Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 25, 2019
Permensos 29/2017,  Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah .

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta.

Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum mengatur ketentuan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial serta lembaga yang mengeluarkan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  13. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

Isi Perubahan

Berikut adalah isi dari Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (format bukan asli):

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    1. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan.
    2. Standar Kualifikasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
    3. Standar Pembinaan adalah kriteria minimal tentang pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
    4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
    5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
    6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
    7. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    8. Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.
    9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
    10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
    12. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi Pekerjaan Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    13. Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    14. Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Penyuluh Sosial.
    15. Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu lembaga yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial.
  2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8

    1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 12

    1. Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13

    1. Pekerja Sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial harus memiliki izin praktik.
    2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  5. Ketentuan ayat (2 ) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16

    1. Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.
  6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.
    2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial.
    3. Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 185

Permensos 29/2017 tentang Perubahan Atas Permensos 16/2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial