UU 7 tahun 2022 tentang Sultra

UU 7 tahun 2022 tentang Sultra ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah Dan Daerah Tingkat l Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah NKRI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 dan tanggal 27 April 1964 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sultra ini.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakter kewilayahan berupa 4 (empat) ciri geografis utama yaitu kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh Pemerintah Pusat, kawasan taman laut yang merupakan konservasi dalam laut dan potensi pariwisata, dan kawasan kepulauan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sultra memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Kota Kendari adalah kedudukan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. UU 7 tahun 2022 tentang Sultra tidak mengubahnya.

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 (lima belas) Kabupaten dan 2 (empat) Kota, yaitu Kabupaten Kolaka; Kabupaten Konawe; Kabupaten Muna; Kabupaten Buton; Kabupaten Konawe Selatan; Kabupaten Bombana; Kabupaten Wakatobi; Kabupaten Kolaka Utara; Kabupaten Konawe Utara; Kabupaten Buton Utara; Kabupaten Kolaka Timur; Kabupaten Konawe Kepulauan; Kabupaten Muna Barat; Kabupaten Buton Tengah; Kabupaten Buton Selatan; Kota Kendari; dan Kota Bau-Bau.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2022 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67. Penjelasan atas UU 7 tahun 2022 tentang Sultra ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778. Agar setiap orang mengetahuinya.

UU 7 tahun 2022 tentang Sultra

Latar Belakang

Pertimbangan dalam UU 7 tahun 2022 tentang Sultra adalah:

  1. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara;

  3. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dasar Hukum

Dasar hukum UU 7 tahun 2022 tentang Sultra adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah Dan Daerah Tingkat l Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Isi UU 5 tahun 2022

Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan format asli:

UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang.

  2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

Tanggal 27 April 1964 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7l Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).

BAB II
CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 3

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 (lima belas) Kabupaten dan 2 (empat) Kota, yaitu:

  1. Kabupaten Kolaka;

  2. Kabupaten Konawe;

  3. Kabupaten Muna;

  4. Kabupaten Buton;

  5. Kabupaten Konawe Selatan;

  6. Kabupaten Bombana;

  7. Kabupaten Wakatobi;

  8. Kabupaten Kolaka Utara;

  9. Kabupaten Konawe Utara;

  10. Kabupaten Buton Utara;

  11. Kabupaten Kolaka Timur;

  12. Kabupaten Konawe Kepulauan;

  13. Kabupaten Muna Barat;

  14. Kabupaten Buton Tengah;

  15. Kabupaten Buton Selatan;

  16. Kota Kendari; dan

  17. Kota Bau-Bau.

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.

Pasal 5

  1. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakter kewilayahan berupa 4 (empat) ciri geografis utama yaitu kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh Pemerintah Pusat, kawasan taman laut yang merupakan konservasi dalam laut dan potensi pariwisata, dan kawasan kepulauan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

  2. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 196O tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7l Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasai 8

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, semoga membahagiakan.

Lampiran Ukuran
UU 7 tahun 2022 tentang Sultra (112.36 KB) 112.36 KB