Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 05, 2019
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan Undang-undang ini diberi nama "Bank Indonesia", sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Maka selain berdasarkan hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah, Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang-orang/badan-badan yang takluk pada hukum adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum adat. Sebagai Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang maka Bank Sentral mempunyai modal yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya Bank dalam menjalankan usahanya terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral disahkan Presiden Soeharto pada tanggal 7 Desember 1968 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral diundangkan Sekretaris Negara, Alamsjah, pada tanggal 7 Desember 1968 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral ditempatkan pada Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865. Agar setiap orang mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral adalah:

  1. bahwa sebagai langkah ke arah perbaikan ekonomi rakyat perlu diadakan penilaian kembali daripada semua landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan dengan maksud untuk memperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila;
  2. bahwa dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata-perbankan pada khususnya, dianggap perlu segera dihidupkan kembali suatu Bank Sentral yang dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, satu dan lain sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
  3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera meninjau kembali peraturan perundangan yang berlaku terhadap Bank Negara Indonesia Unit I dan menetapkan suatu Undang-undang tentang Bank Sentral;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral adalah:

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968.
  4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
  5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa.

Penjelasan Umum UU Bank Sentral

  1. Dalam membangun suatu tata-perekonomian nasional yang berlandaskan suatu demokrasi ekonominya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, perlu digali dan diolah segala kekuatan ekonomi potensiil menjadi, kekuatan ekonomi riil dengan mempergunakan segala potensi dan daya rakyat itu sendiri.

    Berhubung dengan itu maka perbankan sebagai salah satu kekuatan ekonomi potensiil dan suatu aparatur yang berkewajiban turut serta dalam menanggulangi kesulitan dibidang ekonomi dan moneter perlu dinilai kembali untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Sebagai langkah kearah usaha penyehatan tata- perbankan pada umumnya, maka dianggap perlu untuk membangun kembali Bank Sentral yang dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menjaga dan memelihara kestabilan intern maupun kestabilan ekstern dari nilai satuan Rupiah kita guna mendorong kelancaran produksi dan pembangunan.

    Dengan membangun kembali Bank Sentral, maka pengintegrasian bank-bank Pemerintah ke dalam bank Negara Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud tersebut diatas. Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945, maka Bank Sentral tersebut diberi nama "Bank Indonesia". Oleh karena itu dengan Undang-undang ini segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit I sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 beralih menjadi hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan dari Bank Indonesia. Sebagai lanjutan dari pada pengalihan Bank Negara Indonesia Unit I ini maka pada saat yang bersamaan juga Unit-unit lainnya yang tergabung dalam Bank Negara Indonesia itu perlu dialihkan kepada Bank- bank Negara lain yang akan dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.


  2. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dimanakekuasaan Pemerintah berada ditangan Presiden, sedangkan para Menteri adalah menjadi pembantunya maka penetapan kebijaksanaan di bidang moneter dengan sendirinya berada dalam tangan Presiden.

    Dalam prakteknya penetapan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter itu diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh para Pembantu Presiden.

    Dalam Prakteknya penetapan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter itu diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh para Pembantu Presiden.

    Oleh karena penelaahan persoalan moneter itu memerlukan koordinasi dan synkhronisasi mengenai pelbagai bidang, maka dianggap perlu untuk membentuk suatu Dewan yang terdiri dari Menteri-menteri yang memimpin bidang keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Sentral, yang bertugas membantu Pemerintah dalam pemikiran, perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter.

    Dewan tersebut diberi nama Dewan Moneter.

    Jumlah Anggota Dewan Moneter ini besarnya dibatasi dengan maksud agar Dewan ini tidak menjadi terlalu besar dan dapat bekerja secara cepat dan tepat.

    Sungguhpun demikian, oleh karena bidang moneter itu menyangkut pula bidang-bidang ekonomi dan pembangunan lainnya, maka jika dianggap perlu, Pemerintah dapat menambahkan beberapa orang Menteri sebagai anggota penasehat pada Dewan Moneter.

    Disamping tugas tersebut diatas, maka dalam pelakasanaan kebijaksanaan moneter itu perlu juga adanya koordinasi dan synkhronisasi serta kesatuan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya kebijaksanaan tersebut.

