Permensos 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Permensos 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memiliki arti dari tanggung jawab sosial, badan usaha dan tentang kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang. Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang.

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 22 April 2016. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta.

Setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633 dan Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang. ini diberlakukan, maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permensos 6 Tahun 2016
tentang
Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk badan usaha;
  2. bahwa tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Dasar Hukum

Melandasi penerbitan regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 2273);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Isi Regulasi

Regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial isinya adalah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  2. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  5. Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang.
  6. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, Badan Usaha, dan/atau perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang.
  2. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
    1. tertanganinya berbagai permasalahan sosial;
    2. terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    3. terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan
    4. terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. akuntabilitas;
  2. transparansi;
  3. etika bisnis;
  4. saling menguntungkan;
  5. keberlanjutan;
  6. pemenuhan hak dasar; dan
  7. asas manfaat.

Pasal 4

Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

  1. kemiskinan;
  2. ketelantaran;
  3. kecacatan;
  4. keterpencilan;
  5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  6. korban bencana; dan/atau
  7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 5

  1. Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
    1. tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha; dan
    2. tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.
  2. Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan.
  3. Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di luar lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.
  4. Lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan di luar kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 6

Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan komitmen untuk:

  1. memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan;
  2. memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
  3. meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Badan Usaha;
  4. melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan; dan
  5. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Pasal 7

Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

  1. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
  2. memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  3. mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;
  4. mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya; dan
  5. melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Pasal 8

  1. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dilaksanakan secara perseorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, atau mitra usaha.
  2. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan sosial.

BAB III
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 9

  1. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.
  2. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 10

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk:

  1. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejehteraan Sosial;
  3. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai fungsi:

  1. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
  2. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan kepada pihak lainnya;
  3. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
  4. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha kepada pihak lain; dan
  5. menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

Pasal 12

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip:

  1. sukarela;
  2. demokratis;
  3. akuntabel;
  4. transparan; dan
  5. sinergi.

Pasal 13

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai tugas:

  1. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. memberikan data dan informasi kepada Badan Usaha mengenai jenis dan permasalahan sosial, serta program penanganannya;
  3. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  4. melakukan asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Pasal 14

  1. Organisasi Forum Tanggung Jawab Badan Usaha terdiri atas:
    1. Forum tingkat nasional, yang berkedudukan di Jakarta; dan
    2. Forum tingkat provinsi, yang berkedudukan di ibukota provinsi.
  2. Apabila diperlukan, dapat dibentuk Forum tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
  3. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar yang berlaku secara nasional.
  4. Anggaran rumah tangga dibuat oleh Forum pada masing-masing tingkatan.
  5. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal.

Pasal 15

  1. Pembina Forum tingkat nasional terdiri atas Menteri ditambah paling banyak 6 (enam) orang yang mewakili unsur:
    1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
    2. Badan Usaha;
    3. lembaga kesejahteraan sosial;
    4. perguruan tinggi; dan
    5. masyarakat.
  2. Pembina Forum tingkat nasional diangkat dan ditetapkan oleh Menteri untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 16

  1. Pengawas Forum di tingkat nasional terdiri atas;
    1. pengawas utama;
    2. pengawas; dan
    3. anggota.
  2. Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
  3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Kemitraan Dunia Usaha.
  4. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang mewakili unsur pelaksanaan Badan Usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat.
  5. Koordinator wilayah mempunyai kepengurusan yang terdiri atas:
    a. Koordinator wilayah I : Sumatera;
    b. Koordinator wilayah II  : Kalimantan;
    c. Koordinator wilayah III : Sulawesi, Maluku, Papua; dan
    d. Koordinator wilayah IV : Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Pasal 17

  1. Pengurus Forum tingkat nasional terdiri atas:
    1. ketua umum;
    2. ketua I membidangi organisasi dan kelembagaan;
    3. ketua II membidangi data, informasi, dan komunikasi;
    4. ketua III membidangi sosialisasi dan kemitraan;
    5. sekretaris umum;
    6. sekretaris;
    7. bendahara umum;
    8. bendahara; dan
    9. beberapa orang koordinator wilayah.
  2. Ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur pelaku usaha.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i berasal dari unsur pemerintah, Badan Usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
  4. Pengurus Forum tingkat nasional diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk masa bakti 5 (lima) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
  5. Pengurus dapat membentuk bidang lain untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus.

Pasal 18

  1. Pembina Forum tingkat provinsi terdiri atas gubernur ditambah paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili unsur pelaku Badan Usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, Pemerintah, dan masyarakat.
  2. Pembina Forum tingkat provinsi diangkat dan ditetapkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 19

  1. Pengurus Forum tingkat Provinsi terdiri atas:
    1. ketua;
    2. wakil ketua I membidangi organisasi, dan kelembagaan;
    3. wakil ketua II membidangi data, informasi, dan komunikasi;
    4. wakil ketua III membidangi sosialisasi, dan kemitraan;
    5. sekretaris; dan
    6. bendahara.
  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Badan Usaha.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f berasal dari unsur Badan Usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
  4. Pengurus Forum tingkat provinsi dikukuhkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 20

Tata cara pembentukan dan struktur organisasi Forum tingkat kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 21

  1. Keanggotaan Forum terdiri atas perwakilan Badan Usaha, perseorangan, perguruan tinggi, Pemerintah, dan masyarakat.
  2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum mempunyai perangkat organisasi yang terdiri atas pembina, pengurus, dan anggota.
  3. Tugas dan tanggung jawab pembina, pengurus, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. swadaya anggota Forum;
  4. hasil usaha pengurus Forum; dan
  5. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

  1. Pengurus Forum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada setiap semester.
  2. Pengurus Forum tingkat nasional menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi forum kepada Menteri.
  3. Pengurus Forum tingkat provinsi menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi forum kepada gubernur.
  4. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 24

Presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.

Pasal 26

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

  1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum tingkat nasional dan pemerintah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Forum.
  2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
  3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Komponen penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang perlu dipantau dan dievaluasi meliputi:

  1. pengelolaan kegiatan;
  2. ketepatan sasaran;
  3. dukungan publik; dan
  4. dampak sosial yang dihasilkannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 633

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial