Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 15, 2019
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Tujuan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial:

Dalam ketentuan Pasal 3 Permensos 16/2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk:

  1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
  2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
  3. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
  4. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
  5. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
  6. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada 15 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306 agar setiap orang mengetahuinya, oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham RI pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 762);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1077);
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 763);

Isi Permensos tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, tidak dalam format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
  3. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
  4. Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  6. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  7. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
  8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  10. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  11. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
  12. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
  13. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.
  14. Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan KPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  15. Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat KTK adalah seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
  16. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
  17. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
  18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
  19. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  20. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan:

  1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
  2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
  3. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
  4. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
  5. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
  6. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Menteri ini ditujukan kepada:

  1. pemerintah pusat;
  2. pemerintah daerah; dan
  3. masyarakat.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:

  1. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  2. Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
  3. Anak jalanan;
  4. Anak balita;
  5. Anak Telantar;
  6. Penyandang Disabilitas Telantar;
  7. Penyandang Disabilitas non Telantar;
  8. TS;
  9. KPO;
  10. KTK;
  11. Lanjut Usia Telantar;
  12. Lanjut Usia non Telantar; dan
  13. Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar; dan
  2. Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 7

  1. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. asesmen;
    3. penyusunan rencana intervensi;
    4. intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar Panti Sosial.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 9

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada:
    1. Penyandang Disabilitas Telantar;
    2. Anak Telantar;
    3. Lanjut Usia Telantar; dan
    4. Gelandangan dan Pengemis.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Panti Sosial.
  3. Dalam hal Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial tidak terjadi reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar dilaksanakan di dalam Panti Sosial.
  4. Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.
  5. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 11

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria:
    1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 12

  1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
    2. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
  3. Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau pusat kesejahteraan sosial.
  4. Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
  5. Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 13

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial dilakukan pada:

  1. rumah singgah atau nama lain; dan/atau
  2. pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 14

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
    1. data dan pengaduan;
    2. kedaruratan; dan
    3. pemenuhan kebutuhan dasar.
  2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 15

  1. Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
  2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 16

  1. Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  2. Bentuk layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
    1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
    2. sandang;
    3. alat bantu;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
    6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    9. penelusuran keluarga;
    10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
    11. rujukan.
  2. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 18

  1. Penerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat diberikan rujukan ke:
    1. keluarga;
    2. Panti Sosial; atau
    3. balai besar, balai, atau loka.
  2. Rujukan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila terjadi reunifikasi.
  3. Rujukan ke Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah 7 (tujuh) hari belum atau tidak terjadi reunifikasi.
  4. Rujukan ke balai besar, balai, atau loka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah penerima layanan mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut.
  5. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS yang ditetapkan oleh gubernur.
  6. Dalam hal wilayah provinsi tidak terdapat Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima layanan dapat dirujuk ke Panti Sosial wilayah provinsi lain.
  7. Dalam hal tidak terdapat Panti Sosial di wilayah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerima layanan dapat dirujuk ke balai besar, balai, atau loka untuk mendapatkan respon kasus dan intervensi krisis.
  8. Balai besar, balai, atau loka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan unit pelaksana teknis pemerintah pusat.
  9. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diberikan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti Sosial

Pasal 19

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS.
  2. LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

  1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
  2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
  3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 21

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria:
    1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
    2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
    3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
    4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
  2. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 22

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan nomor induk kependudukan;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
    11. pelayanan reunifikasi keluarga.

Pasal 23

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pengasuhan;
    2. permakanan;
    3. sandang;
    4. asrama yang mudah diakses;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    10. pelayanan penelusuran keluarga;
    11. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    12. akses layanan pengasuhan kepada keluargapengganti.

Pasal 24

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama yang mudah diakses;
    4. alat bantu;
    5. perbekalan kesehatan;
    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    8. fasilitasi;
    9. pembuatan nomor induk kependudukan;
    10. akses ke layanan kesehatan dasar;
    11. pelayanan penelusuran keluarga;
    12. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
    13. pemulasaraan.

Pasal 25

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. permakanan;
    2. sandang;
    3. asrama/cottage yang mudah di akses;
    4. perbekalan kesehatan;
    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    6. bimbingan keterampilan dasar;
    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
    8. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
    9. pemulangan ke daerah asal.

BAB III
REHABILITASI SOSIAL LANJUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  2. Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. layanan akesesibilitas;
    5. bantuan dan asistensi sosial;
    6. bimbingan resosialisasi;
    7. bimbingan lanjut; dan/atau
    8. rujukan.
  3. Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rehabilitasi Sosial Lanjut juga dilakukan dalam bentuk:
    1. terapi fisik;
    2. terapi mental spritual;
    3. terapi psikososial;
    4. terapi untuk penghidupan;
    5. dukungan aksesibilitas; dan/atau
    6. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 27

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut dan UPT.
  2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. balai besar rehabilitasi vokasional;
    2. balai besar Rehabilitasi Sosial;
    3. balai Rehabilitasi Sosial; dan/atau
    4. loka Rehabilitasi Sosial.
  3. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan dinas sosial setempat, LKS, dan mitra kerja lainnya.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut dilaksanakan melalui Progres.
  2. Progres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) kluster.
  3. Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Anak;
    2. Penyandang Disabilitas;
    3. TS dan KPO;
    4. Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
    5. Lanjut Usia.

Pasal 29

Progres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

  1. Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia;
  2. pendampingan sosial;
  3. dukungan teknis; dan
  4. dukungan aksesibilitas.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas,
TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA,
serta Lanjut Usia

Pasal 30

Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia merupakan intervensi yang dilakukan melalui pemberian:

  1. bantuan bertujuan;
  2. pengasuhan dan/atau perawatan sosial;
  3. dukungan keluarga; dan/atau
  4. terapi.

Pasal 31

  1. Bantuan bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan upaya untuk mendukung pengembangan dan memberdayakan potensi Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lanjut Usia dan lingkungan agar dapat berfungsi sosial secara aktif dimasyarakat.
  2. Bantuan bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Pasal 32

  1. Pengasuhan dan/atau perawatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan berperan secara aktif di lingkungan sosialnya.
  2. Pengasuhan dan/atau perawatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga.

Pasal 33

  1. Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.
  2. Dukungan keluarga diberikan dalam bentuk pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga.

Pasal 34

  1. Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental spritual, psikososial, dan penghidupan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.
  2. Terapi diberikan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi untuk penghidupan.
  3. Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.

Pasal 35

  1. Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang dilaksanakan di dalam dan di luar balai besar rehabilitasi vokasional, balai besar Rehabilitasi Sosial, balai Rehabilitasi Sosial dan loka Rehabilitasi Sosial paling lama 6 (enam) bulan.
  2. Jangka waktu pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan asesmen Pekerja Sosial atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendampingan Sosial

Pasal 36

  1. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan praktik pekerjaan sosial dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial.
  2. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.
  3. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lain dan multidisiplin lainnya.

Pasal 37

  1. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui kegiatan:
    1. pencegahan;
    2. respon kasus;
    3. manajemen kasus; dan
    4. monitoring dan evaluasi.
  2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mencegah seseorang mengalami disfungsi sosial.
  3. Respon kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan layanan khusus secara langsung, segera dan dalam jangka waktu pendek.
  4. Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengoordinasikan pelayanan dan sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan Rehabilitasi Sosial Lanjut dan intervensi lainnya secara komprehensif.
  5. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Bagian Keempat
Dukungan Teknis

Pasal 38

Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Progres bagi PPKS guna meningkatkan kualitas Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 39

Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan kegiatan meliputi:

  1. penyusunan regulasi;
  2. sosialisasi;
  3. rapat koordinasi;
  4. dukungan kemampuan atau peningkatan kapasitas;
  5. dukungan pelaksanaan kewenangan daerah; dan/atau
  6. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kelima
Dukungan Aksesibilitas

Pasal 40

Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan upaya untuk membantu PPKS sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan dengan menghubungkan sistem sumber sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

  1. Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan kegiatan meliputi:
    1. dukungan langsung; dan
    2. dukungan tidak langsung.
  2. Dukungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi, layanan, advokasi sosial, dan fasilitasi.
  3. Dukungan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara advokasi sosial kepada pemangku kepentingan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

  1. Sumber daya manusia dalam Rehabilitasi Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Pekerja Sosial;
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
  3. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 43

  1. Setiap Panti Sosial dan pemerintah daerah kabupaten/ kota harus memiliki Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan beban kerja.
  2. Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi pekerjaan sosial.
  4. Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 44

  1. Setiap pusat kesejahteraan sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. karang taruna;
    2. tenaga pelopor perdamaian;
    3. taruna siaga bencana;
    4. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    5. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    6. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    7. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
    8. penyuluh sosial masyarakat.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
  4. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 45

Menteri memiliki tanggung jawab:

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  3. mengelola anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara atau sumber- sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyusun rencana kerja nasional penyelenggaraan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  6. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  7. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar;
  8. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  9. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; dan
  10. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 46

Gubernur memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bagi penyelenggara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  3. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  4. menyusun rencana kerja penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial;
  6. memberikan bimbingan teknis kepada Panti Sosial;
  7. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  8. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
  9. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 47

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  3. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  4. menyusun rencana kerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
  5. melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
  6. membuat laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
  7. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah provinsi.
  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah kabupaten/kota.
  3. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:
    1. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing; atau
    2. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  4. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 49

  1. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial daerah provinsi dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial daerah kabupaten/kota dibebankan pada:
    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 50

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
  2. Pemantauan dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Pasal 51

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 52

  1. Evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial digunakan sebagai bahan:
    1. penyempurnaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
    2. perencanaan program dan anggaran;
    3. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan
    4. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 53

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial