Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial

Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Demikian definisi Restorasi Sosial dalam Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial menjelaskan bahwa maksud Restorasi Sosial adalah untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman. Restorasi sosial merupakan implementasi dari program Nawa Cita dan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial ditetapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta. Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial diundangkan pada 28 November oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1910. Agar setiap orang megetahuinya.

Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial, adalah:

  1. bahwa restorasi sosial merupakan implementasi dari program Nawa Cita dan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia;

  2. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan, perlu penguatan restorasi sosial;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Restorasi Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Permensos Restorasi Sosial

Berikut adalah isi Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RESTORASI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

  2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pasal 2

  1. Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman.

  2. Restorasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa yang memudar atau melemah sehingga dapat kembali sesuai dengan yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Restorasi Sosial dilakukan dengan memberikan penguatan pada masyarakat guna menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Sasaran penguatan Restorasi Sosial diperuntukkan kepada:

  1. masyarakat; dan

  2. nilai-nilai kearifan lokal yang sudah memudar atau menurun.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 5

  1. Restorasi Sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial.

  2. Strategi penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga;

    2. membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa;

    3. meningkatkan peran kelembagaan sosial;

    4. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan

    5. meningkatkan pembudayaan kesetiakawananan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

  1. pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;

  2. peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan

  3. pelindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa.

Pasal 7

Membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

  1. pengembangan kepedulian sosial;

  2. pengembangan pranata gotong royong;

  3. penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;

  4. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;

  5. pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan

  6. peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

Pasal 8

Meningkatkan peran kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

  1. pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota;

  2. pengembangan kompetensi dan kertersediaan tenaga kesejahteraan sosial; dan

  3. peningkatan kualitas dan standardisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

  1. perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan;

  2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;

  3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan

  4. pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, serta penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Pasal 10

Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

  1. peningkatan penyuluhan sosial;

  2. penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintan daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan

  3. peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketiga
Penguatan Restorasi Sosial

Pasal 11

Penguatan Restorasi Sosial dilaksanakan secara mandiri dan terintegrasi di mulai dari tingkat desa/kelurahan/nama lain sampai dengan tingkat nasional.

Pasal 12

  1. Penguatan Restorasi Sosial dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

  2. Penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi.

  3. Penguatan Restorasi Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan tahapan:

    1. memetakan dan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal;

    2. pelaksanaan penjajagan;

    3. seleksi dan identifikasi;

    4. menetapkan kesepakatan bersama;

    5. menyusun rencana kerja;

    6. mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penguatan; dan

    7. menyampaikan laporan.

Pasal 13

  1. Penguatan Restorasi Sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

    1. keluarga;

    2. badan usaha;

    3. lembaga pendidikan;

    4. organisasi masyarakat;

    5. kelompok komunitas;

    6. kelompok profesi; dan

    7. media masa.

  2. Penguatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 14

Penguatan Restorasi Sosial dilakukan dengan cara:

  1. kampanye Restorasi Sosial;

  2. jejaring kerja Restorasi Sosial;

  3. bengkel karakter; dan

  4. aksi sosial.

Pasal 15

  1. Kampanye Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan perwujudan persemaian budaya untuk penguatan Restorasi Sosial yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi.

  2. Kampanye Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. sosialisasi;

    2. diseminasi;

    3. penataran;

    4. lokakarya;

    5. seminar; atau

    6. forum diskusi.

Pasal 16

  1. Jejaring kerja Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan upaya membangun ikatan kerja dan kemitraan antarkelompok serta berbagai lembaga yang dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan Restorasi Sosial.

  2. Jejaring kerja Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. menciptakan ruang dialog antara pemangku kepentingan;

    2. mengedepankan adanya kesamaan sudut pandang, tujuan, dan rasa; dan

    3. membuat komitmen untuk bekerja bersama dan saling bantu dalam suasana yang toleran.

Pasal 17

  1. Bengkel karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan penyampaian informasi mengenai materi Restorasi Sosial, pembinaan, dan pembentukan karakter berjiwa sosial bagi generasi muda yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

  2. Bengkel karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. bimbingan teknis;

    2. pendidikan karakter; dan/atau

    3. penyuluhan.

Pasal 18

  1. Aksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan tindakan sosial yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk merestorasi kehidupan sosial masyarakat.

  2. Aksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

    1. memperingati hari besar nasional;

    2. gerakan masyarakat peduli dan berbagi; dan/atau

    3. bakti sosial.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jejaring kerja Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bengkel karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan aksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 20

Sumber pendanaan penguatan Restorasi Sosial dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

  3. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap penguatan Restorasi Sosial.

Pasal 22

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai penguatan Restorasi Sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

  1. Laporan penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setiap tahun.

  2. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial di daerah provinsi.

  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial di daerah kabupaten/kota.

  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penguatan Restorasi Sosial di kecamatan.

Pasal 26

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penguatan Restorasi Sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[ Foto Replica statue of Garuda Pancasila golden yellow color was on display at the dock landing the seaplane that flew President Sukarno to Iluta village, district Batudaa, Gorontalo regency. Motto: "Bhinneka Tunggal Ika" (English: "Unity in Diversity") by Marwan Mohamad - Own work, CC BY-SA 4.0, Link ]

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial

Lampiran Ukuran
Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial (237.46 KB) 237.46 KB