UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43

UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43 mengubah UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Tentu saja yang diubah adalah permasalahan perizinan berusaha sesuai nama cipta kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan tempat bekerja. Ada 11 (sebelas) perubahan yang diberikan UU Ciptaker kepada UU Ketenaganukliran.

Paragraf 6 tentang Ketenaganukliran dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43 menambahkan Pasal 2A, mengubah Pasal 4, mengubah Pasal 9, menambah Pasal 9A, menghapus Pasal 10, mengubah Penjelasan Pasal 14, mengubah pasal 17, menghapus Pasal 18, menghapus Pasal 20, mengubah Pasal 25, dan mengubah Pasal 41.

Adapun kesebelas Perubahan yang dilakukan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43 kepada UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Dapat dibaca di bawah ini. Dan Perubahan yang dilakukan juga akan ditambahkan pada post UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Di bawah ini adalah isi UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43, bukan format asli:

UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43

Paragraf 6
Ketenaganukliran

Pasal 43

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) diubah:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait ketenaganukliran.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

  1. Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

  1. Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara.
  2. Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

  1. Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
  2. Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik swasta.
  3. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  4. Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.
  5. Badan usaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  6. Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha menemukan mineral ikutan radioaktif, pelaku wajib mengalihkan kepada Negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 10 dihapus.

Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  2. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 18 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

  1. Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

  1. Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.
  2. Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

  1. Setiap orang yang membangun, mengoperasikan, dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  2. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
  3. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Demikianlah bunyi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 43.