Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 15, 2019
Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 24 Agustus 2017 di Jakarta.

Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Status diubah

ini diubah dengan .

Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Landasan Yuridis penetapan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. ;
  3. ;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Konten Kebijakan

Isi kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah (bukan dalam format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
  2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
  9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
  10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau lembaga sertifikasi profesi Pekerja Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
  13. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.
  14. Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.

Pasal 2

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melaksanakan pendayagunaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

  1. mendeskripsikan profil sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  2. mendeskripsikan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  3. meningkatkan pengembangan standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis sistem pekerjaan sosial mulai dari rekruitmen, manajemen sumber daya manusia, sistem intervensi sumber daya manusia, dan sistem pelatihan; dan
  4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
    2. Pekerja Sosial;
    3. Relawan Sosial; dan
    4. Penyuluh Sosial.
  2. Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penangganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 5

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. aparatur sipil negara; dan/atau
    2. masyarakat.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. pegawai negeri sipil; dan/atau
    2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
  5. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pasal 6

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
  2. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
    2. pendamping sosial program keluarga harapan;
    3. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
    4. pendamping sosial anak;
    5. pendamping sosial orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. pendamping sosial korban perdagangan orang;
    7. pendamping sosial disabilitas berat;
    8. pendamping sosial narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
    9. pendamping sosial komunitas adat terpencil;
    10. pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional;
    11. pendamping sosial eks narapidana;
    12. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
    13. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
    14. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 7

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak menuntut sebagai pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
    1. asisten Pekerja Sosial;
    2. Pekerja Sosial generalis; dan
    3. Pekerja Sosial spesialis.
  2. Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai spesialisasi meliputi:
    1. kebencanaan;
    2. disabilitas;
    3. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    4. lanjut usia;
    5. orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
    6. anak;
    7. kemiskinan;
    8. korban perdagangan orang;
    9. korban tindak kekerasan;
    10. tuna sosial; dan
    11. medis.

Pasal 19

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.
  2. Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.

Pasal 11

  1. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki tugas:
    1. memecahkan masalah;
    2. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
    3. melakukan analisis kebijakan sosial.
  2. Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. membantu orang memecahkan masalahnya;
    2. memberikan pelayanan provisi sosial;
    3. mengembangkan rencana penanganan kasus;
    4. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
    5. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
  3. Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
    2. mengembangkan program;
    3. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
    4. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
    5. memberikan pelayanan perlindungan.
  4. Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.
  5. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat.

Pasal 12

  1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 13

  1. Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik.
  2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Keempat
Relawan Sosial

Pasal 14

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. pekerja sosial masyarakat;
    2. karang taruna;
    3. tenaga pelopor perdamaian;
    4. taruna siaga bencana;
    5. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
    6. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
    7. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
    8. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
    9. penyuluh sosial masyarakat;
    10. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
    11. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
    12. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
  3. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

  1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 17

Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan.

Bagian Kelima
Penyuluh Sosial

Pasal 18

  1. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
  2. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyuluhan sosial kepada:
    1. PMKS;
    2. PSKS; dan/atau
    3. masyarakat.
  3. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan melakukan proses perubahan perilaku.
  5. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
    1. mandiri; dan/atau
    2. penugasan sebagai aparatur sipil negara;
  6. Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja di instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

  1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial.
  3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB III
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 20

  1. Manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilakukan terhadap pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  2. Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    1. analisa kebutuhan;
    2. rekruitmen; dan
    3. penempatan.

Pasal 21

Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan beban kerja.

Pasal 22

Rekruitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Pasal 23

  1. Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kompetensi.
  2. Penempatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.

Bagian Kedua
Kompetensi

Pasal 24

Kompetensi merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

  1. kompetensi dasar;
  2. kompetensi teknis; dan
  3. kompetensi ahli.

Pasal 26

  1. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi aspek:
    1. Pengetahuan;
    2. keterampilan; dan
    3. sikap.
  2. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
    1. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
    2. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
    3. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
    4. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

Peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pelatihan kompetensi teknis; dan
  2. pembinaan karier.

Pasal 28

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 30

Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis;
  3. pembinaan karier; dan
  4. praktik pekerjaan sosial.

Pasal 31

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.

Pasal 32

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan jenis pelayanan.

Pasal 33

  1. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Pekerja Sosial.

Pasal 34

  1. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami:
    1. kemiskinan;
    2. ketelantaran;
    3. disabilitas;
    4. keterpencilan;
    5. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
    6. korban bencana; dan/atau
    7. korban tindak kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi;
  2. Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PMKS dan PSKS.

Pasal 35

Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial meliputi:

  1. praktik mandiri;
  2. praktik di panti Pemerintah/pemerintah daerah;
  3. praktik di Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
  4. praktik di masyarakat.

Pasal 36

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang telah lulus sertifikasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin praktik ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Peningkatan Kompetensi Relawan Sosial

Pasal 38

  1. Peningkatan kompetensi Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis.
  2. Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keenam
Peningkatan Kompetensi Penyuluh Sosial

Pasal 39

Peningkatan kompetensi Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan profesi;
  2. pelatihan kompetensi teknis; dan
  3. pembinaan karier.

Pasal 40

  1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.

Pasal 41

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

  1. Pembinaan karier disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Sosial.
  2. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Penyuluh Sosial.

Bagian Ketujuh
Kinerja

Pasal 43

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan ditetapkan kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 44

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Bagian Kedelapan
Remunerasi

Pasal 46

  1. Remunerasi merupakan imbalan yang layak sesuai dengan prinsip remunerasi dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab.
  2. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan.
  5. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Relawan Sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara.
  6. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 47

  1. Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota.
  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
    1. piagam;
    2. plakat;
    3. piala; dan/atau
    4. insentif.
  4. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  5. Penghargaan yang diberikan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan di masing-masing daerah.

Pasal 48

Mekanisme pemberian penghargaan Menteri Sosial bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi:

  1. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
  2. dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud;
  3. hasil verifikasi oleh dinas sosial provinsi diusulkan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial; dan
  4. Menteri Sosial menetapkan penerima penghargaan.

Pasal 49

  1. Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. pemberhentian sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 50

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. sumbangan masyarakat; dan/atau
  5. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

  1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiataan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 52

  1. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

  1. Menteri Sosial melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan Sosial kepada pemerintah daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di wilayahnya.

Pasal 54

  1. Pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembinaan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Tenaga pendamping program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat bulan Desember 2017.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1167

 

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial