UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim

UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim memperbaharui UU 25 tahun 1956. Kaltim adalah singkatan dari Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kaltim dibentuk pada tanggal 1 Januari 1957 dengan UU 25 tahun 1956. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda. Hal ini ada dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim.

Provinsi Kaltim terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara; Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Kutai Timur; Kabupaten Berau; Kabupaten Paser; Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Mahakam Ulu; Kota Samarinda; Kota Balikpapan; dan Kota Bontang.

Provinsi Kaltim memiliki karakter potensi sumber daya alam berupa hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konvensi, perkebunan, dan bahan galian berupa batu alam, batu bara, dan minyak bumi.

Kaltim memiliki suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2022 di Jakarta. Diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari dan tanggal yang sama.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70. Penjelasan atas UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781. Agar setiap orang mengetahuinya.

UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim

Latar Belakang

Pertimbangan UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim, adalah:

  1. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
  3. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur;

Dasar Hukum

Dasar hukum UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Isi UU 9 tahun 2022

Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur, bukan format asli:

UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
  2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Tanggal 1 Januari 1957 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

BAB II
CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 3

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota, yaitu:

  1. Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Kabupaten Kutai Barat;
  3. Kabupaten Kutai Timur;
  4. Kabupaten Berau;
  5. Kabupaten Paser;
  6. Kabupaten Penajam Paser Utara;
  7. Kabupaten Mahakam Ulu;
  8. Kota Samarinda;
  9. Kota Balikpapan; dan
  10. Kota Bontang.

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda.

Pasal 5

  1. Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter potensi sumber daya alam berupa hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konvensi, perkebunan, dan bahan galian berupa batu alam, batu bara, dan minyak bumi.
  2. Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); dan
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-Undang m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim.

Lampiran Ukuran
UU 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kaltim (96.51 KB) 96.51 KB