UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura adalah:

1. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;
3. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, terdapat beberapa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention on Biological Biodiversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hortikultura tersebut di atas belum mampu memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Untuk menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyeluruh dan berdaya guna diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Dengan pengaturan tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dapat tercapai.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura adalah untuk mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; meningkatkan sumber devisa negara; serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura didasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dalam operasionalisasinya mencakup aspek wilayah dan usaha hortikultura. Wilayah pengembangan hortikultura terdiri atas kawasan-kawasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha budidaya hortikultura. Adapun usaha hortikultura dibedakan atas usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, usaha distribusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran, usaha penelitian, dan usaha wisata agro.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura harus didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan hortikultura yang memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura tersebut mencakup perencanaan; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembangan; pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.

Isi UU tentang Hortikultura

Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (bukan format asli):

Penandaan:

* : diubah oleh UU Cipta Kerja Pasal 33
+ : ditambahkan oleh UU Cipta Kerja Pasal 33
- : dihapus oleh UU Cipta Kerja Pasal 33

UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.
6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.
7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran-usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
10. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
11. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
12. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
13. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.
15. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.
16. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
17. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
18. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
19. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.
28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

1. kedaulatan;
2. kemandirian;
3. kebermanfaatan;
4. keterpaduan;
5. kebersamaan;
6. keterbukaan;
7. keberlanjutan;
8. efisiensi berkeadilan;
9. kelestarian fungsi lingkungan; dan
10. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

1. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal,bertanggung jawab, dan lestari;
2. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
3. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
4. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
5. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
6. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
7. meningkatkan sumber devisa negara; dan
8. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:

1. perencanaan;
2. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
3. pengembangan hortikultura;
4. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;
5. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
6. sistem informasi;
7. penelitian dan pengembangan;
8. pemberdayaan;
9. kelembagaan;
10. pengawasan; dan
11. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN HORTIKULTURA

Pasal 5

1. Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan.
2. Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   1. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
   2. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
   3. rencana pembangunan nasional dan daerah;
   4. rencana tata ruang wilayah;
   5. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
   6. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;
   7. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
   8. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

1. Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
   1. sumber daya manusia;
   2. sumber daya alam;
   3. sumber daya buatan;
   4. sasaran produksi dan konsumsi;
   5. kawasan hortikultura;
   6. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan
   7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

Pasal 7

1. Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
2. Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
3. Penyelenggaraan perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
4. Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1. Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
2. Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
3. Perencanaan hortikultura tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 9

1. Perencanan hortikultura diwujudkan dalam bentuk rencana hortikultura.
2. Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. rencana hortikultura nasional;
   2. rencana hortikultura provinsi; dan
   3. rencana hortikultura kabupaten/kota.
3. Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1. Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura provinsi.
2. Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota.
3. Rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.
4. Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

1. Sumber daya hortikultura terdiri dari:
   1. sumber daya manusia;
   2. sumber daya alam; dan
   3. sumber daya buatan.
2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
3. Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   1. lahan;
   2. iklim;
   3. sumber daya air; dan
   4. sumber daya genetik.
4. Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

Pasal 12

1. Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
2. Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
2. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
3. Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
5. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
2. Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
3. Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.
4. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.
5. Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 *

1. Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.

2. Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Alam

Paragraf 1
Lahan

Pasal 16

1. Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
2. Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya hortikultura.

Paragraf 2
Iklim

Pasal 19

1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.
2. Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
3. Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

Pasal 20

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Sumber Daya Air

Pasal 21

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

1. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan
2. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.

Paragraf 4
Sumber Daya Genetik

Pasal 24

Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1. Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik hortikultura.
2. Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat.
3. Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
4. Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
2. Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
3. Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 27

1. Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.
2. Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 28

1. Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

1. memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
2. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

Pasal 30

1. Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.
2. Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Buatan

Paragraf 1
Prasarana Hortikultura

Pasal 31

1. Prasarana hortikultura terdiri atas:
   1. jaringan irigasi;
   2. pengolah limbah;
   3. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
   4. pelabuhan dan area transit;
   5. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
   6. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
   7. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
   8. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
   9. gudang berpendingin;
   10. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
   11. pasar.
2. Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2
Sarana Hortikultura

Pasal 32

1. Sarana hortikultura terdiri atas:
   1. benih bermutu dari varietas unggul;
   2. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
   3. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
   4. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan
   5. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
2. Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 33 *

1. Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.

2. Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

3. Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

   1. lebih efisien;

   2. ramah lingkungan; dan

   3. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
3. Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 *

1. Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.

2. Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

3. Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan teknis minimal.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35A +

1. Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

   1. penghentian kegiatan usaha;

   2. penarikan produk yang dipasarkan;

   3. denda administratif;

   4. paksaan pemerintah; dan/atau

   5. pencabutan Perizinan Berusaha.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrtatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

1. Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
2. Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.
3. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
   1. nama produk;
   2. nama dan alamat produsen; dan
   3. karakteristik produk.
4. Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 38

Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.