Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 10, 2019
Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Status

Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Status Berlaku, dan mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928).

Latar Belakang

Menjadi pertimbangan sekaligus pertimbangan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah:

  1. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
  2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki landasan hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Isi Kebijakan

Adapun isi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
  3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  6. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
  7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
  8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
  9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui uuuvbpendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
  11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
  12. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak dalam penanganan ABH yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan dalam proses peradilan formal, pendampingan dalam proses peradilan restoratif berbasis masyarakat, serta pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
  13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
  14. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
  15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH;
  2. memberikan perlindungan kepada ABH yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH dan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. LPKS;
  3. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak;
  4. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  5. penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
  6. ABH; dan
  7. masyarakat.

BAB II
HAK ABH

Pasal 4

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

  1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. dipisahkan dari orang dewasa;
  3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. melakukan kegiatan rekreasional;
  5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. memperoleh Pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. memperoleh advokasi sosial;
  12. memperoleh kehidupan pribadi;
  13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  14. memperoleh pendidikan;
  15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Anak yang menjalani masa pidana berhak:
    1. mendapat pengurangan masa pidana;
    2. memperoleh asimilasi;
    3. memperoleh cuti mengunjungi Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. memperoleh pembebasan bersyarat;
    5. memperoleh cuti menjelang bebas;
    6. memperoleh cuti bersyarat; dan
    7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

  1. upaya rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 8

  1. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
  2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
  3. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.
  4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSYARATAN ABH

Pasal 9

  1. Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.
  3. Anak Korban dan Anak Saksi diutamakan menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga.
  4. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi tidak dapat di Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tempatkan di Keluarga Pengganti atau lembaga pengasuhan anak.

Pasal 10

  1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
  3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukan.
  4. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  5. Persyaratan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik;
    2. hasil keputusan antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  6. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 11

  1. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat ditempatkan di LPKS apabila:
    1. pada saat penangkapan tidak ada ruang pelayanan khusus anak;
    2. tidak tersedia lembaga penempatan anak sementara; atau
    3. untuk melindungi keamanan Anak.
  2. Persyaratan penerimaan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penitipan;
    2. berita acara serah terima penitipan;
    3. surat pernyataan bersama mengenai keamanan Anak yang ditempatkan di LPKS.
    4. resume/kronologis kasus; dan
    5. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  3. Jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
    1. tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
    2. tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
    3. tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
    4. tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari; atau
    5. tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
  4. LPKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penitipan dengan tembusan kepada atasan lembaga penitip sesuai dengan kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan.
  5. Lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjemput Anak yang berada di LPKS.
  6. Dalam hal Anak tidak dijemput oleh lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Anak dikembalikan kepada orang tua/wali.
  7. Pengawasan Anak yang dititipkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga penitip.
  8. Dalam hal Anak yang dititipkan di LPKS akan mengikuti ujian sekolah, pimpinan LPKS mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memberikan izin kepada Anak guna mengikuti ujian di sekolah atau di LPKS.

Pasal 12

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Diversi.
  3. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
  4. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
  5. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  6. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. surat permohonan penempatan dari penyidik Anak;
    2. hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
    3. berita acara serah terima penempatan;
    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    5. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
  7. Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 13

  1. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat:
    1. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
    2. ditempatkan di LPKS.
  2. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan.
  3. Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali atau penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  4. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
  5. Jangka waktu penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan hasil laporan perkembangan Anak.
  6. Anak dalam LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya penempatan di dalam LPKS dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik, dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  7. Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
    1. salinan atau petikan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    2. berita acara pelaksanaan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
    3. laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan dan/atau laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional; dan
    4. surat pernyataan tanggung jawab orang tua/wali/jaksa penuntut umum/pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 14

  1. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diserahkan kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti atau ditempatkan di LPKS apabila:
    1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
    2. tindak pidana ringan;
    3. tindak pidana tanpa korban;
    4. tindak pidana delik aduan; atau
    5. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah provinsi setempat.
  2. Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien dan surat pernyataan persetujuan anak untuk menjadi klien.
  3. Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang diprakarsai oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pusat kesejahteraan sosial.
  5. Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan Anak dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak, Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak Korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa/kelurahan/nama lain.
  6. Selain melibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kesepakatan musyawarah dapat melibatkan bintara pembinaan desa, bhayangkara pembina keamanan, ketertiban masyarakat, atau pihak lain yang terkait.
  7. Penyerahan Anak kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Format:

  1. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (6) huruf c, dan Pasal 13 ayat (7) huruf b;
  2. surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (6) huruf e;
  3. laporan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e;
  4. surat serah terima anak titipan pada Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
  5. surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 16

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

  1. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
  2. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pasal 17

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan di:
    1. LPKS untuk Anak;
    2. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi; atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti.
  2. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 18

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan:
    1. pendekatan awal;
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
    3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
    4. pemecahan masalah atau intervensi;
    5. resosialisasi;
    6. terminasi; dan
    7. bimbingan lanjut.
  2. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi; dan
  5. penerimaan.

Pasal 20

  1. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh ABH.
  3. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  4. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan, dan/atau seminar.

Pasal 21

  1. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah ABH.
  2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas ABH.
  3. Kelengkapan berkas ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 22

  1. Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat ABH serta dukungan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
  2. Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok.

Pasal 23

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan ABH sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan ABH.

Pasal 25

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. persiapan;
    2. pengumpulan data dan informasi;
    3. analisis; dan
    4. temu bahas kasus.
  3. Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dengan ABH.
  4. Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi ABH.
  5. Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan ABH.
  6. Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan ABH.

Pasal 26

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi ABH.
  2. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. membuat skala prioritas kebutuhan ABH;
    2. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH; dan
    3. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 27

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemenuhan kebutuhan dasar;
    2. terapi psikososial;
    3. terapi mental dan spiritual; dan
    4. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Pasal 28

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. pengasuhan;
  2. permakanan;
  3. sandang;
  4. tempat tinggal;
  5. fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan/atau kartu identitas anak;
  6. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; dan
  7. perbekalan kesehatan.

Pasal 29

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ABH ke arah yang adaptif.

Pasal 30

  1. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamanan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.
  2. Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok.

Pasal 31

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Pasal 32

  1. Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan ABH, Keluarga/Keluarga Pengganti, dan masyarakat untuk menerima kembali anak di Keluarga dan masyarakat.

Pasal 33

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ABH.
  2. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada:
    1. ABH telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial;
    2. ABH dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain;
    3. ABH yang melarikan diri dan tidak ditemukan; atau
    4. ABH meninggal dunia.
  3. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terdiri atas:
    1. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai ABH dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan/atau
    2. kunjungan kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan ABH.

Pasal 34

  1. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah ABH kembali ke Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat sehingga ABH memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial ABH.

Pasal 35

  1. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. bimbingan mental dan spiritual;
    5. bimbingan fisik;
    6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    7. pelayanan aksesibilitas;
    8. bantuan dan asistensi sosial;
    9. bimbingan resosialisasi;
    10. bimbingan lanjut; dan/atau
    11. rujukan.
  2. Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 36

  1. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial ABH.
  2. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.

Pasal 37

  1. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial ABH.
  2. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
    1. Keluarga;
    2. Keluarga Pengganti;
    3. panti sosial;
    4. pusat Rehabilitasi Sosial;
    5. rumah singgah; dan/atau
    6. rumah perlindungan sosial.

Pasal 38

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada ABH agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 39

  1. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku ABH berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya.
  2. Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
    2. pendidikan agama;
    3. internalisasi ketaatan pada norma dan etika; dan
    4. bimbingan kesehatan mental.

Pasal 40

  1. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani ABH.
  2. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    1. olah raga;
    2. aktivitas harian yang terjadwal untuk anak; dan/atau
    3. bimbingan rekreasional.

Pasal 41

  1. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial ABH agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
  2. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan:
    1. individual;
    2. kelompok; dan
    3. kemasyarakatan.

Pasal 42

  1. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi ABH guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
  2. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan ABH dalam memenuhi hak dasarnya.

Pasal 43

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada ABH yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 44

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan ABH agar dapat diterima kembali ke dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 45

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian ABH setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 46

  1. Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar ABH memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.
  2. Formulir rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 47

  1. Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
  2. Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
    1. penyatuan kembali ABH ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat; dan
    2. menghindari stigma ABH di dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 48

Reintegrasi Sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani:

  1. proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum;
  2. proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah;
  3. Rehabilitasi Sosial di LPKS; atau
  4. Rehabilitasi Sosial di instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Pasal 49

  1. Reintegrasi Sosial dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
    1. menyiapkan kondisi psikologis ABH;
    2. menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat;
    3. mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti;
    4. pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH; dan
    5. terminasi.
  2. Menyiapkan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.
  3. Menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
  4. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinasi dilakukan dengan menghubungkan ABH pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, lembaga pendidikan, atau lapangan kerja.
  5. Mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyerahkan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti.
  6. Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi ABH yang telah kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti.
  7. Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah dipastikan ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 50

Dalam hal terjadi penolakan oleh Keluarga atau masyarakat terhadap ABH, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mencarikan Keluarga Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR LEMBAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Standar lembaga penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH bertujuan:

  1. memberikan arah dan pedoman penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH oleh LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi;
  2. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
  3. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Bagian Kedua
LPKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

  1. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi merupakan lembaga yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi.
  3. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar.
  4. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas aspek:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. struktur organisasi;
    4. sumber daya manusia;
    5. sarana dan prasarana;
    6. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban; dan
    7. program pelayanan.

Paragraf 2
Status Lembaga

Pasal 53

  1. LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Pembentukan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

  1. Status LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi harus terdaftar di Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Dalam hal di daerah kabupaten/kota belum terdapat LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ABH dapat dirujuk ke LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat yang berbadan hukum.

Pasal 56

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi.

Paragraf 3
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 57

Visi dan misi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b berdasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga.

Paragraf 4
Struktur Organisasi

Pasal 58

  1. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
    1. pimpinan lembaga;
    2. bidang administrasi; dan
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan lembaga dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi ABH.

Paragraf 5
Sumber Daya Manusia

Pasal 59

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi tenaga bidang:

  1. administrasi;
  2. teknis Rehabilitasi Sosial; dan
  3. penunjang.

Pasal 60

Sumber daya manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan:

  1. rumah tangga;
  2. personalia;
  3. surat menyurat; dan
  4. keuangan.

Pasal 61

  1. Sumber daya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
    1. Pekerja Sosial Profesional; dan
    2. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menyediakan:
    1. dokter;
    2. psikiater;
    3. psikolog;
    4. instruktur keterampilan; dan
    5. pembimbing rohani.
  3. Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan profesi dan/atau lembaga/instansi lain.

Pasal 62

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

  1. pengasuh;
  2. petugas dapur;
  3. petugas kebersihan;
  4. satpam/petugas keamanan; dan/atau
  5. supir.

Paragraf 6
Sarana dan Prasarana

Pasal 63

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 64

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas rumah antara, ruang pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, ruang asrama, ruang pengasuh, ruang konseling psikososial, ruang terapi psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olah raga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi anak.

Pasal 65

  1. Instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan komponen yang digunakan dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
  2. Instrumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban

Pasal 66

Sumber pendanaan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f berasal dari dana mandiri, baik dari lembaga maupun luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 67

  1. Dana yang dimiliki LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 68

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Program Pelayanan

Pasal 69

Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tipologi

Pasal 70

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak diklasifikasikan menjadi:

  1. kelas A;
  2. kelas B; dan
  3. kelas C.

Pasal 71

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan nasional; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 72

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi A;
  2. menjadi rujukan provinsi; dan
  3. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dengan kriteria:

  1. memperoleh nilai akreditasi B; dan
  2. wilayah kerjanya hanya mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB VII
PENDAMPINGAN

Pasal 74

  1. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    1. Anak;
    2. Anak Korban dan Anak Saksi; dan/atau
    3. Keluarga/Keluarga Pengganti ABH.
  3. Pendampingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada:
    1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    2. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
    3. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
    4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
  4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat dan/atau setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Pendamping bagi Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi harus dilakukan oleh pendamping yang berbeda.
  6. Apabila dalam melaksanakan Pendampingan Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi terdapat ancaman keselamatan terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat meminta perlindungan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 75

  1. Pendampingan ABH harus diberikan pada saat Rehabilitasi Sosial ABH di dalam LPKS, Keluarga/ Keluarga Pengganti, dan masyarakat.
  2. Pendampingan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  3. Dalam memberikan Pendampingan ABH Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh relawan sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
  4. Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi dilaksanakan pada saat dan/atau dalam setiap tingkat pemeriksaan.
  5. Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi terancam keselamatannya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial wajib merujuk Anak Korban dan Anak Saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 76

Pendamping dalam melaksanakan tugasnya dengan mekanisme:

  1. menerima penugasan Pendampingan;
  2. mempelajari kasus;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  4. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
  5. memberikan Pendampingan psikososial;
  6. mendampingi di dalam maupun di luar lembaga; dan
  7. menyusun laporan pelaksanaan Pendampingan.

Pasal 77

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebelum mengikuti proses Diversi melakukan persiapan sebagai berikut:

  1. assesmen;
  2. memberikan pemahaman dan penjelasan tentang maksud dan tujuan proses Diversi pada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti;
  3. pendekatan untuk mengetahui harapan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada proses Diversi;
  4. menyiapkan laporan sosial;
  5. menyerahkan laporan sosial kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait; dan
  6. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 78

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada saat mengikuti proses Diversi memiliki tugas sebagai berikut:

  1. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk memastikan kesiapan mengikuti proses Diversi;
  2. memastikan kenyamanan dan keamanan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti selama proses Diversi;
  3. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada saat memberikan keterangan pada saat proses Diversi;
  4. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti agar dapat mengendalikan diri dan emosi selama proses Diversi;
  5. membacakan hasil laporan sosial dan rekomendasi; dan
  6. menandatangani berita acara Diversi dan surat kesepakatan Diversi.

Pasal 79

Jika proses Diversi berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti mendapat surat penetapan pengadilan;
  2. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan Diversi dilaksanakan;
  3. melakukan Pendampingan untuk proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
  4. melakukan bimbingan lanjutan untuk memastikan hak Anak terpenuhi dan memperoleh perlindungan; dan
  5. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH.

Pasal 80

Jika proses Diversi tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

  1. memberikan penguatan dan pemahaman kepada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan;
  2. memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan korban;
  3. mendampingi Anak Korban untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan;
  4. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH; dan
  5. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 81

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban di tingkat penyidikan, melakukan tugas sebagai berikut:

  1. memastikan bahwa Anak Korban terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan;
  2. memastikan bahwa proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;
  3. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
  4. memastikan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti tidak mendapatkan tekanan, intimidasi, dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan;
  5. memastikan Anak Korban mendapatkan Pendampingan dari Keluarga/Keluarga Pengganti atau petugas pendamping selama proses penyidikan; dan f. membuat laporan perkembangan kasus.

Pasal 82

  1. Pada saat memeriksa Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa ke luar ruang sidang.
  2. Pada saat pemeriksaan Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga/Keluarga Pengganti, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
  3. Dalam hal Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban didengar keterangannya:
    1. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    2. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 83

Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

  1. memberikan penguatan kepada Anak Korban sebelum memasuki ruang sidang;
  2. memastikan kesiapan Anak Korban untuk bertemu dengan pelaku;
  3. menyampaikan kepada Hakim dan Jaksa apabila Anak Korban tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
  4. memastikan kondisi Anak Korban siap untuk memberikan keterangan kepada Hakim; dan
  5. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh Hakim.

Pasal 84

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban dan Keluarga/ Keluarga Pengganti di luar proses hukum bertugas sebagai berikut:

  1. kunjungan rumah;
  2. melakukan asesmen;
  3. identifikasi kebutuhan;
  4. rencana intervensi;
  5. pelaksanaan intervensi;
  6. menghubungkan Anak Korban dengan sistem sumber sesuai kebutuhan Anak Korban; dan
  7. memberikan penguatan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti.

BAB VIII
PEMBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat

Pasal 85

Menteri memiliki kewenangan:

  1. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan ABH;
  2. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup nasional;
  3. melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup nasional yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota;
  4. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  5. menetapkan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  6. menetapkan tipologi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  7. melakukan dan memfasilitasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  8. menghimpun dan mengompilasi data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima pelayanan lingkup nasional;
  9. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH; dan
  10. mengalokasikan anggaran permakanan ABH selama Anak berada di LPKS pada saat penangkapan dan penahanan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 86

Gubernur memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi atau lintaskabupaten/kota;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lintaskabupaten/kota di wilayahnya;
  3. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi lain serta kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
  4. melaksanakan Rehabilitasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah kabupaten/kota;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi;
  6. menghimpun dan mengompilasikan data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah provinsi;
  7. memberikan rekomendasi usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi kepada Menteri; dan
  8. pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 87

Bupati/wali kota memiliki kewenangan:

  1. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup daerah kabupaten/kota;
  2. melaksanakan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  3. menetapkan keputusan sumber daya manusia penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
  4. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain;
  5. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota;
  6. memiliki data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah kabupaten/kota;
  7. melaksanakan dan memfasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial berbasis masyarakat di pusat kesejahteraan sosial;
  8. mengajukan usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH kepada dinas sosial daerah provinsi;
  9. melakukan pembinaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH berbasis masyarakat; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 88

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 89

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.

Pasal 90

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 91

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

  1. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan setiap tahun.
  2. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah provinsi.
  3. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1642

 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

[ Sumber Foto : By Clemensfranz - Own work, , ]