Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 09, 2019
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama

Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional sejak tangal 12 Juli 1950. Salah satu kewajiban sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional adalah meratifikasi Konvensi-konvensi yang sudah ada. Pada saat itu hukum yang berlaku adalah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan menurut UUD Sementara tersebut untuk meratifikasi sebuah konvensi harus dilakukan dengan Undang-Undang. Maka pada tahun 1956 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama disahkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 29 Agustus 1056 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama diundangkan Menteri Kehakiman Muljatno, Menteri Perbutuhan Sabilal Rasjad, dan Menteri Luar Negeri Ad Interim Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 September 1956.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 42. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1050.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama adalah:

  1. bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;
  2. bahwa konpensi 98 tentang berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diterima oleh wakil-wakil, anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke-32 di Jenewa (1949) dapat disetujui.

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama adalah pasal 19 anggaran dasar dari Organisasi Perburuhan Internasional serta pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara.

Isi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Isi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama adalah sebagai berikut (bukan format asli):

Undang-Undang tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama

Pasal 1

Konpensasi Organisasi Perburuhan lnternasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke-32 (1949) dan yang berbunyi sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1956.
  Wakil Presiden Republik Indonesia,
ttd
MOHAMMAD HATTA
Diundangkan
pada tanggal 17 September 1956,
 
Menteri Kehakiman,
ttd.
MULJATNO
 
Menteri Perburuhan,
ttd.
SABILAL RASJAD
 
Menteri Luar Negeri, a.i.,
ttd.
Mr. ALI SASTROAMIDJOJO
 

MEMORI PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1956
TENTANG
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 98
MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK
BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA

Semenjak tanggal 12 Juli 1950 Indonesia adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional.

Salah satu kewajiban dari Indonesia sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional menurut pasal 19 ayat 5 dari anggaran dasar organisasi tadi ialah meratifisir convention-convention yang telah diterima oleh Konperensi Perburuhan di Indonesia.

Menurut pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ratifikasi demikian harus dilakukan dengan undang-undang (yaitu Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat).

Convention-convention yang sekarang dianggap mengikat Indonesia (berjumlah empat Convention, yaitu Convention No.19, 27, 29, dan 45) semuanya telah diratifisir oleh Pemerintah Belanda dahulu.

Semenjak Indonesia menjadi anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional, Indonesia belum pernah meratifisir suatu Convention.

Kalau diingat negara-negara tetangga kita sebagai India dan Pakistan, yang dalam banyak hal keadaanya hampir serupa dengan negara kita, telah menratifisir lebih dari 20 Convention, maka teranglah bahwa dalam hal ini kita banyak ketinggalan.

Rencana undang-undang untuk meratifisir Convention No.98 mengenai berlakunya hak-hak dasar untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam menyusul ketinggalan kita ini.

Maksud Convention ini ialah :

  1. menjamin kebebasan buruh untuk masuk atau tidak masuk Serikat Buruh;
  2. melindungi buruh terhadap campur tangan majikan dalam soal ini;
  3. melindungi Serikat Buruh terhadap campur tangan majikan dalam mendirikan, cara bekerja serta cara mengurus organisasinya, khususnya mendirikan organisasi di bawah pengaruh majikan atau yang disokong dengan uang atau cara lain oleh majikan;
  4. menjamin penghargaan hak berorganisasi;
  5. menjamin perkembangan serta penggunaan badan perundingan sukarela untuk mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjian perburuhan.

Dalam perundang-undangan kita hak setiap orang untuk mendirikan Serikat Sekerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya, dijamin dalam pasal 29 undang-undang Dasar Sementara.

Selanjutnya Undang-undang tentang perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan menyatakan tidak sah sesuatu aturan yang mewajibkan seorang majikan supaya hanya menerima atau menolak buruh atau mewajibkan seorang buruh supaya hanya bekerja atau tidak boleh bekerja pada majikan dari sesuatu golongan, baik berkenaan dengan agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun karena keyakinan politik atau anggota dari suatu perkumpulan (pasal 1 ayat 3).

Bahwasanya Serikat Buruh harus dibentuk secara sukarela, jadi bebas dari tekanan majikan, dinyatakan pada pasal 1 dari Peraturan Menteri Perburuhan tentang Pendaftaran Serikat Buruh.

Hak untuk berorganisasi dalam pelbagai perjanjian perburuhan dihargai dengan memberikan pelbagai kelonggaran kepada petugas-petugas tertentu dari Serikat Buruh untuk melakukan pekerjaan Serikat Buruh dalam waktu kerjanya, untuk mengunjungi kongres, disediakannya ruangan oleh majikan untuk kepentingan Serikat Buruh dan sebagainya.

Dalam tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan yang kini berlaku, cukup dijamin perkembangan serta penggunaan badan perundingan sukarela sehingga perantaraan oleh Badan-badan Pemerintah baru diberikan setelah ternyata bahwa perundingan sukarela itu menemui kegagalan.

Berhubung dengan telah dilaksanakannya azas-azas Convention No.98 di negara kita, maka Convention tersebut dapat diratifisir.

Termasuk Lembaran Negara No.42 tahun 1956.


CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 1956, P.25/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1956/42; TLN NO. 1050

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama