Berlaku Diubah

17 Jan, 2021

UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Konstitusi Polhukam Berlaku

15 Jan, 2021

UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Konstitusi Berlaku

10 Des, 2020

UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Konstitusi Berlaku

10 Des, 2020

UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

UU 8 tahun 1990 tentang AIPI

Konstitusi Berlaku

05 Des, 2020

UU 8 tahun 1990 tentang AIPI

Joglo Update

01

PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
02

PP 74 tahun 2020 tentang LPI
03

UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
04

UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
05

Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024
06

Perpres 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme

Tags

Analisis
Budaya
Desa
Ekbis
Gaya
Kesehatan
Komunitas
Lingkungan
Pendidikan
Politik
Pustaka
Sosial
Teknologi
Tutorial
Wisata

Social Networks

InstagramFollow

YoutubeSubscribe

Beranda | Disclaimer | Privacy | Terms | Tentang

Jogloabang Community | Redaksi: Jl. Suryodiningratan, Yogyakarta | [email protected] | @jogloabang