Permensos 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Konflik Sosial sendiri maksudnya adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial ditandatangani Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta.

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial diundangakan dan diberlakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Januari 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Latar Belakang

Peertimbangan yang melatarbelakangi penerbitan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Dasar Hukum

Menjadi landasan hukum kebijakan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Isi Kebijakan

Isi kebijakan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratudan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
  2. Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
  3. Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
  4. Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
  5. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
  6. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  7. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
  8. Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
  9. Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
  10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
  11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

  1. Pencegahan Konflik Sosial;
  2. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  3. Pemulihan Pascakonflik Sosial.

BAB II
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 3

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
  2. Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
    1. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
    2. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
    3. meredam potensi Konflik Sosial;
    4. membangun sistem peringatan dini; dan
    5. mencegah bencana sosial termasuk radikalisme,terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

  1. pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
  2. bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
  3. penguatan kampung Keserasian Sosial;
  4. penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
  5. penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
  6. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pasal 5

  1. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
  2. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.
  3. Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
  4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
    1. pengkajian;
    2. kompilasi hasil pengkajian lintasinstansi; dan
    3. laporan pengkajian.

Pasal 6

  1. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
  2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    1. Kementerian Sosial; dan
    2. dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. mencegah terjadinya Konflik Sosial;
    2. menentukan tingkat kerawanan;
    3. menentukan skala prioritas sasaran program;
    4. menetapkan sasaran program; dan
    5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7

  1. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
  2. Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    1. seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
    2. bimbingan teknis sumber daya;
    3. pembentukan forum Keserasian Sosial;
    4. verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
    5. pendampingan;
    6. penyaluran bantuan; dan
    7. supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

  1. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
    1. penguatan pranata sosial;
    2. penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
    3. penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
    4. tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
    5. pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
  2. Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
    1. sarasehan;
    2. forum dialog;
    3. konferensi; dan/atau
    4. pentas seni dan budaya.

Pasal 9

  1. Penguatan berketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penguatan komunitas yang bertujuan:
    1. melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko perubahan sosial;
    2. mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan;
    3. mengendalikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; dan
    4. memelihara Kearifan Lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.
  2. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penguatan kampung Keserasian Sosial.
  3. Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan forum ketahanan sosial komunitas.

Pasal 10

  1. Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
  2. Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
  3. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
  4. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. memelihara Kearifan Lokal;
    2. memelihara Keserasian Sosial;
    3. melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
    4. memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
    5. memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
    6. mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
  5. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
    1. desa/kelurahan/nama lain;
    2. kecamatan;
    3. daerah kabupaten/kota;
    4. daerah provinsi; dan/atau
    5. nasional.
  6. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
  7. Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
    1. kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
    2. camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
    3. bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
    4. gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
    5. Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.

Pasal 11

  1. Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
  2. Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
  3. Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  4. Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB III
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar ditujukan kepada:
    1. Korban Konflik Sosial; dan
    2. Pengungsi.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kondisi kedaruratan.
  3. Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik Sosial

Pasal 14

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. pelayanan psikososial.
  2. Pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  3. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi termasuk Kebutuhan
Spesifik Perempuan, Anak, dan Kelompok Orang yang
Berkebutuhan Khusus

Pasal 15

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
    1. pangan;
    2. sandang;
    3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    4. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
    5. pelayanan psikososial;
    6. penampungan serta tempat hunian; dan
    7. dapur umum.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma.
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
    1. pengasuhan;
    2. tempat bermain; dan
    3. penyembuhan dari trauma.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik kelompok orang yang berkebutuhan khusus, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi:
    1. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
    2. bantuan sosial khusus.

Pasal 16

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
  2. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi bantuan penyediaan:
    1. tangki air; dan/atau
    2. toilet umum.
  3. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan tenda atau bilik kasih sayang dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  5. Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan dukungan psikososial dalam bentuk sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya pelaksana psikososial.
  6. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa penampungan serta tempat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi:
    1. pembuatan barak;
    2. pemanfaatan gedung sekolah;
    3. balai desa; dan
    4. fasilitas umum lainnya.
  7. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi berupa dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi:
    1. pendirian dapur umum lapangan;
    2. penyiapan logistik;
    3. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
    4. perlengkapan makan; dan/atau
    5. perlengkapan dapur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik perempuan berupa ketersediaan kebutuhan untuk penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

  1. bimbingan dan konsultasi;
  2. konseling;
  3. terapi psikososial;
  4. pemulihan trauma;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. rujukan.

Pasal 18

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diutamakan dilakukan oleh orang tua dan keluarga.
  2. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak ada, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga alternatif atau pengganti yang ditunjuk oleh dinas sosial setempat.

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa tempat bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan usia anak.

Pasal 20

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik anak berupa penyembuhan dari trauma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan permasalahan anak.

Pasal 21

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi spesifik orang yang berkebutuhan khusus berupa bantuan sosial khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi korban.
  2. Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. kaca mata;
    2. alat bantu dengar;
    3. kruk;
    4. tongkat; dan/atau
    5. kursi roda.

Bagian Keempat
Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 23

  1. Permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
  2. Prosedur permintaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan persediaan cadangan logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian Konflik Sosial dan data Korban Konflik Sosial serta pengungsian dan data Pengungsi;
    2. dalam hal persediaan cadangan logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa berita acara serah terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    3. kepala dinas sosial daerah provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan kebutuhan; dan
    4. dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, kepala dinas sosial daerah provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Pasal 24

Dalam hal situasi Konflik Sosial atau darurat, dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan langsung kebutuhan dasar Korban Konflik Sosial serta kebutuhan dasar Pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dengan melampirkan rekomendasi bupati/wali kota yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

  1. Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh petugas dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan tenaga pelopor dan taruna siaga bencana di tempat tinggalnya serta petugas kecamatan dan kelurahan/desa/nama lain;
    2. penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Korban Konflik Sosial dan Pengungsi diserahkan melalui camat atau lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya dengan dibuatkan berita acara serah terima; dan
    3. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan daftar nama penerima bantuan.
  2. Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMULIHAN PASCAKONFLIK SOSIAL

Pasal 26

Pemulihan Pascakonflik Sosial meliputi:

  1. rekonsiliasi; dan
  2. rehabilitasi.

Pasal 27

  1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan sebagai kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan.
  2. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik.
  3. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
    1. para pihak bersedia berdamai;
    2. komunikasi/duduk bersama;
    3. saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada; dan
    4. orientasi ke masa depan.
  4. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
    1. penguatan kapasitas;
    2. reunifikasi sosial;
    3. dialog prarekonsiliasi;
    4. upacara kesepakatan rekonsiliasi; dan
    5. bantuan sosial.
  5. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau satuan tugas Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 28

  1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan rehabilitas sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
    2. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
    3. penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat; dan/atau
    4. penguatan ekonomi.
  3. Pemulihan psikososial Korban Konflik Sosial dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    1. bimbingan dan konsultasi;
    2. konseling;
    3. terapi psikososial;
    4. pemulihan trauma;
    5. pendampingan; dan/atau
    6. rujukan.
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
    1. pengasuhan;
    2. penyembuhan trauma perempuan dan anak;
    3. tempat bermain anak;
    4. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan/atau
    5. bantuan sosial.
  5. Penguatan relasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui reintegrasi sosial dan penguatan kampung damai.
  6. Penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui usaha ekonomi produktif dan/atau pengembangan kelompok usaha bersama.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 30

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk mengetahui:

  1. kegiatan yang dilaksanakan;
  2. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
  3. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
  4. perubahan perilaku Korban Konflik Sosial; dan
  5. peningkatan kualitas hidup.

Pasal 31

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.
  4. Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 32

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33

  1. Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Konflik Sosial.
  2. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi Korban Konflik Sosial di daerahnya kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
  3. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 54

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

[ Gambar oleh David Morier (1705?–1770) - Royal Collection Trust, Domain Publik, Sumber ]