Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;

  2. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;

  3. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau

  4. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak. Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar dalam Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar ada 2 yaitu:

  1. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dengan kriteria anak:

    1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

    2. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

  2. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial, dengan kriteria anak:

    1. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;

    2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau

    3. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan bahwa Anak Telantar yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria, dapat dirujuk untuk menerima Rehabilitasi Sosial lanjut. Kriteria anak telantar untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut:

  1. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga tapi masih membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut;

  2. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial dan telah kembali ke dalam Keluarga tetapi masih membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut;

  3. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial yang masih membutuhkan Rehabilitasi Sosial lanjut; dan/atau

  4. Anak yang memerlukan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut yang telah diidentifikasi atau diasesmen oleh Pekerja Sosial.

Kelengkapan Rujukan untuk menerima Rehabilitasi Sosial lanjut, menurut Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar, adalah:

  1. surat permohonan dari dinas sosial daerah provinsi;

  2. surat persetujuan untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut dari Keluarga, wali, pengasuh, aparat desa atau lurah atau nama lain, atau kepala dinas sosial setempat;

  3. hasil asesmen dari Pekerja Sosial;

  4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat akan ditempatkan ke balai atau loka; dan

  5. berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke dalam balai atau loka.

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar ditetapkan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P Batubara pada tanggal 24 April 2020 di Jakarta. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar diundangkan di Jakarta oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 29 April 2020. Agar setiap orang mengetahuinya Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427.

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah:

  1. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu;

  2. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

  11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Isi Permensos Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar

Berikut adalah isi Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TELANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

  2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

  3. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

  4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

  5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak.

  6. Tim Koordinasi Layanan Kesejahteraan Anak adalah pusat koordinasi Rehabilitasi Sosial atau nama lain yang berada di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  7. Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif adalah penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial yang berada di daerah kabupaten/kota.

  8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

  9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

  10. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

  11. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.

  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

  13. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

  1. Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi:

    1. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dan

    2. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial.

  2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.

  3. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab gubernur.

  4. Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah provinsi maupun masyarakat.

Pasal 3

  1. Layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar diberikan dalam bentuk:

    1. motivasi dan diagnosis psikososial;

    2. perawatan dan pengasuhan;

    3. bimbingan mental spiritual;

    4. bimbingan fisik;

    5. bimbingan sosial dan konseling;

    6. pelayanan aksesibilitas;

    7. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau

    8. rujukan.

  2. Layanan Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

  3. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya.

  4. Pekerja Sosial dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

  5. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

    1. pendekatan awal;

    2. asesmen;

    3. perencanaan intervensi;

    4. intervensi; dan

    5. evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Pasal 4

Kriteria Anak Telantar terdiri atas:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;

  2. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;

  3. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau

  4. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI SOSIAL

Pasal 5

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, terdiri atas:

  1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

  2. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 6

  1. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat.

  2. Layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:

    1. dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Telantar dalam Keluarga dan masyarakat; dan

    2. bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat.

  3. Layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

    1. dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    2. LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial; dan/atau

    3. pusat kesejahteraan sosial.

  4. LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.

  5. Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 7

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial berupa:

    1. data dan pengaduan;

    2. kedaruratan; dan

    3. pemenuhan kebutuhan dasar.

  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

  3. Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.

  4. Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan penugasan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

  1. Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

  2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar.

  3. Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 9

  1. Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

  2. Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. penjangkauan; dan/atau

    2. rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar.

  3. Selain layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

  1. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

    1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;

    2. sandang;

    3. alat bantu;

    4. perbekalan kesehatan;

    5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Telantar;

    6. bimbingan sosial kepada Keluarga Anak Telantar serta masyarakat;

    7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak;

    8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;

    9. penelusuran keluarga;

    10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan

    11. rujukan.

  2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Pasal 11

  1. Anak Telantar yang telah menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke:

    1. Keluarga;

    2. Panti Sosial; atau

    3. unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial.

