Undang-undang yang ada di negara kita Republik Indonesia, tentu wajib kita ketahui bersama dan laksanakan.
- UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana
- UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
- UU 1 tahun 2016 tentang Penjaminan
- UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
- UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU 10 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2015 tentang Perubahan Atas UU 30/2002 tentang KPK menjadi UU
- UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU
- UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- UU 13 tahun 2016 tentang Paten
- UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The WTO
- UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
- UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
- UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
- UU 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- UU 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- UU 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
- UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- UU 6 tahun 2014 tentang Desa
- UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek
- UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
- UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- UU No 3 Tahun 2017, Sistem Perbukuan
- UU PNPS 1 Tahun 1965, Pencegahan Penodaan Agama
- UUD 1945 Perubahan Pertama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
- Undang-Undang
- UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana
- UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
- UU 1 tahun 2016 tentang Penjaminan
- UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
- UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU 10 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2015 tentang Perubahan Atas UU 30/2002 tentang KPK menjadi UU
- UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU
- UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- UU 13 tahun 2016 tentang Paten
- UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The WTO
- UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
- UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
- UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
- UU 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- UU 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- UU 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- UU 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
- UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- UU 6 tahun 2014 tentang Desa
- UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek
- UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
- UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- UU No 3 Tahun 2017, Sistem Perbukuan
- UU PNPS 1 Tahun 1965, Pencegahan Penodaan Agama
- UUD 1945 Perubahan Pertama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
