Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 28, 2019
PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka diperlukan sebuah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 2 Juni 2017. PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas diundangkan tanggal 14 Juli 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI di Jakarta.

PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857).

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

Lampiran PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini berisi tentang program kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas hingga tahun 2019.

PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Status

PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857)

Latar Belakang

Latar belakang penetapan PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah:

  1. bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  2. bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat;
  3. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. bahwa upaya untuk memenuhi hak serta mempercepat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas perlu dikoordinasikan dengan baik dalam suatu program kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga dan masyarakat;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Dasar Hukum

Dasar hukum penerbitan PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

Isi Perlindungan Khusus bagi anak Penyandang Disabilitas

Berikut adalah isi PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  3. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak- haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  4. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
  5. Preventif adalah sutu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.
  6. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaitan kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabiltas dapat terjaga seoptimal mungkin.
  7. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disablitas kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas berupa program kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

  1. Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam bentuk program dan kegiatan dari Tahun 2017-2019.
  2. Kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Pasal 6

Pelaksanaan program kegiatan perlindungan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 7

  1. Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dibentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas.
  2. Kelompok kerja anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
    1. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas;
    2. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
    3. membahas isu dan kasus Anak Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat dan penyelesaiannya; dan
    4. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.
  4. Keanggotaan kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat.
  5. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk membahas masalah dan hambatan serta hal lain yang diperlukan dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kelompok kerja anak penyandang disabilitas.

Pasal 8

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan di daerah dilakukan dengan melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YOHANA YEMBISE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 963

Lampiran PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah.

    Komitmen negara terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:

    1. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
    2. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
    3. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
    4. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
    5. pemenuhan kebutuhan khusus;
    6. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
    7. mendapatkan pendampingan sosial.

    Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan diantaranya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

    Walaupun ada jaminan yang diberikan oleh negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan:

    1. masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi;
    2. masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, habilitasi dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan dan pendampingan;
    3. belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas;
    4. masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

    Dalam rangka mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, namun Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan perubahan mengingat belum disesuaikan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan tentang Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak- hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

  2. Maksud dan Tujuan
    1. Maksud

      Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

    2. Tujuan
      1. terwujudnya program kegiatan dari pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
      2. terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi di tengah masyarakat; dan
      3. adanya perubahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
  3. Prinsip-Prinsip

    Perlindungan anak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

    1. Non diskriminatif artinya perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang disabilitas dengan tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, gender dan kewarganegaraan;
    2. Kepentingan terbaik, artinya adalah bahwa upaya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, dilakukan sebagai pertimbangan utama untuk kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas;
    3. Hak untuk hidup dan kelangsungan perkembangan, artinya upaya untuk melindungi anak penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak penyandang disabilitas yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Keadilan, artinya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak penyandang disabilitas.
  4. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
    8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
    9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
    10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
    11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
    13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
    14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities);
    15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas;
    16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);

BAB II
PERTIMBANGAN PERLINDUNGAN KHUSUS
BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

  1. Landasan Filosofis

    Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara, terutama hak asasinya, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas. Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Negara dalam mewujudkan kesejahteraan mengupayakan agar seluruh warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas dapat hidup dengan damai, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya serta terlindungi dari hal-hal yang dapat melanggar hak asasi setiap warga negara. Hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

    Kewajiban menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan dan kedudukan warga Negara, termasuk anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban dan peran sertanya dalam aspek kehidupan dan penghidupannya.

    Sebagai warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus sudah seharusnya anak penyandang disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan sekaligus juga untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

    Hak asasi anak penyandang disabilitas wajib dihormati oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 serta menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

  2. Landasan Sosiologis dan Fakta di Lapangan

    Kondisi anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi dan dinikmati hak-haknya dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, stigmatisasi, pelabelan, walaupun sebenarnya sudah ada jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kasus yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas, yaitu:

    1. Masih banyak mengalami diskriminasi

      Fahmi Husain (FM) dari Warungboto-Yogyakarta), Seorang anak penyandang disabilitas, berprestasi yang ditolak di semua SMA yang dekat dengan tempat tinggalnya, padahal Fahmi memiliki nilai jauh di atas nilai tertinggi siswa yang diterima di sekolah itu. Akan tetapi karena dia anak penyandang disabilitas, maka tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang berstatus inklusi, (kompasiana.com/wiendy/diskriminasi)

    2. Anak penyandang disabilitas mengalami kekerasan

      Denis Aprilian (DA), 10 tahun, seorang anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan semena-mena dari ibu tirinya, sehingga dia menjadi korban kekejaman yaitu distrika di bagian pipi kirinya. DA menderita luka bakar yang sangat parah membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, (Warta Kota/Junianto Hamonangan, 27 Maret 2015).

    3. Sarana dan prasarana terhadap anak penyandang disabilitas belum terpenuhi, misalnya:
      1. Ketidaktersediaan sarana prasana khusus bagi anak penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi dan bermain.
      2. Sarana aksesibilitas, misal fasilitas umum untuk penyandang anak disabilitas masih jarang ditemukan. Seperti akses kursi roda, keberadaan trotoal yang belum ramah terhadap anak penyandang disabilitas.
      3. Bahwa 12 halte transjakarta, 10 stasiun KA commuter line, 26 gedung instansi pemerintah dan 11 gedung instansi non pemerintahan, belum aksesibel bagi anak penyandang disabilitas, (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 7 Desember 2015).
    4. Layanan terhadap anak penyandang disabilitas belum optimal, misalnya:
      1. Pemberian layanan kesehatan belumlah optimal, terutama dalam layanan rehabilitasi yang meliputi: pelayanan fisioterapi, dan okupasi terapi.
      2. Layanan pendidikan yang masih banyak mendapatkan penolakan di mana-mana, baik di sekolah inklusi, apalagi di sekolah biasa. Penolakannya hanya karena kondisi yang dialami anak penyandang disabilitas.
      3. Pelayanan di panti. Masih banyak panti yang menerima anak penyandang disabilitas namun belum menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud seperti: pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta keterampilan.
  3. Landasan Konstitusional dan Yuridis
    1. Konstitusional

      UUD 1945 menjelaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas, diantaranya:

      1. Pasal 28A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
      2. Pasal 28B ayat (2), Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
      3. Pasal 28C,
        1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
        2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
      4. Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
      5. Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
      6. Pasal 28G,
        1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
        2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
      7. Pasal 28H ayat (2), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
      8. Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
    2. Yuridis

      Hak-hak anak penyandang disabilitas termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

      1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;
      2. Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:
        1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat;
        2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan anak dan keadaan- keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu;
        3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu dengan memperhatikan sumber- sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat anak dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepenuh mungkin, dan pengembangan perseorangan anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.
    3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities). Undang-Undang ini menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:
      1. Pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya,
      2. Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.
      3. Dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas.
      4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain.
      5. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama.
      6. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anakanak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.
    4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
    5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang terkait dengan anak penyandang disabilitas diantaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan habilitasi, hidup secara mandiri, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB III
RAGAM ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus melalui perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu, serta pendampingan sosial, (Pasal 70, UU 35, Perlindungan Anak). Anak Penyandang Disabilitas dapat diklasifikasikan dalam ragam disabilitas, yang terdiri dari:

  1. Disabilitas fisik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, celebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Salah satu satu disabilitass fisik adalah Disabilitas daksa, dalam hal ini anak mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro- muskuler (syaraf otot) dan struktur tulang yang bersifat bawaan seperti celebral palsy (kelainan syaraf otak), dan kelumpuhan akibat penyakit polio, dan/atau kecelakaan.
  2. Disabilitas intelektual, dalam hal ini anak penyandang disabilitasi mengalami gangguan fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
    1. Anak disabilitas grahita, dalam hal ini anak yang memiliki intelegensia yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
    2. Anak lamban belajar (slow learner), dalam hal ini anak yang memiliki potensi. intelektual sedikit dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
  3. Disabilitas mental, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami ganggungan fungsi pikir, emosi, dan prilaku, antara lain:
    1. psikosial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety dan gangguan keperibadian;
    2. disabilitas perkembangan yang bepengaruh pada kemampuan interaksi sosial, pengendalian emosi dan kontrol sosial diantaranya autis dan hiperaktif.
      1. Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) atau Attention and Hyperactivity Disorder (ADHD), dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif.
      2. Anak dengan Gangguan Spectrum Autisma, adalah suatu kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi.
  4. Disabilitas sensorik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami ganggungan salah satu fungsi salah satu indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
    1. Anak Penyandang Disabilitas Netra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian (low vision).
    2. Anak disabilitas rungu, adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
    3. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar.
  5. Disabilitas ganda atau multi yaitu anak penyadang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Anak Disabilitas ganda, adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang lebih khusus lagi.

BAB IV
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2017-2019

Ada di pratayang, atau unduh di lampiran.

BAB V
PENGERTIAN

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
  3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk anak penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
  4. Anxiety adalah suatu bentuk stress (kecemasan) yang dialami anak baik secara fisik, emosional maupun sudut pandang mereka terhadap lingkungan sekitar.
  5. Bipolar adalah kondisi anak yang mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastic, misalnya tiba-tiba sangat bahagia dari yang sebelumnya murung.
  6. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi pada anak sedikitnya selama 2 (dua) minggu atau lebih yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, suasana hati dan cara menghadapi aktivitas sehari-hari.
  7. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi anak yang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata anak biasanya.
  8. Habilitasi adalah upaya untuk memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
  9. Konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada anak dengan menggunakan metode psikologis.
  10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  11. Rehabilitasi adalah upaya memberikan kemampuan kembali melalui bantuan medik, sosial, psikologik dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi anak penyandang disabilitas agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
  12. Skizofrenia adalah salah satu gangguan kesehatan mental kronis yang menyebabkan anak mengalami ilusi, delusi dan halusinasi, pikiran kacau dan perubahan prilaku

PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas