Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 08, 2019
Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 10 Agustus 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

Pertimbangan

Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini hadir dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 26, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

Dasar Hukum

Landasan hukum Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  4. ;
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Kebijakan

Regulasi eraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin insinya seperti ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk mendapatkan dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pendanaan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 3

  1. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:
    1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanganan Fakir Miskin; dan
    2. mempercepat Penanganan Fakir Miskin.
  2. Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. kecacatan;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II
TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. langsung; atau
  2. tidak langsung.

Pasal 5

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:

  1. uang;
  2. barang; atau
  3. surat berharga.

Pasal 6

  1. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  2. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh dengan cara mengumpulkan melalui kegiatan sosial oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Langsung

Pasal 7

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
  3. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara.
  3. Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 10

  1. Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.
  3. Pencatatan dan penilaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Secara Tidak Langsung

Pasal 11

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara:
    1. mengadakan pertunjukan;
    2. mengadakan bazar;
    3. penjualan barang secara lelang;
    4. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
    5. penjualan perangko amal;
    6. pengedaran daftar derma;
    7. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
    8. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
    9. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
    10. layanan pesan singkat donasi;
    11. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
    12. layanan melalui rekening bank; dan/atau
    13. layanan online.
  2. Jenis cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 12

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan karcis dengan harga lebih tinggi atau dengan menjual undangan pertunjukan yang telah ditentukan terlebih dahulu harga yang harus dibayar dari penyumbang.
  2. Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.

Pasal 13

  1. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara mengadakan bazar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membuka tempat penjualan barang melalui kupon untuk pembelian barang yang disediakan atau dapat langsung membeli barang yang telah disediakan.
  2. Tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan dalam gedung maupun di tempat terbuka.

Pasal 14

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menjual barang kepada para penyumbang dengan melakukan penawaran tertinggi hasilnya diperuntukkan untuk sumbangan sosial.

Pasal 15

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menjual kartu undangan yang sudah ditentukan harganya kepada para penyumbang yang dianggap mampu.

Pasal 16

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan perangko amal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara menjual perangko kepada para penyumbang yang memberikan penawaran harga khusus dan hasil penjualan itu diperuntukkan sebagai sumbangan sosial.

Pasal 17

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pengedaran daftar derma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

  1. menggunakan daftar yang sudah ditentukan nama-nama penyumbang kemudian calon penyumbang diminta untuk mengisi jumlah sumbangan yang akan diberikan; dan
  2. menggunakan daftar hadir yang dipersiapkan untuk diisi oleh para penyumbang serta jumlah sumbangan.

Pasal 18

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penempatan kotak sumbangan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan dengan menempatkan kotak sumbangan di tempat umum yang telah ditentukan.

Pasal 19

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dilakukan melalui penjualan barang atau bahan dan jasa dimana penyumbang memberikan sumbangan dengan membayar harga yang melebihi harga pembayaran yang sebenarnya dan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara menyampaikan permintaan secara lisan ataupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Pasal 21

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan pesan singkat donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara penyumbang mengirimkan pesan singkat nilai sumbangan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh operator yang telah bekerja sama dengan pihak penyelenggara.

Pasal 22

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara membulatkan ke atas nilai pembelanjaan.

Pasal 23

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung dengan cara layanan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l dilakukan dengan memberikan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan uang yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Pasal 24

  1. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening Menteri.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening gubernur.
  3. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dilaksanakan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima dan disetor ke rekening bupati/wali kota.

Pasal 25

  1. Seluruh hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dikelola sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri dilaksanakan pada unit kerja yang membidangi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pengumpulan sumbangan masyarakat.
  4. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
  5. Pengelolaan sumbangan masyarakat oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Menteri dalam bentuk laporan keuangan.

Bagian Keempat
Penerimaan Sumbangan Masyarakat Berbentuk Uang

Pasal 26

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan ke dalam dokumen anggaran Bendahara Umum Negara sebagai pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Sosial sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 27

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kedalam dokumen anggaran bendahara umum daerah sebagai pendapatan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dan didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial.
  3. Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 28

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 mencakup tahapan:

  1. penerimaan ditampung pada rekening Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
  2. menyimpan rekening koran dan bukti setor/transfer sebagai dokumen sumber penerimaan;
  3. pencatatan dan pembukuan kas pendapatan/penerimaan berdasarkan dokumen sumber Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  4. rekonsiliasi dan pencatatan ulang untuk mengetahui sumber dan/atau asal pendapatan/penerimaan sumbangan;
  5. membuat dan menyiapkan ringkasan hibah/grant summary dan perjanjian hibah/grant aggreement untuk proses permintaan nomor register pendapatan/penerimaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang kepada Kementerian Keuangan;
  6. melaporkan secara tertulis dalam periode tertentu dan berjenjang mengenai pendapatan/penerimaan uang yang bersumber dari Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
  7. melakukan pengawasan secara berkala mengenai pendapatan/penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang; dan
  8. jasa giro yang diterima sebagai pendapatan/penerimaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Penerimaan pada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan yang membidangi penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dan/atau satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.

Bagian Kelima
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Barang

Pasal 29

  1. Penerimaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk barang merupakan persediaan.
  2. Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. barang pakai habis; dan
    2. barang tidak pakai habis.

Pasal 30

  1. Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk Penanganan Fakir Miskin.
  2. Persediaan barang pakai habis meliputi :
    1. makanan dan minuman;
    2. kosmetik;
    3. voucher; dan
    4. barang pakai habis lainnya.
  3. Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.

Pasal 31

  1. Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
  2. Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan:
    1. barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial;atau
    2. barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial.
  3. Barang yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. peralatan elektronik;
    2. peralatan rumah tangga;
    3. peralatan kantor;
    4. mebeler;
    5. alat kesehatan;
    6. sepeda;
    7. alat pengolah data;
    8. alat komunikasi;
    9. pakaian;
    10. kitab suci;
    11. mainan anak;
    12. kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 (seratus lima puluh) cc;dan
    13. barang lainnya yang dapat langsung menjadi barang bantuan sosial.
  4. Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 (seratus lima puluh) cc;
    2. kendaraan roda 4 (empat);
    3. perhiasan mewah;
    4. logam mulia;
    5. aksesoris mewah; dan
    6. barang mewah lainnya.

Pasal 32

Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

  1. penerimaan;
  2. penyimpanan;
  3. pengamanan dan pemeliharaan;
  4. pendistribusian; dan
  5. penghapusan.

Pasal 33

  1. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus menyertakan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  2. Kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pemberi sumbangan; dan
    2. penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  3. Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
  4. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus menolak barang yang akan diserahkan.
  5. Penolakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disertai Berita Acara Penolakan.

Pasal 34

  1. Barang yang telah diterima oleh penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat diserahkan kepada Pejabat Pengurus Persediaan.
  2. Barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam:
    1. buku barang;
    2. kartu barang;
    3. kartu gudang/kartu kendali barang; dan
    4. kartu persediaan.
  3. Buku barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pejabat pengurus persediaan.
  4. Kartu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  5. Kartu gudang/kartu kendali barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan.
  6. Kartu persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk mencatat daftar sisa barang persediaan.

Pasal 35

Barang yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditatalaksanakan dengan cara:

  1. dicatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Laporan Finalisasi Anggaran, dan Neraca; dan
  2. dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 36

  1. Penyimpanan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang.
  2. Setiap persediaan barang hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat harus disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang layak.
  3. Ketentuan mengenai gudang atau tempat penyimpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan persediaan.

Pasal 37

  1. Pengamanan dan pemeliharaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c harus dilaksanakan penerima sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengamanan barang hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    1. administrasi;
    2. fisik; dan
    3. hukum.
  3. Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, banjir, dan bahaya kebakaran.
  4. Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tetap dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan kerapihan di gudang/tempat penyimpanan.
  5. Pengamanan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan secara rutin.
  6. Apabila diperlukan pemeliharaan persediaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan sifat, jenis, dan keadaan barang, maupun keadaan gudang/tempat penyimpanan.
  7. Biaya pemeliharaan barang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 38

Pendistribusian barang pakai habis dan barang tidak pakai habis yang didistribusikan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 32 huruf d dilakukan berdasarkan:

  1. perencanaan; atau
  2. permohonan.

Pasal 39

  1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat diajukan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Perencanaan oleh dinas/instansi sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial.

Pasal 40

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat diajukan oleh perseorangan atau lembaga.

Pasal 41

  1. Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:
    1. identitas pemohon berupa nama, alamat, dan nomor telepon;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk;
    3. fotokopi kartu keluarga;dan
    4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permohonan atas barang yang dibutuhkan.

Pasal 42

Permohonan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi sosial daerah provinsi dengan melampirkan persyaratan:

  1. identitas pemohon;
  2. barang yang diminta;
  3. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dengan nama dan alamat;
  4. dasar hukum pembentukan atau pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  5. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  6. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  7. surat keterangan domisili.

Pasal 43

  1. Permohonan pemanfaatan hasil sumbangan berbentuk barang harus ditujukan ke Menteri, Pejabat Eselon I, atau Pejabat Eselon II.
  2. Menteri mendisposisikan permohonan kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan.
  3. Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.

Pasal 44

  1. Menteri dan Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan hasil pengumpulan sumbangan yang telah melalui tahap penelaahan dan pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I.
  2. Persetujuan permohonan pengumpulan sumbangan dapat diproses dengan ketentuan:
    1. Unit Kerja Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan mengajukan nota permintaan persetujuan permohonan hasil pengumpulan sumbangan dengan melampirkan surat telaahan dari Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan;
    2. nota permintaan persetujuan permohonan bantuan hasil pengumpulan sumbangan dengan jumlah nilai barang bantuan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri, sedangkan jumlah nilai barang bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan; dan/atau
    3. Pejabat Eselon II yang membidangi pengumpulan sumbangan menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan kepada Unit Eselon II kepada Unit Eselon II pembuat telahaan bantuan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon berdasarkan nota permintaan persetujuan permohonan yang telah disetujui oleh Menteri atau Pejabat Eselon I yang membidangi pengumpulan sumbangan.

Pasal 45

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan untuk persediaan barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara.

Bagian Keenam
Penerimaan Sumbangan Masyarakat dalam Bentuk Surat Berharga

Pasal 46

Ketentuan mengenai penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 48

  1. Menteri menetapkan kebijakan nasional penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
  2. Gubernur menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
  3. Bupati/wali kota menetapkan kebijakan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.

Pasal 49

  1. Penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin.
  2. Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    1. barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepadaFakir Miskin; dan/atau
    2. uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin.
  3. Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 50

Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 51

Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat digunakan untuk Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengembangan potensi diri;
  2. bantuan pangan dan sandang;
  3. penyediaan pelayanan perumahan;
  4. penyediaan pelayanan kesehatan;
  5. penyediaan pelayanan pendidikan;
  6. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  7. bantuan hukum; dan/atau
  8. pelayanan sosial.

Pasal 52

  1. Sumbangan masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin berbentuk barang, uang, dan/atau surat berharga harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN

Pasal 53

  1. Permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin dapat diajukan langsung oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. kelompok;
    4. masyarakat; atau
    5. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian singkat mengenai tujuan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  4. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
    1. identitas pemohon penerima sumbangan masyarakat;
    2. rekomendasi penerima sumbangan masyarakat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial; dan
    3. kartu keluarga sejahtera atau nama lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Dalam hal pemohon tidak memiliki kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau nama lain yang setingkat di tempat tinggal pemohon.
  6. Dalam hal terjadi bencana, permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dapat dilakukan dengan surat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.
  7. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial setempat.

Pasal 54

  1. Selain proses permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
    1. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    2. memiliki pengurus;
    3. terdaftar pada instansi sosial;
    4. rekomendasi dari instansi sosial;
    5. daftar calon penerima sumbangan;
    6. rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan
    7. nomor rekening bank atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 55

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f dikenakan sanksi administratif.

Pasal 56

  1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya; dan/atau
    4. pencabutan izin operasional.
  2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional dengan ketentuan:
    1. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya;
    2. penghentian pemberian sumbangan masyarakat dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
    3. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
    4. pencabutan izin operasional dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, dan tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 57

  1. Sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim yang bersifat ad hoc.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran atau pertimbangan, memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 58

  1. Tim wajib memeriksa, memproses, menyeleksi, dan menelaah permohonan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) lengkap diterima.
  2. Hasil seleksi dan telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagai pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
  3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak pertimbangan dari tim diterima.

Pasal 59

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat disetujui oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bantuan disalurkan kepada pemohon Penggunaan Sumbangan Masyarakat.

Pasal 60

Dalam hal permohonan penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pertimbangan dari tim diterima.

BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 61

Laporan hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berupa:

  1. laporan keuangan;
  2. laporan barang; dan/atau
  3. laporan pertanggungjawaban.

Pasal 62

  1. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang digunakan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang atau surat berharga dengan tahapan:
    1. permintaan izin pembukaan rekening;
    2. permintaan nomor register;
    3. usulan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
    4. pengajuan pengesahan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung/Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung.
  2. Laporan keuangan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang dengan tahapan:
    1. penyusunan berita acara serah terima;
    2. permintaan registrasi;
    3. permohonan pengesahan pendapatan; dan
    4. permohonan pengesahan belanja.
  3. Laporan Keuangan dalam penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah.

Pasal 63

  1. Laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan untuk hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang berbentuk barang.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
    1. melaporkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
    2. menjelaskan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
    3. penatausahaan dokumen terkait penerimaan hibah.

Pasal 64

  1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilaksanakan sebagai akuntabilitas hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau surat berharga.
  2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. berita acara penerimaan dan penyaluran; dan
    2. dokumentasi uang, barang, dan/atau surat berharga yang diterima dan barang yang disalurkan.
  4. Selain dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban juga berasal dari penerima bantuan.
  5. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. fotokopi surat permohonan;
    2. data barang yang diterima;
    3. rincian penggunaan;
    4. penjelasan penggunaan;
    5. dokumentasi bukti barang yang diterima; dan
    6. surat kendaraan bermotor.
  6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya berita acara serah terima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1126

 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin