Permensos 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pada tanggal 24 Mei 2018 Menteri Sosial Idrus Marham menandatangani Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini untuk merespons semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Latar Belakang

Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah dengan pertimbangan:

  1. bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;

Dasar Hukum

Landasan penerbitan kebijakan Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

Isi Kebijakan

Isi regulasi Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah seperti di bawah ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
  2. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial.
  3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  4. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
  5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  6. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
  7. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
  8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di singkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang di bentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  9. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  10. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan:

  1. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  2. memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia yang memerlukan Rehabilitasi Sosial;
  3. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  4. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 4

Sasaran Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

  1. Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah provinsi;
  3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  4. LKSLU; dan
  5. masyarakat.

BAB II
STANDAR REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip:

  1. diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga, panti merupakan alternatif terakhir;
  2. nondiskriminatif dan imparsial; dan
  3. pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

  1. mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
  2. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.

Pasal 8

  1. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
  2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Lanjut Usia yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.
  3. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
    1. keluarga;
    2. masyarakat; dan
    3. panti sosial.

Pasal 9

  1. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendekatan pendampingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia.
  2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan melibatkan sumber daya lokal dan nilai- nilai masyarakat setempat.
  3. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendekatan Rehabilitasi Sosial individu dan kelompok yang melibatkan interdisipliner.

Pasal 10

  1. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
  2. Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk:

  1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. rujukan.

Pasal 12

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 13

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 14

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Lanjut Usia agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 15

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Pasal 16

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Lanjut Usia.

Pasal 17

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 18

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Lanjut Usia guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 19

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 20

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Lanjut Usia agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 21

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Lanjut Usia setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 22

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Lanjut Usia memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 23

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dengan tahapan:

  1. pendekatan awal;
  2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
  3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  4. pemecahan masalah atau intervensi;
  5. resosialisasi;
  6. terminasi; dan
  7. pembinaan lanjut.

Pasal 24

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi dan penetapan; dan
  5. penerimaan.

Pasal 25

Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan upaya:

  1. menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai keberadaan lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  2. memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.

Pasal 26

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan proses mengumpulkan informasi terkait dengan isu permasalahan dan kebutuhan Lanjut Usia dengan melaksanakan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Pasal 27

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan Lanjut Usia untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 28

Seleksi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan upaya penentuan dan penetapan calon Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 29

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Lanjut Usia dengan menandatangani kontrak Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan lembaga Rehabilitasi Sosial dengan keluarga/wali.

Pasal 30

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. terbangunnya hubungan baik antara tim asesmen dengan Lanjut Usia; dan
    2. terjalinnya hubungan baik antara tim asesmen dengan keluarga/wali Lanjut Usia.
  3. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. data diri Lanjut Usia; dan
    2. kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.
  4. Permasalahan yang dialami Lanjut Usia pada saat datang ke lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:
    1. potensi dan sumber daya yang dimiliki Lanjut Usia; dan
    2. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen menggunakan formulir.
  5. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Lanjut Usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:
    1. riwayat hidup Lanjut Usia;
    2. riwayat rehabilitasi;
    3. riwayat medis;
    4. pemenuhan kebutuhan dasar pada saat ini;
    5. struktur dan sejarah keluarga; dan
    6. kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Lanjut Usia.

Pasal 31

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah awal dan lanjutan yang dilakukan melalui kegiatan temu bahas kasus.
  3. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. tujuan;
    2. sasaran;
    3. kegiatan;
    4. pendekatan;
    5. strategi;
    6. teknik;
    7. petugas;
    8. waktu pelaksanaan; dan
    9. indikator keberhasilan.

Pasal 32

  1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah Lanjut Usia.
  2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. bimbingan fisik dan kesehatan;
    2. bimbingan sosial;
    3. bimbingan psikologis;
    4. bimbingan mental dan kerohanian;
    5. bimbingan vokasional;
    6. pelayanan aksesibilitas; dan
    7. rujukan.

Pasal 33

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kegiatan menyiapkan Lanjut Usia untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 34

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial kepada Lanjut Usia.
  2. Pengakhiran Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Lanjut Usia:
    1. telah menyelesaikan program Rehabilitasi Sosial;
    2. mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan Rehabilitasi Sosial;
    3. meninggal dunia; atau
    4. keterbatasan lembaga dalam memberikan rehabilitasi dan memberikan rujukan.

Pasal 35

  1. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kegiatan yang diberikan kepada Lanjut Usia yang telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial, di dalam maupun di luar lembaga.
  2. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Lanjut Usia mampu:
    1. melaksanakan fungsi sosial;
    2. menjaga pemulihan;
    3. mengembangkan potensi diri; dan
    4. menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.
  3. Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
    1. penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan;
    2. informasi dan konsultasi;
    3. bimbingan keterampilan;
    4. akses layanan pendidikan;
    5. akses layanan kesehatan;
    6. usaha ekonomi produktif;
    7. pendampingan perseorangan dan/atau kelompok;
    8. penguatan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar; dan/atau
    9. penyediaan layanan pemulasaraan atau pemakaman.

BAB III
STANDAR KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

  1. Standar lembaga Lanjut Usia berlaku sebagai Standar lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Standar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. status lembaga;
    2. visi dan misi lembaga;
    3. pendirian, perizinan, dan akreditasi;
    4. program layanan;
    5. struktur organisasi;
    6. sumber daya manusia;
    7. sarana dan prasarana; dan
    8. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Status lembaga

Pasal 37

  1. Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pembentukan lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

  1. Status lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
  2. Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia juga wajib mendaftar kepada Kementerian Sosial atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 39

Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia didasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga dalam menyelenggarakan Rehabilitas Sosial Lanjut Usia.

Bagian Keempat
Pendirian, Perizinan, dan Akreditasi

Pasal 40

Pendirian, perizinan, dan akreditasi LKSLU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Program Layanan

Pasal 41

Program layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi

Pasal 42

  1. Struktur organisasi terdiri atas:
    1. pimpinan;
    2. bidang administrasi; dan/atau
    3. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
  2. Pimpinan dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 43

Sumber Daya Manusia Rehabilitasi Sosial meliputi tenaga:

  1. administrasi;
  2. tenaga teknis; dan
  3. tenaga penunjang.

Pasal 44

Sumber daya bidang adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas pelaksana urusan:

  1. personalia;
  2. rumah tangga;
  3. surat menyurat; dan/atau
  4. keuangan.

Pasal 45

  1. Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
    1. Pekerja Sosial Profesional;
    2. tenaga medis atau perawat;
    3. tenaga psikologi;
    4. tenaga instruktur;
    5. tenaga rohaniawan;
    6. tenaga psikiater; dan
    7. tenaga fisioterapi.
  2. Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dan rujukan

Pasal 46

Sumber daya manusia bidang tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas:

  1. pramu-werdha;
  2. juru masak;
  3. satpam/keamanan;
  4. tukang kebun;
  5. tenaga kebersihan;
  6. pramu-jenazah;
  7. tukang cuci; dan
  8. supir.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 47

Sarana dan prasarana lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

  1. sarana dan prasarana fisik; dan
  2. sarana dan prasarana nonfisik.

Pasal 48

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

  1. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, serta dapur;
  2. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang observasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, serta ruang kesenian;
  3. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  4. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, serta peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
  5. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  6. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 49

Sarana dan prasarana nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Huruf b meliputi instrumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Bagian Kesembilan
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Ketersediaan Dana

Pasal 50

LKSLU harus memiliki dana mandiri dari lembaga maupun dari luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.

Paragraf 2
Manajemen Pengelolaan Dana

Pasal 51

  1. Ketersediaan dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.
  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima pelayanan.
  3. Manajemen pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban

Pasal 52

Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan profesional.

BAB IV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 53

  1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
    1. perseorangan;
    2. keluarga;
    3. organisasi keagamaan;
    4. organisasi sosial kemasyarakatan;
    5. lembaga swadaya masyarakat;
    6. organisasi profesi;
    7. badan usaha;
    8. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
    9. lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin operasional.

Pasal 54

  1. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
    1. membuat forum komunikasi;
    2. melakukan penelitian;
    3. membentuk lembaga rehabilitasi;
    4. mengadakan seminar dan diskusi;
    5. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
    6. menyediakan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagai Relawan Sosial;
    7. menghubungkan Lanjut Usia dengan sistem sumber pelayanan; dan
    8. menyisihkan atau menyediakan dana badan usaha untuk penanganan Lanjut Usia.

Pasal 55

LKSLU harus berperan serta dalam jejaring kerja dan menyertakan berbagai pihak yang berkepentingan untuk kolaborasi, koordinasi dan kerja sama dalam pencapaian tujuan LKSLU.

Pasal 56

LKSLU perlu memiliki akses dan jaringan yang menyertakan berbagai sumber di luar LKSLU dan dinas sosial yang dapat mendukung dan mengembangkan berbagai layanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 57

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. sumbangan dari masyarakat;
  4. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan
  5. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 58

  1. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin Standar kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terlaksananya Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
  3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 59

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standardisasi.
  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. verifikasi status kelembagaan;
    2. perubahan perilaku penerima pelayanan;
    3. peningkatan kualitas pelayanan;
    4. usaha penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan; dan
    5. standardisasi metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 60

  1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilakukan oleh Menteri dan/atau unit lembaga yang ditunjuk untuk pelaksanaan evaluasi.
  2. Hasil evaluasi Standar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia digunakan untuk:
    1. akreditasi dari lembaga pelaksana Rehabilitasi Sosial;
    2. bahan masukan untuk menentukan besaran bantuan dan/atau keberlanjutan/terminasi; dan
    3. peningkatan mutu layanan secara nasional.

BAB VII
SUPERVISI DAN PELAPORAN

Pasal 61

  1. Supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia oleh Menteri.
  2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peningkatan Standar pengelolaan administrasi;
    2. peningkatan Standar Rehabilitasi Sosial; dan
    3. peningkatan dukungan sumber daya manusia.
  3. Peningkatan Standar pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    1. Standar operasional dan prosedur;
    2. petugas pelaksana pelayanan; dan
    3. sarana dan prasarana.
  4. Peningkatan Standar Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. metode dan teknik Rehabilitasi Sosial; dan
    2. nilai dan etika pelaksana Rehabilitasi Sosial.
  5. Peningkatan dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    1. pemberian motivasi; dan
    2. bantuan pemecahan masalah sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 62

  1. Lembaga Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyampaikan laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di daerah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
  2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lambat setiap tahun anggaran.
  3. Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 780

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

[ Sumber Foto : Oleh Evil berry di Wikipedia bahasa Belanda - Transferred from nl.wikipedia to Commons., Domain Publik, Aphrodites ]