UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar

UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar memperbaharui UU 25 tahun 1956. Kalbar adalah singkatan dari Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kalbar dibentuk pada tanggal 1 Januari 1957 dengan UU 25 tahun 1956. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak. Hal ini ada dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar.

Provinsi Kalbar terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, yakni Kabupaten Bengkayang; Kabupaten Kapuas Hulu; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Ketapang; Kabupaten Kubu Raya; Kabupaten Landak; Kabupaten Melawi; Kabupaten Mempawah; Kabupaten Sambas; Kabupaten Sanggau; Kabupaten Sekadau; Kabupaten Sintang; Kota Pontianak; dan Kota Singkawang.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakter kewilayahan yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati serta merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.

Kalbar Memiliki suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2022 di Jakarta. Diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari dan tanggal yang sama.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69. Penjelasan atas UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780. Agar setiap orang mengetahuinya.

UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar

Latar Belakang

Pertimbangan UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar, adalah:

  1. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Barat harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat;
  3. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat;

Dasar Hukum

Dasar hukum UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Isi UU 9 tahun 2022

Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, bukan format asli:

UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
  2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Tanggal 1 Januari 1957 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

BAB II
CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasal 3

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu:

  1. Kabupaten Bengkayang;
  2. Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. Kabupaten Kayong Utara;
  4. Kabupaten Ketapang;
  5. Kabupaten Kubu Raya;
  6. Kabupaten Landak;
  7. Kabupaten Melawi;
  8. Kabupaten Mempawah;
  9. Kabupaten Sambas;
  10. Kabupaten Sanggau;
  11. Kabupaten Sekadau;
  12. Kabupaten Sintang;
  13. Kota Pontianak; dan
  14. Kota Singkawang.

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak.

Pasal 5

  1. Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakter kewilayahan yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati serta merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.
  2. Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); dan
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-Undang m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar.

Lampiran Ukuran
UU 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalbar (97.76 KB) 97.76 KB