UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel

Kalimantan Selatan, yang biasa kita singkat menjadi Kalsel mendapatkan Undang-Undang baru. UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel memperbaharui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

Selama ini Provinsi Kalsel adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel memang bertujuan untuk mengganti UU 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Karena memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

Dalam UU 25 tahun 1956 hari jadi Provinsi Kalsel adalah tanggal 7 Desember 1956.

Provinsi Kalsel membawahi 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yakni Kabupaten Tanah Laut; Kabupaten Kotabaru; Kabupaten Banjar; Kabupaten Barito Kuala; Kabupaten Tapin; Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kabupaten Hulu Sungai Utara; Kabupaten Tabalong; Kabupaten Tanah Bumbu; Kabupaten Balangan; Kota Banjarmasin; dan Kota Banjarbaru.

Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Demikian dalam Pasal 4 UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2022 di Jakarta. Diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari dan tanggal yang sama.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68. Penjelasan atas UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779. Agar setiap orang mengetahuinya.

UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel

Latar Belakang

Pertimbangan UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel adalah:

  1. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan;
  3. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan;

Dasar Hukum

Dasar hukum UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Isi UU 8 tahun 2022

Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, bukan format asli:

UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
  2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Tanggal 7 Desember 1956 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

BAB II
CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 3

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu:

  1. Kabupaten Tanah Laut;
  2. Kabupaten Kotabaru;
  3. Kabupaten Banjar;
  4. Kabupaten Barito Kuala;
  5. Kabupaten Tapin;
  6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  8. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  9. Kabupaten Tabalong;
  10. Kabupaten Tanah Bumbu;
  11. Kabupaten Balangan;
  12. Kota Banjarmasin; dan
  13. Kota Banjarbaru.

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

Pasal 5

  1. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 2 (dua) ciri geografis utama yaitu kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.
  2. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); dan
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-Undang m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

Lampiran Ukuran
UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel (91.58 KB) 91.58 KB