PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Standar Layanan ini merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Permen Standar Layanan PPA ini ada untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Sebab setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi layanan yang diterima oleh perempuan dan Anak, Pengaduan Masyarakat tercatat sebanyak 1.837 perempuan dan 2.338 Anak, layanan kesehatan tercatat sebanyak 816 perempuan dan 1.274 Anak, bantuan hukum sebanyak 735 perempuan dan 1.013 Anak, penegakan hukum sebanyak 153 perempuan dan 454 Anak, rehabilitasi sosial sebanyak 401 perempuan dan 727 Anak, reintegrasi sosial sebanyak 54 perempuan dan 121 Anak, pemulangan sebanyak 58 perempuan dan 114 Anak, serta pendampingan tokoh agama sebanyak 41 perempuan dan 40 Anak. Berdasarkan angka-angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan dan ketuntasan layanan perempuan dan Anak masih menjadi tantangan yang besar.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menambahkan 2 (dua) fungsi baru yang harus dilakukan oleh Kemen PPPA, yaitu Pasal 3 huruf d yang memberi kewenangan untuk melakukan “penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional” dan Pasal 3 huruf e yang memberi kewenangan untuk melakukan “penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional”.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak juga mengamanatkan pelindungan khusus kepada Anak diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada Standar Layanan yang telah ditetapkan.

Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban. Standar Layanan ini juga mencakup koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan oleh UPTD PPA dan penyelenggara layanan lainnya di tingkat daerah. Sedangkan untuk layanan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dilakukan melalui layanan rujukan akhir Kemen PPPA.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada 20 Januari 2022 di Jakarta. PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA ini ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85. Agar setiap orang mengetahuinya.

PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA

Latar Belakang

Pertimbangan PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA adalah:

  1. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak;

  2. bahwa untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan standar layanan perlindungan perempuan dan anak;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dasar Hukum

Dasar hukum PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

Isi Permen PPPA tentang Stantar PPA

Berikut adalah isi PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

  2. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

  3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

  4. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

  5. Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

  6. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.

  7. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

  8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

  9. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

  10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

  11. Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA.

  12. Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.

  13. Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.

  14. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.

  15. Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

  16. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

  17. Pendamping PPA adalah tenaga layanan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan terlatih mendampingi Penerima Manfaat dalam layanan PPA di UPTD PPA.

  18. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.

  19. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA.

  20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut KemenPPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

  21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

  1. Standar Layanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan PPA kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

  2. Penyusunan Standar Layanan PPA bertujuan untuk:

    1. menetapkan ukuran penyelenggaraan fungsi layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban;

    2. memastikan UPTD PPA memberikan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan PPA; dan

    3. menjadi dasar dalam melakukan penilaian kualitas layanan, akreditasi kelembagaan UPTD PPA, dan upaya perbaikan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

BAB II
FUNGSI, PENERIMA MANFAAT, PENDEKATAN MANAJEMEN
KASUS, DAN KOMPONEN LAYANAN

Pasal 3

  1. Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

    1. Pengaduan Masyarakat;

    2. Penjangkauan Korban;

    3. Pengelolaan Kasus;

    4. Penampungan Sementara;

    5. Mediasi; dan

    6. Pendampingan Korban.

  2. Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

  1. Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan PPA.

  2. Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pendahuluan;

    2. kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan layanan PPA;

    3. mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem informasi data;

    4. mekanisme komunikasi;

    5. standar operasional prosedur layanan PPA;

    6. pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya;

    7. ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan PPA;

    8. kebijakan keselamatan Anak serta perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual;

    9. formulir survei kepuasan Penerima Manfaat; dan

    10. penutup.

  3. Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Layanan PPA diberikan kepada Penerima Manfaat.

  2. Dalam hal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dokumen kependudukan, UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan dokumen kependudukan melalui Dinas terkait untuk memastikan Penerima Manfaat dapat mengakses Layanan PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

  1. Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD PPA menggunakan pendekatan Manajemen Kasus.

  2. Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. identifikasi;

    2. asesmen;

    3. perencanaan intervensi;

    4. pelaksanaan intervensi;

    5. pemantauan dan evaluasi;

    6. tindak lanjut; dan

    7. terminasi kasus.

  3. Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

  1. Standar Layanan PPA terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu:

    1. komponen proses penyampaian layanan (service delivery) PPA; dan

    2. komponen pengelolaan layanan (manufacturing) PPA.

  2. Komponen proses penyampaian layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyampaian fungsi layanan UPTD PPA yang harus diinformasikan oleh petugas UPTD PPA kepada Penerima Manfaat, meliputi:

    1. persyaratan;

    2. sistem, mekanisme, dan prosedur;

    3. jangka waktu layanan;

    4. biaya/tarif;

    5. produk layanan; dan

    6. penyampaian keluhan dan saran.

  3. Komponen pengelolaan layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses manajemen operasional layanan untuk memastikan proses penyampaian layanan berjalan dengan baik, meliputi:

    1. dasar hukum;

    2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

    3. kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan;

    4. jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan;

    5. jaminan pelayanan;

    6. jaminan keamanan dan keselamatan layanan;

    7. biaya operasional layanan;

    8. pengawasan internal; dan

    9. evaluasi kinerja pelaksana.

  4. Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

  1. UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.

  2. Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, UPTD PPA kabupaten/kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak tingkat kabupaten/kota harus merujuk ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi.

  3. UPTD PPA tingkat provinsi melakukan koordinasi melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak tingkat provinsi untuk mendapatkan layanan di tingkat pemerintah pusat dalam hal menyangkut:

    1. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan

    2. penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 9

  1. Pendanaan pelaksanaan Standar Layanan PPA bersumber dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

    3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pendanaan penyelenggaraan fungsi layanan tidak dibebankan pada Penerima Manfaat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, fungsi layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA harus menyesuaikan dengan Standar Layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180);

  2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42); dan

  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikanlah isi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, semoga membahagiakan.

LampiranUkuran
PermenPPPA 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA (947.29 KB)947.29 KB