Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 01, 2019
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek

Untuk mendapatkan karya arsitektur yang mumpuni di perlukan seorang arsitek yang bisa menyelenggarakan praktik arsitek dengan kompetensi yang terukur dan objektif. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Arsitek memiliki Undang-Undang tersendiri untuk menjaganya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Agustus 2017. Mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108 oleh Menkumham RI Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Agustus 2017 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek

Pertimbangan

Latar belakang yang menjadi pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek adalah:

  1. Arsitek dalam mengembangkan diri memerlukan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Upaya memajukan arsitektur dilakukan melalui praktik arsitek yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna; memberikan pelindungan kepada masyarakat dan karya arsitektur Indonesia; serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
  3. Praktik Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang arsitektur, dan peningkatan mutu karya arsitektur untuk menghadapi tantangan global;
  4. saat ini belum ada pengaturan mengenai arsitek yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum untuk arsitek, pengguna jasa arsitek, praktik arsitek, karya arsitektur, dan masyarakat;

Dasar Hukum

Landasan hukum pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C .

Penjelasan Umum UU tentang Arsitek

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menjadi salah satu tujuan utama bangsa Indonesia untuk memperkuat sektor sumber daya manusia sebagai kekuatan utama mencapai keberhasilan dalam membangun bangsa dan mengatasi ketertinggalannya agar mampu bersaing dengan negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keahlian dalam berbagai bidang, termasuk keahlian di bidang jasa konstruksi.

Salah satu keahlian di bidang jasa konstruksi adalah keahlian Arsitek sebagai potensi bangsa yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pemanfaatan fungsi penataan ruang, dan pelestarian sumber daya alam serta seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya Arsitektur. Hasil karya Arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril, materiel, maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan pelindungan kepada masyarakat juga terhadap karya Arsitektur Indonesia. Selain itu, hasil karya Arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam melakukan kegiatan Praktik Arsitek, setiap Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran Arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang Arsitektur, serta peningkatan mutu karya Arsitektur untuk menghadapi tantangan global.

Untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum, baik kepada Arsitek maupun kepada Pengguna Jasa Arsitek, Praktik Arsitek, karya Arsitektur, dan masyarakat, perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Arsitek. Penyelenggaraan Praktik Arsitek berasaskan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian, dan keberlanjutan. Pengaturan Arsitek bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek, memberikan pelindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek, memberikan arah pertumbuhan dan pengembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas; mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan; serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Arsitek mencakup layanan Praktik Arsitek, persyaratan Arsitek, Arsitek Asing, hak dan kewajiban, organisasi profesi, pembinaan Arsitek, dan sanksi administratif. Undang-Undang ini mengatur bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Arsitek, dikembangkan standar profesi Arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau program profesi, standar kompetensi, dan standar kinerja. Dalam hal pekerjaan Arsitektur, Undang-Undang ini mengatur lingkup layanan jasa yang dapat diberikan oleh Arsitek sebagai layanan Praktik Arsitek.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa bagi setiap Arsitek yang akan melakukan Praktik Arsitek harus memenuhi persyaratan mulai dari persyaratan pendidikan atau program profesi, registrasi, Lisensi bagi Arsitek, dan Pengembangan Profesi Berkelanjutan. Selain itu, untuk Arsitek Asing diatur persyaratan khusus, antara lain, harus memenuhi persyaratan kompetensi berupa sertifikat kompetensi menurut hukum negaranya yang harus diregistrasi di Indonesia, persyaratan perizinan, dan kewajiban melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan. Lebih jauh, Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban dari Arsitek dan Arsitek Asing dalam menjalankan profesinya serta hak dan kewajiban Pengguna Jasa Arsitek.

Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme, Arsitek berhimpun dalam Organisasi Profesi yang bersifat mandiri dan independen. Organisasi Profesi merupakan organisasi yang bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional. Organisasi Profesi Arsitek memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, melakukan pembinaan anggota, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, serta menetapkan kode etik dan mengenakan sanksi bagi anggotanya yang melanggar. Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. Di samping itu, diatur juga peran pembinaan profesi Arsitek oleh Pemerintah Pusat.

Dengan Undang-Undang ini diharapkan Praktik Arsitek dan profesi Arsitek dapat berkembang di tanah air dan memiliki daya saing tinggi dengan bangsa lain serta menjawab kebutuhan perubahan global dan selanjutnya dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

Isi UU Arsitek

Di bawah ini adalah gambaran isi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
  2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
  3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.
  4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
  5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
  6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
  7. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.
  8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
  9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.
  10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
  11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik Arsitek berasaskan:

  1. profesionalitas;
  2. integritas;
  3. etika;
  4. keadilan;
  5. keselarasan;
  6. kemanfaatan;
  7. keamanan dan keselamatan;
  8. kelestarian; dan
  9. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Arsitek bertujuan untuk:

  1. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek;
  2. memberikan pelindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;
  3. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas;
  4. mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  5. meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

BAB III
LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Pasal 4

  1. Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
  2. Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. penyusunan studi awal Arsitektur;
    2. perancangan bangunan gedung dan lingkungannya;
    3. pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
    4. perancangan tata bangunan dan lingkungannya;
    5. penyusunan dokumen perencanaan teknis; dan/atau
    6. pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.
  3. Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Praktik Arsitek dapat dilakukan secara bersama dengan profesi lain.
  4. Layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. perencanaan kota dan tata guna lahan;
    2. manajemen proyek dan manajemen konstruksi;
    3. pendampingan masyarakat; dan/atau
    4. konstruksi lain.

Pasal 5

  1. Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi standar kinerja Arsitek.
  2. Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.
  3. Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil:
    1. dokumen gambar perancangan;
    2. dokumen rencana kerja dan syarat-syarat;
    3. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan; dan/atau
    4. dokumen pengawasan berkala.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PERSYARATAN ARSITEK

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

  1. Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk seseorang yang merancang bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 7

  1. Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:
    1. mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan
    2. mempunyai sertifikat kompetensi.
  2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.
  3. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  1. Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek.
  2. Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan:

  1. kompetensi Arsitek; dan
  2. masa berlaku.

Pasal 10

  1. Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun.
  2. Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 11

Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku karena:

  1. berakhir masa berlakunya dan tidak diregistrasi ulang;
  2. atas permintaan pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
  3. pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek meninggal dunia; atau
  4. pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek berganti kewarganegaraan.

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Arsitek dicabut jika Arsitek:

  1. berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; atau
  2. melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Arsitek.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Lisensi

Pasal 14

  1. Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
  2. Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
  3. Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
  4. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Untuk memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Arsitek harus:

  1. memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih berlaku; dan
  2. mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Pasal 16

Arsitek yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan penugasan dalam perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 17

  1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan oleh Organisasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
    1. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
    2. mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.

BAB V
ARSITEK ASING

Pasal 18

  1. Arsitek Asing harus memenuhi persyaratan kompetensi dan persyaratan perizinan.
  2. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi menurut hukum negaranya dan diregistrasi di Indonesia.
  3. Pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 19

  1. Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan.
  2. Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;
    2. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Arsitek; dan
    3. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya.
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

  1. Arsitek Asing harus bermitra dengan Arsitek.
  2. Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penanggung jawab Praktik Arsitek.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Arsitek

Pasal 21

Arsitek berhak:

  1. memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;
  2. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Jasa Arsitek sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya;
  4. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
  5. mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Pasal 22

Arsitek berkewajiban:

  1. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian, kode etik profesi Arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja Arsitek;
  2. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
  3. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
  4. menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia;
  5. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
  6. mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan;
  7. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
  8. mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri;
  9. memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya;
  10. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek;
  11. melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  12. mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 23

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberlakukan sama terhadap Arsitek Asing.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Arsitek

Pasal 24

Pengguna Jasa Arsitek berhak:

  1. mendapatkan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
  2. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
  3. memperoleh pelindungan hukum atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
  4. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
  5. menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
  6. melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengguna Jasa Arsitek berkewajiban:

  1. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  2. mengikuti petunjuk Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
  3. memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan standar keprofesionalan Arsitek; dan
  4. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 26

  1. Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme, Arsitek berhimpun dalam Organisasi Profesi.
  2. Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Arsitek.
  3. Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan independen.

Pasal 27

  1. Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional.
  2. Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan kepengurusan.

Pasal 28

Organisasi Profesi bertugas:

  1. melakukan pembinaan anggota;
  2. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
  3. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
  4. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
  5. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
  6. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
  7. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
  8. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Organisasi Profesi berwenang:

  1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
  2. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
  3. memberikan penghargaan kepada anggotanya;
  4. mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan
  5. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 30

  1. Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku.
  2. Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

Pasal 31

  1. Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik.
  2. Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 32

  1. Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari:
    1. iuran anggota; dan
    2. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, tata kerja, dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 serta pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 34

  1. Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen.
  2. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
  3. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:
    1. anggota Organisasi Profesi;
    2. Pengguna Jasa Arsitek; dan
    3. perguruan tinggi.
  4. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.

BAB VIII
PEMBINAAN ARSITEK

Pasal 35

  1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.
  2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

Pasal 36

Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan:

  1. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;
  2. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan
  3. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara Praktik Arsitek;
  3. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau
  4. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Pasal 39

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 40

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 41

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
  3. pembekuan surat registrasi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

  1. setiap orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan melakukan Praktik Arsitek sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sampai masa berlaku sertifikat berakhir; dan
  2. permohonan sertifikat keahlian Arsitek yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dan sertifikat keahlian Arsitek dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
  pada tanggal 8 Agustus 2017
   
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
   
  ttd
   
  JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Agustus 2017  
   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
   
ttd  
   
YASONNA H. LAOLY  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 179

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek

[ Foto: Oleh - Karya sendiri, , ]