Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 08, 2019
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk melestarikan tanah dan air. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air. Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Latar Belakang

Pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah:

  1. tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
  2. tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air;
  3. pengaturan mengenai Konservasi Tanah dan Air saat ini masih belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
  4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) .

Penjelasan Umum UU Konservasi Tanah dan Air

Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini menyatakan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengindahkan kaidah Konservasi Tanah dan Air serta tetap menghormati hak yang dimiliki oleh Setiap Orang.

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan (non renewable resources) yang merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai sistem pendukung kehidupan (life support system) bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Posisinya sangat strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan, selain itu juga merupakan sumber devisa negara dan memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Di lain pihak, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya karena kondisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan secara terencana, rasional, dan bijaksana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara Fungsi Tanah pada Lahan melalui penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air secara memadai agar manfaatnya dapat didayagunakan secara berkelanjutan lintas generasi.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab negara, partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan. Konservasi Tanah dan Air diselenggarakan pada setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Daya.

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang meliputi pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya pada setiap jenis penggunaan Lahan yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman (perkotaan dan perdesaan), dan jalan.

Guna mencegah semakin menurunnya ketersediaan Lahan yang baik serta menjamin kelestariannya untuk tujuan menumbuhkan tanaman penghasil termasuk di dalamnya Lahan pertanian, perkebunan, hutan, dan padang rumput, tidak termasuk perkotaan, permukiman, dan perairan, pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dilaksanakan dengan cara pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima, serta pengamanan dan penataan kawasan. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dengan metode vegetatif berupa penanaman tanaman konservasi, dan/atau sipil teknis berupa pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air. Metode sipil teknis tidak dilakukan dalam Kawasan Lindung. Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dengan metode agronomi, vegetatif, dan sipil teknis. Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang telah dipulihkan dan ditingkatkan fungsinya dengan menggunakan metode agronomi dan pemeliharaan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Pada dasarnya Setiap Orang yang terdiri atas orang perseorangan dan badan hukum dan/atau badan usaha berhak:

  1. menikmati Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  2. mengetahui rencana peruntukan Lahan, pemanfaatan Lahan, informasi Konservasi Tanah dan Air; dan
  3. berperan serta dan melakukan pengawasan dalam Konservasi Tanah dan Air.

Bersamaan dengan dimilikinya hak tersebut, Setiap Orang wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah degradasi Lahan berat pada setiap jenis penggunaan Lahan, kecuali di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif. Bagi Setiap Orang yang mengonversi penggunaan Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dan bencana dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

Agar penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan dalam menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut bukanlah mobilisasi masyarakat, melainkan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam merencanakan, melaksanakan, mendanai, dan mengendalikan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Sumber Pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan hukum, badan usaha, perseorangan, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Agar mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat menggunakan instrumen berupa mekanisme bantuan, insentif, ganti kerugian dan kompensasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Ketentuan pidana penjara dan denda yang besar juga diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan Konservasi Tanah dan Air atau mengonversi penggunaan Lahan yang mengakibatkan bencana, degradasi Lahan berat, dan/atau timbulnya kerugian harta benda atau barang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum yang bersangkutan. Namun, untuk menjunjung prinsip keadilan hukum, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenai ancaman hukuman pidana yang lebih ringan.

Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:

  1. asas, tujuan, dan ruang lingkup;
  2. penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;
  3. perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
  4. penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  5. hak dan kewajiban; pendanaan;
  6. bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi;
  7. pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air;
  8. pemberdayaan masyarakat;
  9. peran serta masyarakat;
  10. penyelesaian sengketa;
  11. penyidikan;
  12. sanksi administratif; dan
  13. ketentuan pidana.

Isi UU Konservasi Tanah dan Air

Berikut adalah isi dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Tanah dan Air adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri atas zat padat berupa mineral dan bahan organik, zat cair berupa air yang berada dalam pori-pori tanah dan yang terikat pada butiran tanah, serta udara sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air.
  2. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
  3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
  4. Lahan Prima adalah Lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
  5. Lahan Kritis adalah Lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
  6. Lahan Rusak adalah Lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
  7. Fungsi Tanah adalah penyedia dan penyimpan unsur hara dan air, media pengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara lestari.
  8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  10. Ambang Batas Kekritisan Lahan adalah kekritisan Lahan yang telah mencapai dan/atau melampaui tingkatan kritis.
  11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  12. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
  13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha.
  14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.vPemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.vMenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Konservasi Tanah dan Air.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan pada asas:

  1. partisipatif;
  2. keterpaduan;
  3. keseimbangan;
  4. keadilan;
  5. kemanfaatan;
  6. kearifan lokal; dan
  7. kelestarian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air bertujuan:

  1. melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan;
  2. menjamin Fungsi Tanah pada Lahan agar mendukung kehidupan masyarakat;
  3. mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari;
  4. meningkatkan daya dukung DAS;
  5. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif; dan
  6. menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Konservasi Tanah dan Air meliputi:

  1. perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
  2. penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air; dan
  3. pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air.

BAB III
PENGUASAAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

  1. Tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.
  2. Penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 6

  1. Dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskannya kepada Pemerintah Daerah.
  2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pelaksanaan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

  1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
  2. Dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

Pasal 8

  1. Konservasi Tanah dan Air dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat.
  3. Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat nasional menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat provinsi.
  4. Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat provinsi menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat kabupaten/kota.
  5. Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat kabupaten/kota menjadi acuan kegiatan Konservasi Tanah dan Air bagi masyarakat.

Pasal 9

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
    1. perencanaan jangka panjang;
    2. perencanaan jangka menengah; dan
    3. perencanaan tahunan.
  2. Perencanaan Konservasi Tanah dan Air jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat inventarisasi dan identifikasi kualitas tanah, sasaran, serta upaya penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
  3. Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran, pengelolaan, pemantauan, dan pembiayaan.

Pasal 10

Perencanaan Konservasi Tanah dan Air harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENYELENGGARAAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

  1. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air meliputi:
    1. pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan;
    2. pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan;
    3. peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau
    4. pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan.
  2. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pelaksanaannya terhadap kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional.
  3. Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menjaga dan mempertahankan Lahan Prima.
  4. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk mengembalikan kemampuan dan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak.
  5. Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Lahan Kritis dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki.
  6. Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan untuk memelihara Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian Fungsi Tanah pada Lahan.

Pasal 13

  1. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pada Lahan:
    1. di Kawasan Lindung; dan
    2. di Kawasan Budi Daya.
  2. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
    1. vegetatif;
    2. agronomi;
    3. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah
    4. manajemen; dan/atau
    5. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
  3. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air di kawasan gambut, sabana, dan pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

  1. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan.
  2. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu.
  3. Pengelolaan DAS secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

  1. Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya diselenggarakan pada setiap jenis penggunaan Lahan.
  2. Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kualitasnya digolongkan menjadi:
    1. Lahan Prima;
    2. Lahan Kritis; dan
    3. Lahan Rusak.
  3. Penggolongan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi Lahan.
  4. Penggolongan Lahan melalui inventarisasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan

Paragraf 1
Kawasan Lindung

Pasal 16

Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a di Kawasan Lindung dilakukan dengan metode manajemen berupa:

  1. pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima;
  2. pengamanan; dan
  3. penataan kawasan.

Pasal 17

Pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan untuk mempertahankan fungsi utama Kawasan Lindung.

Pasal 18

  1. Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Paragraf 2
Kawasan Budi Daya

Pasal 19

  1. Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a di Kawasan Budi Daya dilakukan dengan metode manajemen berupa:
    1. pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima;
    2. pengamanan; dan
    3. penataan kawasan.
  2. Pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kawasan Budi Daya dilakukan dengan pembatasan pemberian izin konversi penggunaan Lahan Prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

  1. Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 21

  1. Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan.
  2. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. sosialisasi;
    2. penyuluhan;
    3. pembinaan;
    4. pengawasan;
    5. pengendalian; dan
    6. penegakanhukum.
  3. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  4. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penataan Kawasan

Pasal 22

  1. Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
    1. pendeliniasian kawasan; dan
    2. penandaan batas.
  2. Penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Penataan kawasan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    1. suaka margasatwa;
    2. taman nasional kecuali zona inti;
    3. taman wisata alam; dan/atau
    4. taman buru.
  4. Penataan kawasan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    1. taman hutan raya;
    2. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
    3. kawasan rawan bencana alam.
  5. Penataan kawasan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    1. taman hutan raya;
    2. kawasan rawan bencana alam;
    3. hutan lindung;
    4. hutan kota;
    5. kawasan pantai berhutan bakau;
    6. kawasan pengungsian satwa;
    7. kawasan resapan air;
    8. sempadan pantai;
    9. ruang terbuka hijau kota; dan
    10. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  6. Penataan kawasan di Kawasan Lindung berupa:
    1. kawasan bergambut;
    2. sempadan sungai;
    3. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
    4. kawasan sekitar mata air,
    dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Penataan kawasan di Kawasan Budi Daya dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan

Pasal 23

  1. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
  2. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan lintas sektor.
  3. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dalam Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan metode:
    1. vegetatif;
    2. agronomi; dan/atau
    3. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.
  4. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan di Lahan Kritis dan Lahan Rusak dalam Kawasan Lindung dilaksanakan dengan metode vegetatif.

Bagian Keempat
Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan

Pasal 24

  1. Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang sudah dipulihkan dilaksanakan dengan metode:
    1. vegetatif;
    2. agronomi; dan/atau
    3. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.
  2. Metode vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanaman tanaman Konservasi Tanah dan Air dapat berupa:
    1. kayu-kayuan;
    2. perdu;
    3. rumput-rumputan; dan/atau
    4. tanaman penutup tanah lainnya.
  3. Metode agronomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kegiatan:
    1. pemberian mulsa;
    2. pengaturan pola tanam;
    3. pemberian amelioran;
    4. pengayaan tanaman;
    5. pengolahan tanah konservasi;
    6. penanaman mengikuti kontur;
    7. pemupukan;
    8. pemanenan; dan/atau
    9. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
  4. Metode sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
    1. sengkedan;
    2. teras guludan;
    3. teras bangku;
    4. pengendali jurang;
    5. sumur resapan;
    6. kolam retensi;
    7. dam pengendali;
    8. dam penahan;
    9. saluran buntu atau rorak;
    10. saluran pembuangan air;
    11. terjunan air; dan/atau
    12. beronjong.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan

Pasal 25

  1. Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang telah dipulihkan dan ditingkatkan fungsinya.
  2. Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
    1. metode agronomi; dan
    2. pemeliharaan bangunan sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 27

Setiap Orang berhak:

  1. memperoleh manfaat atas Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  2. terlibat dalam perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
  3. berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  4. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, baik langsung maupun tidak langsung;
  5. mendapatkan pendampingan, advokasi, dan pelayanan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  6. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan; dan
  7. melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap berbagai masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 29

  1. Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Lindung dan/atau di Kawasan Budi Daya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air pada setiap jenis penggunaan Lahan.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada Lahan yang dikelola masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang melaksanakan kearifan lokal.

Pasal 30

  1. Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.
  2. Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Budi Daya wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan/atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.
  3. Degradasi Lahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan terlampauinya nilai Ambang Batas Kekritisan Lahan.
  4. Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

  1. Pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah¬, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
  2. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan hukum, badan usaha, perseorangan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang berasal dari pembayaran imbal jasa lingkungan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
  4. Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 32

Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan kepada:

  1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  2. penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air.

Pasal 33

  1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib mendanai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
  2. Penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertanggung jawab membayar untuk kepentingan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
BANTUAN, INSENTIF, GANTI KERUGIAN, DAN KOMPENSASI

Pasal 35

  1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berhak atas bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi.
  2. Bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

Pasal 36

  1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
    1. memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang mempunyai kemauan untuk menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, tetapi tidak mampu secara teknik atau ekonomi; dan/atau
    2. memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada pemilik, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, dan/atau pengguna Lahan terhadap pengalihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
  2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat:
    1. memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air; dan/atau
    2. memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang telah menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air secara swadaya di Kawasan Lindung.

Pasal 37

  1. Setiap Orang dapat memberikan ganti kerugian dan kompensasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.
  2. Setiap Orang dapat memberikan bantuan, ganti kerugian, dan kompensasi kepada Setiap Orang yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.
  3. Pemberian bantuan, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KONSERVASI TANAH DAN AIR

Pasal 39

Dalam rangka menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 40

  1. Tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.
  2. Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh gubernur.
  3. Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pasal 41

Dalam melaksanakan pembinaan:

  1. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  2. pemerintah daerah provinsi bertugas menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dari kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  3. pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan kebijakan nasional dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:

  1. sosialisasi;
  2. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  3. advokasi; dan/atau
  4. supervisi.

Pasal 43

  1. Untuk menjamin tercapainya tujuan Konservasi Tanah dan Air dilakukan pengawasan terhadap perencanaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Konservasi Tanah dan Air.
  2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dengan melibatkan masyarakat.
  3. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang melalui:
    1. pemantauan;
    2. evaluasi; dan/atau
    3. pelaporan.
  4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan berikutnya.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 45

  1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat secara terencana dan berkesinambungan.
  2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk fasilitasi yang meliputi:
    1. pengakuan legalitas hasil Konservasi Tanah dan Air; b. pengembangan kelembagaan;
    2. bantuan modal;
    3. bimbingan teknologi;
    4. penyuluhan; dan
    5. pendidikan dan pelatihan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

  1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
  2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan memperhatikan kearifan lokal.
  3. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam:
    1. penyusunan perencanaan;
    2. pendanaan;
    3. pengawasan; dan/atau
    4. pengajuan gugatan perwakilan/kelompok.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

  1. Penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air dilakukan secara musyawarah mufakat di luar pengadilan.
  2. Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 48

  1. Penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    1. tindakan untuk mengatasi kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau
    2. bentuk dan besarnya ganti rugi.
  2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Konservasi Tanah dan Air sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
  3. Dalam penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 49

  1. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
  2. Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Rugi

Pasal 50

  1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
  2. Dalam hal kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
  3. Besarnya uang paksa diputuskan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 51

  1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
  2. Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tanah milik privat atau tanah milik negara atau daerah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 52

  1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
  2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.
  3. Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hak Gugat Organisasi

Pasal 53

  1. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pelindungan dan pengelolaan Fungsi Tanah, organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian Fungsi Tanah pada Lahan dan/atau bangunan Konservasi Tanah dan Air.
  2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya proses peradilan.
  3. Organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
    1. berbentuk badan hukum;
    2. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Konservasi Tanah dan Air; dan
    3. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 5
Hak Gugat Administrasi

Pasal 54

  1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
  2. Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan dan/atau perizinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 55

  1. Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.
  2. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
    1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
    2. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
    3. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
    4. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
    5. membuat dan menandatangani berita acara; dan
    6. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.
  3. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

  1. Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. peringatan lisan;
    2. peringatan tertulis;
    3. penghentian sementara kegiatan;
    4. penghentian sementara pelayanan umum;
    5. penutupan lokasi kegiatan;
    6. pencabutan insentif;
    7. denda administratif;
    8. pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau
    9. pencabutan izin.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang di bidang Konservasi Tanah dan Air yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

  1. Orang perseorangan yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau konversi penggunaan Lahan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dikenai sanksi administratif berupa:
    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. denda.
  2. Badan hukum atau badan usaha yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dikenai sanksi administratif berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. denda; dan/atau
    3. pencabutan izin kegiatan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

  1. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  3. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  4. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  5. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  6. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  7. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  8. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  9. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  10. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  11. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 60

  1. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  2. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
  3. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  4. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  5. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  6. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  7. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  8. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  9. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  10. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  11. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  12. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 61

  1. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  2. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
  3. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
  4. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  5. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  6. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  7. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  8. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  9. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
  10. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  11. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
  12. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 62

  1. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

  1. Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

  1. Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  2. Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

  1. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
  2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Pasal 66

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

  1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  3. perbaikan akibat tindak pidana;
  4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

  1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Konservasi Tanah dan Air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
  2. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, badan hukum atau badan usaha yang izinnya masih berlaku wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air paling lama 2 (dua

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 299

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air