    Berhubung dengan itu maka Dewan Moneter juga bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

    Dari uraian diatas jelaslah bahwa Dewan Moneter itu tidak lain daripada suatu alat Pemerintah yang terdiri dari beberapa Menteri ditambah Gubernur Bank Sentral guna membantu Pemerintah secara effisien dalam mempersiapkan serta dalam memimpin pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Dalam hubungan ini kedudukan Gubernur Bank Sentral dalam Dewan Moneter mempunyai arti khusus, disebabkan oleh karena Bank Sentral dalam struktur pemerintahan berkedudukan di luar Departemen-departemen, sedangkan Gubernur Bank Sentral tidak mempunyai kedudukan sebagai Menteri.

    Bank Sentral adalah suatu Lembaga Negara yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter, sehingga karena itu Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

    Dengan kedudukannya di luar Departemen-departemen, Bank Sentral kini dapat menilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian Negara lebih obyektif dan bertindak berdasarkan wewenang yang tercantum dalam Undang-undang ini.

    Berhubung dengan itu kedudukan Gubernur Sentral dalam Dewan Moneter akan membawa pandangan dan pendapat yang sesuai dengan situasi moneter yarg dihadapinya, dan karena itu kepada Bank Sentral diberikan wewenang untuk mengajukan pendapatan-pendapatannya secara khusus kepada Pemerintah apabila keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu menurut pertimbangannya tidak atau kurang sesuai dengan situasi moneter yang dihadapinya atau prinsip-prinsip ekonomi yang obyektif dan realistis.

    Dengan demikian Pemerintah mempunyai bahan-bahan tambahan untuk dapat mempertimbangkan kebijaksanaannya dibidang moneter secara lebih obyektif dan rasionil.


  3. Sungguhpun Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter, namun dalam Undang-undang ini kepada Bank Sentral diberikan beberapa wewenang yang ditujukan ke arah pemeliharaan dan jaminan dari pelaksanaan kebijaksanaan moneter itu yang sesuai dengan kebutuhan penjagaan kestabilan nilai satuan uang rupiah dan perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

    Wewenang-wewenang tersebut adalah antara lain:

    1. Dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      Pemberian kredit dalam rekening-koran kepada Pemerintah oleh Bank Sentral hanya dilakukan dalam batas-batas Anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan jaminan kertas perbendaharaan. Permintaan kredit yang melebihi batas-batas tersebut diatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini berarti bahwa Bank Sentral diberi wewenang untuk menolak permintaan kredit dari Pemerintah sebelum Anggaran tambahan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

      Memperhatikan perkembangan ekonomi dan keuangan sekarang ini, maka dalam Undang-undang ini batas-batas terhadap pemberian kredit dalam rekening-koran kepada Pemerintah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      Apabila keadaan ekonomi dan keuangan berubah sedemikian rupa hingga dapat diusahakan kembali adanya kestabilan moneter maka batas-batas dalam pengendalian pembelian kredit kepada Pemerintah ini perlu ditinjau kembali.


    2. Di bidang perkreditan.

      Bank Sentral dan perbankan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut disusun oleh Bank Sentral untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter.

      Sebagai bangkers bank, Bank Sentral dapat memberikan kredit likwiditas kepada bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan sebagai lender of last resort Bank Sentral dapat memberikan kredit likwiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likwiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat.

      Dalam hal ini pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sentral, dilakukan dalam rangka program Pemerintah dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rencana kredit dari tahun yang bersangkutan.

      Disamping itu Bank Sentral mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kwantitatif dan kwalitatif dibidang perkreditan bagi perbankan, satu dan lain dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.


    3. Dibidang devisa.

      Dalam menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah terhadap valuta asing, maka Bank Sentral menyusun rencana devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha-usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likwiditas dan solvabilitas internasional.

      Rencana devisa tersebut diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter.

      Untuk keperluan ini Bank Sentral antara lain menetapkan dan memelihara cadangan minimum dibidang devisa dalam pertandingan yang layak terhadap kewajiban internasional. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan turunnya cadangan devisa dan emas milik Negara dibawah cadangan minimum, maka Bank mendahului Keputusan Pemerintah tentang hal ini wajib mengambil tindakan pengamanan yang dipandangnya perlu untuk mengembalikan keseimbangan dalam neraca pembayaran tersebut.


    4. Dibidang pembinaan dan pengawasan Bank.

      Bank Sentral berkewajiban pula untuk membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan pengaturan dan penjagaan likwiditas dan solvabilitas bank maupun dan sudut moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit bank.

      Kewajiban tersebut diatas dilakukan dalam rangka usaha perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan.


  4. Sebagaimana dimaklumi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (termasuk anggaran pembangunan), rencana kredit dan rencana devisa merupakan komponen-komponen dari rencana moneter, yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan efek-efek moneter yangtelah diperhitungkan oleh Pemerintah berdasarkan suatu program ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, yang telah ditetapkan bagi tahun yang bersangkutan.

    Bersama-sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahunnya diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui, maka dalam Nota Keuangan yang diajukan itu dicantumkan pula komponen-komponen lainnya yaitu rencana kredit dan rencana devisa.

    Dalam rangka rencana moneter tersebut, maka dalam Nota Keuangan dinyatakan pula oleh Pemerintah jumlah maksimum uang yang dapat diedarkan oleh Bank Sentral untuk tahun yang bersangkutan. Penetapan jumlah maksimum uang yang dapat diedarkan itu pada dasarnya merupakan pembatasan yang pada dewasa ini berdasarkan keadaan ekonomi dan keuangan Negara dapat diletakkan terhadap Bank Sentral sebagai Bank yang mempunyai hak tunggaluntuk mengeluarkan uang yang merupakan alat pembayaran yang sah.

    Apabila keadaan ekonomi keuangan berubah sedemikian rupa, hingga memungkinkan diusahakan kembali adanya suatu kestabilan moneter, maka batas-batas dalam pengendalian pengedaran uang oleh Bak Sentral itu perlu ditinjau kembali. Dalam hubungan ini dapat kiranya diusahakan adanya suatu jaminan berupa emas dan devisa milik Negara dalam perbandingan yang wajar terhadap jumlah uang yang beredar, satu dan lain untuk mengembalikan dan mempertinggi kepercayaan terhadap Rupiah.

Isi UU Bank Sentral

Berikut isi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (bukan dalam format asli):

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Mencabut : Penetapan Presiden nomor 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 dan 18 tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia dengan segala perobahan dan tambahannya

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL.

BAB I
KETENTUAN PFNDIRIAN

Pasal 1

  1. Dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu Bank Sentral di Indonesia.
  2. Bank Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum, yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini.
  3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, terhadap Bank Indonesia berlaku segala macam hukum Indonesia.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

  1. "Bank" adalah Bank Indonesia;
  2. "Gubernur" adalah Gubernur Bank Indonesia;
  3. "Pengganti-Gubernur" adalah Pengganti-Gubernur Bank Indonesia;
  4. "Direktur" adalah Direktur Bank Indonesia;
  5. "Direksi" adalah Gubernur dan Direktur-direktur Bank Indonesia.

Pasal 3

  1. Bank berkedudukan serta berkantor Pusat di Ibu Kota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  2. Bank dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan koresponden-koresponden di luar-negeri.

BAB III
MODAL

Pasal 4

  1. Modal Bank berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (seribu juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
  2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

  1. Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a.
  2. Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

Pasal 5

  1. Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) huruf b.
  2. Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.

BAB IV
TUGAS POKOK BANK

Pasal 7

Tugas pokok Bank adalah membantu Pemerintah dalam:

  1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
  2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB V
HUBUNGAN BANK SENTRAL DENGAN PEMERINTAH

Pasal 8

  1. Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pada ayat (1)Pemerintah dibantu oleh suatu Dewan Moneter.

BAB VI
DEWAN MONETER

Pasal 9

  1. Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termaksud dalam Pasal 8, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
  2. Dewan Moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

  1. Dewan Moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri-menteri yang membidang Keuangan dan Perekonomian serta Gubernur Bank.
  2. Antara Anggota-anggota Dewan Moneter dan Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
  3. Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang Anggota Dewan Moneter sebagai dimaksudkan dalam ayat (2), maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Presiden.
  4. Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat, menambahkan beberapa orang Menteri sebagai Anggota penasehat kepada Dewan Moneter.
  5. Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.

Pasal 11

  1. Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.
  2. Anggota Dewan Moneter pada tiap kali ia berhalangan, menunjuk seorang wakil yang atas kuasanya dapat turut serta dalam Sidang-sidang Dewan Moneter dengan mempunyai hak suara.

Pasal 12

  1. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sekali dan selanjutnya setiap kali apabila seorang Anggota memintanya.
  2. Dalam pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat tehnis, Anggota Dewan Moneter masing-masing berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri Sidang Dewan.
  3. Dewan Moneter dapat meminta Komisaris Pemerintah untuk menghadiri Sidang-sidang Dewan.

Pasal 13

  1. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.

Pasal 14

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter.

BAB VII
DIREKSI

Pasal 15

  1. Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Gubernur dan sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Direktur.
  2. Sebanyak-banyak 2 (dua) orang Direktur ditunjuk oleh Presiden sebagai Pengganti-Gubernur untuk mewakili Gubernur apabila Gubernur berhalangan.
    1. Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
    2. Untuk dapat diangkat sebagai Gubernur dan Direktur, yang bersangkutah harus Warga- Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.

Pasal 16

  1. Tugas dan kewajiban Direksi ialah :
    1. melaksanakan segala pekerjaan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini;
    2. melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
    3. menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
  2. Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) Direksi bertanggung-jawab kepada Pemerintah.
  3. Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
  4. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.
  5. Direksi menetapkan gaji, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari Pegawai Bank.
  6. Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 17

  1. Presiden dapat memberhentikan Gubernur dan Direktur-direktur meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir :
    1. karena meninggal dunia;
    2. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
    3. karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
    4. atas permintaan sendiri.
  2. Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, Gubernur dan Direktur-direktur dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
  3. Gubernur dan Direktur-direktur yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
  4. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan Presiden tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
  5. Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b, merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 18

  1. Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka itu, tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Presiden.
  2. Gubernur dan Direktur-direktur tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
  3. Gubernur dan Direktur-direktur tidak dapat merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Pemerintah.

Pasal 19

Gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur dan Direktur- direktur ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 20

Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai-pegawai Bank.

Pasal 21

  1. Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
  2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang Pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

BAB VIII
KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 22

  1. Komisaris Pemerintah mengawasi pengurusan Bank sebagai Perusahaan.
  2. Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.
  3. Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris Pemerintah, yang bersangkutan harus Warga-Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
  4. Pengangkatan Komisaris Pemerintah berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, ia dapat diangkat kembali.
  5. Antara Komisaris Pemerintah dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Apabila sesudah pengangkatannya Komisaris Pemerintah masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka ia tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Presiden.

Pasal 23

  1. Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku dan surat Bank serta ia dapat minta bantuan Direktorat Akuntan Negara untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut jika dipandangnya perlu untuk menjalankan kewajibannya.
  2. Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh Komisaris Pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
  3. Komisaris Pemerintah berhak menghadiri rapat Direksi

Pasal 24

  1. Dalam menjalankan tugasnya Komisaris Pemerintah dibantu oleh sebuah Sekretariat yang pembiayaannya dibebankan pada Bank.
  2. Komisaris Pemerintah menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibebankan pada Bank.

BAB IX
SATUAN HITUNG UANG

Pasal 25

  1. Satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah. Sebagai singkatannya dipakai tanda "Rp".
  2. Rupiah Indonesia dibagi dalam 100 (seratus) sen.
  3. Tiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran ataupun tujuan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di Indonesia, dilakukan dalam uang Rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dengan peraturan perundangan.

BAB X
PERINCIAN TUGAS BANK

Pengedaran uang

Pasal 26

  1. Bank mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.
  2. Uang termaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
  3. Sebelum permulaan tahun Anggaran Pemerintah menentukan jumlah maksimum uang yang berdasarkan ayat (1) akan beredar dalam tahun yang bersangkutan dan mencantumkannya dalam Nota Keuangan.
  4. Jenis, nilai dan ciri-ciri uang yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Bank, dan diberitahukan kepada umum dengan jalan pengumuman dalam Berita-Negara.
  5. Uang yang dikeluarkan oleh Bank dibebaskan dari bea meterai.
  6. Uang yang mengalir kembali ke dalam kas Bank dan oleh karena dianggap tidak layak lagi untuk diedarkan kembali, diberi tanda oleh Bank dan cara pemberian tanda itu diumumkan dengan penempatan dalam Berita-Negara.
  7. Uang yang telah diberi tanda demikian, tidak berharga lagi dan tidak ditukar oleh Bank, jika uang itu karena pencurian atau sebab lain beredar lagi.

Pasal 27

  1. Uang dapat ditukar di kantor pusat Bank dan Kantor- kantor cabangnya pada tiap hari kerja pada waktu jam kas yang ditetapkan oleh Bank.
  2. Bank tidak memberi penggantian kerugian jika uang hilang atau musnah, Bank tidak memberi penggantian kerugian untuk bagian-bagian uang uang kecuali jika ada jaminan yang dianggap perlu untuk mencegah timbulnya kerugian Bank.
  3. Jika ada persangkaan kejahatan atau atas permintaan tertulis oleh yang berkepentingan, Bank dapat meminta surat tanda penyerahan dan pembubuhan tanda-tangan pada uang atau paket uang kepada pihak yang menukarkan uang itu atau yang menyerahkannya untuk dibukukan dalam suatu rekening di Bank.
  4. Ketentuan dimaksud dalam Pasal-pasal 229 i, 229 j, dan 229 k dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak berlaku terhadap uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank.

Pasal 28

  1. Bank dapat mencabut kembali uang yang dikeluarkannya serta menariknya dari peredaran dan memanggil para pemegang uang itu untuk menyerahkannya guna ditukar.
  2. Bank menetapkan jangka waktu untuk penyerahan tersebut pada ayat (1).
  3. Pencabutan dan panggilan itu diumumkan dalam Berita-Negara.
  4. Sehabis waktu yang disebut pada ayat (2) uang yang dimaksud dalam panggilan itu hanya dapat ditukar pada kantor pusat Bank, setelah menurut pemeriksaan ternyata, bahwa permintaan penukaran selayaknya dilakukan.
  5. Sepuluh tahun sesudah waktu tersebut pada ayat (2) berakhir jumlah uang yang dimaksud dalam panggilan yang tidak diserahkan, ditambahkan kepada laba tahun buku yang sedang berjalan. Uang yang masih diserahkan sesudah pemindah-bukuan dan telah diperiksa seperti termaksud pada ayat (4) ditukar atas beban perhitungan laba-rugi.
  6. Sesudah tiga puluh tahun berselang sejak akhir jangka waktu yang termaksud pada ayat (2), hak untuk menuntut penukaran uang yang disebut dalam panggilan itu tidak berlaku lagi.

PERBANKAN DAN PERKREDITAN

Pasal 29

  1. Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan.
  2. Bank mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.

Pasal 30

Bank membina perbankan dengan jalan :

  1. memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar Bank;
  2. menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likwiditas Bank-bank;
  3. memberikan bimbingan kepada Bank-bank guna penata-laksanaan Bank secara sehat.

Pasal 31

Bank meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank- bank guna mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan dalam bidang perbankan seperti tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, maka Bank :
    1. menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter;
    2. menetapkan tingkat dan struktur bunga;
    3. menetapkan pembatasan kwalitatif dan kwantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
  2. Bank dapat memberikan kredit likwiditas kepada bank-bank dengan cara :
    1. menerima penggadaian ulang;
    2. menerima sebagai jaminan surat-surat berharga;
    3. menerima aksep;
    dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
  3. Bank dapat pula memberikan kredit likwiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likwiditas dalam keadaan darurat.
  4. Pemberian kredit Bank dibatasi oleh rencana kredit yang bersangkutan.
  5. Bank tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan kecuali dalam Lembaga-lembaga Keuangan penyertaan mana hanya dapat dilakukan dari cadangan.

Pasal 33

  1. Bank dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh Lembaga-lembaga Keuangan, kecuali Badan-badan Asuransi.
  2. Lembaga-lembaga termaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PEMERINTAH

Pasal 34

  1. Bank bertindak sebagai Pemegang Kas Pemerintah.
  2. Bank menyelenggarakan pemindahan uang untuk Pemerintah di antara kantor-kantornya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  3. Bank membantu Pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang Negara, penata-usahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya.
  4. Dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal ini Bank tidak memperhitungkan biaya-biaya.

Pasal 35

  1. Bank memberikan kepada Pemerintah kredit dalam rekening koran untuk memperkuas kas Negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Kredit tersebut diberikan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan Negara dan yang pengeluaran serta penggadaiannya diizinkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.
  3. Atas penggunaan kredit tersebut di atas, Pemerintah membayar bunga sebesar 3% (tiga perseratus) setahun dan tingkat bunga termaksud dapat dirubah oleh Dewan Moneter mengingat perkembangan keadaan.
  4. Hasil pembayaran bunga termaksud pada ayat (3) setelah dikurangi biaya-biaya Bank yang bersangkutan disisihkan dan diselesaikan menurut ketentuan pada ayat (5).
  5. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir, maka Pemerintah wajib memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang jumlah kredit berdasarkan ayat (1) dan tentang hasil pembayaran bunga yang disisihkan menurut ayat (4) di atas disertai usul-usul penjelasannya. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya menetapkan cara penyelesaian tersebut.

Pasal 36

  1. Bank membantu penempatan surat-surat hutang Negara untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pengeluarannya diatur dengan atau berdasarkan Undang-undang.
  2. Bank dapat membeli sendiri surat-surat hutang Negara tersebut pada ayat (1).

PENGERAHAN DANA-DANA

Pasal 37

Bank mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 38

  1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, maka Bank menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan Ekonomi Nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likwiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter.
  2. Untuk menjaga dan memelihara posisi likwiditas dan solvabilitas internasional termaksud pada ayat (1) di atas :
    1. Bank menguasai, mengurus dan menyelenggarakan tata-usaha cadangan emas dan devisa milik Negara;
    2. Pemerintah menetapkan syarat-syarat pembayaran berkenaan dengan perjanjian-perjanjian pinjaman yang mengakibatkan kewajiban pembayaran atas beban cadangan emas dan devisa Negara, walaupun dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam rencana devisa dengan memperhatikan pertimbangan Bank;
    3. Bank menata-usahakan tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka eterhadap luar negeri;
    4. Bank mengusahakan pemeliharaan jumlah cadangan minimum emas dan devisa milik Negara terhadap kewajiban internasional dalam perbandingan yang akan diatur dengan Undang- undang.

Pasal 39

  1. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala yang mengakibatkan turunnya cadangan emas dan devisa milik Negara di bawah cadangan minimum yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d maka Bank melaporkan perkembangan tersebut kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dan mengambil tindakan pengamanan yang dipandangnya perlu untuk mengembalikan keseimbangan dalam neraca pembayaran tersebut.
  2. Pemerintah dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menetapkan tindakan selanjutnya untuk mengatasi keadaan di atas.

Pasal 40

Bank dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembayaran dengan Luar Negeri.

BAB XI
USAHA-USAHA BANK

Pasal 41

Dalam rangka tugasnya sebagai Bank Sentral:

  1. Bank memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun dengan surat, atau dengan jalan memberikan wesel-tunjuk di antara kantornya; penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden dilakukan secara telegram atau dengan wesel-tunjuk.
  2. Bank menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
  3. Bank mendiskonto :
    1. surat-wesel dan surat-order dengan dua penanggung-jawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
    2. surat-wesel dan kertas-dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya dari kebiasaan dalam perdagangan baik yang ditarik dengan jaminan surat-kredit, maupun dengan jaminan dokumen-pengangkutan;
    3. kertas-perbendaharaan atas beban Negara;
    4. surat-hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung-jawab secara solider;
    5. mandat dan/atau surat perintah membayar atas kas Negara untuk rendemen-lelang.
  4. Bank membeli dan menjual :
    1. wesel yang diakseptasi oleh suatu bank dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan;
    2. kertas-perbendaharaan atas beban Negara;
    3. surat-hutang Negara atau surat-hutang lainnya yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi yang bunga dan pelunasannya dijamin oleh Negara.
  5. Bank membeli dan menjual cek, surat-wesel, kertas-dagang lainnya, pembayaran dengan surat atau telegram dengan masa berlaku tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan dan adanya jaminan yang lazim berlaku untuk itu.
  6. Bank memberi jaminan-bank (bank-garansi) dengan tanggungan yang cukup.
  7. Bank menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

Pasal 42

Pada penyitaan barang-tetap atau hasil bumi, barang efek atau tanggungan lain, yang terikat kepada Bank, sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban terhadap Bank, maka Bank boleh membeli seluruh atau sebagian dari barang-barang atau hasil bumi, barang efek atau tanggungan lain, untuk dijadikan uang kembali dengan secepat- cepatnya.

BAB XII
PERATURAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA PADA PEGAWAI BANK

Pasal 43

  1. Bank mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai Bank yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
  2. Bank wajib mengusahakan supaya dana ini mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para Pegawai Bank dan wajib menjaga juga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang.
  3. Bank memberi sumbangan kepada dana yang disebut pada ayat (1).
  4. Dana pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai Bank disebut pada ayat (1) dan sumbangan Bank kepada dana disebut pada ayat (3) tidak diperhitungkan dengan dana-dana dalam Pasal 47 ayat (6) huruf c dan d.
  5. Ketentuan selanjutnya tentang dana tersebut pada ayat (1) serta sumbangan tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII
ANGGARAN, NERACA DAN LAPORAN

Pasal 44

  1. Sebelum tahun buku baru mulai berjalan, Direksi menyampaikan Anggaran Tahunan Bank kepada Pemerintah untuk disetujui.
  2. Persetujuan Pemerintah atas Anggaran Tahunan Bank harus telah diberikan selambat-lambatnya 2(dua) bulan sesudah diterimanya Anggaran Tahunan Bank tersebut pada ayat (1).
  3. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan itu Pemerintah tidak mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Anggaran Tahunan Bank, Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya untuk dilaksanakan oleh Direksi.
  4. Tiap perubahan atas Anggaran Tahunan Bank yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah sebelum dapat dilaksanakan.

Pasal 45

Bank membuat neraca singkat mingguan yang harus diumumkan tiap 7 (tujuh) hari sekali dan dimuat dalam Berita-Negara.

Pasal 46

Pada akhir tiap tahun buku, Bank menyusun laporan tahunan yang menggambarkan perkembangan keuangan dan ekonomi secara luas.

BAB XIV
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 47

  1. Tahun buku Bank adalah Tahun Dinas Anggaran.
  2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terutama terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Pemerintah untuk disahkan.
  3. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Pemerintah menerima perhitungan tahunan itu tidak diajukan keberatan olehnya, maka hal itu berarti bahwa perhitungan tahunan telah disahkan oleh Pemerintah.
  4. Direktorat Akuntan Negara memeriksa perhitungan tahunan itu.
  5. Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan secara demikian memberi pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada Direksi.
  6. Laba Bank yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
    1. dua puluh perseratus untuk cadangan umum, sampai cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank;
    2. dua puluh perseratus untuk cadangan tujuan;
    3. tujuh setengah perseratus untuk dana kesejahteraan Pegawai Bank yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Pemerintah;
    4. tujuh setengah perseratus untuk jasa produksi bagi Pegawai Bank, dengan batas sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan;
    5. penggunaan laba selebihnya ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 48

Bank dapat mewajibkan badan-badan dan/atau kesatuan ekonomi untuk memberikan kepadanya keterangan-keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Bank dalam melakukan tugas dan usahanya.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

  1. Gubernur, Direktur dan Pegawai Bank, Komisaris Pemerintah serta Pegawai Sekretariat Dewan Moneter dan Pegawai Sekretariat Komisaris Pemerintah tidak memberikan keterangan- keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini.
  2. Gubernur, Direktur dan Pegawai Bank, Komisaris Pemerintah serta Pegawai Sekretariat Dewan Moneter dan Pegawai Sekretariat Komisaris Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan tersebut pada ayat (1) memberikan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/ atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  3. Tindak pidana tersebut pada ayat (2) pasal ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 50

Apabila kewajiban tersebut dalam Pasal 48 Undang-undang ini tidak dipenuhi oleh Badan-badan atau kesatuan-kesatuan ekonomi, maka yang bersangkutan dapat dihukum dengan hukuman denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

  1. Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank negara Indonesia Unit I sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965, beralih menjadi hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank.
  2. Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965, beralih menjadi hak, kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank-bank Negara yang masing-masing akan dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
  3. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Gubernur dan Direktur-direktur serta pegawai lainnya pada Bank Negara Indonesia Unit I tetap melanjutkan pekerjaannya sampai ketentuan lebih lanjut.

Pasal 52

Untuk menjamin konstinuitas dalam pimpinan Bank, maka pada pengangkatan pertama dari Direktur dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan masa jabatan seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.

Pasal 53

Untuk pertama kali tahun buku Bank dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1969.

Pasal 54

  1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka uang kertas Bank Indonesia serta uang kertas logam Pemerintah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah.
  2. Dengan pengeluaran Undang-Undang ini, maka Undang- undang tentang Mata Uang Tahun 1951 dengan tambahan dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
  3. Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 dan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Bank Indonesia 1968", Saat mulai berlakunya Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 1968
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 1968
 
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ALAMSJAH
 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

Undang-Undang Bank Indonesia 1968

[ foto. Kantoor van de Javasche Bank in Batavia. Oleh , , ]