  2. Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

    1. balai Rehabilitasi Sosial; dan

    2. loka Rehabilitasi Sosial.

Pasal 12

  1. Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan apabila terjadi reunifikasi.

  2. Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke Keluarga.

  3. Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pemberian pendampingan dan pemantauan terhadap Anak dan Keluarga.

  4. Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pekerja Sosial dan dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

  1. Rujukan ke Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan setelah 7 (tujuh) hari dan belum atau tidak terjadi reunifikasi.

  2. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

    1. surat permohonan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    2. hasil asesmen dari Pekerja Sosial;

    3. surat keterangan sehat dari dokter pada saat akan ditempatkan ke Panti Sosial; dan

    4. berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke dalam Panti Sosial.

  3. Sebelum terjadi reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar merupakan tanggung jawab bupati/wali kota.

Pasal 14

Rujukan ke unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan setelah Anak Telantar mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut.

BAB III
REHABILITASI SOSIAL DASAR DI DALAM PANTI SOSIAL

Pasal 15

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial, terdiri atas:

  1. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;

  2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau

  3. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 16

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.

  2. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. pengasuhan;

    2. permakanan;

    3. sandang;

    4. asrama yang mudah diakses;

    5. perbekalan kesehatan;

    6. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;

    7. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;

    8. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;

    9. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;

    10. pelayanan penelusuran Keluarga;

    11. pelayanan reunifikasi Keluarga; dan/atau

    12. akses layanan pengasuhan kepada Keluarga pengganti.

  3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Pasal 17

  1. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan/atau LKSA yang ditetapkan oleh gubernur.

  2. LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Anak Telantar yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria, dapat dirujuk untuk menerima Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 19

  1. Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh unit pelayanan teknis milik Kementerian Sosial yang dilakukan di luar atau di dalam unit pelayanan teknis milik Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 11 ayat (2).

  2. Kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga tapi masih membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut;

    2. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial dan telah kembali ke dalam Keluarga tetapi masih membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut;

    3. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial yang masih membutuhkan Rehabilitasi Sosial lanjut; dan/atau

    4. Anak yang memerlukan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut yang telah diidentifikasi atau diasesmen oleh Pekerja Sosial.

  3. Rujukan untuk menerima Rehabilitasi Sosial lanjut dilengkapi dengan:

    1. surat permohonan dari dinas sosial daerah provinsi;

    2. surat persetujuan untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut dari Keluarga, wali, pengasuh, aparat desa atau lurah atau nama lain, atau kepala dinas sosial setempat;

    3. hasil asesmen dari Pekerja Sosial;

    4. surat keterangan sehat dari dokter pada saat akan ditempatkan ke balai atau loka; dan

    5. berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke dalam balai atau loka.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 20

  1. Untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar dan di dalam Panti Sosial, dibentuk Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain.

  2. Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/wali kota dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota.

  3. Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Selain mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial melaksanakan tugas:

  1. memenuhi kebutuhan Anak Telantar;

  2. mencegah keterpisahan Anak Telantar dari Keluarganya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik Anak;

  3. pelayanan bagi Anak dalam situasi rentan; dan

  4. mencegah terjadinya ketelantaran Anak.

Pasal 22

  1. Struktur Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial terdiri atas:

    1. ketua;

    2. wakil ketua merangkap anggota;

    3. sekretaris merangkap anggota; dan

    4. anggota.

  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.

  3. Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

  4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  5. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari unsur:

    1. dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    2. dinas pendidikan daerah kabupaten/kota;

    3. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;

    4. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten/kota;

    5. dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kabupaten/kota;

    6. kantor wilayah kementerian agama daerah kabupaten/kota;

    7. kepolisian resor;

    8. pengadilan negeri;

    9. pengadilan agama;

    10. kejaksaan negeri;

    11. balai pemasyarakatan; dan/atau

    12. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 23

Selain mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di dalam Panti Sosial melaksanakan tugas:

  1. memastikan terbentuknya Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di setiap daerah kabupaten/kota;

  2. mempercepat pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota; dan

  3. mendorong pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota di dalam daerah provinsi.

Pasal 24

  1. Struktur Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di dalam Panti Sosial terdiri atas:

    1. penanggung jawab;

    2. ketua merangkap anggota;

    3. wakil ketua merangkap anggota;

    4. sekretaris merangkap anggota; dan

    5. anggota.

  2. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh gubernur.

  3. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.

  4. Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi.

  5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.

  6. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berasal dari unsur:

    1. dinas sosial daerah provinsi;

    2. dinas pendidikan daerah provinsi;

    3. dinas kesehatan daerah provinsi;

    4. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah provinsi;

    5. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah provinsi;

    6. kantor wilayah kementerian agama daerah provinsi;

    7. kepolisian daerah;

    8. pengadilan tinggi;

    9. pengadilan agama;

    10. kejaksaan tinggi;

    11. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau

    12. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

  1. Sumber daya manusia dalam melakukan layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar terdiri atas:

    1. Pekerja Sosial;

    2. tenaga kesejahteraan sosial;

    3. relawan sosial; dan

    4. penyuluh sosial.

  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

  3. Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 26

  1. Setiap Panti Sosial dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memiliki Pekerja Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan beban kerja.

  2. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi LKSA.

  3. Sertifikasi Pekerja Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

  1. Setiap pusat kesejahteraan sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang relawan sosial.

  2. Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. karang taruna;

    2. tenaga pelopor perdamaian;

    3. taruna siaga bencana;

    4. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;

    5. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;

    6. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;

    7. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau

    8. penyuluh sosial masyarakat.

  3. Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

  1. Pembinaan dan pengawasan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar:

    1. provinsi, dilaksanakan oleh:

      1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, untuk pembinaan umum; dan

      2. Menteri, untuk pembinaan teknis.

    2. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis

  2. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

  3. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

    1. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, maka Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau

    2. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, maka Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar.

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Hasil evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.

Pasal 31

  1. Bupati/wali kota menyampaikan laporan atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar panti di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.

  2. Gubernur menyampaikan laporan atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial di daerah provinsi dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

  3. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB

Pasal 32

Menteri memiliki tanggung jawab:

  1. merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar;

  2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar;

  3. menyusun rencana kerja nasional penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar secara berkala dan berkelanjutan;

  4. menyelenggarakan rapat koordinasi nasional tentang Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak telantar;

  5. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar;

  6. memberikan penguatan kepada penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar;

  7. mendorong Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak telantar;

  8. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar;

  9. melakukan pengembangan model layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar;

  10. mengangkat, menugaskan, dan mengembangkan satuan bakti Pekerja Sosial untuk memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota; dan

  11. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

Gubernur memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

  3. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

  4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada dinas sosial daerah provinsi yang berhubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

  5. membentuk Tim Koordinasi Layanan Kesejahteraan Anak atau nama lain;

  6. mendorong pembentukan Tim Pelaksana Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di seluruh daerah kabupaten/kota;

  7. menyusun rencana kerja daerah provinsi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;

  8. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;

  9. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

  10. mengangkat, menugaskan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar dalam Panti Sosial di daerah provinsi;

  11. menetapkan lembaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

  12. membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki; dan

  13. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

Pasal 34

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

  1. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial;

  2. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial;

  3. membentuk Tim Pelaksana Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain;

  4. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain;

  5. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain;

  6. menyusun rencana kerja daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;

  7. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

  8. memberikan penguatan Kepada lembaga pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial;

  9. mengangkat, menugaskan, mengelola, dan mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial di daerah kabupaten/kota;

  10. merekomendasikan lembaga mitra pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial;

  11. membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan

  12. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 35

  1. Sumber pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial dibebankan pada:

    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan

    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dibebankan pada:

    1. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan

    2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar